Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Denaldy Mulino Mauna bersama Direktur Bisnis Ryanto Wisnuardhy, Direktur Aset Agung Setya Imam Effendi, serta Direktur SDM dan Umum A. Miftahuddin Amin, turut serta memantau penguatan operasional KDKMP di Jombang dan Kediri, Jawa Timur, serta Jakarta.

Pemantauan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat operasionalisasi KDKMP secara serentak mulai 15 Oktober 2026. Pemerintah menyiapkan pemantauan terhadap 10.070 titik KDKMP dengan melibatkan jajaran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan aparat kewilayahan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya memimpin rapat koordinasi KDKMP di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Rapat tersebut membahas percepatan pasokan barang subsidi bantuan pemerintah, pemantauan serentak 10.070 titik KDKMP, serta pembentukan posko pemantauan untuk memastikan kesiapan operasional koperasi.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan ketersediaan barang dan sarana pendukung operasional di lapangan. “Saya dan Direktur Utama Agrinas ini dapat arahan langsung dari Bapak Presiden. Mulai 15 Oktober, kita akan melakukan monitoring secara serentak. Seluruh kementerian dan wakil menteri sudah dibagi tugas untuk melakukan kunjungan selama 8 hari kedepan. Kita ingin memastikan barang dan sarana operasional sudah tersedia. Kalau belum, kita cari tahu apa masalahnya,” ujarnya.

Sebanyak 10.070 titik KDKMP yang menjadi sasaran pemantauan tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan. Ketersediaan barang subsidi, seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk, menjadi salah satu fokus utama untuk mendukung kegiatan usaha koperasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026 pukul 09.05 WIB, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 telah memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.854 telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik telah selesai 100 persen, sementara 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.

Penguatan ekosistem pangan nasional merupakan bagian dari upaya Holding Perkebunan Nusantara, mendukung agenda strategis pemerintah. Keterlibatan jajaran Direksi PTPN dalam pemantauan KDKMP menjadi bagian dari koordinasi untuk mendukung pelaksanaan agenda pemerintah. Sinergi antarlembaga dan pemangku kepentingan diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kendala di lapangan serta memastikan kesiapan sarana dan kebutuhan operasional koperasi.

Pemerintah juga menyiapkan posko pemantauan yang dikoordinasikan Menteri Koperasi bersama Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, dengan melibatkan kementerian terkait dan PT Agrinas Pangan Nusantara. Posko tersebut akan memantau perkembangan operasionalisasi dan menindaklanjuti berbagai kendala agar KDKMP dapat beroperasi serta melayani kebutuhan masyarakat.

Kunjungan kerja tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor terkait akselerasi penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Tahun 2026, khususnya di wilayah Jawa Timur yang merupakan salah satu sentra utama produksi gula nasional.

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis PT SGN dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program pengembangan areal tebu, sekaligus pengamanan proses pendataan dan penetapan CPCL agar berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan, PT SGN, dan Polda Jawa Timur membahas penguatan sinergi, terutama dalam aspek pengawasan, mitigasi potensi konflik lahan, serta dukungan keamanan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan program CPCL.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Abdul Roni Angkat, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam menyukseskan agenda strategis nasional di sektor pergulaan.

“Program akselerasi CPCL Tahun 2026 merupakan bagian integral dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam komoditas strategis gula. Untuk itu, diperlukan dukungan dan sinergi lintas sektor, termasuk dengan Polda Jawa Timur, agar seluruh tahapan program dapat berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan kepastian bagi petani dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Abdul Roni Angkat.

Sekretaris Perusahaan PT Sinergi Gula Nusantara, Yunianta, menyampaikan bahwa koordinasi ini bertujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri gula nasional.

“Percepatan CPCL 2026 bukan hanya persoalan administrasi dan teknis, tetapi juga membutuhkan jaminan keamanan di tingkat tapak. Kepastian keamanan sangat penting agar proses pendataan, penetapan lahan, hingga aktivitas persiapan tanam dapat berjalan tanpa hambatan,” ujar Yunianta.

Polda Jawa Timur menyambut baik kunjungan dan koordinasi tersebut serta menyatakan komitmennya untuk mendukung program strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pembangunan sektor pertanian.

Melalui sinergi yang solid antara Direktorat Jenderal Perkebunan, PT Sinergi Gula Nusantara sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara, dan Polda Jawa Timur, akselerasi CPCL Tahun 2026 diharapkan dapat berjalan optimal serta berkontribusi nyata dalam mendukung percepatan terwujudnya Swasembada Gula Nasional.

Sementara itu, angkutan pupuk mengalami lonjakan signifikan dari 1.675 ton pada Januari-Februari 2024 menjadi 5.190 ton pada periode yang sama di tahun 2025 atau sebesar 210%.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan angkutan ini mencerminkan peran penting KAI dalam menjaga rantai pasok komoditas pertanian dan perkebunan.

“Sebagai moda transportasi yang efisien dan ramah lingkungan, KAI terus berupaya memastikan kelancaran distribusi hasil perkebunan dan pupuk ke berbagai daerah. Ini adalah langkah konkret kami dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Anne.

Peningkatan angkutan hasil perkebunan pada Januari 2025 mencapai 59.548 ton, naik dibandingkan Januari 2024 yang sebanyak 54.829 ton. Komoditas hasil perkebunan yang diangkut KAI meliputi kelapa sawit untuk minyak goreng, tebu untuk gula, serta kopi dan kakao yang merupakan bahan baku industri makanan dan minuman. Distribusi yang efisien melalui moda kereta api memungkinkan ketersediaan komoditas ini tetap terjaga dengan baik di seluruh Indonesia.

Sementara itu, angkutan pupuk mengalami peningkatan signifikan. Pada Januari 2025, KAI mengangkut 3.810 ton pupuk, naik drastis dibandingkan Januari 2024 yang hanya 690 ton. Begitu juga pada Februari 2025, angkutan pupuk mencapai 1.380 ton, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 985 ton. Peningkatan ini menunjukkan komitmen KAI dalam mendukung sektor pertanian dengan memastikan ketersediaan pupuk yang sangat penting bagi produktivitas pertanian di berbagai wilayah.

Ketahanan pangan nasional tidak hanya bergantung pada produksi pangan, tetapi juga pada sistem distribusi yang efisien. Keandalan moda transportasi kereta api memungkinkan pasokan komoditas pangan dan pertanian tetap stabil, terutama dalam menghadapi tantangan kondisi jalan raya yang sering kali menjadi kendala bagi transportasi darat lainnya.

Selain itu, distribusi hasil perkebunan dan pupuk yang efisien juga berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Dengan memastikan komoditas lokal dapat terdistribusi dengan baik, ketahanan pangan nasional semakin kuat dan stabilitas harga dapat lebih terjaga. Hal ini sekaligus mendorong kesejahteraan petani dan pelaku usaha di sektor pertanian dan perkebunan.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi distribusi pangan, KAI terus mengembangkan layanan logistiknya. Investasi dalam infrastruktur dan teknologi dilakukan agar layanan angkutan barang semakin optimal. KAI juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan perkebunan dan produsen pupuk, guna memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat waktu. Dengan sistem transportasi yang terencana dan terintegrasi, KAI mampu memberikan solusi logistik yang lebih ekonomis dan berkelanjutan bagi sektor pertanian dan perkebunan nasional.

“Sebagai BUMN yang memiliki peran strategis dalam sektor transportasi, KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan angkutan barang. Dengan berbagai inovasi dan optimalisasi sistem logistik, KAI berharap dapat terus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha di sektor perkebunan dan pertanian,” tutup Anne.