Dorongan ini disampaikan oleh Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia (RESSED UI), Ali Ahmudi.

Hilirisasi, menurutnya, wajib mengoptimalkan manfaat kekayaan mineral batu bara nasional serta mencoiptakan ekosistem industri yang menyambungkan hulu ke hilir, mulai dari mulut tambang, proses pengolahan dan manufaktur, hingga bermuara pada produk akhir yang siap diserap pasar domestik maupun global.

“Hilirisasi itu bukan hanya membangun smelter. Harus ada kepastian suplai dari hulu, kemudian hasil olahannya juga harus tersambung ke industri hilir sampai menjadi produk akhir,” tegas Ali saat dihubungi, Selasa (1/9/2026).

Selama ini, praktik ekspor bahan mentah membuat nilai ekonomi yang diraup Indonesia sangat terbatas dan tidak sebanding dengan melimpahnya kekayaan mineral di dalam negeri.

Padahal, nilai jual sebuah komoditas bisa melonjak drastis apabila disentuh proses pengolahan dan industri manufaktur tingkat lanjut.

“Kalau tidak dihilirisasi, itu tidak akan memberikan nilai tambah apa-apa, hanya menjadi bahan mentah. Tapi dengan hilirisasi, nilai tambahnya pasti berlipat-lipat,” ujarnya. Di atas kertas, Indonesia memiliki modal sumber daya besar untuk memuluskan transformasi ini. Mengacu data Badan Geologi, Indonesia tercatat menguasai sekitar 42 persen cadangan nikel global.

Selain itu, posisi Indonesia sangat strategis sebagai pemilik cadangan timah terbesar di dunia, terbesar keempat untuk bauksit dan emas, peringkat keenam untuk batu bara, serta peringkat kesembilan untuk tembaga.

Meski sebagian besar cadangan tersebut telah dikuasai negara melalui BUMN Holding Pertambangan, MIND ID, sebagian cadangan strategis lainnya masih dikuasai oleh perusahaan asing.

Optimalisasi manfaatnya bagi Indonesia dapat ditempuh melalui peningkatan kepemilikan nasional sebagaimana diatur dalam regulasi pertambangan, sehingga nilai tambah dari kekayaan alam tersebut dapat lebih maksimal dirasakan oleh rakyat.

Dengan begitu, mandat konstitusi dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, akan dapat ditunaikan secara lebih optimal.

Dia kembali mengingatkan bahwa kehadiran fasilitas pemurnian atau smelter hanyalah titik tengah (midstream) dari panjangnya rantai industri. Oleh sebab itu, operasional smelter mutlak membutuhkan jaminan pasokan bahan baku dari hulu, sekaligus kesiapan industri lanjutan di hilir yang akan menyerap hasil olahannya.

“Problem kita bukan hilirisasinya, akan tetapi proses terjadinya hilirisasi itu yang kita permasalahkan,” imbuh Ali.

Senada dengan visi tersebut, Sekretaris Jenderal Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Ahmad Erani Yustika, memaparkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan dua tujuan utama dalam program hilirisasi nasional: menggenjot nilai tambah kekayaan alam, dan memangkas ketergantungan Indonesia terhadap barang impor.

“Yang pertama kita harus menaikkan nilai tambah sumber daya alam kita sehingga harus diolah di sini, itu yang paling utama. Yang kedua kita justru harus mendorong supaya ketergantungan impornya itu berkurang,” kata Erani.

Erani mencontohkan pengadaan kabel bawah laut yang selama ini banyak mengandalkan pasokan dari luar negeri. Padahal, Indonesia memiliki cadangan tembaga yang besar dan semestinya mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri.

Ia melanjutkan, kebutuhan bahan baku industri strategis semacam ini sudah saatnya dipenuhi oleh kapasitas produksi dalam negeri. Langkah ini akan memperkuat industri nasional sekaligus menekan laju impor.

“Kalau dulu misalnya kabel bawah laut itu kita harus impor, maka kita produksi sendiri. Dulu baru dicukupi dulu. Kalau nanti ada sisanya baru kita berpikir yang lain, misalnya ekspor,” tutupnya.

Melansir Laporan Kinerja Ditjen Migas Kementerian ESDM tahun 2025, ketergantungan Indonesia terhadap gas impor terus memburuk dalam lima tahun terakhir.

Porsi impor LPG kini telah mendominasi lebih dari 75% konsumsi nasional. Pada 2021, dari konsumsi 8,36 juta ton, impor mencapai 6,34 juta ton. Angka ini melonjak menjadi 7,49 juta ton impor pada 2025 dari total konsumsi 9,24 juta ton.

“Devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG saja itu sekitar Rp120 triliun sampai Rp150 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia naik, pasti lebih besar lagi,” ujar Bahlil saat ditemui usai pelantikan pejabat eselon II di Kementerian ESDM di Jakarta pekan ini.

Selain tekanan devisa, Bahlil juga menyoroti beban subsidi LPG di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus merangkak.

Kementerian Keuangan mencatat belanja subsidi LPG mencapai Rp67,6 triliun pada 2021, melonjak menjadi Rp100,4 triliun pada 2022, kemudian sebesar Rp74,3 triliun pada 2023, Rp80,9 triliun pada 2024, dan mencapai Rp87 triliun pada 2025.

”Tidak ada cara lain dalam rangka efisiensi selain mencari jalan agar bahan baku yang tersedia di dalam negeri bisa dikonversi untuk mengganti LPG,” imbuh Bahlil.

Salah satu strategi yang digenjot guna menutup gap besar impor LPG ialah melalui hilirisasi batu bara kalori rendah menjadi Dimethyl Ether (DME) yang dikembangkan oleh MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga. Proyek ini telah diresmikan Percepatan Pengembangan Coal to DME oleh Presiden Prabowo dalam Rangkaian Groundbreaking Proyek Hilirisasi Ke-2 di akhir April 2026.

Sejumlah akademisi dan pengamat memberi catatan kritis atas grounbreaking proyek tersebut. Pengamat energi sekaligus Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) Iwa Garniwa menilai keberhasilan DME sebagai substitusi LPG tidak hanya bergantung pada pembangunan pabrik, tapi juga butuh dukungan dari sisi insentif fiskal dan konsistensi kebijakan.

DME kata Iwa perlu disokong oleh kepastian harga batu bara dan stimulus kebijakan berupa subsidi agar harga jualnya lebih terjangkau diterima masyarakat.

”DME sangat sensitif terhadap harga batu bara dan capex gasifikasi itu tinggi. Jika harga batu bara di atas US$60 per ton, DME tidak kompetitif tanpa subsidi,’’ ujar Iwa.

Dalam hal ini, Iwa mendorong dilakukannya reformasi subsidi energi secara bertahap dari komoditas ke individu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tanpa reformasi ini, insentif untuk beralih ke jaringan gas (jargas), listrik, atau DME menjadi lemah.

Selain itu, pemerintah diminta mengembangkan indikator kinerja proyek ini. Keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah pabrik DME, melainkan dari penurunan volume impor LPG, penghematan subsidi, dan penurunan intensitas emisi per kapita.

”Diversifikasi energi rumah tangga adalah isu multidimensi yang menyangkut fiskal, ketahanan energi, lingkungan, dan keadilan sosial. Keberhasilannya bergantung pada konsistensi kebijakan lintas periode pemerintahan dan kemampuan mengelola transisi secara berkeadilan,” jelas Iwa saat dihubungi.

Tak hanya itu, pemerintah juga perlu menyusun peta jalan diversifikasi energi rumah tangga berdasarkan karakteristik wilayah.

Misalnya, pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) di kota besar yang dekat dengan jaringan transmisi gas, penggunaan kompor listrik di daerah dengan surplus daya listrik, serta pemanfaatan DME di wilayah non-pipa seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan.

Dengan skema tersebut, potensi substitusi LPG diperkirakan dapat mencapai 4,5 juta ton hingga 6,5 juta ton per tahun atau setara 55%-75% dari volume impor LPG saat ini.

Selain dukungan kebijakan, Pengamat Energi Migas Hadi Ismoyo juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha untuk mengembangkan infrastruktur DME.

”Infrastruktur kompor DME sudah ada di Lemigas. Tidak masalah. Tinggal membuat pabrik skala besar. Danantara bisa kolaborasi dengan Pertamina yang sudah punya jaringan distribusi yang matang dan terukur,” ungkap Hadi.

Mengusung tema “Delivering Growth with Energy Resilience in Lower Carbon Environment,” IPA Convex 2025 menjadi ajang strategis bagi pelaku industri energi untuk merespons tantangan global dan nasional, sekaligus merumuskan langkah konkret menuju masa depan energi yang lebih tangguh, rendah karbon, dan berkelanjutan. Acara ini dijadwalkan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, pada 21 Mei 2025, menandai pentingnya agenda ketahanan energi dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

IPA Convex 2025 mempertemukan para stakeholder di industri migas, termasuk pimpinan perusahaan migas global, regulator, akademisi, dan calon investor, untuk berdiskusi mengenai masa depan industri minyak dan gas bumi Indonesia. Berbagai kegiatan seperti global executive talk, business forum, plenary sessions, hingga pameran diharapkan dapat mendorong pertukaran wawasan dan meningkatkan minat investasi asing dalam sektor energi nasional.

Dalam ajang ini, Veda Praxis hadir sebagai mitra strategis yang menawarkan kapabilitas unggulan di bidang transformasi digital, tata kelola dan manajemen risiko (GRC), serta keamanan siber. Melalui pendekatan yang adaptif dan inovatif, Veda Praxis berkomitmen mendukung pelaku industri migas dalam merancang solusi yang meningkatkan efisiensi, memperkuat daya tahan operasional, dan mendorong keberlanjutan jangka panjang.

“Industri migas saat ini berada dalam pusaran dinamika yang kompleks, mulai dari transisi energi global, disrupsi rantai pasok, kebutuhan transformasi digital yang semakin mendesak, hingga meningkatnya risiko serangan siber. Kondisi ini menuntut pendekatan baru yang tidak hanya adaptif tetapi juga inovatif. Dengan kapabilitas dan wawasan yang kami miliki, Veda Praxis siap menjadi mitra strategis bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan solusi relevan dan berkelanjutan demi masa depan energi Indonesia,” ujar Dadan Gunawan, CFO Partner Veda Praxis.

Dalam menghadapi tantangan multidimensional tersebut, IPA Convex 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat integrasi teknologi, dan membangun ketahanan operasional yang adaptif di era digital. Melaui partisipasinya di IPA Convex 2025, Veda Praxis berkomitmen untuk mendampingi transformasi industri migas Indonesia menuju masa depan energi yang tangguh, aman, dan berkelanjutan. About Veda Praxis Veda Praxis adalah konsultan manajemen terdepan di Asia Tenggara dengan fokus digital, GRC, dan cybersecurity. Dengan kantor di Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Singapura, Veda Praxis menyediakan beragam solusi yang dirancang khusus bagi klien di berbagai industri. Dalam mengembangkan solusi, Veda Praxis mengintegrasikan berbagai perspektif yang didapatkan melalui kolaborasi dan partisipasi aktif di industri.