Agenda ini mempertemukan 25 UMKM terkurasi asal Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta dengan korporasi serta ritel nasional seperti Alfamart, Indomaret, Krisna Oleh-Oleh, PT Food Station, dan PHRI.

Puncak dari program pendampingan sejak 15 Juni 2026 ini berhasil mencetak proyeksi potensi nilai transaksi hingga Rp 2,2 miliar melalui negosiasi langsung (one-on-one).

Langkah nyata mendorong pengusaha usaha mikro naik kelas terus digelorakan. Lembaga Pengembangan UMKM (LP UMKM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Republik Indonesia menggelar Business Matching Program Penguatan Rantai Pasok (Supply Chain) UMKM pada Selasa (30/6).

Acara ini bertempat di Kampus Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta yang dihadiri antara lain PP Aisyiyah, Majelis Pengembangan Masyarakat PP Muhammadiyah, Majelis Ekonomi dan Bisnis PP Muhammadiyah.

Point pentingnya sukses mempertemukan produk-produk lokal terbaik dengan raksasa ritel dan agregator nasional, serta diproyeksikan mampu mencetak potensi nilai transaksi hingga Rp 2,2 miliar.

Kegiatan ini merupakan puncak dari program pendampingan intensif yang diinisiasi sejak 15 Juni 2026.

Dari total 60 UMKM binaan LP UMKM Muhammadiyah asal wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta yang mendaftar, sebanyak 48 UMKM berhasil lolos kurasi menuju tahap pitching, dan 25 UMKM terpilih melaju ke tahap negosiasi langsung, one-on-one business matching dengan para buyer utama.

Tidak tanggung-tanggung, para pelaku UMKM langsung berhadapan dengan agregator pasar dan korporasi jaringan nasional, antara lain Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Krisna Oleh-Oleh Bali, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart), dan PT Indomarco Primatama (Indomaret).

Kementerian UMKM di wakili Asdep Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro – Deputi Bidang Usaha Mikro, Pristiyanto menyampaikan bahwa agenda ini merupakan implementasi nyata dari komitmen Pemerintah dalam mengorkestrasi ekosistem kemitraan usaha mikro agar masuk ke dalam rantai pasok industri nasional.

“Penguatan rantai pasok adalah kunci agar UMKM kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Lewat sinergi bersama LP UMKM Muhammadiyah, kita membangun agregasi produk yang berkualitas, konsisten, dan berkelanjutan. Korporasi mendapatkan kepastian pasokan bahan baku lokal bermutu, sementara UMKM mendapatkan kepastian pasar (offtaker). Ini adalah model ideal dari gotong royong ekonomi nasional,” ungkapnya.

Melalui skema kemitraan ini, potensi transaksi sebesar Rp 2,2 miliar tersebut ditargetkan dapat segera terealisasi secara bertahap.

Dalam jangka panjang, program kolaboratif ini tidak hanya diproyeksikan untuk memperluas skala usaha dan kapasitas produksi pelaku mikro, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru serta memperkokoh ketahanan ekonomi nasional berbasis umat dan kerakyatan.

Di sisi lain,  Ketua LP UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pengembang dan Pelatihan, Bambang Sutrisno menegaskan bahwa Business Matching ini menjadi jembatan konkret (concrete bridge) untuk memecah tantangan akses pasar yang sering dihadapi pelaku usaha mikro.

“Keberhasilan pembinaan UMKM tidak boleh berhenti pada seremonial pelatihan, melainkan harus bermuara pada akses pasar yang berkelanjutan. Potensi transaksi sebesar Rp 2,2 miliar ini membuktikan produk UMKM binaan Muhammadiyah memiliki daya saing tinggi. Kami akan mengawal proses lanjutan dari Letter of Intent (LoI) hingga terwujudnya sales contract sehingga terciptanya kemitraan jangka panjang yang inklusif,” ujarnya.

About Kementerian UMKM Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang secara khusus bertugas merumuskan kebijakan, memberikan pendampingan, serta memfasilitasi akses permodalan, teknologi, dan pasar bagi para pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah LP UMKM PP Muhammadiyah: Lembaga Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LP UMKM) Muhammadiyah adalah lembaga di bawah pimpinan Muhammadiyah yang bertugas mengembangkan dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di lingkungan Muhammadiyah.

LP-UMKM ini memiliki peran strategis dalam membantu UMKM naik kelas, berkontribusi pada perekonomian nasional, serta mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan beretika.

Tangerang Selatan, 29 Juli 2025 – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengambil langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi nasional dengan memfasilitasi kemitraan antara 20 pelaku usaha mikro klaster oleh-oleh di Kota Tangerang Selatan dengan jaringan ritel modern. Inisiatif yang puncaknya diselenggarakan di Gerai Lengkong ini tidak hanya membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal, tetapi juga mempersiapkan para UMKM untuk menjadi pemasok dengan standardisasi dan legalitas perizinan.

Acara ini diresmikan langsung oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman dan turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, dan Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, yang menegaskan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberdayakan UMKM.

Puncak acara ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 20 pelaku usaha mikro dengan beberapa jaringan ritel modern. Kemitraan ini menjadikan Gerai Lengkong sebagai pionir dan pintu gerbang utama bagi produk oleh-oleh khas Tangsel untuk menembus pasar yang lebih luas, memotong rantai distribusi, dan menciptakan kepastian pasar.

Dalam sambutannya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan bahwa program ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang saling menguatkan. “Usaha besar memiliki akses teknologi dan pasar yang luas, sementara usaha mikro memiliki inovasi dan potensi lokal yang tinggi. Sinergi ini akan menciptakan rantai nilai ekonomi nasional yang kokoh,” ujar Menteri Maman.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya peran UMKM dalam program prioritas nasional. “Kami tidak hanya mendorong UMKM masuk ke ritel modern, tetapi juga mempersiapkan mereka secara komprehensif melalui pelatihan, pendampingan, dukungan perizinan, standardisasi produk, hingga akses pemasaran dan pembiayaan,” tambahnya.

Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesiapan pemerintah kota untuk mendukung penuh. “Gerai Lengkong adalah etalase kebanggaan kami. Dengan dukungan Kementerian UMKM, kami yakin produk-produk lokal Tangsel dapat ‘naik kelas’ dan berkontribusi signifikan, baik bagi ekonomi daerah maupun dalam menyukseskan program nasional seperti MBG,” ungkapnya.

Menurut Deputi Bidang Usaha Mikro, Riza Damanik bahwa rangkaian program penguatan diawali dengan webinar tematik yang diikuti oleh 1.172 pengusaha mikro pada 14-21 Juli 2025, mencakup topik legalitas, akses pembiayaan, hingga pemasaran digital. Dilanjutkan dengan business matching pada 28 Juli 2025 yang mempertemukan langsung para pelaku usaha mikro dengan industri besar. Dari Business Matching yang dihasilkan Later of Intent 20 Pengusaha Mikro dengan 7 Ritel Modern dengan potensi nilai transaksi sebesar 1,29 Milyar Rupiah.

Sebagai simbol dukungan konkret, dalam acara ini juga diserahkan secara simbolis Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan UMKM. Selain itu, digelar pula workshop literasi keuangan digital dan sesi TikTok Live Shopping untuk mempromosikan produk secara inovatif.

Penguatan rantai pasok usaha mikro ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat dengan melibatkan masyarakat miskin sebagai mitra maupun pekerja. Selain itu, program ini juga menguatkan kelembagaan klaster oleh-oleh Tangerang Selatan dengan menjadikan Koperasi Lengkong Bhakti Negara sebagai agregator produk-produk pengusaha mikro Tangerang Selatan.

Dengan penguatan tersebut diharapkan daya saingnya meningkat dan mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta turut serta membatu pengentasan kemiskinan.

Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021, yang mendorong kemitraan berkeadilan dan berkelanjutan antara usaha mikro dan usaha besar sebagai pilar utama ketahanan ekonomi bangsa.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES