Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan komitmen Kementerian PU untuk menjaga keberlanjutan layanan irigasi, khususnya di wilayah yang menjadi sentra produksi pangan nasional. Menurutnya, pemulihan fungsi irigasi adalah prioritas utama karena berdampak langsung pada ketahanan pangan dan penghidupan para petani.

“Irigasi adalah tulang punggung pertanian. Begitu terjadi gangguan, harus segera cepat ditangani agar saluran kembali berfungsi,” ujar Menteri Dody.

DI Jambo Aye yang berlokasi di Kecamatan Langkahan memiliki luas layanan sekitar 19.473 hektare dengan sumber air utama dari Sungai Jambo Aye (Arakundo). Operasional sistem irigasi ini sempat terhenti total akibat bencana hidrometeorologi pada 26 November 2025. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan signifikan pada bangunan utama bendung, jaringan irigasi, serta sejumlah sarana pendukung lainnya.

Merespons kondisi tersebut, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Aceh bergerak cepat melakukan penanganan darurat sejak masa tanggap bencana. Upaya fisik yang dilakukan meliputi pembersihan sedimen dan material banjir pada bangunan bendung, kantong lumpur, dan saluran irigasi untuk memulihkan aliran air ke areal persawahan.

Dalam uji coba pengaliran air pada 31 Januari 2026 lalu, air berhasil dialirkan melalui saluran primer BJA 0 hingga BJA 5 sepanjang kurang lebih 15 kilometer. Untuk mendukung kelancaran proses ini, Kementerian PU mengerahkan 9 unit alat berat yang tersebar di berbagai titik penanganan jaringan irigasi.

Kementerian PU menargetkan pemulihan fungsi layanan irigasi dilakukan secara bertahap. Sub Daerah Irigasi (Sub DI) Panton Labu dengan luas layanan sekitar 2.700 hektare ditargetkan kembali beroperasi pada akhir Februari 2026.

Fungsionalisasi Sub DI akan dilanjutkan pada tiga sub daerah irigasi lainnya dengan target operasi pada akhir Maret 2026, yaitu untuk Sub DI Lhoksukon (±1.381 hektare), Sub DI Monsukon (±590 hektare), dan Sub DI Arakundo (±2.375 hektare).

Dengan tahapan tersebut, total luas areal irigasi yang diproyeksikan kembali berfungsi normal hingga akhir Maret 2026 mencapai kurang lebih 7.046 hektare.

Percepatan pemulihan DI Jambo Aye Langkahan ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan aktivitas pertanian, meningkatkan produktivitas lahan sawah, serta memperkuat kembali ketahanan pangan masyarakat Aceh Utara dalam masa pemulihan pascabencana.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan ini adalah manifestasi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dimanfaatkan masyarakat,” ujar Menteri Dody.

Penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak menjadi fondasi penting untuk mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026 dengan total nilai kontrak sekitar Rp1,53 triliun ini berada di bawah tanggung jawab Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU. Pekerjaan konstruksi ini dibagi menjadi dua paket strategis berdasarkan wilayah kerja dan kontraktor pelaksana.

Paket pertama, yakni Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1, mencakup wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kota Lhokseumawe. Paket ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp782,29 miliar. Masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung selama 240 hari kalender, terhitung sejak 28 November 2025 dengan target penyelesaian pada 25 Juli 2026. Hingga 30 Januari 2026, progres fisik paket ini tercatat mencapai 2,81 persen.

Sementara itu, paket kedua atau Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 meliputi wilayah Kabupaten Nagan Raya, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil. Paket pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak Rp757,05 miliar. Dengan masa pelaksanaan yang sama, yaitu 240 hari kalender, pekerjaan dimulai pada 18 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada 14 Agustus 2026. Saat ini, progres fisik untuk paket kedua telah mencapai 1,70 persen.

Sekolah Rakyat Tahap II dibangun di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Bangunan ini didesain secara komprehensif, tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga memperhatikan aspek mitigasi risiko bencana demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Setiap lokasi sekolah akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari asrama siswa dan guru, ruang kelas berbasis teknologi, pusat pembelajaran digital, laboratorium keterampilan, hingga perpustakaan. Selain itu, fasilitas penunjang kesehatan dan aktivitas siswa juga disiapkan secara lengkap, meliputi klinik kesehatan, kantin dan dapur sehat, lapangan olahraga, serta area hijau.

Pembangunan di Aceh ini merupakan bagian dari program nasional Sekolah Rakyat Tahap II yang dilaksanakan secara serentak di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota. Secara nasional, program ini menargetkan kapasitas tampung sekitar 112.320 siswa dengan total 3.744 rombongan belajar (rombel), yang terdiri atas 1.872 rombel SD, 936 rombel SMP, dan 936 rombel SMA. Hingga 23 Januari 2026, capaian fisik nasional berada di angka 4,56 persen.

Kementerian PU optimistis seluruh infrastruktur Sekolah Rakyat Tahap II dapat diselesaikan pada periode Juni–Agustus 2026, sehingga siap digunakan sepenuhnya pada tahun ajaran 2026/2027.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES.

Menteri Dody menegaskan bahwa penanganan darurat ini krusial bagi aktivitas warga dan sektor pertanian. Oleh karena itu, ia menginstruksikan jajarannya untuk bekerja secara intensif.

“Kita percepat penyelesaian ini. Normalisasi sungainya kita percepat. Saya sampaikan kepada Kepala BWS Sumatera V, kalau memang diperlukan, minta tolong ke penyedia jasa untuk bekerja 24 jam,” tegas Menteri Dody di lokasi peninjauan.

Selain aspek teknis, Menteri Dody menyoroti aspek sosial ekonomi masyarakat pascabencana. Mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PU juga berupaya memastikan mata pencaharian warga tidak terputus akibat bencana.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo, mata pencaharian masyarakat tidak boleh ikut putus. Makanya saya minta tim untuk memikirkan bagaimana supaya ada program padat karya. Sehingga masyarakat yang terdampak bencana, mata pencahariannya tidak berhenti dan tetap ada income,” ujar Menteri Dody.

Menteri Dody juga menambahkan bahwa skema padat karya ini dapat segera diterapkan pada tahapan pekerjaan teknis yang memungkinkan, seperti pada pemasangan bronjong.

Dalam konteks ketahanan pangan, pemulihan suplai air ke lahan pertanian menjadi prioritas utama menjelang musim tanam. Di kawasan ini terdapat lahan sawah sekitar 700 hektare bergantung pada irigasi teknis dari aliran sungai. Kementerian PU berkewajiban menyediakannya.

“Itu sudah menjadi kewajiban Kementerian PU untuk menyiapkan air irigasi. Saya tidak mau sawah yang masih produktif kekurangan air atau malah tidak ada air saat musim tanam,” ungkap Menteri Dody.

Saat ini air sungai telah dialirkan menggunakan pompa sementara guna memastikan pasokan masuk ke saluran irigasi serta memenuhi kebutuhan air bersih warga. “Air irigasi ini bukan hanya untuk sawah, tapi juga digunakan untuk masyarakat sebagai air bersih. Jadi, dua hal ini harus kita pastikan dengan cepat,” tambah Menteri Dody.

Saat ini, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V telah melakukan perbaikan alur sungai sepanjang 2.439 meter dan perkuatan tebing sepanjang 1.916 meter. Langkah ini diambil untuk melindungi Bendung Koto Tuo serta mengendalikan sedimen dan puing (debris) kayu. Desain penanganan juga dilengkapi dengan sand pocket dan groundsill untuk menjaga stabilitas dasar sungai.

Kepala BWS Sumatera V Padang, Naryo Widodo, menjelaskan bahwa seluruh penanganan tanggap darurat ini ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan. Naryo Widodo menyatakan bahwa BWS Sumatera V telah mengerahkan sejumlah alat berat berupa excavator, dump truck, dan telah menyediakan material yang dibutuhkan di lapangan antara lain berupa geobag, bronjong, dan jumbo bag.

“Penanganan tanggap darurat ini diharapkan dapat segera memulihkan fungsi sungai, menjamin suplai air irigasi dan air bersih bagi masyarakat, serta mengurangi risiko banjir susulan di wilayah Sungai Air Dingin,” jelas Naryo.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan keberlanjutan fungsi infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah dalam masa tanggap darurat ini.

“Kementerian PU berkomitmen hadir cepat di lokasi terdampak bencana. Identifikasi dan survei lapangan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, termasuk pengerahan alat berat agar risiko banjir susulan dapat diminimalkan,” ujar Menteri Dody.

Berdasarkan hasil identifikasi, penanganan darurat akan dilakukan di dua lokasi terdampak cukup parah, yakni Sungai Ake Aru di Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dan Sungai Ibu di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat.

Di Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya di Sungai Ake Aru, tim melakukan pemetaan lokasi dan pengecekan kondisi infrastruktur sungai serta jembatan terdampak banjir. Hasil identifikasi teknis menunjukkan adanya perubahan alur sungai dan sedimentasi yang berpotensi mengganggu kapasitas tampung sungai, sehingga memerlukan penanganan teknis segera.

Sementara itu, di Sungai Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi kerusakan pada tebing sungai dan muara anak sungai yang memicu genangan di permukiman warga. Tim BWS Maluku Utara telah memetakan titik-titik kritis, terutama pada bagian tebing sungai yang mengalami longsor, guna mencegah dampak yang lebih luas.

Kepala BWS Maluku Utara, M. Saleh Talib, menyampaikan bahwa hasil survei lapangan tersebut digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan teknis, baik untuk penanganan darurat maupun rekonstruksi lanjutan. Guna mendukung upaya tersebut, Kementerian PU memastikan kesiapan alat berat di lokasi bencana.

“Dalam masa tanggap darurat, alat berat kami siagakan untuk pekerjaan pembersihan material sedimen, perbaikan alur sungai, serta pengamanan tebing dan infrastruktur sungai agar fungsi sungai dapat segera pulih dan risiko banjir berulang dapat ditekan,” tegas Saleh.

Saleh menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan penanganan banjir berjalan efektif, terintegrasi, serta menjamin keamanan permukiman warga dan infrastruktur publik.

Kementerian PU akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan menyiapkan langkah penanganan lanjutan berdasarkan evaluasi teknis. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Kementerian PU dalam menjaga ketahanan infrastruktur sumber daya air dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana hidrometeorologi.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES.

Normalisasi sungai yang dilaksanakan secara bertahap oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Aceh berhasil mengembalikan fungsi alur Sungai Krueng Meureudu hingga ke muara. Dampak positifnya, perahu nelayan yang sebelumnya tertahan di tambatan akibat pendangkalan sedimen material banjir, kini dapat kembali melaut dengan aman.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa percepatan penanganan infrastruktur pascabencana tidak hanya bertujuan mengurangi risiko bencana lanjutan, tetapi juga menjadi katalisator pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

“Kementerian PU berkomitmen terus hadir dalam penanganan bencana di Aceh untuk memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama di masa-masa sulit pascabencana,” ujar Menteri Dody.

Sebagai langkah tanggap darurat, Kementerian PU melalui BWS Sumatera I Aceh telah bergerak melakukan pembersihan material kayu, pengangkatan sedimen, pelebaran sungai, serta perbaikan alur di titik-titik kritis. Fokus utama pekerjaan adalah memastikan fungsi infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) kembali normal guna mengurangi risiko banjir susulan.

Hingga saat ini, alur Sungai Krueng Meureudu telah berhasil dibuka sepanjang 5,7 kilometer (km), mulai dari Jembatan Jalan Nasional ruas Meureudu-Batas Pidie Jaya hingga ke muara (kuala).

Secara teknis, normalisasi ini telah mengembalikan kapasitas sungai untuk mengalirkan debit air hingga kala ulang 5-tahunan. Kondisi ini tidak hanya melindungi infrastruktur jalan dan jembatan di sekitarnya dari ancaman bencana hidrometeorologi, tetapi juga menjamin kelancaran aktivitas warga.

Kementerian PU akan terus memantau kondisi sungai dan infrastruktur pendukung lainnya, serta siap mengambil langkah lanjutan untuk penanganan jangka panjang. Dengan pulihnya fungsi Sungai Krueng Meureudu, diharapkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana semakin kuat dan roda ekonomi masyarakat Pidie Jaya dapat kembali berputar secara bertahap.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES.

Kerja sama ini berfokus pada sinergi dan dukungan pembangunan serta rehabilitasi sarana pendidikan, sosial, peribadatan, dan kesehatan. Langkah ini merupakan wujud nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa kolaborasi dengan Muhammadiyah diharapkan mampu memperluas jangkauan pembangunan, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Menurutnya, kekuatan kedua belah pihak jika disatukan akan membawa dampak signifikan.

“Inilah yang membuat kerja sama ini istimewa. Negara membawa amanat dan sumber daya. Muhammadiyah membawa jaringan luas dan keteladanan. Kita satukan kekuatan ini, untuk menghadirkan perubahan yang nyata dan manfaat yang merata,” kata Menteri Dody.

Salah satu wujud konkret dari dukungan ini adalah percepatan pembangunan Kampus Terpadu Madrasah Mu’allimaat Muhammadiyah Yogyakarta. Fasilitas ini dirancang menjadi pusat pendidikan perempuan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berfokus pada pembentukan karakter dan kepemimpinan.

Bagi Menteri Dody, kerja sama antara Kementerian PU dan Muhammadiyah ini bukan sekadar membangun fisik, tetapi juga menjadi langkah bersama untuk terus menghidupkan semangat kemerdekaan melalui pembangunan yang merata demi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

“Setiap ruang kelas yang kita bangun adalah taman tumbuhnya ilmu. Setiap rumah sakit yang kita perkuat adalah dermaga harapan bagi yang berjuang melawan sakit. Setiap masjid yang kita rehabilitasi adalah pusat keteduhan hati. Dan setiap fasilitas sosial yang kita hadirkan adalah simpul persaudaraan yang mempererat persatuan dan kesatuan bangsa,” tutur Menteri Dody.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, KH. Haedar Nashir, menyambut baik dan mengapresiasi dukungan Kementerian PU. Ia menyebut proyek ini sebagai langkah penting untuk melanjutkan visi pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pekerjaan Umum yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kerja sama pemerintah dan Muhammadiyah. Sinergi ini akan menjadi motor penggerak dakwah yang mencerdaskan dan memajukan bangsa,” ujar Haedar Nashir.

Makna sinergi antara Kementerian PU dan PP Muhammadiyah menjadi lebih dalam karena terjalin menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80, yang mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Setelah penandatanganan ini, unit-unit teknis di Kementerian PU akan segera menyusun rencana rinci konstruksi, mulai dari desain hingga jadwal pelaksanaan

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bisma Staniarto, mengajak seluruh siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 6 Handayani untuk ikut merasa memiliki dan merawat fasilitas sekolah. Ajakan ini ia sampaikan agar bangunan sekolah yang baru saja didirikan oleh Kementerian PU dapat terus terjaga dengan baik dan memiliki umur yang panjang. Pesan penting ini disampaikan Bisma Staniarto di sela-sela kegiatan “Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat” yang digelar di kampus SRMP 6 Handayani, Bambu Apus, Jakarta Timur, pada Jumat (8/8/2025).

Selain menitipkan pesan untuk menjaga fasilitas, Bisma menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran para siswa akan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari pembentukan generasi unggul. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80.

“Kegiatan sosialisasi ini mengajarkan para siswa untuk memilah sampah berdasarkan golongannya, mulai dari sampah organik, anorganik, dan sampah dari Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Selain itu, para siswa juga diajarkan untuk mempraktikkan secara langsung cara cuci tangan yang baik dan benar,” terang Bisma.

Dukungan terhadap pesan ini juga datang dari Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PU, Irma Dody Hanggodo. Ia berharap pihak pengelola sekolah dapat terus mengingatkan para siswa agar pesan untuk merawat lingkungan sekolah dapat menjadi budaya sehari-hari.

Sebagai informasi, SRMP 6 Handayani merupakan salah satu Sekolah Rakyat Tahap I yang telah selesai dibangun oleh Kementerian PU dan mulai dimanfaatkan pada 14 Juli 2025 lalu. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 1 hektare ini memiliki 3 rombongan belajar (rombel) yang dapat menampung 75 siswa, serta dilengkapi dua asrama berkapasitas total 40 kamar.

Ajakan Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Bisma Staniarto, untuk menjaga aset sekolah menjadi penekanan utama dalam kegiatan sosialisasi, sebagai fondasi untuk membentuk karakter siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga peduli dan bertanggung jawab terhadap fasilitas publik.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.