Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa dalam situasi pascabencana, penanganan darurat merupakan prioritas utama agar aktivitas sosial dan roda perekonomian masyarakat yang terdampak dapat segera pulih kembali.

“Dalam kondisi darurat seperti ini, fokus kami adalah membuka akses secepat mungkin, mengamankan alur sungai, dan memastikan masyarakat tidak terisolasi. Kementerian PU bergerak cepat dengan dukungan alat berat dan koordinasi lintas sektor agar penanganan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” kata Menteri Dody.

Sementara itu, terkait penanganan dampak bencana pada Sungai Krueng Tiro, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Asyari, menjelaskan bahwa stabilitas tebing Sungai Krueng Tiro telah mengalami penurunan akibat gerusan aliran air deras dan erosi saat bencana terjadi. Oleh karena itu, penanganan darurat dan bertahap perlu segera dilakukan guna mencegah kerusakan yang lebih luas, terutama bagi permukiman warga di sepanjang bantaran sungai.

“BWS Sumatera I segera melakukan penanganan perkuatan tebing Sungai Krueng Tiro di Desa Tiba Mesjid sebagai upaya mitigasi risiko abrasi dan longsor. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas alur sungai sekaligus melindungi masyarakat dari potensi ancaman bencana susulan,” ujar Asyari.

Adapun lingkup pekerjaan penanganan meliputi penataan kembali alur sungai, penguatan struktur tebing menggunakan material yang adaptif dengan kondisi lapangan, serta pengendalian aliran untuk mereduksi kecepatan arus air. Kementerian PU memastikan seluruh proses pengerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis yang ketat, standar keselamatan kerja, serta memantau kondisi cuaca di lokasi.

Kementerian PU menekankan bahwa pemulihan fungsi sungai dan perlindungan kawasan sekitar adalah bagian integral dari mitigasi bencana, khususnya di wilayah rawan banjir dan erosi seperti Pidie. Perbaikan tebing Sungai Krueng Tiro ini diharapkan tidak hanya meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan fungsi sungai sebagai sistem pengendali air alami.

Dengan terealisasinya penanganan ini, Kementerian PU berharap aliran Sungai Krueng Tiro kembali stabil sehingga risiko bencana dapat ditekan. Tujuan akhirnya adalah memastikan keamanan dan kenyamanan warga Desa Tiba Mesjid, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, kembali terjaga.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa fasilitas kesehatan merupakan prioritas dalam penanganan pascabencana. “Rumah sakit adalah garda terdepan pelayanan publik. Kementerian PU memastikan RSUD Pidie Jaya segera bersih, aman, dan berfungsi normal agar pelayanan kesehatan tidak terganggu,” tegas Menteri Dody.

Penanganan di RSUD Pidie Jaya berfokus pada pembersihan material lumpur, sedimen, dan sampah yang masuk ke seluruh area rumah sakit, termasuk akses jalan, halaman, dan lingkungan bangunan. Pembersihan dilakukan secara intensif oleh personel Kementerian PU yang didukung oleh mitra BUMN Karya, TNI, dan masyarakat setempat.

Tidak hanya pembersihan, Kementerian PU juga memberikan dukungan sarana dan prasarana khusus untuk operasional rumah sakit. Bantuan tersebut meliputi mobil tangki air bersih, hidran umum, toilet portable, serta peralatan pendukung kebersihan dan sanitasi. Dukungan ini bertujuan menjaga ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak bagi tenaga kesehatan, pasien, dan pengunjung.

Hingga 26 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, Kementerian PU telah menurunkan 811 personel untuk penanganan darurat di Aceh. Dukungan diperkuat dengan mobilisasi 727 unit alat berat dan alat pendukung, seperti excavator, dump truck, wheel loader, serta peralatan pembersihan lumpur.

Dukungan sarana tanggap darurat juga terus disalurkan, meliputi IPA Mobile, mobil tangki air, toilet portable, toren air, dan mobil vakum tinja. Sebagian peralatan telah tiba dan dimobilisasi ke Aceh untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi, termasuk di fasilitas kesehatan.

Penanganan RSUD Pidie Jaya mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur vital secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Melalui sinergi lintas sektor, Kementerian PU optimistis pemulihan pascabencana, khususnya pada fasilitas kesehatan dan pelayanan publik, dapat segera tuntas dan kembali berfungsi normal untuk melayani masyarakat.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden terkait kesiapsiagaan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dalam menghadapi periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 memastikan bahwa seluruh penanganan darurat tetap berjalan tanpa mengurangi kesiapan infrastruktur untuk melayani masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru,” ungkap Menteri Dody.

Lebih lanjut, Menteri Dody menyatakan bahwa Kementerian PU memastikan ruas-ruas terdampak bencana terus dipulihkan, sementara jaringan jalan nasional maupun jalan tol di wilayah lain tetap dalam kondisi mantap dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, kesiapan layanan konektivitas nasional untuk Nataru tidak terganggu, dan langkah-langkah peningkatan pelayanan, baik di jalan tol maupun non-tol, dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (14/12), Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PU, Triono Junoasmono, menekankan bahwa pemulihan jalan terdampak bencana terus berjalan.

“Kami berkomitmen memastikan Jalan Nasional, Jalan Tol, infrastruktur sumber daya air, serta prasarana strategis berada dalam kondisi siap untuk menghadapi puncak Nataru dan adanya potensi cuaca ekstrem,” ujar Triono Junoasmono. Ia menambahkan bahwa Kementerian PU telah menyiagakan personel, peralatan berat, dan posko siaga hingga periode Nataru 2025/2026 berakhir, guna menjamin keselamatan masyarakat, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jalan nasional sepanjang 1.739,2 km dengan tingkat kemantapan mencapai 97,78%. Untuk mendukung kelancaran arus transportasi selama Nataru, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan menyiagakan 74 unit peralatan penanganan, terdiri dari 67 unit yang ditempatkan langsung pada ruas jalan nasional dan 7 unit di Kantor BBPJN Sulawesi Selatan.

Selain itu, akan disiapkan juga tiga set Jembatan Bailey sepanjang 78 meter serta Jembatan Aramco sepanjang 48 meter untuk kebutuhan penanganan darurat. Dari target 17 Posko Nataru, telah terbangun sebanyak 14 posko yang dilengkapi fasilitas istirahat, musala, toilet, serta peralatan K3.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Ditjen Bina Marga, Freddy Siagian, mengatakan bahwa penanganan titik rawan genangan juga menjadi prioritas, terutama di Kota Makassar. Titik tersebut antara lain di Jalan Tol Ir. Sutami, Ruas Perintis Kemerdekaan, dan Ruas A.P. Pettarani. Sedangkan di Kabupaten Maros, titik rawan berada di Jalan Sudirman, Jalan Ratulangi, Jalan Makmur Dg. Sitakka, dan Jalan Lanto Dg. Pasewang.

“Kementerian PU melalui BBWS Pompengan Jeneberang dan BUJT tengah merancang langkah penanganan terpadu untuk mengatasi luapan sungai yang kerap memengaruhi badan jalan nasional,” terang Freddy Siagian.

Sementara itu, di sektor jalan tol, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ni Komang Rasminiati, memaparkan kesiapan ruas Ujung Pandang Seksi 1–3 dan Makassar Seksi IV sepanjang 24,85 km.

“PT Makassar Metro Network (MMN) telah menambah mobile reader, menaikkan pagu top up uang elektronik, serta menyediakan 1.750 kartu e-toll. Untuk antisipasi cuaca ekstrem, tim drainase diperkuat dan satu unit pompa tambahan telah dipasang di Tol Makassar Seksi IV,” tambah Ni Komang.

Kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem diperkuat melalui penambahan tim Rumija (Ruang Milik Jalan) dan drainase serta pemasangan satu unit pompa tambahan di Jalan Tol Makassar Seksi IV. Seluruh layanan juga didukung posko terpadu dan patroli bersama kepolisian selama 24 jam.

Dari sisi sumber daya air, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA, A. Adi Umar Dani, menjelaskan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang telah mendirikan Posko Bencana di seluruh wilayah sungai, termasuk Saddang, Pompengan Larona, Walanae-Cenranae, dan Jeneberang. Alat berat seperti excavator, dump truck, pompa mobile, perahu karet, serta cadangan material bronjong dan geobag telah siap dimobilisasi sewaktu-waktu dari workshop di Kabupaten Luwu, Wajo, Pinrang, dan Kota Makassar.

Lebih lanjut, Adi Umar Dani menerangkan bahwa sebagai langkah antisipasi banjir di Kabupaten Pangkep dan Wajo, secara jangka pendek akan dilaksanakan pemeliharaan sungai yang berkoordinasi dengan Pemda. Sedangkan untuk jangka panjang, penanganan banjir di Kabupaten Pangkep memerlukan studi pengendalian banjir, sementara di Kabupaten Wajo diperlukan detail desain untuk tindak lanjut master plan penanganan banjir dan sedimen di Danau Tempe.

Sesuai master plan Danau Tempe tahun 2003, mengingat penanganan sedimentasi Danau Tempe mencapai 600–700 ribu m³ per tahun dari tujuh sungai utama, Kementerian PU merencanakan pembangunan beberapa check dam (cekdam). Adapun pengendalian banjir direncanakan melalui pembangunan bendungan seperti Bendungan Wallimpong, Boya, Paddangeng, Lawo, Torere, serta kolam retensi di Soppeng dan Wajo sebagai solusi jangka panjang.

Mendengar paparan yang disampaikan Kementerian PU, Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang saat itu menjadi ketua rombongan, Andi Iwan Darmawan Aras, mengapresiasi kesiapan Kementerian PU dan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI. Ia juga meminta seluruh mitra kerja terus berkoordinasi dan memahami tugas serta fungsi masing-masing.

“Karena persiapan seperti ini dilakukan setiap tahun, kami berharap seluruh mitra memahami tugasnya masing-masing. Mohon layanan laik operasi menjadi perhatian agar tidak menimbulkan masalah seperti sebelumnya,” kata Andi Iwan Darmawan Aras.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa seluruh personel teknis di Aceh dalam kondisi siaga penuh. Mereka bekerja siang dan malam untuk memulihkan akses warga yang terisolasi akibat bencana.

“Kami memastikan pemulihan akses utama di Aceh menjadi prioritas. Tim di lapangan bergerak maksimal, termasuk pemasangan jembatan bailey dan pembersihan material longsoran,” ujar Menteri Dody.

Berdasarkan data di lapangan, tercatat sebanyak 477 titik infrastruktur terdampak bencana. Kerusakan didominasi oleh banjir pada tanggul kritis sebanyak 143 titik, longsor di 46 titik, serta banjir akibat tanggul jebol di 36 titik. Kerusakan infrastruktur konektivitas juga teridentifikasi pada 30 ruas jalan nasional dan 15 jembatan nasional.

Kerja keras tim di lapangan mulai membuahkan hasil. Balai dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian PU telah melakukan penanganan darurat dengan progres saat ini mencapai 48,34%. Sejumlah akses vital kini telah dapat dilalui kembali oleh kendaraan, antara lain jalur Banda Aceh–Meureudu, Lhokseumawe–Langsa, serta ruas Kuala Simpang hingga Perbatasan Sumatera Utara. Kendati demikian, Kementerian PU menargetkan pemulihan bertahap untuk jalur yang masih terputus dapat tuntas hingga pertengahan Desember 2025.

Percepatan Pemasangan Jembatan Bailey

Guna mengatasi ruas jalan yang putus, Kementerian PU mempercepat mobilisasi dan pemasangan jembatan rangka baja (bailey) di sejumlah lokasi, antara lain: Teupin Mane, Alue Kulus, Enang-enang, Weihni Rongka, hingga Timang Gajah. Sebagian material jembatan telah tersedia di lokasi, sementara sisanya sedang dalam perjalanan menuju Aceh.

Salah satu titik yang menjadi prioritas pengerjaan adalah Jembatan Teupin Mane. Saat ini, sejumlah alat berat seperti excavator, dozer, dan dump truck tengah beroperasi untuk melakukan penimbunan oprit batu boulder, pembuatan cofferdam pengalihan arus sungai, serta perakitan struktur bailey.

Selain fokus pada jalan dan jembatan, kerusakan pada infrastruktur permukiman dan air minum juga menjadi perhatian serius. Sebanyak 20 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 10 kabupaten/kota dilaporkan terdampak, termasuk satu Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kota Langsa. Fasilitas sanitasi berbasis masyarakat, seperti Sanimas, TPS3R, dan fasilitas PISEW, juga mengalami kerusakan cukup luas.

Untuk mendukung percepatan penanganan di seluruh sektor tersebut, Kementerian PU mengerahkan alat berat dan logistik darurat secara masif. Sebanyak 41unit excavator dan 25unit dump truck telah diterjunkan. Selain itu, bantuan dasar berupa tenda dan perlengkapan sanitasi juga disalurkan bagi warga terdampak yang masih berada di pengungsian.

Menteri Dody memastikan bahwa penanganan akan dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh fungsi pelayanan publik pulih sepenuhnya. Kementerian PU juga terus berkoordinasi erat dengan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai dari tahap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi nanti.

“Kami tidak hanya memulihkan konektivitas, tetapi juga layanan dasar seperti air bersih dan fasilitas permukiman. Masyarakat Aceh harus segera kembali pada aktivitas yang aman dan produktif,” pungkas Menteri Dody.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa rekam jejak kinerja selama setahun terakhir merupakan bukti nyata pengabdian insan PU. Hal ini selaras dengan semangat Hari Bakti PU untuk terus menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat bagi rakyat.

“Alhamdulillah, selama satu tahun ini Kementerian PU telah melaksanakan capaian penting di bidang infrastruktur yang berperan langsung dalam mewujudkan ketahanan air, pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang Infrastruktur,” ujar Menteri Dody saat memimpin upacara Hari Bakti PU ke-80 di Gedung Sate, Bandung, Rabu (3/12/2025).

Dalam upaya mendukung prioritas nasional tersebut, Kementerian PU memperkuat ketahanan air dan pangan melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Langkah konkret yang dilakukan meliputi pembangunan jaringan irigasi baru, rehabilitasi irigasi eksisting, serta penyelesaian bendungan yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).

Selain itu, Kementerian PU juga bergerak cepat merespons Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 14 Tahun 2025. Implementasi aturan ini difokuskan pada perbaikan irigasi daerah serta percepatan pengembangan kawasan swasembada pangan, energi, dan air, khususnya di wilayah Papua Selatan.

Selanjutnya, pada sektor konektivitas atau Bina Marga, pemerintah fokus pada pembangunan jalan baru, preservasi jalan nasional, hingga duplikasi jembatan di ruas-ruas vital. Aksesibilitas masyarakat di wilayah terpencil pun turut dibuka melalui dukungan infrastruktur daerah yang diatur dalam Inpres Nomor 11 Tahun 2025.

Sementara itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat dijalankan melalui sektor Cipta Karya. Program ini mencakup perluasan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan infrastruktur sanitasi, pengelolaan air limbah, serta penanganan persampahan.

Di sisi lain, aspek Prasarana Strategis mencatatkan progres signifikan. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2025, Kementerian PU telah merehabilitasi perguruan tinggi, pasar, fasilitas olahraga, dan merevitalisasi sekolah keagamaan. Dukungan terhadap pengentasan kemiskinan juga diperkuat lewat pembangunan Sekolah Rakyat sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025.

Tidak ketinggalan, Kementerian PU turut menyukseskan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah saat ini. Dukungan fisik diberikan melalui pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sebagai penutup, Menteri Dody menekankan bahwa dampak pembangunan diperluas melalui skema Padat Karya Tunai (PKT) dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Langkah ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi SDM, serta digitalisasi proses konstruksi terus digalakkan untuk memastikan capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo ini berjalan efektif, akuntabel, dan tepat manfaat.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Keberhasilan ini ditandai dengan integrasi penuh AK3L ke dalam sistem SIKI LPJK Kementerian Pekerjaan Umum, yang kini sudah tayang di https://siki.pu.go.id/pkb-v2/.

Co-founder diklatkerja Agung Nugroho menyampaikan, “Kami sangat bangga dapat mendukung AK3L dalam menjadi bagian dari sistem PKB terintegrasi yang diakui oleh Kementerian PUPR. Dengan LMS diklatkerja, kami berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi tenaga kerja konstruksi agar dapat terus meningkatkan kompetensinya dengan cara yang lebih mudah dan praktis.”

Keunggulan LMS PKB diklatkerja dibandingkan metode PKB konvensional terletak pada sistem PKB Terintegrasi, di mana nilai SKPK (Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian) akan secara otomatis terkirim langsung ke sistem SIKI LPJK Kementerian PUPR. Dengan sistem ini, pemegang Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) bidang konstruksi dan panitia pelaksana PKB tidak perlu lagi repot membuat laporan manual terkait pelaksanaan PKB. Proses ini menghemat waktu, mengurangi potensi kesalahan administratif, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Selain itu, sebagai sebuah LMS berbasis digital, diklatkerja memungkinkan peserta PKB untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing individu. Fleksibilitas ini memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan efisien dibandingkan metode PKB berbasis webinar atau seminar tatap muka konvensional.

Berdasarkan paparan dari Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, diperkirakan akan ada 33 ribu SKK yang habis masa berlakunya pada tahun 2027 dan 60 ribu SKK yang habis masa berlakunya pada tahun 2028. Jika SKK tersebut habis masa berlakunya, maka tidak dapat diperpanjang kecuali pemegang SKK telah mengumpulkan poin SKPK (Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian) yang disyaratkan. Dengan jumlah ini, keberadaan LMS PKB diklatkerja menjadi solusi penting dalam memastikan tenaga kerja konstruksi dapat memperbarui kompetensinya dengan lebih mudah dan efisien.

Sekretaris Jenderal AK3L, Endang Supriyatna, menegaskan, “Dengan turunnya SK Dirjen dan integrasi ini, AK3L semakin menegaskan komitmennya dalam pelaksanaan PKB yang merupakan kewajiban bagi Asosiasi Profesi Terakreditasi.”

Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min, selaku Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang membidangi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, juga menyambut baik turunnya SK Dirjen dan integrasi AK3L ini. Beliau mengimbau Asosiasi Profesi Terakreditasi bidang Konstruksi lainnya untuk ikut mengembangkan PKB secara digital guna meningkatkan kualitas dan efektivitas pengembangan kompetensi tenaga kerja konstruksi. serta memberikan pengalaman belajar yang fleksibel dan berkualitas.

Tentang diklatkerja

Diklatkerja adalah startup penyedia platform Learning Management System (LMS) yang dirancang untuk menyelenggarakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi tenaga kerja konstruksi dan engineering. Dengan integrasi ke sistem SIKI LPJK Kementerian PUPR, LMS Diklatkerja memastikan pencatatan SKPK dapat dilakukan secara otomatis dan transparan, serta memberikan pengalaman belajar yang fleksibel dan berkualitas tinggi.

Dalam konteks Asta Cita, program strategis Kabinet Merah Putih, pengembangan SDM menempati posisi penting, terutama pada poin keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda; dan penyandang disabilitas dan point ketujuh, yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meluncurkan Corporate University (Corpu), sebagai strategi Kementerian PU yang menyelaraskan pendidikan pembelajaran dan target kinerja Kementerian Pekerjaan Umum. Inovasi ini bertujuan untuk menyelaraskan pembelajaran dengan strategi organisasi dalam mendukung transformasi digital sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan.

“Peluncuran PU Corpu adalah langkah konkret kami dalam memperkuat kapasitas ASN, memastikan mereka memiliki kompetensi yang relevan dengan tantangan saat ini. Ini juga merupakan bagian dari visi kami untuk menjadi organisasi pembelajar kelas dunia,” ujar Doddy Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum.

CorpU dirancang untuk memastikan bahwa ASN dapat mengembangkan kompetensi dengan lebih mudah, lebih cepat, dan dengan pengalaman yang menyenangkan, didukung dengan teknologi digital.

Kedepan tidak ada alasan lagi, seorang ASN PU tidak sempat untuk mengikuti pelatihan yang sifatnya mandatori untuk jabatan tertentu. Bekerja tidak dengan rule of thumb, tetapi betul-betul memahami pengetahuan yang mendasari pelaksanaan pekerjaan dan memenuhi standar kompetensi jabatannya. Dengan memiliki bekal pengetahuan yang baik. Hal itu dapat meminimalisir risiko kegagalan konstruksi dan dapat menjaga mutu dan kualitas infrastruktur yang dibangun.

Selain itu, Corpu juga menjadi pusat pengelolaan pengetahuan yang mendukung inovasi dan kolaborasi lintas unit kerja di Kementerian PU. Hingga saat ini, PU Corpu telah menyediakan aset pengetahuan,  540 Video, 4.658 berupa dokumen dan 300 modul pembelajaran e-learning. Capaian ini mencerminkan kesiapan penuh PU Corpu dalam mendukung pengembangan kompetensi ASN secara sistematis dan berkelanjutan.

Transformasi Digital dan Smart ASN

Seluruh insan PU diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi digital yang telah mengalami kemajuan yang pesat dewasa ini. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi cara kita bekerja. Teknologi, seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), kini memainkan peran penting untuk mendukung efisiensi kerja di Kementerian PU. Dengan kemampuan untuk memantau proyek secara real-time melalui analisis data dan sensor, teknologi ini membantu memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Selain itu, inovasi berbasis teknologi ini memungkinkan keberlanjutan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang berdampak positif bagi masyarakat.

“Sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat transformasi digital untuk mendukung efisiensi kerja dan pengelolaan informasi strategis, Kementerian Pekerjaan Umum juga aplikasi KLOP, sebuah sistem yang lebihmodern, interaktif, cerdas, dan terintegrasi dengan Corporate University (Corpu),” ujar Dadang Rukmana, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU. Integrasi ini memungkinkan KLOP untuk menjadi pusat kolaborasi digital yang memfasilitasi berbagai kebutuhan pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Pengembangan kompetensi SDM melalui Corporate University bukan sekadar investasi bagi individu, tetapi juga bagian dari upaya membangun bangsa. Dengan ASN yang kompeten dan profesional, kita dapat memastikan pembangunan infrastruktur berjalan dengan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Tentang KLOP

KLOP (yang diambil dari kata ensiKLOPedia) merupakan sebuah sistem data pembelajaran yang dikembangkan dari Sistem Manajemen Pengetahuan Terpadu (Simantu) yang telah digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Simantu menyediakan berbagai jenis konten berkualitas, mulai dari dokumen teknis, panduan proyek, hingga video pelatihan. Konten-konten ini telah membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ASN dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Per 22 November 2023, Simantu telah diakses lebih dari tiga juta pengunjung dari berbagai kalangan.

Simantu juga telah meraih sejumlah penghargaan, antara lain: Peringkat II dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2020. Prestasi ini menunjukkan pengakuan terhadap efektivitas dan kontribusi Simantu dalam mendukung pengelolaan pengetahuan di sektor infrastruktur.

Setelah bertransformasi menjadi KLOP, Simantu diharapkan dapat lebih modern, relevan dengan zaman, mudah diakses, lengkap, dan lebih mencerdaskan. KLOP menyediakan konten antara lain berupa artikel/foto/video pengetahuan di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman, bina kontruksi, dan penyedia perumahan.  Juga terdapat konten berisi materi pelatihan, diskusi, dan talkshow. KLOP dapat diakses melalui link: https://klop.pu.go.id.

Tentang Kementrian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.