Lokasi Sekolah Rakyat di Halmahera Barat ini berada di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang telah dihibahkan ke Kementerian Sosial, dan dipinjamkan ke Kementerian PU. Luas lahannya 9,5 hektare dan sangat ideal karena memenuhi standar luas lahan yang ditetapkan pemerintah, yaitu antara 5 hingga 10 hektare. Di atas lahan ini akan dibangun sebuah kompleks pendidikan Sekolah Rakyat terpadu.

“Di sini akan dibangun SD, SMP, SMA berasrama, lapangan olahraga, bahkan stadion sepak bola berstandar penuh. Lahan seluas ini memungkinkan fasilitas yang lengkap, termasuk sistem jalan, drainase, air minum, dan pengelolaan limbah,” kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau langsung lokasi di Halmahera Barat, Kamis (28/8/2025).

Dengan seluruh kriteria kesiapan, termasuk legalitas lahan yang sudah tuntas, Menteri Dody optimistis pembangunan dapat selesai sesuai target pada 30 Juni 2026. Nantinya, sekolah ini akan mampu menampung hingga 1.000 siswa dan diprioritaskan untuk anak-anak dari seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara.

“Fasilitas ini akan diperuntukkan khusus bagi siswa-siswi dari Provinsi Maluku Utara,” ujar Menteri Dody menegaskan.

Untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berjalan lancar dan cepat, Menteri Dody menekankan pentingnya sinergi antarunit organisasi di Kementerian PU. Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Strategis akan didukung penuh oleh Ditjen Bina Marga untuk membangun akses jalan, Ditjen Sumber Daya Air untuk sistem drainase, pengaturan aliran sungai, dan pengendalian banjir, serta Ditjen Cipta Karya yang akan menyiapkan sarana air bersih, fasilitas sanitasi, dan pengelolaan air limbah.

“Kolaborasi ini penting agar Sekolah Rakyat tidak hanya berdiri megah, tetapi juga memiliki lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi para siswa. Dengan dukungan setiap unit, kita bisa memastikan fasilitas pendidikan ini mampu mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal,” tambah Menteri Dody.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II merupakan kelanjutan dari Tahap I yang telah sukses membangun 165 sekolah di 24 provinsi. Sekolah Rakyat Tahap II ditargetkan sudah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026/2027, dengan skema pemindahan siswa dari Tahap I ke lokasi permanen atau sekolah Tahap II.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai boarding school untuk memberikan pendidikan, pembinaan, dan asrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus menjamin pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia.

Dengan dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Desa Rioribati, harapan akan masa depan pendidikan yang lebih berkualitas bagi anak-anak di Halmahera Barat dan Maluku Utara kini selangkah lebih dekat menjadi kenyataan.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo. Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Hingga 21 Agustus 2025, serapan anggaran Kementerian PU tercatat sudah mencapai Rp31,06 triliun atau sekitar 37,60 persen. Sementara itu, progres pengerjaan fisik proyek-proyeknya dilaporkan sudah berjalan 43,65 persen.

Menteri PU, Dody Hanggodo, optimistis target ambisius tersebut bisa tercapai. Menurutnya, berbagai langkah percepatan terus dilakukan, termasuk evaluasi rutin untuk mengurai hambatan yang muncul di lapangan.

“Setiap minggu kita diskusi dengan seluruh unit organisasi dan setiap bulan kita review bersama-sama mana yang masih bermasalah, mana yang menyebabkan hambatan sana-sini. Targetnya tetap 95 persen plus di akhir 2025 ini, insyaallah bisa,” ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Selasa (19/8/2025).

Lantas, ke mana saja dana puluhan triliun rupiah itu dialokasikan?

Porsi terbesar anggaran, yaitu Rp34 triliun, diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air. Hingga kini, realisasinya sudah mencapai Rp10 triliun (29,35%). Dana ini difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan air, seperti pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, serta mitigasi bencana hidrometeorologi.

Selanjutnya, ada Ditjen Bina Marga yang mendapat alokasi Rp31,2 triliun. Sektor yang mengurusi jalan dan jembatan ini mencatatkan realisasi tertinggi, yaitu Rp15 triliun atau 48,11%. Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah lewat pembangunan jalan baru dan preservasi jalan nasional demi efisiensi logistik.

Kemudian, Ditjen Cipta Karya menyerap Rp3,8 triliun dari total pagu Rp11,2 triliun (34,17%). Fokusnya adalah menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, seperti air minum, sanitasi, dan penataan kawasan permukiman.

Terakhir, Ditjen Prasarana Strategis telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1,4 triliun dari alokasi Rp5,9 triliun (22,69%). Dana ini dipakai untuk mendukung program-program strategis seperti Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi, pembangunan Sekolah Rakyat (SR), renovasi madrasah, hingga infrastruktur di Daerah Otonomi Baru (DOB).

Secara lebih rinci, anggaran besar tersebut diterjemahkan ke dalam program-program prioritas nasional dengan target sebagai berikut:

·         ⁠Ketahanan Air dan Pangan: Membangun 13 ribu hektare jaringan irigasi baru dan merehabilitasi 418 ribu hektare jaringan irigasi yang sudah ada, dan menjalankan program P3TGAI di 8.000 lokasi.

·         ⁠Peningkatan Konektivitas: Membangun 83 km jalan baru, preservasi jalan sepanjang 582 km, membangun jembatan sepanjang 2.383 meter, serta pembangunan jalan tol sepanjang 24,77 km.

·         ⁠Layanan Air Minum dan Sanitasi: Meningkatkan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 1.250 liter/detik, perluasan 1.702 SR, membangun sistem pengelolaan air limbah untuk 4.001 Kepala Keluarga (KK) dan sistem pengelolaan persampahan 700 KK.

·         Prasarana Pendidikan dan Ekonomi: Membangun 263 unit Sekolah Rakyat, 1.408 unit workshop madrasah, merehabilitasi 10 unit pasar, serta renovasi 3 unit prasarana olahraga.

Dengan rincian target dan realisasi anggaran ini, Kementerian PU berupaya memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo. Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Menggandeng ribuan warga, kementerian menggelar Gerakan Irigasi Bersih yang dilaksanakan serentak di 38 lokasi serta program Pengelolaan Sampah Berkelanjutan bersama komunitas binaan di 20 daerah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Tujuannya jelas, yaitu untuk memperpanjang umur layanan infrastruktur sekaligus mempererat kebersamaan antara masyarakat dan pegawai Kementerian PU di seluruh Indonesia.

Gerakan Irigasi Bersih menjadi salah satu sorotan utama, digelar serentak pada 11–15 Agustus 2025. Sedikitnya 3.305 peserta dari berbagai kalangan turun langsung membersihkan sedimen dan sampah di saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier. Aksi ini tidak hanya bertujuan mencegah pencemaran air dan potensi banjir, tetapi yang terpenting adalah menjaga kelancaran sistem irigasi agar lahan pertanian masyarakat tetap produktif.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa merawat infrastruktur yang telah terbangun adalah komitmen utama kementeriannya untuk memastikan manfaatnya terus dirasakan oleh publik. Menurutnya, irigasi yang terpelihara adalah kunci ketahanan pangan nasional.

“Fungsi bendung dan saluran irigasi harus dijaga keberlanjutannya untuk memastikan distribusi air yang efisien dan merata,” kata Menteri Dody.

Penegasan Menteri Dody menekankan komitmen Kementerian PU dalam mendukung swasembada pangan nasional. Sebagai wujud nyata, tahun ini Ditjen Sumber Daya Air menargetkan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta berbagai program optimalisasi lahan lainnya. Kegiatan yang melibatkan masyarakat itu juga merupakan wujud komitmen Kementerian PU mendorong swasembada pangan nasional, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian PU melalui Ditjen Sumber Daya Air tahun ini menargetkan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 136.000 hektare, optimalisasi lahan 665.485 hektare di 14 provinsi, dukungan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) seluas 18.402 hektare, serta Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di 8.000 lokasi. Pada 2026, dukungan ini dilanjutkan dengan pembangunan jaringan irigasi 4.000 hektare, rehabilitasi 100.000 hektare, dan P3-TGAI di 12.000 lokasi.

Di sisi lain, isu kebersihan lingkungan juga menjadi prioritas. Melalui kegiatan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan bersama komunitas binaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R, sebanyak 1.745 peserta di 20 lokasi diajak untuk mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah. Pada kegiatan yang berlangsung pada 8-17 Agustus 2025 ini, masyarakat didorong untuk menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).

Harapannya, pengelolaan sampah dari sumbernya dapat mengurangi timbunan di tempat pembuangan akhir, meningkatkan kesehatan, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman.

Melalui rangkaian aksi di atas, Kementerian PU tidak hanya berusaha terus menghadirkan infrastruktur yang andal, tetapi juga secara aktif membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk sama-sama menjaga dan merawatnya. Gerakan merawat irigasi dan mengelola sampah ini menjadi bukti nyata komitmen tersebut dalam menyambut Indonesia yang bersatu, berdaulat, dan maju.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo. Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Melalui Bendungan Sermo di Kulon Progo, Kementerian PU menunjukkan bahwa pasokan air untuk ribuan hektare sawah dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan jaringan sungai yang sudah ada, tanpa perlu membangun saluran irigasi primer baru.

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, sejalan dengan program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Bendungan Sermo, yang dibangun pada periode 1994–1996, menjadi contoh nyata bagaimana infrastruktur yang dirawat dengan baik mampu menjadi tulang punggung produktivitas pertanian melalui metode yang efisien.

Saat meninjau program revitalisasi Bendungan Sermo, Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan model pemanfaatan bendungan yang berbeda dari bendungan pada umumnya. Ungkapnya, keunikan bendungan ini terletak pada kemampuannya mengairi lahan pertanian secara luas dengan mengandalkan aliran sungai yang dikendalikan dari bendungan.

“Bendungan ini sebenarnya salah satu bendungan yang tidak memiliki saluran irigasi. Jadi irigasinya memanfaatkan sungai-sungai yang ada dan kita kendalikan dengan bendungan. Ini juga bagus bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya air yang ada, yakni sungai untuk irigasi,” kata Menteri Dody.

Secara teknis, air dari Bendungan Sermo yang memiliki volume efektif 20,905 juta meter kubik dialirkan melalui Bendung Pengasih. Dari sana, air didistribusikan ke tiga titik utama, yaitu Sungai Pengasih Timur yang mengairi 821 hektare, Pengasih Barat untuk 1.206 hektare, dan Bendung Peklik Jamal untuk 1.067 hektare. Total, bendungan ini melayani irigasi seluas 3.150 hektare di Kecamatan Kalibawang, Kokap, dan Nanggulan.

Pemanfaatan model ini terbukti berhasil meningkatkan pola tanam petani dari 215% menjadi 273%. Dampaknya, produksi padi di wilayah layanan bendungan mencapai 49.087 ton gabah kering panen (GKP) setiap tahunnya, dengan produktivitas rata-rata 6,04 ton per hektare.

Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Dody juga berdialog langsung dengan para petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan P3A Kulon Progo. Ia mendengarkan aspirasi terkait perawatan jaringan irigasi dan kebutuhan penguatan kelembagaan.

Menanggapi aspirasi petani, Menteri Dody menyatakan komitmen Kementerian PU untuk terus memperhatikan dan menindaklanjuti masukan tersebut, guna memastikan fungsi bendungan dan saluran irigasi berjalan optimal sepanjang tahun. Komitmen ini menegaskan bahwa strategi revitalisasi bendungan dengan memanfaatkan saluran irigasi yang sudah ada, seperti yang diterapkan di Bendungan Sermo, merupakan langkah efektif untuk memastikan fungsi infrastruktur berjalan optimal dan mendukung target swasembada pangan nasional.

“Harapan kami karena harga gabah ke depan semakin meningkat, pupuk semakin lancar, jalan-jalan produksi pertanian terus kita perbaiki, kesejahteraan petani terus meningkat sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan Indonesia swasembada pangan,” ujar Menteri Dody.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo. Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES