“Jadi dalam tahun 2022, masih ada anggaran yang cukup signifikan untuk pengendalian kasus covid dan vaksinasi yang dilanjutkan”, kata Menkeu dalam Konferensi Pers mengenai Nota Keuangan dan RUU APBN 2022, Senin, (16/8).

Pemerintah juga akan membuat skema dengan melakukan refocusing atau realokasi pagu belanja Kementerian/Lembaga secara otomatis untuk menghindari disrupsi jika kembali terjadi lonjakan kasus seperti pada Covid varian Delta.

“Kita berharap itu tidak terjadi, tapi tetap APBN harus menyiapkan kalau sampai hal-hal yang tidak dikehendaki terjadi tahun 2022. Untuk tahun 2022, dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural akan menjadi lebih penting”, ujarnya.

Lebih lanjut, Menkeu memaparkan bahwa tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari amanat UU No 2 Tahun 2020 mengenai defisit yang diperbolehkan di atas 3% dan harus menjadi tahun transisi yang mulus.

“Sehingga kita akan berusaha untuk menyeimbangkan secara harmonis antara kebutuhan untuk konsolidasi fiskal agar APBN menjadi sehat kembali dengan kebutuhan yang tetap meminta adanya dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid”, jelas Menkeu.(***)