Indonesia dan India kini semakin menemukan titik temu pada bidang yang akan menjadi penentu daya saing ekonomi abad ke-21, yaitu Digital Public Infrastructure (DPI) atau Infrastruktur Publik Digital. Signifikansi perkembangan ini jauh melampaui persoalan teknologi semata. Yang sedang dibangun adalah bagaimana dua negara demokrasi terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk hampir 1,7 miliar jiwa, dapat bekerja sama menciptakan sistem digital yang inklusif, terjangkau, dan berdaulat.

Ketika Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke India pada Januari 2025 sebagai Tamu Kehormatan dalam peringatan Hari Republik India yang sekaligus menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–India, kedua pemerintah sepakat menempatkan kerja sama digital sebagai salah satu pilar strategis hubungan bilateral. Pernyataan bersama yang diterbitkan setelah pertemuan tersebut menegaskan bahwa teknologi, transformasi digital, dan Public Digital Infrastructure merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Komitmen tersebut kemudian berkembang dari sekadar deklarasi menjadi langkah nyata. Pada Maret 2025, delegasi tingkat tinggi beranggotakan sepuluh orang dari Dewan Ekonomi Nasional Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari kebijakan Digital Public Infrastructure, dan sejak itu kedua negara mulai mengoperasionalkan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama digital.

Momentum ini datang pada waktu yang sangat tepat.

Seperti disampaikan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, selama beberapa dekade Indonesia dan India telah dihubungkan oleh kedekatan geografis, sejarah, dan budaya. Kini, kedua negara memiliki kesempatan membangun sebuah jembatan baru—sebuah jembatan digital—yang mampu mendorong inovasi, memperluas inklusi, dan menciptakan kemakmuran bersama dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, jaringan digital yang terbuka juga dapat menjadi pengungkit struktural bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, terutama dengan membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik secara geografis maupun digital.

Saat ini Indonesia sedang menjalani apa yang dapat disebut sebagai proses penyesuaian strategi nasional. Dalam upaya memperkuat kedaulatan dan ketahanan ekonominya, Indonesia secara bersamaan memperdalam hubungan dengan berbagai pusat kekuatan dunia. Eropa menjadi mitra penting dalam bidang teknologi dan mineral kritis. Timur Tengah memainkan peran sebagai sumber investasi strategis dan mitra ketahanan pangan. Tiongkok tetap menjadi aktor utama dalam investasi manufaktur dan industri. Amerika Serikat beserta negara-negara Barat masih memegang peranan penting dalam akses pasar dan keseimbangan geopolitik. Sementara itu, India mulai muncul sebagai mitra pilihan Indonesia dalam pengembangan Digital Public Infrastructure serta kolaborasi teknologi yang menjangkau populasi dalam skala besar.

Perkembangan tersebut tentu bukan sebuah kebetulan. Selama satu dekade terakhir, India membangun apa yang kini banyak dianggap sebagai ekosistem Digital Public Infrastructure paling berhasil di dunia. Alih-alih mengandalkan platform tertutup atau teknologi yang mahal, India memilih membangun digital rails atau jalur infrastruktur digital terbuka yang memungkinkan inovasi berkembang secara luas. Hasilnya sangat mengesankan. Aadhaar, sistem identitas digital biometrik India, telah mencatat lebih dari 150 miliar transaksi autentikasi, sekaligus memberikan identitas digital kepada hampir seluruh penduduk dewasa India. Sementara itu, sistem pembayaran real-time Unified Payments Interface (UPI) memproses lebih dari 17.221 crore transaksi sepanjang 2024, setara dengan sekitar 83 persen dari seluruh transaksi pembayaran digital di India, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk mencapai 114 persen selama tujuh tahun terakhir. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan mengakui UPI sebagai sistem pembayaran ritel real-time terbesar di dunia berdasarkan volume transaksi, dengan kontribusi sekitar 49 persen dari seluruh transaksi pembayaran real-time global. Hingga kini India telah menandatangani kerja sama Digital Public Infrastructure dengan 23 negara, dan implementasi UPI telah berjalan di delapan negara, mulai dari Singapura hingga Prancis.

Indonesia pada dasarnya menghadapi berbagai tantangan yang serupa dengan yang pernah dihadapi India satu dekade lalu. Bagaimana mendigitalisasi masyarakat yang tersebar di ribuan pulau? Bagaimana memastikan pelaku UMKM tetap mampu bersaing di tengah dominasi platform digital berskala besar? Bagaimana mencegah ketergantungan terhadap teknologi asing berubah menjadi bentuk baru ketergantungan ekonomi? Dan bagaimana membangun sistem teknologi yang benar-benar melayani kepentingan nasional tanpa terjebak pada ketergantungan terhadap vendor tertentu (vendor lock-in)? Berbagai pertanyaan tersebut kini menjadi inti dari agenda transformasi digital Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet seluler, sementara nilai ekonomi digitalnya diperkirakan mencapai US$194,5 miliar dari sektor e-commerce saja pada 2030.

Salah satu contoh paling nyata dari semakin eratnya poros digital Indonesia–India adalah peluncuran Indonesia Open Network (ION), yang diproyeksikan melakukan transaksi perdana pada saat pertemuan antara Perdana Menteri Modi dan Presiden Prabowo. Terinspirasi dari keberhasilan Open Network for Digital Commerce (ONDC) di India, ION dibangun menggunakan protokol terbuka Beckn 2.0. Berbeda dengan marketplace konvensional, ION berfungsi sebagai infrastruktur digital netral yang menghubungkan pembeli, penjual, penyedia logistik, sistem pembayaran, dan lembaga keuangan dalam satu ekosistem yang terbuka dan interoperabel. Ambisinya sangat besar.

Saat ini masih banyak pelaku UMKM Indonesia yang belum menikmati sepenuhnya manfaat ekonomi digital. Biaya komisi berbagai platform perdagangan digital berkisar antara 25 hingga 40 persen dari nilai transaksi, sehingga menjadi hambatan bagi pedagang kecil, petani, koperasi, maupun pelaku usaha di pedesaan. Seperti disampaikan Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, fase berikutnya dari pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan memastikan UMKM bukan hanya menjadi konsumen teknologi, melainkan pelaku utama dalam ekonomi digital. Melalui ION, biaya transaksi ditargetkan turun hingga di bawah 8 persen, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi digital yang lebih inklusif. Tujuan akhirnya sederhana namun sangat kuat: memungkinkan siapa pun menjual apa pun, dari mana pun, kepada siapa pun.

Dengan menjadikan sistem logistik semakin interoperabel, menghadirkan layanan pembiayaan yang terintegrasi (embedded finance), menghubungkan berbagai sistem pembayaran, serta mendukung ekosistem perdagangan hingga tingkat desa, ION menargetkan untuk menghubungkan lebih dari 30 juta penjual dengan 150 juta pembeli yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. T. Koshy, mantan Managing Director ONDC yang kini menjadi penasihat berbagai inisiatif perdagangan digital Indonesia, menegaskan bahwa keberhasilan jaringan terbuka lahir karena mampu mendemokratisasi peluang ekonomi, bukan memusatkannya hanya pada segelintir pelaku. Gagasan inilah yang menjadi fondasi utama pembangunan ION sebagai infrastruktur digital yang terbuka dan inklusif.

Inisiatif kedua yang tidak kalah penting adalah integrasi antara sistem pembayaran Unified Payments Interface (UPI) milik India dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Kolaborasi ini berpotensi menjadi salah satu proyek konektivitas keuangan paling strategis di Asia. QRIS sendiri telah membuktikan bagaimana sistem pembayaran yang interoperabel mampu mendorong transformasi ekonomi digital dalam skala nasional. Hingga akhir 2025, QRIS telah digunakan oleh 59 juta pengguna dan 42 juta merchant, melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan total 13,66 miliar transaksi sepanjang tahun tersebut. Saat ini layanan QRIS Cross Border telah beroperasi di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang, sementara Bank Indonesia terus menjajaki integrasi resmi dengan UPI. Jika terealisasi, kerja sama tersebut akan membuka salah satu koridor pembayaran digital paling penting di Asia.

Bagi destinasi wisata seperti Bali, yang jumlah wisatawan asal India terus meningkat setiap tahunnya, sistem pembayaran lintas negara yang berjalan tanpa hambatan akan menghilangkan salah satu kendala utama yang selama ini dihadapi wisatawan. Namun manfaatnya jauh melampaui sektor pariwisata. Integrasi QRIS dan UPI akan menjadi fondasi bagi terbentuknya koridor perdagangan digital yang menghubungkan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Seperti disampaikan pakar transformasi digital Dr. Bayu Prawira Hie, interoperabilitas kini bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan telah menjadi instrumen penting dalam menciptakan daya ungkit ekonomi.

Bidang kerja sama ketiga bahkan berpotensi memiliki dampak strategis yang lebih luas. Protean e-Gov Technologies, perusahaan yang berperan penting dalam pembangunan berbagai lapisan utama Digital Public Infrastructure India—mulai dari identitas digital, layanan electronic Know Your Customer (e-KYC), tanda tangan elektronik, modernisasi perpajakan, sistem pensiun, hingga perdagangan digital terbuka—kini tengah menjajaki peluang untuk mendukung agenda pembangunan Public Digital Infrastructure nasional Indonesia. Visi yang sedang dibahas tidak berhenti pada penyediaan teknologi semata. Melalui inisiatif Digital Nusantara, Dewan Ekonomi Nasional menargetkan pembangunan infrastruktur digital nasional yang terpadu, interoperabel, dan mudah dikembangkan (scalable), sehingga mampu mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial, penyelenggaraan layanan pemerintahan, hingga pemberdayaan UMKM.

Pada saat yang sama, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga telah menyampaikan ambisi untuk menjadikan Indonesia bukan sekadar pengguna teknologi digital, melainkan produsen dan pengekspor solusi digital bagi kawasan ASEAN. Ketua Dewan TIK Nasional, Dr. Ilham Habibie, menegaskan bahwa daya saing Indonesia dalam jangka panjang akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun kapabilitas digital yang berdaulat, alih-alih terus bergantung pada platform-platform yang dikembangkan di luar negeri.

Inisiatif keempat menyasar bidang yang semakin penting bagi masa depan perekonomian Indonesia, yaitu modernisasi pasar modal. Dalam beberapa waktu terakhir, pasar modal Indonesia menghadapi berbagai tantangan terkait tata kelola, transparansi, serta kepercayaan investor. Karena itu, mulai muncul berbagai pembahasan dengan perusahaan teknologi India seperti Remiges Technologies dan institusi yang terkait dengan ekosistem Bombay Stock Exchange (BSE) untuk menjajaki pemanfaatan kecerdasan buatan dalam sistem pengawasan pasar, penguatan integritas transaksi, serta pembangunan platform investasi digital. India sendiri telah memodernisasi pasar modalnya melalui teknologi dan otomatisasi sejak lebih dari tiga dekade lalu. Pengalaman tersebut dinilai sangat relevan bagi Indonesia saat ini. Menurut Primus Dorimulu, CEO InvestorTrust Media dan DataTrust, pasar modal Indonesia kini memasuki fase baru di mana transparansi dan kepercayaan yang didukung teknologi akan menjadi faktor utama dalam menarik partisipasi investor domestik maupun internasional dalam jangka panjang.

Apabila dilihat secara terpisah, setiap inisiatif tersebut mungkin tampak sebagai proyek-proyek teknis yang berdiri sendiri. Namun apabila dipandang sebagai satu kesatuan, semuanya menggambarkan perubahan yang jauh lebih besar. Hubungan Indonesia dan India kini berkembang melampaui perdagangan dan diplomasi tradisional menuju sesuatu yang lebih mendasar, yaitu membangun bersama infrastruktur digital yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, memperluas inklusi, dan mendorong inovasi dalam skala populasi yang sangat besar.

Jika pada abad ke-20 negara-negara saling terhubung melalui jalur pelayaran dan perdagangan, maka pada abad ke-21 konektivitas tersebut akan semakin ditentukan oleh jalur-jalur digital (digital rails). Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi berlangsung tepat ketika Indonesia sedang mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat ketahanan nasional, serta membangun pembangunan yang lebih inklusif. Public Digital Infrastructure mungkin tidak akan menghasilkan sorotan sebesar pengumuman investasi bernilai miliaran dolar. Namun dalam jangka panjang, dampaknya terhadap perdagangan, sistem keuangan, tata kelola pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari berpotensi jauh lebih besar.

Apabila seluruh inisiatif yang kini sedang dibangun bersama Jakarta dan New Delhi berhasil diwujudkan, maka jembatan digital yang menghubungkan kedua ibu kota tersebut bukan hanya akan menjadi salah satu aset strategis terpenting bagi masa depan Indonesia dan India, tetapi juga dapat menjadi model pembangunan Digital Public Infrastructure bagi negara-negara Global South di masa mendatang.

*Sachin V. Gopalan adalah Pendiri dan CEO Indonesia Economic Forum serta Ketua ASEAN Economic Forum. Ia memimpin inisiatif Indonesia Open Network (ION) dan secara aktif menulis mengenai Public Digital Infrastructure, integrasi ekonomi kawasan, serta perkembangan teknologi yang membentuk masa depan ekonomi digital di Asia Tenggara.

Press release ini juga sudah tayang di VRITMES. 

Pada kesempatan bersejarah tersebut, Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai Tamu Kehormatan dalam kunjungan kenegaraan pertamanya ke India sekaligus untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan India.

Kehadiran Presiden Prabowo mengirimkan pesan yang sangat kuat mengenai kepercayaan politik, keselarasan kepentingan strategis, serta komitmen jangka panjang kedua negara.

Banyak orang mengenang bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, juga pernah menjadi Tamu Kehormatan pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada 26 Januari 1950.

Momen-momen tersebut menjadi simbol eratnya hubungan yang telah terjalin selama puluhan tahun.

Selama hampir empat setengah tahun bertugas di India, saya menyaksikan secara langsung bagaimana hubungan Indonesia dan India berkembang dari sebuah persahabatan yang dibangun atas dasar niat baik dan sejarah bersama menjadi kemitraan yang semakin luas, konkret, dan berorientasi pada hasil.

Saat ini kedua negara bekerja sama di berbagai bidang, mulai dari perdagangan, investasi, pertahanan, kesehatan, pendidikan, teknologi, hingga kerja sama maritim.

Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia pada awal Juli 2026 menjadi momentum penting yang melanjutkan keberhasilan kunjungan Presiden Prabowo ke New Delhi pada Januari 2025, ketika kedua pemimpin menyepakati berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif yang telah dibangun sejak 2018.

Namun, makna kunjungan tersebut bukan terletak pada seremoni semata. Ukuran keberhasilan diplomasi sesungguhnya adalah kemampuan menerjemahkan berbagai komitmen yang telah disepakati di tingkat tertinggi menjadi manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat kedua negara. Indonesia dan India memang memiliki hubungan sejarah yang sangat panjang.

Selama berabad-abad, kedua bangsa saling terhubung melalui perdagangan, pertukaran gagasan, agama, budaya, dan jalur maritim. Akan tetapi, sejarah saja tidak cukup. Dunia terus berubah dengan sangat cepat.

Ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, gangguan rantai pasok, serta pesatnya perkembangan teknologi kini menjadi tantangan bersama yang tidak dapat dihadapi secara sendiri-sendiri.

Dalam konteks tersebut, mempererat kerja sama Indonesia dan India bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan.

Hubungan ekonomi menjadi salah satu bidang yang masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar. Pada 2025, nilai perdagangan bilateral mencapai sekitar US$23 miliar.

Capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih relatif kecil jika dibandingkan dengan ukuran ekonomi kedua negara. Indonesia dan India memiliki struktur ekonomi yang saling melengkapi.

Indonesia memasok berbagai komoditas strategis seperti batu bara, minyak sawit, nikel, dan mineral lainnya yang mendukung pertumbuhan industri India.

Sebaliknya, India memiliki keunggulan di bidang farmasi, teknologi informasi, rekayasa teknik, manufaktur, dan layanan digital.

Seiring terus berkembangnya kedua perekonomian, peluang kerja sama di sektor energi terbarukan, layanan kesehatan, pengolahan pangan, industri digital, hingga mineral kritis akan semakin terbuka lebar.

Dalam konteks tersebut, pembahasan mengenai Perjanjian Perdagangan Preferensial (Preferential Trade Agreement/PTA) menjadi sangat penting.

Apabila berhasil diselesaikan, perjanjian tersebut akan membantu mengurangi berbagai hambatan perdagangan, meningkatkan arus investasi, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.

Selain itu, Indonesia dan India juga perlu mempercepat implementasi transaksi menggunakan mata uang lokal (Local Currency Transactions/LCT) serta membangun integrasi sistem pembayaran digital yang lebih mulus.

Langkah tersebut akan meningkatkan efisiensi perdagangan bilateral, menekan biaya transaksi, sekaligus memperkuat ketahanan sistem keuangan kedua negara.

Konektivitas juga merupakan elemen penting dalam hubungan Indonesia–India, khususnya melalui pengembangan Pelabuhan Sabang di Aceh.

Terletak di dekat salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, Sabang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat perdagangan dan layanan maritim.

Apabila dikelola secara optimal, Sabang tidak hanya akan memperlancar jalur pelayaran internasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menarik investasi baru, membuka lapangan kerja, serta memperkuat keterhubungan antara wilayah barat Indonesia dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India.

Dengan demikian, Sabang tidak hanya menjadi titik geografis di peta, melainkan simbol nyata kerja sama Indonesia–India yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kedua negara.

Kerja sama maritim tetap menjadi salah satu pilar utama hubungan Indonesia dan India. Sebagai dua negara maritim besar, keduanya memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik tetap damai, terbuka, dan stabil.

Kolaborasi di bidang keamanan maritim, penanggulangan bencana, perikanan berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi berbasis kelautan tidak hanya akan memperkuat stabilitas kawasan, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan nasional masing-masing negara.

Kemitraan maritim yang semakin erat akan memberikan manfaat nyata bagi keamanan jalur perdagangan sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir di kedua negara.

Teknologi dan inovasi juga menjadi frontier baru dalam hubungan Indonesia–India. India telah berkembang menjadi salah satu kekuatan dunia di bidang sistem digital, teknologi finansial (fintech), dan teknologi antariksa.

Di sisi lain, Indonesia sedang menjalani transformasi digital yang sangat pesat. Kolaborasi di bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), layanan publik digital, perusahaan rintisan (startup), penelitian bersama, serta pengembangan keterampilan digital akan membantu kedua negara bergerak lebih cepat dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital.

Kerja sama tersebut bukan hanya mempercepat inovasi, tetapi juga memperkuat daya saing kawasan di tengah perubahan teknologi global yang semakin cepat.

Sektor kesehatan juga semakin penting dalam hubungan bilateral. Pandemi COVID-19 membuktikan bahwa tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi tantangan kesehatan global sendirian.

Indonesia dan India telah memperkuat kerja sama di bidang farmasi dan vaksin, namun peluangnya masih jauh lebih besar.

Ke depan, kemitraan dapat diperluas ke bidang penelitian medis, bioteknologi, sistem kesehatan digital, hingga pengembangan inovasi kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan terjangkau.

Pada tingkat regional, Indonesia dan India juga memiliki kesamaan cara pandang terhadap masa depan Indo-Pasifik.

Indonesia mengusung ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), sementara India mengembangkan Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI).

Kedua pendekatan tersebut bukanlah visi yang saling bersaing, melainkan saling melengkapi. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya keterbukaan, kerja sama, penghormatan terhadap hukum internasional, serta sentralitas ASEAN.

Kesamaan perspektif ini memberikan landasan yang kokoh bagi Indonesia dan India untuk bersama-sama menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang aman, stabil, dan sejahtera.

Di luar hubungan antarpemerintah, hubungan antar masyarakat (people-to-people relations) juga memiliki arti yang tidak kalah penting.

Semakin banyak warga Indonesia yang belajar maupun berkunjung ke India, sementara jumlah wisatawan dan pelaku bisnis India yang datang ke Indonesia juga terus meningkat.

Namun, jika dibandingkan dengan besarnya populasi kedua negara, interaksi tersebut masih relatif terbatas.

Karena itu, pertukaran mahasiswa, peneliti, pelaku usaha, komunitas budaya, dan generasi muda perlu terus diperluas agar tercipta pemahaman yang lebih mendalam, rasa saling percaya yang lebih kuat, serta hubungan jangka panjang yang berakar pada masyarakat kedua negara.

Melihat ke depan, arah hubungan Indonesia–India sangat menjanjikan. Kedua negara merupakan demokrasi besar dengan ekonomi yang terus bertumbuh, populasi muda yang produktif, serta komitmen terhadap politik luar negeri yang independen dan mengutamakan dialog dibandingkan konfrontasi.

Kesamaan nilai tersebut menjadi fondasi yang kokoh bagi kemitraan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi seharusnya dipandang sebagai bagian dari perjalanan panjang kedua negara, bukan sekadar agenda diplomatik sesaat.

Kunjungan ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kemajuan, memperkuat kerja sama, serta memastikan bahwa berbagai kesepakatan yang telah dicapai benar-benar menghasilkan manfaat nyata.

Nilai sebuah kunjungan kenegaraan pada akhirnya tidak diukur dari banyaknya dokumen yang ditandatangani, melainkan dari seberapa besar perubahan yang berhasil diwujudkan melalui implementasinya.

Filsuf India Swami Vivekananda pernah mengatakan, “Keberagaman dalam cara berpikir. Kesatuan dalam tujuan. Kekuatan dalam kolaborasi. Peran yang berbeda, tetapi tujuan yang sama.” Kutipan tersebut sangat tepat menggambarkan hubungan Indonesia dan India saat ini.

Kedua negara telah membangun fondasi yang kuat selama puluhan tahun. Langkah berikutnya adalah memperdalam fondasi tersebut secara bertahap, konsisten, dan dengan tujuan yang jelas.

Apabila komitmen itu terus dijaga, tidak ada alasan mengapa kemitraan Indonesia–India tidak dapat berkembang menjadi salah satu hubungan paling strategis di kawasan Indo-Pasifik. Peluangnya sudah sangat jelas. Kini saatnya mengubah peluang tersebut menjadi kenyataan.

*Ina H. Krisnamurthi adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan periode 2022–2026.

Sebagai diplomat karier, ia telah menduduki berbagai posisi strategis di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan berperan penting dalam memperkuat hubungan strategis serta kerja sama komprehensif antara Indonesia dan India.

Namun, bagian dari hubungan Indonesia–India yang kemungkinan besar akan membawa perubahan paling nyata bagi pemilik warung di Yogyakarta atau pelaku UMKM tekstil di Solo justru sudah mulai dibangun secara perlahan jauh sebelum kunjungan tersebut berlangsung. Namanya adalah Indonesia Open Network (ION).

Kunjungan Perdana Menteri Modi merupakan kunjungan balasan atas lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada Januari 2025, ketika beliau menjadi Tamu Kehormatan dalam peringatan Hari Republik India.

Selain menghasilkan berbagai kesepakatan di bidang pertahanan, perdagangan, dan farmasi, kunjungan tersebut juga melahirkan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Pengembangan Digital antara kedua pemerintah.

Kesepakatan itu bukan sekadar simbol diplomatik. Ketika Menteri Luar Negeri Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar di New Delhi pada Juni dalam pertemuan India–Indonesia Joint Commission Meeting ke-8, kedua pemerintah kembali menegaskan bahwa kerja sama digital telah menjadi agenda tetap dalam hubungan bilateral, sejajar dengan isu perdagangan, keamanan maritim, dan hubungan antarmasyarakat.

Hal ini semakin relevan mengingat jumlah wisatawan India yang berkunjung ke Indonesia kini telah mencapai sekitar setengah juta orang setiap tahun.

MoU tersebut telah menghasilkan langkah nyata. Pada Februari 2026, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Indonesia Open Network (ION), sebuah jaringan perdagangan digital berbasis protokol terbuka yang mengadopsi filosofi desain Open Network for Digital Commerce (ONDC) di India.

Dewan penasihat ION sendiri mencerminkan eratnya kolaborasi Indonesia dan India. Dari Indonesia terdapat tokoh-tokoh seperti Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Ilham Habibie, serta mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Dari India bergabung dua tokoh yang berperan besar dalam membangun ONDC sejak awal, yaitu mantan Ketua ONDC R.S. Sharma dan saya sendiri sebagai Managing Director pertama ONDC.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa ION sejak awal memang dirancang sebagai jembatan kolaborasi antara kedua negara, bukan sekadar proyek teknologi.

Dua Jalan Berbeda Menuju Tujuan yang Sama

Dalam satu dekade terakhir, India berhasil membangun salah satu ekosistem Digital Public Infrastructure (DPI) yang paling banyak dipelajari di dunia.

Fondasinya terdiri atas Aadhaar sebagai sistem identitas digital, Unified Payments Interface (UPI) sebagai sistem pembayaran real-time, dan Open Network for Digital Commerce (ONDC) sebagai jaringan perdagangan digital terbuka.

Hingga kini pemerintah India telah menjalin kerja sama mengenai India Stack dengan lebih dari dua puluh negara.

Tujuannya bukan menjual sebuah produk, melainkan berbagi prinsip-prinsip arsitektur digital yang dibangun di atas identitas digital, sistem pembayaran, dan pertukaran data berbasis protokol terbuka yang dapat digunakan oleh bank, perusahaan teknologi finansial (fintech), maupun pelaku usaha ritel.

UPI kini memproses puluhan miliar transaksi setiap tahun dan melayani puluhan juta merchant.

Sementara itu, ONDC membawa perubahan yang jauh lebih mendasar: sebuah toko kecil di satu kota dapat ditemukan oleh pembeli melalui aplikasi apa pun yang kompatibel dengan jaringan tersebut, tanpa harus bergantung pada satu platform tertentu ataupun membayar komisi yang tinggi kepada penyedia marketplace.

Indonesia sesungguhnya juga sedang membangun sesuatu yang tidak kalah penting, meskipun melalui pendekatan yang berbeda.

Standar pembayaran nasional QRIS yang dikembangkan Bank Indonesia telah menciptakan interoperabilitas pembayaran bagi para merchant di seluruh Indonesia, sama seperti peran lapisan QR pada UPI di India.

Dengan satu standar pembayaran yang dapat digunakan lintas bank maupun dompet digital, jutaan pelaku UMKM berhasil masuk ke dalam ekonomi digital formal. Namun Indonesia memiliki tantangan yang berbeda.

Dengan lebih dari 270 juta penduduk yang tersebar di ribuan pulau, serta pengembangan identitas digital dan pertukaran data nasional yang terus berlangsung, Indonesia menghadapi persoalan rekayasa sistem yang tidak sama dengan India.

Berbagai tantangan tersebut telah diatasi melalui pendekatan yang dirancang sesuai dengan karakteristik Indonesia sendiri.

Justru karena itulah kolaborasi ini menjadi sangat penting. Bukan karena satu negara dianggap telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya sementara negara lain belum, melainkan karena dua demokrasi terbesar dan paling beragam di dunia sama-sama sampai pada kesimpulan bahwa infrastruktur digital akan bekerja paling baik apabila dibangun sebagai ruang publik yang terbuka (digital commons), bukan sebagai taman berpagar yang hanya dapat diakses oleh segelintir pihak.

Mengapa Ini Lebih Penting bagi Pelaku Kecil

Ukuran keberhasilan sebuah Digital Public Infrastructure sesungguhnya bukanlah seberapa sering namanya disebut dalam komunike G20 atau forum internasional lainnya.

Ukuran yang sesungguhnya jauh lebih sederhana: apakah infrastruktur tersebut mampu mengubah kehidupan pedagang kecil yang tidak memiliki anggaran pemasaran, serta konsumen yang memiliki keterbatasan akses internet dan perangkat digital.

Pengalaman ONDC di India—meskipun masih menghadapi berbagai tantangan pada tahap awal implementasinya—telah menunjukkan satu hal yang sangat nyata.

Ketika fondasi perdagangan digital dibangun sebagai infrastruktur publik yang terbuka dan interoperabel, pedagang kecil tidak lagi bergantung pada algoritma sebuah platform untuk dapat bertahan.

Produk mereka dapat ditemukan oleh pembeli melalui berbagai aplikasi yang terhubung ke jaringan tersebut.

Berbagai studi independen terhadap UMKM yang bergabung dengan ONDC di kota-kota kecil India juga menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang cukup berarti setelah mereka menjadi bagian dari jaringan terbuka tersebut.

Temuan ini menjadi bukti awal bahwa infrastruktur digital yang terbuka benar-benar mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan membiayai akuisisi pelanggan melalui platform digital tertutup.

Indonesia memiliki sekitar 64 juta pelaku UMKM yang, menurut data pemerintah, menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional.

Namun, mereka masih menghadapi persoalan yang serupa dengan yang dialami pelaku usaha kecil di banyak negara lain, yakni akses digital yang terfragmentasi, ketergantungan pada segelintir marketplace besar, serta posisi tawar yang terbatas dalam menentukan besaran komisi.

Di sinilah Indonesia Open Network (ION) menawarkan solusi yang nyata. ION tidak hanya dirancang untuk mendukung transaksi perdagangan barang, tetapi juga berpotensi menjadi infrastruktur terbuka bagi layanan kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga layanan keuangan yang berjalan melalui protokol yang sama.

Sistem logistik pun tidak lagi dipandang sebagai hambatan yang harus diatasi sendiri oleh pelaku usaha kecil, melainkan menjadi layanan bersama yang terintegrasi di dalam jaringan.

Keuntungan terbesar Indonesia adalah tidak perlu memulai semuanya dari nol. Indonesia dapat memanfaatkan berbagai pengalaman ONDC selama beberapa tahun terakhir, termasuk berbagai tantangan dan pembelajaran yang telah diperoleh India, tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu yang sama untuk mengulang proses tersebut.

Prinsip yang sama juga berlaku pada sistem pembayaran dan identitas digital. Indonesia telah memiliki QRIS dan terus menyempurnakan ekosistem pembayaran digital yang interoperabel.

Yang dapat dipelajari dari India bukanlah sekadar teknologinya, melainkan pengalaman dalam mengelola sistem identitas digital dan mekanisme persetujuan (consent layer) bagi ratusan juta penduduk dengan biaya marjinal yang sangat rendah.

Yang tidak kalah penting adalah berbagai pelajaran mengenai inklusi keuangan, literasi digital, serta akses bagi masyarakat yang belum memiliki telepon pintar.

Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi bekal berharga yang dapat dipelajari Indonesia sebelum memperluas implementasi sistemnya sendiri, bukan setelah berbagai tantangan muncul.

Percakapan yang Lebih Sulit, Namun Jauh Lebih Penting

Sebenarnya, ION tidak bergantung pada kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi untuk dapat berjalan. Inisiatif ini telah resmi diluncurkan dan telah memiliki dewan penasihat yang aktif.

Namun, yang dibutuhkan ION saat ini adalah sesuatu yang hanya dapat diberikan melalui kunjungan kenegaraan, yaitu dukungan politik pada tingkat tertinggi.

Sebuah pernyataan bersama yang secara tegas menetapkan ION sebagai prioritas bilateral lengkap dengan target, pendanaan, dan tahapan implementasi yang jelas akan memberikan dampak yang jauh lebih besar bagi jutaan UMKM di Indonesia maupun India dibandingkan sebagian besar hasil yang biasanya lahir dari sebuah kunjungan kenegaraan.

Sebagaimana setiap jaringan yang masih berada pada tahap awal, tantangan terbesar bukanlah peluncuran, melainkan menjaga momentum agar terus berkembang.

Dukungan langsung dari para kepala pemerintahan merupakan salah satu faktor paling efektif untuk memastikan inisiatif seperti ini tidak kehilangan arah setelah euforia peluncuran berakhir.

Di balik hubungan bilateral Indonesia dan India, sesungguhnya terdapat pesan yang jauh lebih luas bagi dunia. Selama satu dekade terakhir, pembangunan infrastruktur digital global banyak didominasi oleh sejumlah besar platform swasta, terutama yang berasal dari Amerika Serikat dan Tiongkok, yang saling bersaing menjadi fondasi utama perdagangan dan pembayaran digital di berbagai negara berkembang.

Indonesia dan India kini menawarkan pendekatan yang berbeda. Dengan jumlah penduduk yang mewakili lebih dari seperlima populasi dunia, kedua negara sedang membangun jaringan perdagangan digital berbasis protokol terbuka sambil terus berbagi pengalaman mengenai cara terbaik mengembangkannya.

Langkah ini mengirimkan sinyal penting kepada negara-negara Global South bahwa ekonomi digital berskala besar tidak harus bergantung sepenuhnya pada model kapitalisme platform untuk mencapai efisiensi maupun jangkauan pasar yang luas.

Pada akhirnya, inilah kisah tentang dua negara demokrasi besar yang masih terus berproses, memilih untuk memecahkan tantangan yang sama secara terbuka.

Indonesia membawa pengalaman keberhasilan QRIS serta kekuatan 64 juta UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. India menghadirkan pengalaman sebagai pelopor dalam membangun ONDC dan berbagai lapisan Digital Public Infrastructure.

Kedua pengalaman tersebut memiliki nilai yang sama pentingnya dan saling melengkapi. Jika kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi pada 7 Juli mampu memberikan dorongan yang diperlukan agar Indonesia Open Network berkembang dari tahap peluncuran menuju implementasi dalam skala nasional, maka kunjungan tersebut akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi jutaan pedagang kecil dan konsumen di kedua negara dibandingkan hasil yang biasanya dicapai oleh sebuah kunjungan kenegaraan.

*T. Koshy adalah Managing Director dan CEO pendiri Open Network for Digital Commerce (ONDC) India.

Ia memainkan peran penting dalam pengembangan Digital Public Infrastructure India dan hingga kini aktif memberikan masukan kepada berbagai pemerintah serta institusi mengenai pembangunan ekosistem digital terbuka dan interoperabel.

Selain itu, ia juga merupakan Anggota Dewan Penasihat Indonesia Open Network (ION).

Seluruh agenda tersebut merupakan bagian penting yang mencerminkan semakin eratnya hubungan strategis antara dua negara demokrasi terbesar di Asia.

Peluang tersebut adalah membangun kolaborasi dalam pengembangan Public Digital Infrastructure (PDI) atau Infrastruktur Publik Digital generasi baru yang berpotensi mengubah wajah ekonomi digital Indonesia dalam beberapa dekade mendatang.

Berbeda dengan berbagai inisiatif digital pada umumnya, Public Digital Infrastructure bukan sekadar proyek teknologi baru. Ia juga bukan platform pemerintah, marketplace, ataupun aplikasi seluler baru.

PDI merupakan fondasi infrastruktur ekonomi yang memungkinkan pelaku usaha, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sebuah ekosistem digital yang terbuka, saling terhubung (interoperable), dan terpercaya.

Perannya dapat disamakan dengan pembangunan jalan tol pada era revolusi industri atau jaringan internet broadband pada era informasi. Infrastruktur pada dasarnya tidak menciptakan nilai ekonomi secara langsung.

Yang dilakukannya adalah menyediakan fondasi yang memungkinkan pihak lain menciptakan nilai tersebut. Transformasi Digital Memasuki Babak Baru Perbedaan ini menjadi sangat penting karena hingga kini pembahasan mengenai transformasi digital masih banyak berfokus pada aspek teknologi.

Pemerintah membahas kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), komputasi awan (cloud computing), keamanan siber, pusat data, dan berbagai platform digital.

Di sisi lain, perusahaan menginvestasikan dana besar untuk membangun aplikasi seluler, otomatisasi, analitik data, serta teknologi yang meningkatkan pengalaman pelanggan.

Seluruh investasi tersebut memang sangat penting.

Namun, investasi itu saja tidak lagi cukup.

Tahap berikutnya dari transformasi digital tidak akan ditentukan oleh siapa yang memiliki teknologi terbaik, melainkan oleh siapa yang mampu membangun ekosistem digital yang paling efektif.

Selama lebih dari satu dekade, transformasi digital dipahami sebagai upaya meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional.

Perbankan menghadirkan layanan mobile banking dan pembukaan rekening secara digital. Perusahaan telekomunikasi mengembangkan aplikasi gaya hidup digital.

Perusahaan ritel mengadopsi strategi omnichannel. Pemerintah pun mulai mendigitalisasi berbagai layanan publik.

Berbagai inisiatif tersebut memang menghasilkan manfaat yang besar. Pelanggan menikmati layanan yang lebih cepat dan nyaman, organisasi bekerja lebih efisien, proses bisnis menjadi semakin otomatis, sementara biaya operasional terus menurun.

Namun, sebagian besar pencapaian tersebut pada dasarnya hanya mengoptimalkan model bisnis yang sudah ada. Mereka belum benar-benar menciptakan model bisnis yang sama sekali baru.

Perbedaan inilah yang kini menjadi semakin penting.

Ketika teknologi digital semakin mudah diakses oleh semua pihak, keunggulan kompetitif tidak lagi berasal dari teknologinya semata.

Artificial Intelligence, cloud computing, platform otomatisasi, hingga teknologi mobile kini dapat dimanfaatkan hampir oleh setiap organisasi.

Teknologi telah menjadi sebuah komoditas.

Yang menjadi pembeda justru kemampuan organisasi dalam menciptakan model bisnis baru.

Bagi industri perbankan, hal ini berarti bertransformasi dari sekadar lembaga keuangan menjadi platform gaya hidup digital.

Upaya tersebut sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh sejumlah bank di Indonesia melalui berbagai fitur dalam aplikasi mobile banking mereka, seperti menu Lifestyle pada aplikasi myBCA, layanan Sukha di Livin’ by Mandiri, maupun menu Lifestyle di aplikasi Wondr by BNI. Meski demikian, keberhasilannya masih relatif terbatas.

Hal serupa juga terjadi pada industri telekomunikasi. Operator seluler berupaya berkembang dari penyedia layanan konektivitas menjadi platform perdagangan digital.

Contohnya dapat dilihat pada fitur Lifestyle di aplikasi Telkomsel maupun myIM3 milik Indosat. Namun hasil yang dicapai pun belum sepenuhnya memenuhi harapan.

Sementara itu, sektor ritel mulai mengintegrasikan layanan keuangan, logistik, serta berbagai kemitraan dalam satu ekosistem.

Pemerintah pun semakin berfokus menciptakan lingkungan yang memungkinkan inovasi berkembang lintas sektor, bukan hanya di dalam masing-masing industri.

Dengan demikian, masa depan transformasi digital bukan lagi sekadar memperbaiki proses bisnis yang telah ada, melainkan membuka ruang bagi lahirnya bentuk-bentuk kolaborasi ekonomi yang sama sekali baru. Indonesia Tidak Membutuhkan Marketplace Baru Indonesia telah memiliki salah satu ekosistem perdagangan digital paling dinamis di Asia Tenggara. Berbagai platform e-commerce bersaing ketat memperebutkan konsumen.

Industri perbankan terus memperluas layanan digitalnya. Perusahaan telekomunikasi menggelontorkan investasi besar untuk berbagai layanan digital.

Perusahaan ritel mengembangkan kanal penjualan daring yang semakin canggih. Startup teknologi pun terus menghadirkan berbagai inovasi baru.

Dari luar, Indonesia tampak telah memiliki seluruh elemen yang dibutuhkan untuk membangun ekonomi digital yang maju.

Namun, di balik perkembangan tersebut masih terdapat persoalan mendasar.

Ekosistem digital Indonesia masih berjalan secara terfragmentasi.

Setiap organisasi membangun platformnya sendiri. Setiap perusahaan mengembangkan jaringan merchant sendiri.

Setiap pelaku usaha melakukan integrasi teknologi, membangun tata kelola, menyusun skema kerja sama komersial, serta menjalin kemitraannya masing-masing.

Pekerjaan yang sama akhirnya dilakukan berulang kali oleh ribuan organisasi di berbagai sektor.

Akibatnya, perusahaan harus menghabiskan sumber daya yang besar hanya untuk saling terhubung sebelum benar-benar dapat menciptakan nilai bagi pelanggan.

Karena itu, persoalan utama Indonesia bukanlah kekurangan platform digital.

Yang belum dimiliki Indonesia adalah infrastruktur digital bersama yang memungkinkan seluruh platform tersebut bekerja sama secara efisien.

Di sinilah Public Digital Infrastructure memiliki arti strategis.

Alih-alih menggantikan platform yang sudah ada, PDI justru menghubungkan semuanya.

Alih-alih menghambat inovasi, PDI mempercepat inovasi.

Dan alih-alih menciptakan satu marketplace baru, PDI memungkinkan lahirnya ribuan marketplace serta berbagai ekosistem bisnis digital secara bersamaan. Peluang yang Lebih Besar daripada Sekadar Teknologi Masih banyak yang beranggapan bahwa kerja sama Indonesia dan India dalam bidang digital hanya sebatas transfer teknologi.

Pandangan tersebut sesungguhnya terlalu menyederhanakan nilai yang dimiliki India.

Teknologi selalu dapat dikembangkan. Perangkat lunak dapat terus disempurnakan. Platform digital pun selalu dapat didesain ulang.

Namun aset paling berharga yang dihasilkan India melalui implementasi Open Network for Digital Commerce (ONDC) bukanlah perangkat lunaknya.

Melainkan pengalaman implementasinya.

Membangun infrastruktur digital berskala nasional selalu menghadirkan tantangan yang tidak mungkin sepenuhnya diprediksi sejak awal.

Pertanyaan-pertanyaan mengenai tata kelola, insentif komersial, interoperabilitas, partisipasi merchant, adopsi konsumen, keselarasan regulasi, ketahanan operasional, mekanisme penyelesaian sengketa, tata kelola data, hingga pembangunan kepercayaan digital akan terus muncul selama proses implementasi berlangsung.

Seluruh tantangan tersebut bukanlah tanda kegagalan.

Sebaliknya, tantangan itu merupakan karakter alami dari setiap inovasi berskala besar.

Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua teknologi transformatif—mulai dari internet, jaringan pembayaran digital, hingga komunikasi seluler—berkembang melalui proses belajar, eksperimen, dan penyempurnaan yang berlangsung secara terus-menerus.

ONDC telah melewati sebagian besar perjalanan tersebut.

Pengalaman yang terkumpul selama proses itu merupakan aset strategis yang sangat berharga. Dari Transfer Teknologi Menuju Transfer Pengetahuan Selama ini, kerja sama internasional umumnya berfokus pada transfer teknologi.

Padahal, peluang yang jauh lebih besar saat ini justru terletak pada transfer pengetahuan implementasi.

Mengetahui apa yang harus dibangun memang penting.

Namun mengetahui bagaimana cara membangunnya dengan sukses jauh lebih bernilai. Kontribusi Terbesar India: Biaya Penemuan Itu Sudah Dibayar Sejarah menunjukkan bahwa setiap revolusi besar dalam pembangunan infrastruktur selalu mengikuti pola yang hampir sama.

Jaringan kereta api merevolusi transportasi, tetapi baru tercapai setelah melalui puluhan tahun kegagalan rekayasa dan penyempurnaan operasional.

Industri penerbangan komersial berkembang melalui berbagai perbaikan pada standar keselamatan, pengelolaan bandara, hingga regulasi internasional.

Bahkan internet yang kita gunakan saat ini tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh selama beberapa dekade melalui eksperimen yang melibatkan pemerintah, universitas, perusahaan teknologi, serta berbagai organisasi penyusun standar global.

Public Digital Infrastructure (PDI) tidak berbeda.

Meski pembahasannya sering berpusat pada teknologi, tantangan sebenarnya bukanlah membangun platform digital itu sendiri.

Perangkat lunak modern dapat dikembangkan oleh ribuan insinyur yang kompeten. Infrastruktur cloud tersedia secara luas. Teknologi kecerdasan buatan pun semakin mudah diakses.

Kemampuan teknis bukan lagi kendala utama.

Tantangan sesungguhnya adalah membangun ekosistem.

Ekosistem berbicara tentang manusia sebelum berbicara tentang teknologi. Ia menuntut para pesaing untuk mau berkolaborasi, regulator untuk saling berkoordinasi, pelaku usaha untuk saling percaya, serta konsumen untuk mengubah kebiasaan yang telah lama terbentuk.

Berbeda dengan perangkat lunak yang dapat diprogram, ekosistem berkembang melalui interaksi, adaptasi, dan pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus.

Karena itulah implementasi Public Digital Infrastructure bukan sekadar proyek pengembangan perangkat lunak.

Ia adalah proyek transformasi ekonomi. Setiap Inovasi Memiliki Biaya Penemuan Ketika berbicara mengenai inovasi, organisasi umumnya menghitung investasi finansial.

Mereka memperkirakan biaya pengembangan, biaya infrastruktur, operasional, hingga pemasaran.

Namun ada satu jenis biaya yang jarang dibahas, padahal sering kali justru paling besar.

Biaya tersebut adalah Cost of Discovery atau biaya penemuan.

Cost of Discovery merupakan seluruh sumber daya yang harus dikeluarkan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang belum memiliki jawaban sebelum implementasi dimulai.

Bagaimana struktur tata kelola yang ideal?

Insentif komersial seperti apa yang mampu mendorong partisipasi?

Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa?

Seberapa terbuka ekosistem seharusnya dibangun?

Bagaimana data dapat tetap terlindungi tanpa mengorbankan interoperabilitas?

Bagaimana pembagian tanggung jawab antara penyedia infrastruktur dan para pelaku ekosistem?

Bagaimana inovasi tetap berkembang tanpa menghilangkan standardisasi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya melalui perancangan teoritis.

Jawabannya hanya dapat ditemukan melalui proses implementasi nyata.

Sebagian pendekatan berhasil.

Sebagian lainnya gagal.

Banyak pula yang harus disempurnakan setelah berhadapan dengan perilaku bisnis dan konsumen di dunia nyata.

Setiap negara yang menjadi pelopor arsitektur digital baru pasti harus membayar biaya penemuan tersebut.

Investasi itu tidak bisa dihindari.

Pertanyaannya hanyalah:

Siapa yang membayarnya lebih dulu? ONDC: Lebih dari Sekadar Teknologi, Sebuah Pembelajaran Kelembagaan Karena itu, Open Network for Digital Commerce (ONDC) India seharusnya dipandang dari perspektif yang lebih luas.

Selama ini ONDC sering dipersepsikan hanya sebagai sebuah platform teknologi.

Padahal, pencapaian terbesarnya justru berada pada aspek lain.

ONDC merupakan salah satu eksperimen terbesar di dunia dalam membangun ekosistem perdagangan digital terbuka yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan teknologi, penyedia logistik, pelaku usaha, hingga masyarakat.

Selama bertahun-tahun implementasinya, ONDC telah mengumpulkan pengalaman yang sangat berharga mengenai berbagai persoalan tersebut.

Sebagian keputusan terbukti berhasil.

Sebagian lainnya harus diperbaiki.

Bahkan beberapa asumsi awal berubah sepenuhnya setelah melihat kondisi nyata di lapangan.

Hal tersebut bukan berarti konsep ONDC gagal.

Sebaliknya, justru menunjukkan bahwa inovasi berskala nasional memang berkembang melalui proses belajar yang berkesinambungan.

Produk paling berharga yang dihasilkan ONDC bukanlah perangkat lunaknya.

Melainkan pengetahuan kelembagaan (institutional knowledge) yang lahir dari pengalaman implementasi tersebut. Kesempatan Melompat pada Tahap Implementasi Selama ini banyak orang berbicara mengenai technology leapfrogging.

Negara berkembang sering kali melewati teknologi lama dan langsung mengadopsi teknologi generasi terbaru.

Telepon seluler menggantikan telepon kabel.

Perbankan digital berkembang tanpa harus membangun jaringan kantor cabang yang sangat besar.

Pembayaran digital tumbuh pesat di negara-negara yang sebelumnya belum memiliki infrastruktur pembayaran tradisional yang kuat.

Public Digital Infrastructure menawarkan peluang yang berbeda.

Indonesia bukan hanya dapat melakukan lompatan teknologi.

Indonesia memiliki kesempatan melakukan lompatan implementasi (implementation leapfrogging).

Bahkan, keunggulan ini bisa jadi jauh lebih besar.

Alih-alih memulai dari nol dengan penuh ketidakpastian, Indonesia dapat memulai dari kumpulan pengalaman yang telah dibangun India.

Alih-alih menemukan sendiri seluruh tantangan, Indonesia sudah dapat mengantisipasinya sejak awal.

Alih-alih menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuktikan konsep dasar, Indonesia dapat langsung berfokus menyempurnakan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan nasional.

Dengan demikian, kurva pembelajaran menjadi jauh lebih singkat.

Yang tidak kalah penting, implementation leapfrogging bukan berarti mengurangi inovasi.

Sebaliknya, ia justru mempercepat inovasi.

Karena sumber daya tidak lagi habis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah lebih dulu dipecahkan negara lain, Indonesia dapat mengalokasikan lebih banyak energi untuk mengembangkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nasional.

Artinya, Indonesia memulai inovasi dari titik awal yang jauh lebih tinggi. Belajar Bukan Berarti Meniru Ada perbedaan mendasar antara belajar dan meniru.

Banyak negara terjebak dalam dua kesalahan yang berlawanan.

Sebagian percaya bahwa model yang sukses di negara lain harus ditiru sepenuhnya.

Sebagian lainnya justru menolak seluruh pengalaman luar negeri dengan alasan kondisi lokal berbeda.

Kedua pendekatan tersebut sama-sama kurang tepat.

Setiap infrastruktur digital nasional yang berhasil selalu dibentuk oleh sejarah ekonomi, regulasi, kapasitas kelembagaan, struktur industri, dan karakteristik sosial negaranya masing-masing.

Ekonomi India tentu berbeda dengan Indonesia.

Skala ekonomi, jumlah penduduk, struktur perdagangan ritel, perkembangan regulasi, sistem pembayaran, hingga pola adopsi digital memiliki karakteristik yang tidak sama.

Indonesia juga memiliki berbagai keunggulan yang unik.

QRIS telah menjadi salah satu sistem pembayaran QR nasional paling sukses di dunia.

BI-FAST berhasil memodernisasi sistem pembayaran real-time.

Industri perbankan Indonesia memiliki tingkat adopsi digital yang tinggi.

Sektor telekomunikasinya telah matang.

Ekosistem startup berkembang pesat.

Pemerintah pun telah memiliki pengalaman panjang dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif digital berskala nasional.

Karena itu, Indonesia tidak perlu mereplikasi ONDC secara utuh.

Yang perlu diadopsi adalah prinsip-prinsip dasarnya, sementara model implementasinya harus dirancang sesuai dengan realitas Indonesia.

Prinsipnya sederhana:

Adopsi prinsipnya. Sesuaikan implementasinya.

Pendekatan ini memungkinkan Indonesia tetap fleksibel sekaligus menghindari pengulangan berbagai persoalan yang sebenarnya telah berhasil diselesaikan di negara lain. Sebuah Keunggulan Strategis yang Langka Sejarah jarang memberikan kesempatan kepada sebuah negara untuk menjadi pelopor awal dalam mengadopsi arsitektur ekonomi baru tanpa harus menanggung seluruh biaya sebagai negara pertama yang mengembangkannya.

Kini Indonesia berada pada posisi yang sangat istimewa.

India telah melewati sebagian besar perjalanan yang sulit tersebut.

Negara itu telah menginvestasikan waktu bertahun-tahun menjelajahi berbagai tantangan yang sebelumnya belum pernah dihadapi, sekaligus mengumpulkan pengalaman praktis dari implementasi nyata.

Indonesia kini memiliki kesempatan membangun Public Digital Infrastructure yang sesuai dengan prioritas nasionalnya dengan memanfaatkan seluruh pembelajaran tersebut.

Ini bukan tentang mengikuti jejak India.

Melainkan memulai perjalanan beberapa kilometer lebih depan dibandingkan garis start.

Karena itu, keuntungan terbesar yang dimiliki Indonesia bukanlah akses terhadap teknologi India.

Melainkan akses terhadap pengalaman yang telah dikumpulkan India.

Dalam ekonomi digital yang sedang berkembang, pengalaman tersebut bisa menjadi salah satu aset strategis paling berharga yang dapat dimiliki sebuah negara.

Tantangan Indonesia kini bukan lagi apakah Public Digital Infrastructure perlu dibangun.

Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mengubah pengalaman implementasi ONDC selama bertahun-tahun menjadi sebuah model khas Indonesia yang mampu melahirkan model bisnis baru, memperkuat daya saing nasional, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi digital utama di Asia.

Itulah tantangan—dan sekaligus peluang—yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Prinsip Bersifat Universal, Implementasi Harus Lokal Setiap infrastruktur digital yang berhasil selalu dibangun di atas dua lapisan.

Lapisan pertama adalah prinsip-prinsip universal.

Prinsip-prinsip ini hampir tidak berubah di berbagai negara, seperti interoperabilitas terbuka, protokol komunikasi yang terstandarisasi, identitas digital yang tepercaya, sistem pembayaran yang aman, tata kelola yang transparan, akses yang setara bagi seluruh peserta ekosistem, persaingan yang sehat, serta inovasi yang lahir melalui interoperabilitas, bukan eksklusivitas.

Prinsip-prinsip tersebut berlaku secara universal karena menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi hampir semua negara.

Sementara itu, lapisan kedua adalah implementasi.

Dan implementasi tidak pernah bersifat universal.

Ia sepenuhnya bergantung pada kondisi lokal. Membangun di Atas Aset Digital Nasional yang Sudah Dimiliki Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah anggapan bahwa membangun Public Digital Infrastructure (PDI) berarti mengganti seluruh sistem digital yang telah ada.

Padahal, justru sebaliknya.

Infrastruktur digital yang berhasil selalu dibangun di atas fondasi yang telah dimiliki sebelumnya.

Indonesia telah menginvestasikan sumber daya yang sangat besar dalam membangun berbagai aset digital nasional.

Perbankan memiliki hubungan yang kuat dengan puluhan juta nasabah yang telah memercayakan layanan keuangannya. Perusahaan telekomunikasi berinteraksi setiap hari dengan jutaan pelanggan. Peritel mengelola ekosistem loyalitas pelanggan yang semakin matang.

Perusahaan logistik terus memperluas jaringan distribusi ke seluruh Indonesia. Infrastruktur pembayaran digital telah mencapai tingkat interoperabilitas yang sangat baik. Pemerintah juga terus mendigitalisasi berbagai layanan publik.

Semua itu bukanlah hambatan bagi Public Digital Infrastructure.

Sebaliknya, seluruh aset tersebut merupakan fondasi utama yang dapat dimanfaatkan.

Karena itu, tujuan PDI bukan menggantikan platform digital yang sudah ada.

Tujuannya adalah menghubungkan seluruh platform tersebut.

Alih-alih mendorong setiap organisasi membangun ekosistemnya sendiri-sendiri, Public Digital Infrastructure memungkinkan berbagai ekosistem yang telah ada saling berinteraksi melalui standar yang sama, tanpa menghilangkan persaingan.

Masing-masing pelaku tetap bersaing melalui inovasi.

Yang berubah hanyalah biaya untuk berkolaborasi menjadi jauh lebih rendah. Nilai Terbesar Berada pada Jaringan Transformasi digital selama ini mendorong organisasi berpikir secara individual.

Setiap perusahaan membangun aplikasinya sendiri.

Ekosistem merchant sendiri.

Integrasi pembayaran sendiri.

Kemitraan logistik sendiri.

Strategi akuisisi pelanggan sendiri.

Pendekatan seperti ini pada akhirnya menciptakan banyak duplikasi.

Public Digital Infrastructure mengubah cara pandang tersebut.

Yang dioptimalkan bukan lagi organisasi secara individu, melainkan jaringan secara keseluruhan.

Perbedaan ini sangat mendasar.

Nilai ekonomi masa depan semakin banyak tercipta bukan dari organisasi yang berdiri sendiri, melainkan dari interaksi antarorganisasi.

Sebuah bank akan menciptakan nilai lebih besar ketika nasabahnya dapat bertransaksi dengan ribuan merchant.

Merchant memperoleh manfaat lebih besar ketika mereka dapat menjangkau jutaan nasabah bank.

Perusahaan logistik menjadi lebih efisien ketika dapat melayani berbagai platform perdagangan digital sekaligus.

Lembaga keuangan juga dapat mengambil keputusan pembiayaan dengan lebih baik ketika memiliki riwayat transaksi yang lebih kaya dan komprehensif.

Semua peserta memperoleh manfaat karena semakin banyak pihak yang bergabung, semakin besar pula nilai jaringan tersebut.

Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini dikenal sebagai network effects.

Public Digital Infrastructure menghadirkan efek jaringan tersebut dalam skala nasional. Mengapa Industri Perbankan Indonesia Dapat Menjadi Penggerak Utama Indonesia memiliki satu keunggulan yang sering kali kurang mendapat perhatian.

Industri perbankannya telah membangun salah satu basis pelanggan digital yang paling terpercaya di Indonesia.

Selama puluhan tahun, bank telah berinvestasi membangun kepercayaan masyarakat.

Mereka mengembangkan sistem manajemen risiko yang kompleks.

Memenuhi regulasi yang ketat.

Memiliki identitas nasabah yang telah terverifikasi.

Serta memproses miliaran transaksi keuangan setiap harinya.

Dalam era Public Digital Infrastructure, seluruh aset tersebut memiliki nilai strategis yang jauh melampaui fungsi perbankan tradisional.

Bank tidak lagi harus memandang dirinya hanya sebagai penyedia layanan keuangan.

Bank dapat berkembang menjadi buyer application yang terpercaya, menghubungkan nasabah dengan ekosistem ekonomi digital yang jauh lebih luas.

Daripada membangun ratusan kerja sama bilateral dengan merchant satu per satu, bank cukup terhubung ke sebuah ekosistem terbuka yang telah mempertemukan ribuan penjual melalui standar yang sama.

Model ini mengubah ekonomi transformasi digital secara mendasar.

Bank tetap berfokus pada keunggulan utamanya:

membangun kepercayaan,menjaga hubungan dengan nasabah,menyediakan layanan pembayaran,memberikan pembiayaan,mengelola risiko.

Sementara itu, merchant tetap fokus menjual produk.

Perusahaan logistik fokus pada distribusi.

Perusahaan teknologi fokus menciptakan inovasi.

Seluruh proses integrasi dijalankan oleh infrastruktur bersama.

Pendekatan seperti ini jauh lebih mudah dikembangkan dibandingkan meminta setiap organisasi membangun seluruh kemampuan ekosistem secara mandiri. Yang Harus Diadaptasi Bukan Hanya Teknologi, tetapi Juga Tata Kelola Pelajaran terbesar yang dapat dipetik Indonesia dari pengalaman India sesungguhnya bukan terletak pada teknologinya.

Melainkan pada tata kelola (governance).

Permasalahan teknologi relatif lebih mudah diselesaikan.

Sebaliknya, persoalan tata kelola jauh lebih kompleks.

Siapa yang menetapkan standar teknis?

Bagaimana sengketa diselesaikan?

Bagaimana syarat partisipasi dikembangkan dari waktu ke waktu?

Bagaimana inovasi tetap tumbuh tanpa mengorbankan interoperabilitas?

Bagaimana netralitas komersial tetap dijaga?

Bagaimana kepercayaan seluruh peserta ekosistem dapat dipertahankan?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah Public Digital Infrastructure dapat tetap terbuka, dipercaya, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Teknologi membangun ekosistem.

Namun tata kelola lah yang menjaganya tetap hidup.

Karena itu, kerja sama Indonesia dan India seharusnya tidak hanya mencakup kolaborasi teknologi.

Yang sama pentingnya adalah dialog berkelanjutan mengenai tata kelola, desain kelembagaan, perkembangan regulasi, pengelolaan ekosistem, hingga keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Di sinilah pengalaman implementasi menjadi aset yang sangat berharga. Dari Belajar Menuju Kepemimpinan Sebagian orang mungkin melihat Indonesia hanya sebagai negara yang mengikuti jejak India.

Pandangan tersebut terlalu meremehkan potensi Indonesia.

Belajar dari pengalaman negara lain bukanlah bentuk ketergantungan.

Justru itulah strategi untuk mempercepat inovasi.

Sejarah menunjukkan banyak negara maju berkembang bukan karena menciptakan seluruh teknologinya sendiri, melainkan karena mampu mengadaptasi gagasan yang telah terbukti berhasil, kemudian menyempurnakannya sesuai kebutuhan nasional.

Jepang melakukannya pada masa industrialisasi.

Korea Selatan melakukan hal yang sama dalam industri elektronik dan manufaktur.

Singapura mengadaptasi praktik terbaik dunia dalam tata kelola dan logistik.

Tiongkok mengembangkan berbagai teknologi global menjadi inovasi yang sesuai dengan karakter pasar domestiknya.

Inovasi tidak selalu berarti menemukan sesuatu yang benar-benar baru.

Sering kali inovasi berarti mengadaptasi dengan lebih baik.

Indonesia kini memiliki kesempatan yang sama.

Dengan menggabungkan pengalaman implementasi India dan berbagai keunggulan yang telah dimiliki—seperti sektor perbankan yang matang, sistem pembayaran digital yang maju, ekonomi digital yang berkembang pesat, serta komitmen pemerintah terhadap transformasi digital—Indonesia dapat membangun Public Digital Infrastructure yang bukan sekadar meniru ONDC, tetapi mengembangkannya ke tahap berikutnya.

Seharusnya inilah ambisi Indonesia.

Bukan menjadi negara kedua yang mengimplementasikan ONDC.

Melainkan menjadi negara pertama yang membangun generasi baru Public Digital Infrastructure berdasarkan seluruh pembelajaran yang telah diperoleh.

Apabila India berhasil membuktikan bahwa perdagangan digital terbuka dapat diwujudkan, maka Indonesia memiliki peluang untuk menunjukkan bagaimana infrastruktur tersebut mampu melahirkan model bisnis baru di berbagai sektor, mulai dari perbankan, telekomunikasi, kesehatan, pertanian, pendidikan, logistik, manufaktur, pariwisata, hingga berbagai industri lainnya.

Peluang tersebut tidak dimulai dengan meniru arsitektur negara lain.

Peluang itu dimulai dengan memahami prinsip-prinsipnya, kemudian membangun sesuatu yang lebih sesuai dan lebih baik bagi Indonesia. Public Digital Infrastructure: Membuka Pilar Ketiga Transformasi Digital Selama lebih dari dua dekade, berbagai organisasi telah menginvestasikan miliaran dolar untuk menjalankan transformasi digital.

Perbankan memodernisasi sistem inti mereka.

Perusahaan telekomunikasi mendigitalisasi interaksi dengan pelanggan.

Perusahaan ritel mengembangkan pengalaman omnichannel.

Industri manufaktur mengotomatisasi proses produksi.

Pemerintah mendigitalisasi layanan publik.

Hasilnya memang sangat mengesankan.

Layanan menjadi lebih cepat.

Operasional semakin efisien.

Pengambilan keputusan semakin berbasis data.

Artificial Intelligence meningkatkan produktivitas.

Otomatisasi menekan biaya operasional.

Namun di balik seluruh pencapaian tersebut, masih ada satu pertanyaan penting.

Mengapa begitu banyak program transformasi digital hanya menghasilkan pertumbuhan bertahap, bukan perubahan yang benar-benar transformatif?

Jawabannya terletak pada cara kita memahami tujuan transformasi digital itu sendiri.

Teknologi bukanlah tujuan akhir.

Teknologi hanyalah alat.

Tujuan akhirnya adalah transformasi bisnis.

Dan transformasi bisnis tidak hanya diukur dari seberapa efisien organisasi bekerja, tetapi dari kemampuannya menciptakan sumber nilai ekonomi yang benar-benar baru.

Di sinilah Public Digital Infrastructure memiliki arti strategis.

PDI membuka jalan bagi pilar ketiga—dan yang paling bernilai—dalam transformasi digital. Public Digital Infrastructure Mengubah Cara Kerja Ekonomi Digital Public Digital Infrastructure (PDI) mengubah cara organisasi membangun model bisnis baru.

Selama ini, setiap organisasi harus membangun sendiri ratusan hubungan komersial dengan berbagai mitra.

Setiap kerja sama membutuhkan negosiasi, kontrak hukum, integrasi Application Programming Interface (API), mekanisme penyelesaian transaksi, prosedur operasional, hingga tata kelola yang berbeda-beda.

Semakin banyak mitra yang ingin diajak bekerja sama, semakin kompleks pula pengelolaannya.

Akibatnya, tim pengembangan bisnis lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjalin kemitraan dibandingkan menciptakan inovasi. Tim teknologi lebih sibuk mengintegrasikan sistem daripada membangun kapabilitas baru.

Departemen hukum menjadi bottleneck, biaya operasional meningkat, dan waktu peluncuran layanan menjadi semakin lama.

Ironisnya, sebuah organisasi bisa memiliki jutaan pelanggan, tetapi tetap kesulitan memperluas layanan kepada mereka.

Platform digital berkembang.

Namun model bisnisnya tidak.

Di sinilah PDI mengubah aturan main.

Alih-alih setiap organisasi membangun ekosistemnya sendiri, PDI menyediakan satu ekosistem bersama yang mempertemukan aplikasi pembeli (buyer applications) dan aplikasi penjual (seller applications) melalui standar yang sama.

Konsekuensinya sangat besar.

Bank tidak perlu berubah menjadi operator marketplace.

Bank cukup tetap menjalankan peran yang selama ini menjadi kekuatannya, yaitu membangun kepercayaan nasabah, mengelola risiko keuangan, menyediakan sistem pembayaran, memberikan pembiayaan, serta menjaga hubungan dengan pelanggan.

Merchant tetap fokus menjual produk.

Perusahaan logistik fokus pada distribusi.

Perusahaan teknologi fokus berinovasi.

Sementara itu, seluruh koordinasi dilakukan oleh infrastruktur bersama.

Daripada membangun ekosistem baru, organisasi cukup bergabung ke dalam ekosistem yang telah tersedia.

Model ini secara drastis menurunkan biaya untuk menciptakan model bisnis baru.

Fokus organisasi pun bergeser dari sekadar integrasi menuju inovasi. Peluang Baru bagi Industri Perbankan Indonesia Perubahan ini memiliki arti yang sangat penting bagi sektor perbankan Indonesia.

Selama bertahun-tahun, transformasi digital perbankan terutama difokuskan pada peningkatan pengalaman nasabah.

Aplikasi mobile banking menjadi semakin canggih.

Pembukaan rekening dilakukan secara digital.

Artificial Intelligence mulai digunakan dalam layanan pelanggan.

Sistem pembayaran menjadi lebih cepat dan efisien.

Seluruh investasi tersebut berhasil meningkatkan daya saing industri.

Namun, pertumbuhan di masa depan akan semakin bergantung pada kemampuan bank menciptakan sumber pendapatan baru.

Di sinilah Public Digital Infrastructure memainkan peran strategis.

PDI memungkinkan bank berkembang dari lembaga keuangan menjadi orkestrator ekosistem digital.

Bayangkan ketika seorang nasabah membuka aplikasi perbankannya.

Yang tersedia bukan hanya layanan keuangan.

Melalui aplikasi yang sama, nasabah dapat membeli hasil pertanian langsung dari petani, memesan layanan kesehatan, mengajukan pembiayaan kendaraan, membeli rumah, memesan paket wisata, membayar biaya kuliah, membeli asuransi, berinvestasi, mengakses layanan pemerintah, hingga mengatur layanan logistik.

Aplikasi bank berubah menjadi pintu masuk menuju ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan.

Yang terpenting, bank tidak berubah menjadi perusahaan ritel maupun perusahaan logistik.

Bank tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga keuangan yang terpercaya, namun kini mampu memfasilitasi transaksi di dalam ekosistem yang jauh lebih luas.

Inilah yang dimaksud dengan inovasi model bisnis baru. Model Ekonomi yang Lebih Sehat bagi Bank Digital Dampaknya bahkan lebih besar bagi bank digital.

Saat ini banyak bank digital masih sangat bergantung pada kerja sama dengan marketplace besar.

Dalam hubungan tersebut, marketplace menguasai transaksi pelanggan, sementara bank menyediakan pembiayaan.

Pendapatan harus dibagi.

Margin keuntungan menjadi semakin kecil.

Hubungan dengan pelanggan pun menjadi tidak sepenuhnya dimiliki bank.

Public Digital Infrastructure mengubah kondisi tersebut.

Alih-alih bergantung pada satu marketplace dominan, bank digital dapat terhubung dengan ribuan penjual melalui satu ekosistem terbuka.

Keuntungan strategisnya sangat jelas.

Akuisisi pelanggan menjadi lebih beragam.

Ketergantungan terhadap satu platform berkurang.

Bank lebih leluasa memilih mitra ekosistem.

Persaingan antarpenjual menciptakan harga dan skema komersial yang lebih sehat.

Yang paling penting, bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah yang benar-benar mereka kenal.

Data transaksi menjadi lebih lengkap.

Riwayat hubungan dengan nasabah lebih panjang.

Penilaian risiko menjadi lebih akurat.

Penyaluran kredit menjadi lebih bertanggung jawab.

Kualitas pembiayaan meningkat.

Inklusi keuangan pun dapat diperluas tanpa harus meningkatkan risiko kredit secara signifikan.

Model seperti ini jauh lebih sehat, baik bagi industri perbankan maupun bagi masyarakat. Public Digital Infrastructure Membesarkan Pasar, Bukan Menggantikan Marketplace Salah satu kesalahpahaman yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa Public Digital Infrastructure akan mengancam marketplace yang telah ada.

Faktanya justru sebaliknya.

PDI memperbesar pasar.

Marketplace besar tetap akan terus berkembang.

Mereka memiliki merek yang kuat, pengalaman pelanggan yang matang, jaringan logistik yang luas, serta jutaan merchant.

Semua keunggulan tersebut tidak akan hilang.

Public Digital Infrastructure tidak menggantikannya.

Yang dilakukan PDI adalah menurunkan hambatan bagi pemain baru untuk ikut berpartisipasi.

Bank dapat menjadi buyer application.

Perusahaan telekomunikasi dapat menjadi buyer application.

Universitas.

Rumah sakit.

BUMN.

Koperasi.

Pemerintah daerah.

Bahkan organisasi-organisasi lain yang saat ini belum pernah membayangkan dirinya menjadi bagian dari perdagangan digital.

Di sisi lain, para penjual memperoleh akses ke berbagai komunitas pembeli melalui satu infrastruktur yang saling terhubung.

Hasil akhirnya bukan sekadar perpindahan transaksi dari satu platform ke platform lain.

Yang tercipta adalah ekonomi digital yang jauh lebih besar.

Perbedaan ini sangat mendasar. Dari Transformasi Digital Menuju Transformasi Ekonomi Pada akhirnya, Public Digital Infrastructure tidak seharusnya dipandang hanya sebagai babak baru transformasi digital.

PDI merupakan strategi transformasi ekonomi nasional.

Pengalaman pelanggan (Customer Experience) tetap penting.

Keunggulan operasional (Operational Excellence) tetap menjadi fondasi.

Namun peluang terbesar sesungguhnya berada pada pilar ketiga, yaitu Model Bisnis Baru (New Business Models).

Dari sinilah gelombang pertumbuhan ekonomi Indonesia berikutnya akan lahir.

Public Digital Infrastructure menyediakan fondasinya.

ONDC India memberikan pengalaman implementasi yang sangat berharga.

Sementara Indonesia memiliki pasar yang besar, institusi yang kuat, sektor keuangan yang matang, serta semangat kewirausahaan yang tinggi.

Ketika seluruh elemen tersebut dipadukan, Indonesia memiliki peluang yang sangat langka.

Bukan hanya mendigitalisasi industri yang sudah ada.

Melainkan menciptakan industri-industri baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Inilah janji terbesar Public Digital Infrastructure.

Dan inilah alasan mengapa kemitraan digital antara Indonesia dan India berpotensi menjadi salah satu kolaborasi ekonomi digital paling penting di Asia. Melampaui Perbankan: Membangun Ekonomi Digital Nasional Walaupun sektor perbankan berpotensi menjadi salah satu penerima manfaat pertama dari Public Digital Infrastructure, arti penting PDI jauh melampaui layanan keuangan.

PDI bukanlah inisiatif perbankan.

Bukan pula sekadar proyek perdagangan digital.

Dan bukan hanya proyek teknologi pemerintah.

PDI merupakan infrastruktur ekonomi yang mampu menghubungkan berbagai industri yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

Perbedaan ini sangat penting.

Selama ini transformasi digital masih berpusat pada masing-masing organisasi.

Bank mentransformasi layanan perbankan.

Operator telekomunikasi mentransformasi layanan telekomunikasi.

Perusahaan ritel mentransformasi perdagangan.

Rumah sakit mendigitalisasi layanan kesehatan.

Pemerintah mendigitalisasi pelayanan publik.

Public Digital Infrastructure mengubah perspektif tersebut.

Yang ditransformasikan bukan lagi satu industri secara terpisah.

Melainkan seluruh industri secara bersama-sama.

Unit transformasinya bukan lagi organisasi.

Tetapi ekonomi nasional. Dari Platform Economy Menuju Network Economy Selama satu dekade terakhir, ekonomi digital berkembang melalui berbagai platform.

Marketplace mempertemukan pembeli dan penjual.

Aplikasi ride-hailing menghubungkan penumpang dan pengemudi.

Platform pesan-antar makanan menghubungkan restoran dengan pelanggan.

Platform fintech mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam.

Model ini berhasil menciptakan nilai ekonomi yang sangat besar.

Namun pada saat yang sama, setiap platform berkembang menjadi sebuah “pulau digital” yang berdiri sendiri.

Merchant harus bergabung ke banyak platform.

Konsumen harus memasang banyak aplikasi.

Penyedia layanan harus membuat integrasi yang berbeda-beda.

Lembaga keuangan harus melakukan negosiasi komersial dengan masing-masing platform.

Perusahaan logistik membangun koneksi tersendiri untuk setiap marketplace.

Semakin banyak platform yang lahir, kompleksitas justru semakin meningkat.

Public Digital Infrastructure menawarkan paradigma baru.

Bukan lagi menghubungkan pelaku ekonomi ke masing-masing platform.

Melainkan menghubungkan platform-platform tersebut satu sama lain melalui infrastruktur yang sama.

Dengan demikian, ekonomi digital secara bertahap bergerak dari Platform Economy menuju Network Economy.

Perbedaannya sangat mendasar.

Platform saling bersaing.

Jaringan saling berkolaborasi.

Platform membangun ekosistem yang tertutup.

Network membangun ekosistem yang terbuka dan interoperabel.

Keduanya akan tetap hidup berdampingan.

Namun di masa depan, nilai ekonomi terbesar akan lahir ketika berbagai platform dapat saling terhubung melalui Public Digital Infrastructure. Membuka Potensi UMKM Indonesia Tidak ada sektor yang akan memperoleh manfaat lebih besar dari Public Digital Infrastructure (PDI) selain usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selama puluhan tahun, UMKM Indonesia menghadapi tantangan yang sama.

Membuat produk berkualitas memang tidak mudah.

Namun menemukan pelanggan dalam skala besar jauh lebih sulit.

Banyak pelaku UMKM memiliki produk unggulan.

Mereka memahami kebutuhan pasar lokal.

Mereka mampu menciptakan produk dengan keunggulan yang unik.

Namun untuk menjangkau konsumen secara luas, mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk pemasaran, membangun toko digital, mengintegrasikan sistem pembayaran, mengatur logistik, memperoleh pelanggan baru, hingga mengembangkan teknologi.

Bagi sebagian besar UMKM, seluruh biaya tersebut masih terlalu mahal.

Akibatnya, hambatan utama pertumbuhan bukan lagi kualitas produk, melainkan akses terhadap pasar.

Public Digital Infrastructure mengubah kondisi tersebut.

Alih-alih setiap UMKM membangun marketplace sendiri, PDI memungkinkan mereka langsung menjadi bagian dari ekosistem digital nasional.

Produk mereka dapat ditemukan melalui berbagai aplikasi pembeli, mulai dari aplikasi perbankan, operator telekomunikasi, platform ritel, sistem pengadaan pemerintah, koperasi, platform pembelian korporasi, institusi pendidikan, rumah sakit, hingga berbagai aplikasi lain yang akan terus bermunculan.

Dengan demikian, UMKM tidak lagi harus menghabiskan sebagian besar anggaran untuk mencari pelanggan.

Sebaliknya, mereka memperoleh akses terhadap pelanggan yang sudah ada.

Ekonomi digital pun berubah secara mendasar.

Biaya memperoleh pelanggan menurun.

Jangkauan pasar meningkat.

Inovasi menjadi lebih mudah dilakukan.

Persaingan pun bergeser.

Yang menentukan bukan lagi besarnya anggaran pemasaran, melainkan kualitas produk dan layanan.

Inilah salah satu manfaat struktural terbesar yang ditawarkan Public Digital Infrastructure bagi Indonesia. Pertanian: Menghubungkan Petani Langsung dengan Pasar Potensi yang sama juga terlihat di sektor pertanian.

Jutaan petani Indonesia menghasilkan berbagai komoditas bernilai tinggi.

Namun hingga kini banyak di antara mereka masih menghadapi rantai pasok yang panjang, informasi pasar yang terbatas, serta ketergantungan pada banyak perantara.

Berbagai platform digital memang telah mencoba memperbaiki kondisi tersebut.

Sebagian berhasil.

Namun sebagian besar masih berjalan sebagai ekosistem yang terpisah.

Public Digital Infrastructure menawarkan pendekatan yang jauh lebih luas.

Petani, koperasi, distributor, perusahaan logistik, bank, perusahaan asuransi, eksportir, peritel, hingga industri pengolahan pangan dapat terhubung dalam satu ekosistem digital yang sama tanpa kehilangan independensinya.

Bank dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan riwayat transaksi yang telah terverifikasi.

Asuransi dapat terintegrasi langsung ke dalam proses perdagangan.

Perusahaan logistik dapat mengatur distribusi secara lebih efisien.

Industri pengolahan pangan memperoleh visibilitas yang lebih baik terhadap pasokan bahan baku.

Sementara konsumen menikmati rantai pasok yang lebih pendek.

Nilai yang tercipta jauh melampaui perdagangan digital semata.

Ia berkontribusi terhadap ketahanan pangan, pembangunan ekonomi pedesaan, sekaligus memperluas inklusi keuangan.

Kesehatan, Pendidikan, dan Layanan Publik Prinsip yang sama berlaku pada berbagai sektor sosial.

Layanan kesehatan saat ini melibatkan rumah sakit, perusahaan asuransi, apotek, laboratorium, lembaga keuangan, penyedia logistik, perusahaan, hingga pemerintah.

Begitu pula sektor pendidikan.

Pendidikan tidak lagi hanya berlangsung di kampus.

Ia berkembang melalui sertifikasi profesional, pembelajaran daring, kerja sama industri, pembiayaan pendidikan, serta konsep pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning).

Public Digital Infrastructure memungkinkan seluruh institusi tersebut saling terhubung tanpa harus membangun ratusan integrasi secara terpisah.

Alih-alih menciptakan layanan digital yang berdiri sendiri, setiap institusi menjadi bagian dari ekosistem nasional yang saling terhubung.

Implikasinya terhadap layanan publik juga sangat besar.

Pemerintah dapat berinteraksi lebih efektif dengan dunia usaha, lembaga keuangan, institusi pendidikan, hingga sektor kesehatan melalui infrastruktur digital yang interoperabel.

Layanan publik menjadi lebih mudah diakses.

Sementara inovasi dari sektor swasta menjadi jauh lebih mudah diintegrasikan.

Pada akhirnya, masyarakat menikmati pengalaman ekonomi digital yang lebih terhubung. Indonesia Berpeluang Membangun Ekonomi Digital yang Lebih Inklusif Salah satu janji terbesar Public Digital Infrastructure adalah terciptanya ekonomi digital yang lebih inklusif.

Selama ini, partisipasi dalam ekonomi digital lebih banyak menguntungkan organisasi besar yang memiliki modal untuk membangun teknologi, melakukan pemasaran, dan mengembangkan ekosistem.

Sebaliknya, organisasi yang lebih kecil menghadapi hambatan yang jauh lebih besar.

Public Digital Infrastructure menurunkan hambatan tersebut.

Kesempatan untuk berpartisipasi tidak lagi bergantung pada ukuran organisasi.

Kemampuan berinovasi tidak lagi semata ditentukan oleh besarnya modal.

Peluang ekonomi menjadi lebih merata.

Hal ini sangat penting bagi Indonesia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya berada di Jakarta atau kota-kota besar lainnya.

Kekuatan Indonesia tersebar di ribuan pulau, ratusan kabupaten dan kota, serta jutaan pelaku usaha lokal.

Karena itu, infrastruktur digital harus mampu menciptakan peluang bagi seluruh daerah, bukan hanya memperkuat segelintir platform digital besar.

Ekosistem digital yang terbuka memberikan kesempatan tersebut. Menuju Arsitektur Ekonomi Digital Indonesia Diskusi mengenai Public Digital Infrastructure seharusnya tidak lagi berhenti pada aspek teknologi.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Ekonomi digital seperti apa yang ingin dibangun Indonesia?

Apakah Indonesia ingin terus membangun berbagai ekosistem digital yang terpisah?

Ataukah Indonesia ingin membangun sebuah ekonomi di mana inovasi dapat mengalir lintas industri melalui infrastruktur digital yang sama?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan daya saing Indonesia selama beberapa dekade ke depan.

Belajar dari ONDC India bukan sekadar mengadopsi jaringan perdagangan digital terbuka.

Lebih dari itu, Indonesia belajar bagaimana infrastruktur digital nasional dapat menjadi katalis bagi transformasi ekonomi.

Indonesia sebenarnya telah memiliki seluruh prasyarat yang dibutuhkan.

Penduduk yang semakin terkoneksi secara digital.

Sistem perbankan yang kuat.

Infrastruktur pembayaran digital yang berkembang pesat.

Perusahaan teknologi yang dinamis.

Wirausahawan kelas dunia.

Pemerintah yang memiliki komitmen kuat.

Serta lingkungan regulasi yang semakin matang.

Yang masih dibutuhkan hanyalah menghubungkan seluruh kekuatan tersebut ke dalam satu ekosistem yang interoperabel.

Itulah hakikat Public Digital Infrastructure.

Bukan menggantikan pasar.

Bukan pula menggantikan inovasi sektor swasta.

Melainkan memungkinkan seluruh pelaku—mulai dari bank terbesar hingga usaha kecil di pelosok desa—untuk tumbuh bersama dalam ekonomi digital Indonesia berikutnya. Dari Public Digital Infrastructure Menuju Daya Saing Nasional Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara mampu mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bukan hanya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah atau teknologi paling canggih.

Mereka berhasil karena membangun infrastruktur yang memungkinkan aktivitas ekonomi berkembang.

Pada abad ke-19, jalur kereta api menghubungkan produsen dengan pasar.

Pada abad ke-20, jalan raya, pelabuhan, bandara, listrik, dan telekomunikasi menjadi fondasi pembangunan industri.

Kini, pada abad ke-21, dunia sedang memasuki revolusi infrastruktur baru.

Yaitu infrastruktur digital.

Namun perlu dibedakan antara digital infrastructure dan Public Digital Infrastructure.

Digital infrastructure menyediakan fondasi teknologi seperti broadband, cloud computing, pusat data, kecerdasan buatan, keamanan siber, serta kapasitas komputasi.

Sementara Public Digital Infrastructure menyediakan fondasi ekonomi.

Ia memungkinkan organisasi saling berinteraksi melalui standar bersama, protokol yang interoperabel, dan tata kelola yang dipercaya bersama.

Digital infrastructure meningkatkan kemampuan teknologi.

Public Digital Infrastructure meningkatkan kemampuan pasar.

Perbedaan inilah yang akan menjadi salah satu penentu pembangunan ekonomi generasi berikutnya. Indonesia Bukan Sekadar Pengadopsi, tetapi Referensi Dunia Indonesia seharusnya tidak hanya bercita-cita menjadi negara berikutnya yang mengadopsi Public Digital Infrastructure.

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi implementasi rujukan (reference implementation) kedua di dunia.

Hal ini penting.

Implementasi pertama membuktikan bahwa suatu konsep dapat diwujudkan.

Implementasi kedua membuktikan bahwa konsep tersebut dapat diterapkan pada struktur ekonomi, regulasi, dan kondisi pasar yang berbeda.

Jika India telah menunjukkan bahwa perdagangan digital terbuka dapat berhasil di salah satu ekonomi terbesar dunia, maka Indonesia dapat menunjukkan bagaimana prinsip yang sama diadaptasi pada negara kepulauan dengan sistem pembayaran digital yang maju, industri perbankan yang kuat, serta ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mempercepat pembangunan ekonominya sendiri.

Indonesia juga ikut berkontribusi terhadap evolusi Public Digital Infrastructure di tingkat global. Dari Indonesia untuk ASEAN dan Global South Dampaknya tidak berhenti di Indonesia.

Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki peluang menjadi contoh bagaimana Public Digital Infrastructure dapat mendorong interoperabilitas digital di kawasan.

Ke depan, kolaborasi regional dapat berkembang ke berbagai sektor seperti pembayaran lintas negara, pembiayaan perdagangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, logistik, rantai pasok, hingga layanan pemerintah.

Lebih jauh lagi, kemitraan Indonesia–India juga dapat menjadi model kerja sama baru bagi negara-negara Global South.

Bukan hubungan yang didasarkan pada ketergantungan.

Melainkan pada pembelajaran bersama.

Bukan ekspor teknologi.

Tetapi pertukaran pengetahuan.

Bukan mengimpor solusi jadi.

Melainkan menciptakan solusi bersama yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Kesimpulan Masa depan ekonomi digital Indonesia tidak akan ditentukan semata-mata oleh banyaknya aplikasi yang dikembangkan, besarnya investasi pada kecerdasan buatan, ataupun jumlah layanan digital yang tersedia.

Seluruh hal tersebut memang penting.

Namun semuanya hanyalah lapisan yang terlihat.

Transformasi yang sesungguhnya terletak pada infrastruktur yang tidak terlihat—fondasi yang memungkinkan organisasi saling terhubung, berkolaborasi, dan menciptakan model bisnis yang sama sekali baru.

Public Digital Infrastructure adalah fondasi tersebut.

Ia memungkinkan bank berkembang melampaui layanan keuangan.

Memungkinkan perusahaan telekomunikasi menjadi pusat ekosistem digital.

Memungkinkan UMKM menjangkau pasar nasional.

Memungkinkan pemerintah mendorong inovasi tanpa harus mengendalikan inovasi itu sendiri.

Pada akhirnya, PDI memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang dibangun di atas kolaborasi, bukan fragmentasi.

Karena itu, kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada Juli 2026 bukan sekadar agenda diplomatik.

Kunjungan tersebut merupakan peluang strategis yang mungkin hanya datang sekali dalam satu generasi untuk membangun fondasi baru ekonomi digital Indonesia.

Sejarah tidak mengingat perusahaan pertama yang menggunakan jalan raya.

Sejarah mengingat negara yang membangunnya.

Demikian pula, Public Digital Infrastructure kelak tidak akan dikenang sebagai sekadar proyek teknologi.

Ia akan dikenang sebagai infrastruktur dasar—setara dengan jalan raya, pelabuhan, listrik, dan internet—yang memungkinkan lahirnya ekonomi masa depan.

Indonesia kini berada pada momen yang sangat penting dalam perjalanan transformasi digitalnya.

Negara ini tidak perlu mengulang pembelajaran yang telah dilakukan pihak lain.

Namun Indonesia juga tidak perlu sekadar meniru.

Kesempatannya jauh lebih besar:

Belajar. Beradaptasi. Menyempurnakan. Dan pada akhirnya menjadi salah satu referensi dunia dalam membangun Public Digital Infrastructure yang mampu melahirkan model bisnis baru, memperkuat daya saing nasional, dan membentuk masa depan ekonomi digital global.

*Dr. Bayu Prawira Hie merupakan pakar perbankan digital, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), dan teknologi finansial (financial technology).

Ia telah mendampingi berbagai institusi keuangan dan perusahaan teknologi dalam merancang strategi transformasi digital, adopsi AI, pengembangan Public Digital Infrastructure (PDI), serta inovasi layanan keuangan.

Pemikirannya berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat daya saing industri keuangan dan mendorong transformasi ekonomi digital Indonesia.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Alih-alih mengikuti model yang digunakan negara maju, mereka justru melompati infrastruktur lama dan langsung membangun sistem berbasis cloud-native serta API-driven sejak awal.

Kini, ketika Artificial Intelligence (AI) mulai mengubah cara perusahaan beroperasi, pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling cepat mengadopsi teknologi, melainkan siapa yang memiliki fondasi yang tepat untuk menggunakannya secara bertanggung jawab.

Tulisan ini membahas bagaimana lahirnya generasi baru “perancang sistem” mampu mengisi kekosongan dalam ekosistem teknologi, serta mengapa AI justru memperkuat keunggulan organisasi yang memiliki infrastruktur modern dan pengambilan keputusan manusia yang disiplin.

Tiga Era Teknologi di Pasar Berkembang

Era 1: Ketergantungan pada Produk MNC (1980-an–2000-an) Pada masa awal, perusahaan besar di pasar berkembang hanya memiliki dua pilihan: menggunakan produk perusahaan multinasional (MNC) yang mahal dan kaku seperti SAP, Oracle, atau mainframe, atau membangun solusi seadanya yang sulit dipertahankan dalam jangka panjang.

Sebagian besar perusahaan menengah memilih opsi kedua. Mereka membangun sistem tambal sulam yang dipimpin programmer senior berbakat, tetapi tanpa disiplin arsitektur yang matang.

Pada masa itu, desain sistem belum dianggap sebagai disiplin tersendiri. Yang penting sistem bisa berjalan.

Spreadsheet digunakan untuk menutupi berbagai kekurangan. Akibatnya, sistem menjadi rapuh, mahal dirawat, dan sulit berkembang ketika bisnis mulai membesar. Era 2: Munculnya Perancang Sistem (2005–2020) Perubahan besar mulai terjadi ketika generasi baru teknolog dari India, Vietnam, dan Filipina tidak lagi sekadar mengeksekusi spesifikasi, tetapi mulai merancang sistem secara menyeluruh.

Perusahaan seperti Infosys, Wipro, TCS, dan berbagai perusahaan teknologi boutique menghadirkan sesuatu yang sebelumnya sulit diakses perusahaan menengah: arsitek teknologi kelas dunia dengan biaya jauh lebih terjangkau dibanding perusahaan multinasional besar.

Untuk pertama kalinya, perusahaan menengah dapat berkata: Era 3: Keunggulan Leapfrog (2020–Sekarang) Ketika negara maju menghabiskan dekade 2010-an untuk memodernisasi sistem lama yang rumit, pasar berkembang justru sudah lebih dulu membangun fondasi berbasis cloud-native dan API-first.

Hasilnya, banyak perusahaan di India, Vietnam, dan pasar berkembang lainnya kini memiliki arsitektur teknologi yang lebih modern dibanding sejumlah perusahaan di negara maju.

Ini bukan kebetulan. Pasar berkembang terpaksa membangun dengan cara berbeda karena mereka tidak mampu membayar “biaya mahal” produk MNC. Keterbatasan itulah yang akhirnya berubah menjadi keunggulan kompetitif.

Paradigma Baru: AI sebagai Kolaborasi yang Disiplin

AI adalah lompatan besar berikutnya dalam produktivitas, tetapi hanya jika diperlakukan sebagai kecerdasan kolaboratif, bukan solusi otomatis sepenuhnya.

Nilai AI sesungguhnya bertumpu pada dua hal utama:

1. Human-in-the-loop

AI adalah asisten yang sangat cerdas, tetapi bukan pengganti manusia sepenuhnya. Nilainya bergantung pada kualitas prompt, penilaian, dan validasi manusia di setiap tahap.

Developer yang memahami logika bisnis, konteks industri, dan batasan arsitektur akan mendapatkan manfaat jauh lebih besar dari AI dibanding mereka yang menganggap AI sebagai pengganti proses berpikir.

Dan itu memang tujuan desain AI sejak awal.

2. Guard Rails

AI juga membawa risiko baru, mulai dari kode dengan dependensi tersembunyi, logika probabilistik dalam sistem penting, hingga kasus-kasus tertentu yang belum mampu ditangani dengan baik oleh model AI saat ini.

Tanpa guard rails, penggunaan AI dalam pengembangan justru berpotensi menciptakan technical debt baru.

Guard rails mencakup automated testing, code review, audit trail, hingga mekanisme fallback yang memastikan kode hasil AI tetap memenuhi standar produksi.

Kesimpulan: Integrator yang Bijak Akan Menjadi Pemenang

Paradoks adopsi teknologi menunjukkan satu hal menarik: terlambat mengadopsi sistem lama justru membuat pasar berkembang lebih cepat memasuki era arsitektur modern.

Pasar berkembang bukan sekadar mengejar ketertinggalan dari Barat. Mereka melewati jalan buntu tersebut dan langsung membangun fondasi masa depan.

Organisasi yang memiliki fondasi modern, talenta dengan kemampuan desain sistem, dan disiplin produksi tidak hanya mampu mengadopsi AI lebih cepat, tetapi juga lebih baik.

Mereka menggabungkan seni (design thinking), sains (validasi yang ketat), dan kecerdasan (pengembangan berbasis AI) menjadi hasil yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, masa depan bukan milik mereka yang paling cepat mengadopsi teknologi baru, melainkan mereka yang paling bijak mengintegrasikannya — mereka yang memahami bahwa kecerdasan bukan tentang mesin menggantikan manusia, tetapi manusia yang mampu mengarahkan mesin dengan disiplin dan tujuan yang jelas.

Bagi pasar berkembang, inilah momen untuk memimpin.

­­Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Hal tersebut terlihat dalam penutupan ION Launch Workshop di SMESCO, Jakarta, Jumat (22/5/2026), yang menampilkan berbagai aplikasi berbasis open network hasil pengembangan developer dari Indonesia dan India selama empat hari pelatihan intensif.

Workshop tersebut dihadiri oleh Chairman Apindo sekaligus Mission Governance ION Shinta Kamdani, Mission Governance ION sekaligus Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty, Founding MD dan CEO ONDC India sekaligus Mission Governance ION T Koshy, serta Steering Committee ION Dr Bayu Prawira Hie.

Dalam sambutannya, CEO Indonesia Economic Forum (IEF) sekaligus salah satu penggerak ION, Sachin V. Gopalan, menjelaskan bahwa workshop tersebut dirancang untuk menunjukkan bagaimana pengembangan aplikasi digital kini dapat dilakukan jauh lebih cepat melalui dukungan AI dan open network.

Ia mengatakan, berbagai aplikasi yang ditampilkan dalam workshop dibangun dari nol hingga siap didemonstrasikan hanya dalam beberapa hari.

“Biasanya pengembangan software seperti ini membutuhkan waktu dua sampai tiga bulan, tetapi kali ini bisa dilakukan hanya dalam dua sampai tiga hari dengan bantuan AI,” ujarnya.

Menurut Sachin, konsep open network memungkinkan produk dan layanan dari satu aplikasi dapat diakses oleh berbagai aplikasi lain dalam satu jaringan terbuka.

Hal itu dinilai berbeda dengan model platform digital konvensional yang cenderung tertutup.

“Ke depannya akan ada ratusan aplikasi buyer di Indonesia. Semua saling terhubung sehingga siapa pun bisa membeli dari mana saja. Itulah kekuatan network dibandingkan platform,” katanya.

Ia menambahkan bahwa ION dibangun untuk mengurangi hambatan bagi pelaku usaha maupun pengembang aplikasi dalam masuk ke ekosistem digital. Demonstrasi Marketplace hingga Kredit UMKM Dalam sesi demonstrasi, sejumlah perusahaan dan pengembang mempresentasikan aplikasi berbasis ION yang mencakup marketplace UMKM, distribusi rantai pasok, social commerce, hingga layanan pembiayaan UMKM.

Salah satu demonstrasi memperlihatkan bagaimana penjual dapat mempublikasikan katalog produk ke dalam jaringan terbuka sehingga dapat diakses oleh berbagai aplikasi pembeli secara bersamaan.

Sistem tersebut juga memungkinkan transaksi, pelacakan pengiriman, hingga sistem rating berjalan lintas aplikasi.

“Seller app yang sudah terkoneksi akan langsung tersedia di seluruh buyer app dalam jaringan,” jelas salah satu peserta dalam demonstrasi.

Selain itu, terdapat demonstrasi aplikasi social commerce yang menghubungkan kampanye influencer dengan penjualan produk melalui open network.

Platform tersebut menggunakan AI untuk memprediksi performa konten dan meningkatkan konversi penjualan.

Perusahaan pengembang menjelaskan bahwa pendekatan tersebut dilakukan untuk mendorong adopsi open network dengan memanfaatkan kebiasaan masyarakat yang sudah aktif menggunakan media sosial dan mobile commerce.

“Yang paling penting adalah network effect dan adopsi solusi agar ekosistem ini berhasil dalam jangka panjang,” ujar salah satu perwakilan perusahaan teknologi yang mengikuti workshop.

Peserta lain dari perusahaan teknologi Ayantram juga memanfaatkan teknologi AI dan voice interaction dalam demonstrasi mereka.

Salah satu peserta menjelaskan bahwa sistem tersebut digunakan untuk membantu pencarian produk, menerjemahkan katalog, hingga mendukung proses transaksi secara lebih natural dan multibahasa.

“AI membantu kami memahami permintaan pengguna, menerjemahkan katalog dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris, hingga memandu pengguna dari proses pencarian produk sampai pemesanan,” ujar salah satu peserta workshop dari Ayantram.

Ia menambahkan bahwa penggunaan AI juga membantu pengalaman pengguna menjadi lebih mudah digunakan dalam berbagai alur transaksi digital.

Workshop juga menampilkan solusi kredit UMKM yang memungkinkan produk pembiayaan dari lembaga keuangan langsung tersedia di berbagai aplikasi konsumen dalam jaringan ION.

“Produk kredit yang dipublikasikan langsung tersedia untuk jutaan konsumen di berbagai aplikasi dalam jaringan,” ujar salah satu peserta dari perusahaan teknologi asal India. UMKM Dinilai Akan Lebih Mudah Masuk Ekosistem Digital Beberapa peserta workshop yang berasal dari sektor UMKM dan pengembang aplikasi lokal menyebut ION berpotensi mempermudah proses digitalisasi usaha kecil di Indonesia.

Salah satu peserta mengatakan penggunaan open network membuat data penjual menjadi lebih terintegrasi sehingga proses transaksi dan distribusi produk menjadi lebih mudah.

“Kesimpulan dari workshop hari ini, data penjual akan lebih terpusat sehingga mempermudah ke depannya,” ujar salah satu peserta workshop.

Peserta lain yang mengembangkan platform untuk ribuan UMKM binaan mengatakan bahwa ION membuka peluang baru agar produk UMKM dapat lebih mudah dipublikasikan ke jaringan digital yang lebih luas.

“Kami membawahi lebih dari 10 ribu UMKM. Setelah belajar mengenai ION, kami membuat aplikasi agar UMKM bisa mempublish produk mereka ke network,” katanya. ION Dinilai Bisa Perluas Inklusivitas Digital Sandeep Chakravorty mengatakan berbagai use case yang ditampilkan dalam workshop menunjukkan bahwa open network memiliki peluang besar untuk berkembang di Indonesia.

“Untuk pertama kalinya saya melihat secara langsung apa yang bisa dicapai hanya dalam dua hari. Semua use case yang ditampilkan sangat menarik dan menunjukkan potensi besar pengembangan open network,” ujarnya.

Ia juga menilai keterbukaan ekosistem digital akan menjadi faktor penting dalam memperluas partisipasi UMKM dan pengembang lokal di Indonesia.

“Saya sangat mendukung inisiatif ini dan berharap dapat mencapai critical mass sehingga benar-benar memberikan dampak,” katanya.

Shinta Kamdani menilai implementasi ION berpotensi memperluas akses digital bagi UMKM Indonesia, terutama setelah melihat berbagai demonstrasi aplikasi yang dikembangkan dalam waktu singkat.

“Saya baru kembali dari berbagai aktivitas dan bertemu banyak UMKM. Ini membuka peluang besar agar UMKM bisa lebih terkoneksi, baik dari sisi aksesibilitas maupun affordability,” ujarnya.

Ia juga menilai open network dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih inklusif karena memungkinkan lebih banyak pelaku usaha memanfaatkan AI dan e-commerce secara terbuka.

“Sangat penting ketika ini benar-benar diluncurkan, masyarakat bisa excited dan memanfaatkannya. Open network dapat membuka banyak kemungkinan baru,” katanya.

Sementara itu, T Koshy mengapresiasi hasil workshop yang dinilai berhasil menunjukkan potensi besar pengembangan aplikasi berbasis open network dalam waktu singkat.

“Ini baru hasil pekerjaan sekitar tiga hari. Bayangkan jika program seperti ini dilakukan setiap bulan di kota dan desa, maka dalam enam bulan akan ada ratusan aplikasi yang dibangun,” ujarnya.

Menurutnya, dalam beberapa tahun ke depan, open network berpotensi mengubah lanskap perdagangan digital Indonesia secara signifikan. Diharapkan Jadi Fondasi Baru Ekonomi Digital ION tidak hanya ditujukan sebagai proyek teknologi, tetapi diharapkan berkembang menjadi fondasi baru perdagangan digital yang lebih terbuka di Indonesia.

Dengan konsep open network, pelaku usaha kecil tidak lagi bergantung pada satu platform tertentu untuk menjangkau pasar, melainkan dapat terhubung ke berbagai aplikasi dan layanan dalam satu ekosistem yang saling terkoneksi.

Melalui workshop tersebut, ION juga ingin menunjukkan bahwa pengembangan teknologi digital kini tidak lagi eksklusif bagi perusahaan besar.

Dengan dukungan AI dan sistem terbuka, pengembang lokal, startup, hingga UMKM dinilai memiliki peluang lebih besar untuk membangun solusi digital sendiri sesuai kebutuhan pasar Indonesia.

Ke depan, ION diharapkan dapat mendorong lahirnya lebih banyak aplikasi lokal, memperluas inklusivitas digital, sekaligus membuka akses ekonomi digital bagi pelaku usaha di berbagai daerah yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh ekosistem digital nasional.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (12/5/2026), sejumlah pemangku kepentingan membahas potensi pengembangan Indonesia Open Network (ION), sebuah konsep infrastruktur digital publik terbuka yang dinilai dapat menjadi landasan baru bagi ekosistem ekonomi digital Indonesia di masa depan.

Pertemuan tersebut mempertemukan CEO Danantara Rosan Roeslani dengan Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty serta Steering Committee ION dan CEO Indonesia Economic Forum, Sachin V Gopalan.

Diskusi berfokus pada bagaimana pendekatan open digital public infrastructure atau infrastruktur publik digital terbuka dapat membantu membangun sistem ekonomi digital yang lebih efisien, lebih terhubung, dan mampu diakses lebih banyak pelaku usaha.

Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital nasional, pembahasan mengenai infrastruktur digital terbuka muncul sebagai pendekatan baru yang dinilai dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem digital.

Alih-alih membangun sistem yang tertutup dan terfragmentasi, model ini menawarkan fondasi bersama yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pelaku, mulai dari perusahaan besar hingga usaha skala kecil dan menengah.

Rosan Roeslani menilai Indonesia saat ini sedang memasuki fase penting dalam pembangunan ekonomi digital generasi berikutnya.

Menurutnya, transformasi digital tidak lagi hanya berbicara mengenai penggunaan teknologi terbaru, tetapi juga tentang bagaimana teknologi tersebut dapat menghadirkan manfaat yang lebih merata.

“Indonesia sedang membangun fondasi ekonomi digital generasi berikutnya yang lebih efisien, terbuka, dan mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Melalui Indonesia Open Network, kami melihat peluang menghadirkan fondasi baru bagi ekonomi digital nasional yang dapat dimanfaatkan secara lebih luas,” ujar Rosan.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan ION tidak sekadar berkaitan dengan pengembangan teknologi baru. Di balik konsep tersebut terdapat tujuan yang lebih besar, yakni memastikan pembangunan ekonomi digital tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

“Yang ingin dicapai bukan sekadar percepatan adopsi teknologi. Kami ingin memastikan ekonomi digital Indonesia dapat bekerja untuk semua,” tambahnya. Belajar dari Infrastruktur Digital Terbuka Dalam beberapa tahun terakhir, konsep digital public infrastructure atau DPI semakin banyak mendapat perhatian di berbagai negara.

Berbeda dari platform digital tertutup yang biasanya dikendalikan oleh satu perusahaan atau ekosistem tertentu, DPI dirancang sebagai lapisan dasar yang terbuka dan dapat digunakan bersama.

Model seperti ini dinilai mampu menciptakan interoperabilitas yang lebih baik antar layanan digital sekaligus mendorong inovasi lebih luas.

India menjadi salah satu negara yang kerap dijadikan contoh penerapan model tersebut melalui berbagai layanan digital berskala nasional yang menghubungkan masyarakat dengan sistem pembayaran, identitas digital, hingga layanan publik.

Dalam konteks Indonesia, Indonesia Open Network hadir sebagai salah satu gagasan yang mencoba mengadaptasi pendekatan tersebut ke dalam ekosistem perdagangan dan layanan digital nasional.

Konsep ini berupaya membangun jaringan terbuka yang memungkinkan lebih banyak pelaku usaha terhubung dalam satu sistem yang saling terintegrasi.

Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, mengatakan pihaknya memaparkan potensi Indonesia Open Network kepada Danantara, termasuk sejumlah implementasi awal yang tengah disiapkan.

“Kami menjelaskan konsep Indonesia Open Network sebagai jaringan perdagangan digital berbasis open source, termasuk Indonesia One, aplikasi mobilitas berbasis ION yang tengah dipersiapkan untuk hadir di Indonesia melalui Nammayatri,” kata Chakravorty.

Indonesia One disebut menjadi salah satu contoh implementasi yang dibangun di atas ekosistem ION.

Aplikasi tersebut dikembangkan sebagai platform mobilitas yang terhubung dengan jaringan terbuka, sehingga memungkinkan kolaborasi lintas penyedia layanan dalam satu ekosistem yang lebih fleksibel. Peluang Baru bagi Ekonomi Digital Indonesia Pembahasan mengenai ION muncul pada saat ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Indonesia masih menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara, didukung pertumbuhan pengguna internet, transaksi digital, dan meningkatnya adopsi layanan daring.

Di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan tantangan baru. Banyak pelaku usaha kecil masih menghadapi hambatan untuk masuk ke ekosistem digital yang lebih besar.

Faktor biaya, akses teknologi, serta keterbatasan integrasi kerap menjadi kendala utama.

Model jaringan terbuka seperti ION dipandang berpotensi membuka peluang partisipasi yang lebih luas.

Dengan fondasi yang dapat digunakan bersama, pelaku usaha memiliki kesempatan lebih besar untuk terhubung dan berkembang dalam ekosistem digital nasional.

Sandeep mengatakan respons awal yang diterima dari Danantara menunjukkan ketertarikan terhadap potensi pengembangan model tersebut.

“Danantara melihat banyak kemungkinan yang dapat dikembangkan dari inisiatif ini,” ujarnya.

Meski pembahasan masih berada pada tahap awal, pertemuan tersebut memperlihatkan bagaimana Indonesia mulai menjajaki pendekatan baru dalam membangun fondasi ekonomi digital jangka panjang.

Di tengah persaingan global yang semakin kompetitif, sistem yang lebih terbuka dan inklusif dinilai dapat menjadi salah satu kunci untuk memastikan transformasi digital berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES.

Workshop yang akan dilaksanakan selama empat hari tersebut menjadi tahapan penting dalam persiapan peluncuran ION yang direncanakan berlangsung pada Juli 2026 dan ditargetkan menjadi fondasi baru ekosistem perdagangan digital terbuka di Indonesia.

Berbeda dengan marketplace pada umumnya, ION hadir bukan sebagai platform tertutup yang mengendalikan seluruh transaksi dan pengguna.

ION dirancang sebagai Digital Public Infrastructure (DPI) atau infrastruktur digital publik yang memungkinkan berbagai aplikasi, penyedia logistik, layanan pembayaran, UMKM, hingga pengembang teknologi terhubung dalam satu jaringan perdagangan terbuka yang saling terintegrasi.

Workshop tersebut mempertemukan berbagai mitra ekosistem yang akan terlibat dalam fase implementasi awal, mulai dari sektor perbankan, logistik, teknologi, pembayaran digital, hingga pengembang aplikasi yang dipersiapkan untuk fase go-live.

Dalam sambutannya, Sachin V Gopalan dari ION Accelerator mengatakan Indonesia menjadi negara kedua setelah India yang mengembangkan model open commerce berbasis jaringan terbuka.

Namun, menurutnya Indonesia membawa pendekatan yang lebih mutakhir. “Indonesia menghadirkan teknologi open commerce terbaru dan paling modern sebagai Digital Public Infrastructure. Sistem yang dibangun di Indonesia juga menggunakan pendekatan AI-first dan teknologi agent-native,” ujarnya.

Ia menjelaskan pengembangan ION di Indonesia juga diproyeksikan menjadi pintu menuju integrasi perdagangan digital lintas negara di kawasan ASEAN.

Ketua Steering Committee ION, Dr. Bayu Prawira Hie menjelaskan peluncuran ION ditargetkan berlangsung pada awal Juli dan diharapkan bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia.

Peresmian itu direncanakan melibatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari tindak lanjut kerja sama digital kedua negara.

Namun menurut Dr. Bayu, peluncuran tersebut bukan sekadar acara seremonial.

“Pada akhirnya yang paling penting adalah implementasi di lapangan. Implementasi itulah yang ingin kami tampilkan saat peresmian nanti,” katanya. Dari Platform Tertutup Menuju Jalan Raya Digital Konsep utama ION sepanjang workshop dijelaskan melalui pendekatan yang berbeda dari platform digital saat ini.

Dr. Bayu menggambarkan ION sebagai sebuah jalan raya digital yang dapat digunakan banyak pihak.

“Kalau platform yang ada sekarang, pintu masuk dan pintu keluarnya dimiliki oleh satu perusahaan. Kalau ION, kami membangun satu jalan, sementara pihak lain bisa membuat pintu masuk dan pintu keluarnya sendiri,” ujarnya.

Menurut Dr. Bayu, pendekatan tersebut memungkinkan lebih banyak pihak membangun layanan di atas jaringan yang sama tanpa harus bergantung pada satu perusahaan besar.

Pandangan itu diperkuat oleh Advisory Council Member ION, T Koshy yang menilai tantangan terbesar justru mengubah cara berpikir industri digital.

“ION bukan platform,” tegas Koshy.

Menurutnya, perdagangan digital selama ini cenderung memusatkan pengguna di satu platform besar. Model open network justru dibangun agar pembeli dan penjual memiliki akses yang lebih terbuka.

“Bayangkan besarnya kekuatan yang diberikan kepada pembeli dan penjual,” katanya.

Ia mencontohkan pelaku usaha kecil nantinya cukup membuat katalog satu kali, lalu produk mereka dapat ditemukan di berbagai aplikasi berbeda.

“Setiap produk atau layanan yang bisa dibuat dalam bentuk katalog dapat masuk ke jaringan ini,” ujarnya. Menargetkan Satu Juta Seller dan Ekosistem Nasional Dalam pemaparannya, Sachin mengungkapkan pemerintah saat ini telah memvalidasi sekitar 30 juta UMKM aktif di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar empat juta dinilai telah siap masuk ke perdagangan digital.

Dari angka itu, ION menargetkan 100 ribu seller pada akhir tahun sebelum berkembang menuju satu juta seller pada tahap berikutnya.

Berbagai pihak telah terlibat dalam pengembangan awal, mulai dari BRI, Flip, Padi UMKM, SiCepat, perusahaan teknologi, asosiasi logistik, hingga pengembang aplikasi lain.

Sementara itu, Chief Architect ION, Binu Raj mengajak peserta workshop melihat ION sebagai proyek jangka panjang yang dampaknya dapat berlangsung selama bertahun-tahun.

“Kita semua sedang menjadi bagian dari pertumbuhan sesuatu yang sebesar internet,” katanya.

Ia menyebut ION sebagai “internet untuk perdagangan” yang keberhasilannya tidak diukur dalam hitungan bulan, melainkan tahun bahkan dekade.

“Bukan hanya kami yang membangun ION. Semua orang di ruangan ini adalah pendiri ION,” ujarnya.

Di sisi lain, Dr. Bayu menegaskan bahwa tujuan utama proyek ini bukan hanya membangun teknologi.

“Ini adalah proyek untuk kebaikan ekonomi semua orang,” katanya.

Menurut Dr. Bayu, pengembangan ION nantinya juga akan disertai pelatihan dan peningkatan literasi digital agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi lokal.

Ia menilai keberhasilan jaringan terbuka tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi. Masyarakat juga perlu memahami cara memanfaatkannya agar akses digital benar-benar dapat dirasakan secara luas.

“Kalau ada jalan tapi hanya sedikit orang yang tahu cara menggunakannya, dampaknya juga akan terbatas,” ujarnya, menggambarkan pentingnya membangun ekosistem yang berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas pengguna.

Peluncuran pada Juli mendatang memang baru menjadi langkah awal. Namun, jika demonstrasi transaksi perdana berhasil berjalan sesuai rencana, ION akan memulai fase berikutnya untuk memperluas jaringan, menambah mitra, serta membangun ekosistem digital yang lebih matang di berbagai sektor.

Apabila peluncuran tersebut menjadi momen “pecah telur”, seperti istilah yang digunakan Dr. Bayu, workshop perdana di SMESCO hari ini dapat menjadi fondasi awal lahirnya jalan raya digital baru yang kelak menghubungkan jutaan pelaku usaha Indonesia dalam ekosistem perdagangan yang lebih terbuka, terhubung, dan inklusif.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Hal itu disampaikannya dalam sesi talkshow “Digitizing Culture and Creativity: Powering the Next Wave of Creative Economy” dalam rangkaian hari pertama Jakarta Marketing Week 2026 di Kota Kasablanka, Rabu (6/5/2026) lalu.

Dalam paparannya, Sachin menjelaskan bahwa IndoFringe tidak lagi sekedar festival seni dan kreativitas anak muda, tetapi tengah berkembang menjadi gerakan ekonomi kreatif berbasis digital yang terhubung dengan Indonesia Open Network (ION), sebuah infrastruktur perdagangan digital terbuka yang didukung pemerintah.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjawab tantangan terbesar para pelaku ekonomi kreatif saat ini, yakni sulitnya memperoleh pasar dan tingginya biaya platform digital konvensional.

“Creative economy tidak jalan karena komisi strukturnya terlalu mahal. Banyak platform mengambil komisi 25 sampai 40 persen. Karena itu kita bangun Indonesia Open Network dengan biaya jauh lebih rendah, sekitar dua sampai tiga persen,” kata Sachin dalam sesi diskusi tersebut. IndoFringe Siapkan Marketplace untuk Talenta Muda Sachin menjelaskan bahwa timnya kini sedang mengembangkan platform digital baru untuk IndoFringe yang ditargetkan meluncur pada Oktober mendatang. Platform tersebut dirancang sebagai marketplace bagi siswa, mahasiswa, hingga anak muda yang belum memiliki pekerjaan tetap agar dapat menawarkan keterampilan mereka secara langsung kepada pasar.

Ia mencontohkan berbagai jenis pekerjaan kreatif yang bisa diakses melalui platform tersebut, mulai dari fotografi, videografi, desain grafis, penulisan konten, hingga jasa kreatif lainnya yang berkaitan dengan ekonomi digital.

Menurutnya, banyak anak muda sebenarnya memiliki bakat dan kemampuan, tetapi tidak memiliki akses terhadap pasar. Karena itu, platform digital tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan antara talenta muda dengan kebutuhan industri kreatif.

“Kalau punya talent, mereka bisa pasarkan lewat digital dan dapat short project. Mungkin nilainya tidak besar, tapi bisa jadi source of income buat anak muda,” ujarnya.

Ia menambahkan, platform itu nantinya juga akan memiliki fitur jual beli, penyewaan alat, layanan kreatif, pencarian kerja, hingga konektivitas dengan aplikasi lain yang tergabung dalam ekosistem open network. Terhubung dengan Indonesia Open Network Dalam kesempatan itu, Sachin juga menyoroti peran Indonesia Open Network atau ION yang disebutnya akan menjadi pondasi penting bagi demokratisasi ekonomi digital di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa ION merupakan public infrastructure untuk commerce yang dikembangkan bersama pemerintah, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia serta Kementerian UMKM Republik Indonesia, agar masyarakat dapat mengakses layanan digital dengan biaya lebih murah.

“Kalau platform mengambil komisi terlalu besar, akhirnya yang kaya hanya platform. Pemerintah ingin commerce lebih demokratis sehingga masyarakat juga bisa menikmati manfaat ekonomi digital,” katanya.

Melalui koneksi dengan ION, talenta-talenta kreatif di IndoFringe nantinya dapat menawarkan jasa mereka melalui berbagai aplikasi besar yang telah terhubung dalam jaringan tersebut, termasuk operator telekomunikasi dan platform digital lain.

Sachin menilai model open network akan membuka peluang lebih luas bagi pekerja kreatif independen seperti MC, moderator, penyanyi, pelukis, hingga content creator untuk memperoleh pasar tanpa terbebani biaya tinggi. Dari Festival Seni Menjadi Gerakan Nasional IndoFringe sendiri telah berkembang pesat dalam tiga tahun terakhir. Sachin menyebut lebih dari 500 sekolah telah terlibat dalam berbagai festival yang diselenggarakan pihaknya.

Ia mengungkapkan bahwa awalnya banyak sekolah ragu mengikuti festival lintas sekolah karena khawatir terjadi konflik antar pelajar. Namun pengalaman selama beberapa tahun justru menunjukkan kegiatan seni mampu membangun suasana yang lebih damai dan kolaboratif.

“Kegiatan ekonomi kreatif membuat anak muda lebih bersahabat. Tidak seperti kompetisi olahraga yang kadang terlalu kompetitif,” ujarnya.

Ke depan, IndoFringe menargetkan ekspansi lebih besar dengan melibatkan kampus-kampus dan komunitas kreatif di berbagai daerah. Bahkan pada 2028, mereka menargetkan penyelenggaraan 500 festival serentak di seluruh Indonesia dalam waktu 10 hari.

Menurut Sachin, digitalisasi menjadi kunci utama untuk mewujudkan target ambisius tersebut karena seluruh koordinasi, mobilisasi relawan, hingga promosi kegiatan akan terhubung melalui platform digital. Membuka Ruang untuk Semua Bidang Kreatif Sachin juga menegaskan bahwa IndoFringe tidak membatasi diri hanya pada seni pertunjukan. Menurutnya, seluruh aktivitas yang melibatkan kreativitas, komunikasi, exhibition, hingga teknologi dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif.

Dalam sesi tanya jawab dengan mahasiswa yang hadir di Jakarta Marketing Week 2026, ia menyebut bidang seperti teknologi, digital content, hingga kompetisi elektronika nasional juga dapat menjadi bagian dari IndoFringe selama dikemas dalam format exhibition atau performance.

Ia menilai ekonomi kreatif saat ini telah berkembang jauh lebih luas, termasuk di bidang content creator, videografi, script writing, gaming, hingga digital exhibition.

“Kita ingin semua orang bisa membawa ide dan mengkomersialisasikannya. Jadi bukan sekadar kegiatan sukarela, tetapi juga menjadi business proposition,” katanya. Pesan untuk Generasi Muda Menutup sesi diskusi, Sachin mengingatkan generasi muda agar tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi dan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, kemampuan komunikasi dan keberanian untuk bertanya tetap menjadi keterampilan paling penting di era digital.

“Sekarang semua bisa dicari di Google atau ChatGPT, tapi jangan lupa human interaction tetap penting. Human in the loop itu harus tetap ada,” ujarnya di hadapan peserta Jakarta Marketing Week 2026.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES