Tingginya permintaan tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperdalam rantai hilirisasi hingga menghasilkan produk akhir (final product), bukan sekadar produk setengah jadi.

Direktur INDEF Green Transition Initiative (GTI) Imaduddin Abdullah menilai lonjakan pasar nikel global harus dimanfaatkan untuk memperkuat struktur industri domestik. “Peningkatan permintaan nikel global ini peluang besar bagi Indonesia. Kuncinya, kita harus memperdalam hilirisasi sampai ke produk akhir, bukan berhenti di produk antara (intermediate product),” kata Imaduddin.

Menurutnya, pengolahan hingga produk jadi akan otomatis memperkuat keterkaitan industri (industrial linkage) dan melibat rantai pasok lokal secara lebih luas. “Semakin kompleks produk yang dihasilkan, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan oleh industri dan pemasok lokal di dalam negeri,” jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau menegaskan bahwa penciptaan nilai tambah tertinggi memang berada pada sektor hilir (downstream industry).

Oleh karenanya peningkatan kapasitas produksi perlu dijalankan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga seluruh rantai pasok industri di dalam Negeri dapat mengoptimalkan peningkatan nilai tambahnya.

“Nilai tambah yang lebih tinggi itu ada pada industri hilir. Tugas utama kita sebenarnya mendorong peningkatan industri hilir di Indonesia,” tegas Rachmat.

Adapun, integrasi hilir ini mulai direalisasikan Grup MIND ID melalui PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan Indonesia Battery Corporation (IBC). Bersama konsorsium CATL–Brunp–Lygend melalui PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB), IBC mengembangkan fasilitas pabrik baterai di Karawang berkapasitas awal 6,9 GWh dengan target ekspansi hingga 15 GWh.

Hilirisasi ekosistem baterai kendaraan listrik ini semakin lengkap dengan dengan proyek hilirisasi yang diresmikan Presiden di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kawasan ini memproduksi material baterai berbasis nikel, produksi baterai, aluminium elektrolit, alat berat berbasis listrik secara terintegrasi.

Sebagai wujud komitmen pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Pemerintah kini mengkaji kebijakan moratorium bagi smelter yang hanya menghasilkan produk antara.

Langkah ini diambil untuk mengendalikan ancaman oversupply nikel dunia yang mencapai sekitar 2,5 juta ton. Selain menyeimbangkan pasokan, pengetatan regulasi ini ditujukan agar industri terdorong menghasilkan produk akhir.

“Sekarang kan hilirisasi itu kan yang kita inginkan adalah ending-nya nilai tambah 100% di sini (dalam negeri),” tegas Bahlil di KESDM, Jumat (17/10).

Kebijakan pemerintah diharapkan mampu mendorong penjualan kendaraan listrik, tetapi juga memperkuat pengembangan industri baterai berbasis nikel di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

Project Coordinator ENTREV Eko Adji Buwono menilai insentif bagi kendaraan listrik berbasis NMC menjadi sinyal penting bahwa pemerintah mulai mengarahkan hilirisasi nikel ke industri manufaktur bernilai tambah tinggi.

“IBC [Anggota Holding Grup MIND ID] saat ini merupakan satu-satunya perusahaan milik pemerintah yang mendapat mandat membangun dan mengembangkan industri baterai berbasis nikel. Tentunya tanpa didukung kebijakan yang memberikan prioritas terhadap baterai berbasis nikel untuk digunakan di dalam negeri, akan sulit berkompetisi dengan baterai berbasis lithium iron phosphate (LFP),” ujar Eko.

Menurut Eko, keberpihakan kebijakan menjadi faktor penting agar investasi yang telah ditanamkan dalam pembangunan ekosistem baterai nasional dapat berkembang optimal. Pasalnya, Indonesia saat ini tengah membangun rantai pasok baterai berbasis nikel mulai dari sektor pertambangan, pengolahan, hingga manufaktur sel baterai.

IBC melalui pabrik baterai kendaraan listrik PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) di Karawang saat ini memiliki kapasitas produksi tahap awal sebesar 6,9 GWh. Kapasitas ini menjadi fondasi awal untuk memenuhi kebutuhan industri kendaraan listrik nasional yang terus berkembang.

Selain mendorong nilai tambah mineral, pengembangan ekosistem baterai nasional juga diperkirakan memberikan dampak pada penguatan kedaulatan ekonomi, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, hingga pengurangan ketergantungan terhadap impor energi dan produk baterai.

Selain meningkatkan nilai tambah mineral, pengembangan industri baterai nasional juga diperkirakan memberikan memperkuat kinerja sektor ekonomi yang luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, hingga pengurangan ketergantungan terhadap produk impor.

“Sudah ada berbagai perhitungan mengenai dampak berlipat dari hilirisasi industri baterai. Yang paling nyata adalah peningkatan nilai tambah mineral, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan impor baterai maupun impor BBM seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik,” kata Eko.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan menyiapkan insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai NMC sebagai bagian dari strategi memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional.

Menurut Bahlil, kendaraan listrik berbasis nikel menjadi prioritas karena Indonesia memiliki sumber daya nikel yang melimpah dan saat ini tengah membangun industri baterai berbasis NMC.

Ia menilai baterai berbasis nikel juga memiliki keunggulan untuk kendaraan dengan jarak tempuh lebih jauh dibandingkan baterai berbasis lithium iron phosphate (LFP), meskipun biaya produksinya relatif lebih tinggi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan insentif kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah mengalokasikan insentif sebesar Rp5 juta per unit, sedangkan untuk mobil listrik disiapkan skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 persen hingga 100 persen.

Pemerintah juga mengkaji pemberian insentif berdasarkan jenis baterai yang digunakan, termasuk pembedaan antara kendaraan listrik berbasis nikel dan non-nikel. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing industri baterai nasional sekaligus mempercepat agenda hilirisasi nikel di Indonesia.

Dengan dukungan kebijakan yang komprehensif, integrasi rantai pasok nikel nasional, sekaligus mempercepat transformasi Indonesia dari eksportir bahan mentah menjadi produsen material dan produk bernilai tambah tinggi.