Industri kelapa sawit Indonesia menyerap banyak tenaga kerja, termasuk pekerja harian yang berperan penting dalam proses produksi. Namun, mereka sering menghadapi tantangan terkait dengan jaminan upah yang layak, akses perlindungan sosial, serta kondisi kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 telah mengatur hak pekerja harian, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Wakil Ketua Umum II GAPKI, Susanto, menyatakan, “Industri sawit termasuk industri yang sangat besar menyerap tenaga kerja dan menopang ekonomi Indonesia. Di saat terdapat gelombang Pemutusan Hak Kerja (PHK) di industri lain, industri sawit tetap bertahan dan menghasilkan devisi terbesar kedua. Hal ini harus dijaga dengan implementasi kebijakan yang lebih baik.”

Panduan PADU PERKASA disusun oleh GAPKI bersama Earthworm Foundation dan JAPBUSI agar menjadi acuan bagi anggota GAPKI. Harapannya selain anggota GAPKI, pelaku industri kelapa sawit juga dapat menggunakan panduan ini untuk langkah-langkah ketaatan terhadap regulasi, termasuk dalam hal tata kelola ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja. Terpenuhinya hak dan tercapainya kesejahteraan pekerja dapat meningkatkan produktivitas dan berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan serta perekonomian negara.

Sekretaris Eksekutif JAPBUSI, Nursanna Marpaung, menekankan agar Perusahaan lebih bertanggung jawab dalam mengelola pekerja harian dengan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. “Perusahaan perlu memastikan kondisi kerja yang aman dan ketersediaan perlindungan sosial, membangun dialog sosial dengan serikat buruh/pekerja, memberikan upah yang adil dan layak, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Harapannya panduan ini diimplementasikan tidak hanya oleh anggota GAPKI semata, tetapi lebih luas agar pekerja harian terlindungi.”

Selain itu, panduan ini juga memberikan manfaat untuk memenuhi tujuan keberlanjutan global. PADU PERKASA memuat rekomendasi praktis yang dapat membantu perusahaan memperbaiki sistem perekrutan dan pengelolaan pekerja. Panduan ini mencakup aspek-aspek penting seperti kejelasan kontrak, kompensasi yang adil, perlindungan sosial, dan pemberdayaan pekerja, dengan fokus pada kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku.

Direktur Regional Indo-Pasifik Earthworm Foundation, Indira Nurtanti, menambahkan, “Dengan pendekatan berbasis solusi, Earthworm Foundation mendorong penerapan praktik terbaik yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pekerja, memperkuat hubungan industrial yang harmonis, sekaligus mendorong industri kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia.”

Dengan diluncurkannya PADU PERKASA, diharapkan sektor kelapa sawit Indonesia dapat berkembang lebih bertanggung jawab, meningkatkan kondisi kerja, dan menciptakan iklim kerja yang lebih baik untuk semua pihak. Versi digital panduan dapat diakses di https://gapki.id/buku-gapki/.

About Earthworm Foundation

Earthworm Foundation adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada dampak sosial dan lingkungan, yang bekerja sama dengan bisnis, masyarakat sipil, komunitas, dan pemerintah untuk mengurangi dampak dari pengadaan bahan baku terhadap manusia dan planet. Dengan keahlian dalam rantai pasokan, isu sosial, dan lingkungan, Earthworm bekerja di berbagai wilayah untuk meningkatkan kondisi bagi pekerja, melindungi hutan, dan memulihkan ekosistem yang terdampak oleh produksi kelapa sawit, karet, kakao, dan lainnya.Di Indonesia, Earthworm Foundation aktif bekerja di lanskap Aceh dan Riau. Informasi lebih lanjut mengenai Earthworm Foundation dapat diakses di https://earthworm.org/

Tentang GAPKI

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) adalah asosiasi industri produsen kelapa sawit yang berfungsi sebagai lembaga yang memperjuangkan dan mengadvokasi industri kelapa sawit dalam dan luar negeri dan juga sebagai representasi, wadah komunikasi, konsultasi dan fasilitasi. Informasi lebih lanjut mengenai GAPKI dapat diakses di https://gapki.id/

Tentang JAPBUSI

Jejaring Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) mewakili lebih dari 200 ribu pekerja anggota dari 10 federasi serikat pekerja sektor sawit. JAPBUSI didirikan untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja yang bekerja di sektor kelapa sawit di Indonesia dari hulu ke hilir. JAPBUSI berkomitmen dan berkolaborasi bersama dalam menyuarakan, mengadvokasi, dan memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh di industri sawit di Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai JAPBUSI dapat diakses di https://japbusi.org/

Inisiatif ini merupakan hasil kerjasama antara Apical, pengolah minyak nabati terkemuka, Earthworm Foundation, organisasi nirlaba yang fokus pada dampak lingkungan dan sosial, serta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Program ini bertujuan untuk mendorong perubahan sosial dan lingkungan yang positif di wilayah Kutai Timur.

Program SLV merupakan inisiatif inklusif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan fokus pada pengembangan penghidupan berkelanjutan melalui kerjasama dengan masyarakat, mitra, dan penduduk desa. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan dampak positif terhadap lingkungan, menjembatani kesenjangan pengetahuan, dan mengurangi ketimpangan dengan empat inisiatif utama: peningkatan penghidupan, perlindungan hutan, transformasi rantai pasokan, serta memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Melalui kolaborasi ini, Apical memanfaatkan keahliannya dalam industri minyak nabati untuk mendukung program lima tahun ini, yang akan berlangsung di tiga desa di Kutai Timur, yakni Tepian Indah, Tepian Langsat, dan Tepian Makmur. Wilayah ini, dengan jumlah penduduk lebih dari 16.200 jiwa, terkenal dengan keanekaragaman hayati dan peran pentingnya dalam produksi kelapa sawit. Program ini berupaya membekali para petani dengan pengetahuan terkait praktik pertanian berkelanjutan, meningkatkan penghidupan alternatif melalui budidaya kakao, serta melindungi lingkungan alam sekitar dengan berfokus pada konservasi dan restorasi hutan.

Salah satu komponen penting dari program ini adalah pemberdayaan petani dalam mengadopsi praktik pertanian yang baik dan pengelolaan budidaya kelapa sawit berkelanjutan. Program ini juga bertujuan membantu petani memperoleh Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), yang penting untuk kepatuhan hukum, akses pendanaan, serta sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Selain itu, program ini akan mendukung penggunaan pupuk non-kimia sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Program SLV juga akan membantu petani mendiversifikasi sumber pendapatan mereka dengan menyediakan demplot untuk budidaya kakao. Komoditas ini dikenal berkualitas tinggi di Kutai Timur, dan program ini akan memberikan pelatihan tentang praktik pertanian kakao terbaik serta mendukung akses pasar bagi petani.

Agus Wiastono, CSR Manager Apical, menyatakan kegembiraannya dalam memulai program ini dengan para mitra. “Kami berharap dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat di Kutai Timur. Selama lima tahun ke depan, kami akan melatih 500 petani, menyediakan peralatan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Dean Affandi, Ketua Program Lapangan Earthworm Foundation di Indonesia, juga menegaskan pentingnya program ini dalam mendukung perlindungan alam dan masyarakat melalui rantai pasokan yang berkelanjutan. “Kolaborasi ini akan mendorong perencanaan penggunaan lahan partisipatif (PLUP) dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan rencana penggunaan lahan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Ripto Widargo, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA yang mewakili Kepala Bappeda, menyambut positif program SLV ini dan menyatakan bahwa program tersebut sejalan dengan visi pemerintah Kutai Timur untuk mendorong ekonomi berbasis pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Program SLV pertama kali diluncurkan pada Februari 2023 di Kabupaten Aceh Singkil, Sumatera, sebagai bagian dari agenda keberlanjutan Apical tahun 2030. Apical berkomitmen untuk mendukung 30 desa melalui program SLV hingga tahun 2030, bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, guna mendorong perubahan positif bagi masyarakat dan lingkungan.