Meski dalam jangka panjang (10 tahun terakhir) laju deforestasi menunjukkan tren menurun, peningkatan di tahun lalu menjadi catatan penting bagi keberlanjutan lingkungan. Saat ini Indonesia masih memiliki luas hutan sekitar 95,5 juta hektare, setara dengan 51,1% daratan nasional, di mana 91,9% di antaranya berada dalam kawasan hutan.

Penyebab utama deforestasi di Indonesia meliputi kebakaran hutan dan lahan gambut, pembukaan perkebunan kelapa sawit, pembalakan liar, pertambangan, serta pembangunan infrastruktur. Hilangnya hutan primer dan sekunder di kawasan ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati dan habitat satwa dilindungi, tetapi juga berkontribusi pada perubahan iklim global dengan menurunkan kemampuan hutan dalam menyerap karbon.

Pemantauan deforestasi dilakukan melalui citra satelit serta kunjungan lapangan oleh KLHK, LSM seperti Auriga Nusantara, hingga platform global seperti Global Forest Watch (Henry, 2025). Pada periode 2021–2022, misalnya, tercatat deforestasi bruto sebesar 119,4 ribu hektare, dengan reforestasi 15,4 ribu hektare, menghasilkan deforestasi netto 104 ribu hektare. Data ini memperlihatkan bahwa meski ada upaya rehabilitasi, laju kehilangan hutan masih lebih tinggi dibandingkan pemulihannya.

Kondisi tersebut menjadi alarm bahwa pengendalian deforestasi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan masyarakat sipil. Dunia usaha memiliki peran besar untuk memastikan praktik bisnis tidak memperparah kerusakan lingkungan. Apalagi sejak Permen LHK No. 14/2024 resmi diberlakukan, sistem pengawasan terhadap kegiatan usaha diperkuat melalui tiga tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta mengenakan sanksi administratif bertingkat mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda, hingga pembekuan dan pencabutan izin usaha. Aturan ini juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar lingkungan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi menjadi peluang bagi perusahaan untuk membangun reputasi yang bertanggung jawab dan berdaya saing.

Dalam praktiknya, kontribusi perusahaan dapat diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) yang berfokus pada konservasi dan pemulihan ekosistem. Salah satu langkah yang dapat memberikan dampak langsung dalam pemulihan deforestasi adalah penanaman pohon di kawasan daratan. Upaya ini tidak hanya membantu menyerap emisi karbon, tetapi juga mengurangi risiko longsor dan banjir, memperbaiki kualitas tanah, serta memulihkan habitat bagi keanekaragaman hayati. Melalui kolaborasi dengan organisasi lingkungan seperti LindungiHutan, perusahaan dapat menjadikan program CSR mereka sebagai kontribusi nyata dalam restorasi hutan yang rusak sekaligus investasi jangka panjang bagi keberlanjutan ekosistem.

Melalui CorporaTree, layanan CSR penanaman pohon yang dimiliki LindungiHutan, perusahaan dapat menyalurkan dukungan mereka pada proyek-proyek penghijauan di berbagai daerah di Indonesia. Hingga kini, LindungiHutan bersama mitra dan masyarakat telah menanam lebih dari 1 juta pohon, menyerap lebih dari 48 ribu kilogram emisi karbon, serta melibatkan relawan di lebih dari 30+ lokasi penanaman. Dampaknya tidak hanya terasa pada pemulihan ekosistem yang rusak akibat deforestasi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat lokal yang terlibat langsung dalam menjaga hutan, sekaligus menciptakan nilai tambah sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

About LindungiHutan

LindungiHutan adalah start-up lingkungan yang berfokus pada aksi konservasi hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Sebanyak 1 juta pohon telah ditanam bersama lebih dari 600+ brand dan perusahaan. Kami menggandeng masyarakat lokal di 30+ lokasi penanaman yang tersebar di Indonesia. Kami menghadirkan beberapa program seperti Corporatree, Collaboratree dengan skema Product Bundling, Service Bundling dan Project Partner, serta program Carbon Offset.

Laju deforestasi yang mengkhawatirkan ini mengancam mata pencaharian masyarakat adat, memperburuk perubahan iklim, dan mengurangi keanekaragaman hayati. Menurut Laporan Global Forest Resources Assessment (FRA) dari FAO, sejak 1990, sekitar 420 juta hektar hutan hilang, terutama di Afrika dan Amerika Selatan. Brasil, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, dan Angola termasuk negara-negara dengan laju deforestasi tertinggi.

Dalam upaya global melawan deforestasi dan menjaga keanekaragaman hayati, Uni Eropa memberlakukan Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang berlaku mulai 30 Desember 2024. Peraturan ini mewajibkan perusahaan yang mengekspor produk ke Uni Eropa untuk memastikan produk mereka tidak berkontribusi pada deforestasi. Kepatuhan terhadap EUDR mencakup berbagai regulasi terkait hak lahan, pengelolaan hutan, praktik ketenagakerjaan, perpajakan, dan hak asasi manusia, serta penyusunan Pernyataan Uji Kelayakan atau Due Diligence Statement sebagai bukti komitmen.

EUDR mengharuskan lebih dari 50.000 perusahaan yang mengimpor atau memproses tujuh komoditas utama, termasuk kelapa sawit, kakao, kopi, karet, kayu, kedelai, produk hasil ternak, dan turunannya seperti kulit dan mebel, untuk mematuhi aturan ketat. Hadirnya regulasi ini merupakan langkah penting Uni Eropa dalam melawan deforestasi dan melestarikan lingkungan, dengan tujuan mitigasi krisis ekologi yang mempengaruhi ekosistem, satwa liar, dan perubahan iklim.

Sebagai perusahaan teknologi global rintisan terkemuka dengan lebih dari 11 tahun pengalaman di bidang pertanian berkelanjutan dan ketertelusuran rantai pasok di 61 negara, KOLTIVA meluncurkan Solusi EUDR inovatif untuk membantu perusahaan mematuhi regulasi EUDR dengan penyertaan laporan uji kelayakan/due diligence yang ketat. Proses ini melibatkan Pengumpulan Data asal produk, termasuk data geolokasi, untuk memastikan produk bebas deforestasi dan mematuhi regulasi setempat. Pengukuran Risiko (Risk Assessment) untuk penilaian faktor-faktor seperti risiko negara dan keberadaan hutan. Selain itu, perusahaan diwajibkan menerapkan langkah-langkah Mitigasi Risiko (Risk Mitigation) seperti audit dan dukungan pemasok, serta melakukan pelaporan tahunan kepada publik dan menjaga dokumentasi terkait selama minimal lima tahun.

Manfred Borer, CEO dan Co-Founder KOLTIVA, dalam diskusi terkait kepatuhan terhadap EUDR menyatakan, “EUDR bukan sekadar regulasi, melainkan bagian penting dalam Kesepakatan Hijau Eropa (European Green Deal) yang menargetkan netralitas iklim pada 2050. Kepatuhan terhadap EUDR memungkinkan lebih banyak perusahaan berkontribusi dalam melawan deforestasi dan perubahan iklim. Dengan tenggat waktu kurang dari satu tahun, kami berkomitmen membantu perusahaan dengan keahlian, teknologi, dan layanan kami untuk mencapai kepatuhan dan mendorong masa depan yang berkelanjutan.”

Platform ketertelusuran, KoltiTrace, memungkinkan pengolah untuk melakukan Pemetaan Rantai Pasok dan Pengukuran Risiko secara menyeluruh, memastikan kepatuhan produsen terhadap peraturan. Platform ini juga mempermudah pencatatan koneksi rantai pasok serta memberikan dukungan agen lapangan bagi perusahaan yang memerlukan sumber daya di lapangan. Untuk memastikan ketertelusuran transaksi, KOLTIVA melakukan Verifikasi Koneksi Rantai Pasok dari perkebunan hingga pemroses, bekerja sama dengan pedagang, agen, dan kolektor setempat untuk mendokumentasikan ketertelusuran dengan mencatat transaksi dari petani yang telah dipetakan. KoltiTrace memungkinkan pengguna untuk meninjau data transaksional untuk mengidentifikasi petani baru dan yang telah dipetakan dalam rantai pasok

Pelatihan dan Pemantauan segregasi menjadi kunci kepatuhan terhadap EUDR. Field Agent Business Support KOLTIVA memberikan pelatihan dan pemantauan di tingkat pedagang, kolektor, dan agen, memastikan implementasi tepat, kepatuhan regulasi, mitigasi risiko, dan transparansi. Dengan penginderaan jauh (remote sensing) pada platform KOLTIVA, Peta Deforestasi menyediakan data historis tutupan hutan, meningkatkan akurasi pemantauan deforestasi.

KOLTIVA menyediakan inisiatif Mitigasi Risiko seperti pelatihan petani dan bantuan legalitas lahan. Pelatihan tatap muka berbasis data ini membimbing petani yang belum memenuhi syarat EUDR dalam pengembangan pertanian dan penerapan Praktik Pertanian Berkelanjutan (GAP).

Uji Kelayakan (Due Diligence) adalah bagian penting dalam kepatuhan EUDR. Platform KoltiTrace mempermudah proses ini dengan otomatisasi laporan uji kelayakan dan analisis EUDR, menyediakan dokumen pembuktian atau Due Diligence Statement untuk pengajuan kepatuhan, menjamin transparansi dan akuntabilitas di seluruh rantai pasok.

Manfred menambahkan, “Dengan peluncuran solusi EUDR, KOLTIVA berkomitmen penuh membantu perusahaan mematuhi regulasi ini dan mencegah deforestasi dengan solusi modular yang dapat diandalkan, fleksibel, dan melampaui ketertelusuran. Kami mendukung perusahaan dengan solusi untuk memenuhi persyaratan Uni Eropa dengan teknologi KoltiTrace, layanan pendampingan KoltiSkills, dan solusi ahli untuk laporan uji kelayakan serta analisis EUDR yang komprehensif melalui KoltiVerify.” Tentang KOLTIVA Menawarkan teknologi yang berpusat pada kebutuhan manusia dan solusi lapangan yang mendigitalkan agribisnis serta membantu produsen kecil ke praktik berkelanjutan dan sumber daya yang dapat ditelusuri, KOLTIVA diakui sebagai startup pertanian berkelanjutan dan ketertelusuran rantai pasok yang terkemuka asal Indonesia. Sebagai penyedia teknologi global, KOLTIVA membangun rantai pasok yang beretika, transparan, dan berkelanjutan, membantu bisnis dalam memperkuat ketahanan dan transparansi mereka. KOLTIVA telah membantu bisnis dan pemasok mereka mematuhi peraturan yang selalu berkembang dan tuntutan konsumen di seluruh dunia dengan solusi ketertelusuran. Beroperasi di lebih dari 61 negara dan didukung oleh jaringan 16 kantor dukungan pelanggan, Koltiva teguh dalam mendukung lebih dari 11.400 perusahaan dalam membangun rantai pasokan yang transparan dan kuat sekaligus memberdayakan lebih dari 1.400.000 produsen untuk meningkatkan pendapatan tahunan mereka.