Acara puncak penganugerahan tersebut berlangsung pada Jumat malam, 28 Agustus 2026, di Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, guna memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah atas capaian kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan ini dikawal langsung oleh jajaran BSKDN Kemendagri, dengan pengawasan dan supervisi dari Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., serta didukung penuh oleh tim BSKDN dan protokol Kemendagri.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa ajang ini dirancang sebagai bentuk apresiasi nyata sekaligus pendorong motivasi bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja. Penyelenggaraan acara ini membuktikan banyaknya kepala daerah yang memiliki kecerdasan, inovasi, dan komitmen tinggi dalam merealisasikan program-program prioritas nasional di daerahnya.

Empat Kategori Utama dan Bentuk Apresiasi

Penghargaan pada Batch II Regional Jawa-Bali ini difokuskan pada empat sektor pelayanan publik mendasar:

– Kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah: Berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, kategori ini menilai komitmen pemda dalam penyediaan hunian layak, percepatan pembangunan perumahan, tata kelola permukiman berkelanjutan, serta inovasi daerah. Para pemenang memperoleh insentif berupa tambahan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah senilai Rp20 juta per unit, dengan alokasi 300 unit untuk Terbaik I, 250 unit untuk Terbaik II, dan 200 unit untuk Terbaik III.

– Kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan: Penilaian mengukur pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pembenahan fasilitas puskesmas dan rumah sakit, serta dukungan terhadap program pemeriksaan kesehatan gratis. Upaya ini ditujukan agar penyakit masyarakat dapat diidentifikasi sejak dini sehingga strategi penanganan dapat dilakukan secara tepat.

– Kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan: Kategori ini menilai kehadiran negara dalam penyediaan akses pendidikan berkualitas sebagai kebutuhan dasar yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.

– Kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri: Kategori ini menilai strategi pemda dalam mengatasi masalah sampah secara terpadu, mulai dari pengurangan sampah di hulu/rumah tangga hingga pengolahan di hilir (termasuk pemanfaatan insinerator menjadi energi listrik) guna menciptakan nilai ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan.

Para pemenang pada Kategori Layanan Kesehatan, Layanan Pendidikan, serta Pengelolaan Sampah berhak menerima insentif fiskal sebesar Rp2 miliar untuk Terbaik I, Rp1,5 miliar untuk Terbaik II, dan Rp1 miliar untuk Terbaik III. Penyesuaian nilai insentif fiskal pada batch ini disesuaikan dengan skema efisiensi dari Kementerian Keuangan.

Selain mendorong pencapaian prestasi, Mendagri Tito Karnavian menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun kepedulian sosial dan solidaritas antardaerah. Dalam menghadapi situasi bencana alam yang berpotensi terjadi kapan saja di berbagai kawasan Indonesia, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengejar skor penilaian kinerja, melainkan juga mengedepankan semangat gotong royong untuk membantu daerah tetangga yang terdampak musibah.

Mendagri mengapresiasi kebersamaan daerah yang saling bahu-membahu menyalurkan dukungan anggaran dan logistik saat bencana terjadi, seperti pada penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melibatkan kepedulian daerah lain seperti Bali, NTB, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Kalimantan Timur. Bantuan silang ini sangat vital mengingat belum seluruh pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai saat menghadapi lonjakan kebutuhan penanganan darurat.

Di tengah berbagai tantangan daerah seperti pemulihan pascabencana, kebakaran hutan dan lahan, musibah kebakaran kawasan adat, hingga krisis air bersih, pemerintah daerah dituntut hadir dan sigap mengambil keputusan. Praktik baik dan keberhasilan tata kelola yang dicapai oleh pemerintah daerah di wilayah Jawa dan Bali melalui penganugerahan ini diharapkan dapat dikenal lebih luas serta menjadi rujukan inspiratif bagi daerah-daerah lain di tanah air.

Daftar Penerima Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa–Bali:

Implementasi Program 3 Juta Rumah:

Provinsi:

1. Jawa Barat, 2. Banten

Kota:

1. Bogor, 2. Surabaya, 3. Cilegon

Kabupaten:

1. Banyuwangi, 2. Kuningan, 3. Madiun

Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan:

Provinsi:

1. Bali, 2. DKI Jakarta

Kota:

1. Mojokerto, 2. Tegal, 3. Surabaya

Kabupaten:

1. Rembang, 2. Bantul, 3. Klungkung

Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan:

Provinsi:

1. D.I. Yogyakarta, 2. Bali

Kota:

1. Salatiga, 2. Blitar, 3. Madiun

Kabupaten:

1. Ponorogo, 2. Kulon Progo, 3. Magetan

Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri:

Provinsi:

1. Jawa Timur, 2. Jawa Tengah

Kota:

1. Malang, 2. Blitar, 3. Surabaya

Kabupaten:

1. Wonosobo, 2. Sidoarjo, 3. Ciamis

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES.

Diskusi strategis ini mengangkat tema “Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Tindak Lanjut Cek Kesehatan Gratis”, sebuah langkah nyata untuk memastikan hasil skrining kesehatan massal nasional dapat ditindaklanjuti secara tuntas dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik, Dr. TR. Fahsul Falah, S.Sos, M.Si, menegaskan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tidak boleh berhenti pada tahap pemeriksaan dan deteksi dini semata.

Forum ini dirancang khusus untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang kuat agar pemerintah daerah mampu membangun keterhubungan layanan yang kokoh dari fasilitas primer hingga ke pelayanan rujukan.

“Besarnya temuan kasus faktor risiko kesehatan dari program CKG memerlukan sistem pelayanan yang menjamin kesinambungan layanan. Peran pemerintah daerah dan optimalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi kunci utama agar masyarakat mendapatkan penanganan medis yang cepat, tepat, dan efektif,” ujar Dr. TR. Fahsul Falah, S.Sos, M.Si.

Tidak hanya dari perspektif birokrasi pemerintahan, forum ini juga memperkaya sudut pandang melalui analisis tren makro yang disampaikan oleh CEO VRITIMES, Ferry Bayu Nirwono T..

Ia membedah analisis potensi respon publik terhadap jalannya program kesehatan gratis tersebut serta perkembangan industri kesehatan terkini yang dapat disinergikan dengan kebijakan pemerintah daerah.

Selain paparan tersebut, kegiatan ini turut menghadirkan jajaran narasumber ahli dari berbagai instansi lintas sektoral serta pemerintah daerah untuk memberikan pandangan komprehensif terkait tata kelola, kebijakan fiskal, hingga implementasi taktis di lapangan. Para narasumber yang hadir dan membagikan perspektifnya dalam forum ini adalah:

· Wali Kota Pekalongan – Bapak H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E., M.M.

· Wakil Wali Kota Bekasi – Bapak Dr. Abdul Harris Bobihoe, M.Si.

· Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan – Ibu dr. Elvieda Sariwati, M.Epid.

· Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III – Bapak Fauzan Hasan, S.STP, M.Si.

· CEO Elektrik Rakyat Indonesia (ERI) – Bapak M. Divo Kartono.

· Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) – Bapak Ahmad Safrudin.

· Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan – Ibu Puji Winarti, S.KM, M.Kes.

· Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas – Renova Gloria Montesori Siahaan, SE. MSc.

· Analisis Kuangan Negara Ahli Muda – Bapak Imam Yuwono, SE.

Melalui pelaksanaan FDA ini, dihasilkan rumusan strategi, pengumpulan praktik baik, serta rekomendasi kebijakan strategis.

Output tersebut akan diserahkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.