Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus memperluas sosialisasi Program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat dari berbagai latar belakang dan profesi. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akses pembiayaan rumah subsidi sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat memiliki rumah pertama.Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal dan kegiatan, baik secara langsung maupun daring, dengan menjangkau ASN, pegawai instansi pemerintah, pekerja swasta, komunitas, pelaku usaha, hingga masyarakat umum. Melalui kegiatan tersebut, BP Tapera memberikan informasi mengenai persyaratan KPR Sejahtera FLPP, manfaat program, pilihan rumah subsidi, simulasi pembiayaan, hingga mekanisme pengajuan melalui bank penyalur.

Salah satu kegiatan sosialisasi terbaru dilaksanakan di Pelataran Makam Bapak Proklamator RI Mohammad Hatta, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026), yang menyasar PJLP dan PPSU Petugas TPU Tanah Kusir. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam rangkaian kegiatan Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) 2026, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai akses pembiayaan rumah pertama melalui Program KPR Sejahtera FLPP.

Sosialisasi diikuti sekitar 210 peserta, yang terdiri atas PJLP dan PPSU Kecamatan Kebayoran Lama, perawat makam, serta ASN Suku Dinas Pertamanan. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 calon debitur juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti dialog dan berdiskusi secara langsung mengenai peluang memperoleh pembiayaan rumah subsidi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa Program KPR Sejahtera FLPP dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah pertama. Program tersebut memberikan sejumlah kemudahan, antara lain suku bunga tetap, cicilan tetap, uang muka ringan, serta pilihan tenor pembiayaan hingga maksimal 40 tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Penerima manfaat dapat berasal dari masyarakat dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap selama memenuhi persyaratan program.

“Semua orang bisa punya rumah. Karena itu, kami mengajak masyarakat yang sampai saat ini masih tinggal dengan cara mengontrak atau belum memiliki rumah untuk mulai mencari informasi dan menghitung kemampuan. Jangan menunggu sampai merasa penghasilan sudah sangat besar. Program FLPP hadir untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan agar dapat memiliki rumah pertama dengan pembiayaan yang lebih terjangkau,” ujar Heru.

Upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai program FLPP juga telah dilakukan BP Tapera melalui berbagai kegiatan di sejumlah daerah dan komunitas. Sosialisasi antara lain dilakukan secara daring bersama ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sosialisasi kepada pegawai Pengadilan Negeri Batam, ATR/BPN Batam, Universitas Islam Indonesia,

pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah.

BP Tapera juga memanfaatkan berbagai kegiatan publik untuk membuka akses informasi secara langsung kepada masyarakat melalui open booth dan sosialisasi. Kegiatan tersebut antara lain dilaksanakan pada Muktamar NU ke-35, Danantara Housing Expo, kegiatan HIPPINDO, Indonesia Retail Summit & Expo (IRSE), serta open booth dan sosialisasi di Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB. Sosialisasi daring juga dilakukan bersama Gojek dan pegawai Bank Mandiri, serta berbagai kegiatan lainnya.

Beragam kegiatan tersebut menjadi sarana bagi BP Tapera untuk mendekatkan informasi program perumahan kepada masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi calon penerima manfaat untuk mendapatkan penjelasan secara langsung mengenai akses pembiayaan rumah subsidi.

Heru menambahkan, akses terhadap informasi menjadi langkah awal yang penting sebelum masyarakat mengajukan KPR subsidi. Masyarakat dapat mencari informasi mengenai rumah subsidi melalui SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) yang dapat diakses melalui situs sikumbang.tapera.go.id.

Melalui SiKumbang, masyarakat dapat mencari rumah subsidi berdasarkan wilayah lokasi. Pengguna dapat memilih provinsi dan kabupaten/kota untuk melihat pilihan rumah subsidi yang tersedia. BP Tapera juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya melihat informasi secara daring, tetapi melakukan kunjungan langsung ke lokasi perumahan untuk memastikan kondisi rumah, akses air, listrik, serta lingkungan hunian sebelum mengambil keputusan.

Selain melalui SiKumbang, masyarakat juga dapat memanfaatkan Tapera Mobile untuk memperoleh informasi rumah, melakukan simulasi, serta mendapatkan akses pengajuan KPR subsidi FLPP.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk mengunduh Tapera Mobile. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat lebih mudah mencari informasi rumah subsidi, melakukan simulasi, dan mendapatkan informasi mengenai proses pengajuan KPR FLPP. Jadi, tidak perlu bingung harus mulai dari mana. Mulai saja dari genggaman, cari rumahnya, hitung kemampuannya, kemudian konsultasikan pengajuannya dengan bank penyalur,” kata Heru.

Hingga 15 September 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 148.712 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp18,50 triliun. Capaian tersebut merupakan bagian dari target penyaluran FLPP tahun 2026 sebanyak 350.000 unit rumah.

Dari sisi jenis hunian, program FLPP tidak hanya menyediakan pilihan rumah tapak, tetapi juga memberikan alternatif rumah susun (rusun). Kehadiran skema pembiayaan rumah susun menjadi semakin relevan bagi masyarakat yang bekerja di kawasan perkotaan, termasuk Jakarta, yang menghadapi tantangan keterbatasan lahan dan tingginya harga hunian.

Rusun Menjadi Alternatif bagi Pekerja di Perkotaan

Kebutuhan terhadap hunian yang dekat dengan lokasi pekerjaan menjadi salah satu tantangan utama masyarakat perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Perumahan 2026, persentase backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 di DKI Jakarta mencapai 39,36 persen pada 2026. Secara nasional, backlog 1 tercatat sekitar 9,29 juta rumah tangga atau 12,39 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan hunian di Jakarta tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat memperoleh hunian yang berada dalam jangkauan kemampuan finansial dan relatif dekat dengan pusat kegiatan ekonomi.

Karena itu, rumah susun menjadi salah satu alternatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang bekerja di kota. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan rumah susun subsidi di kawasan perkotaan sebagai bagian dari perluasan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Sebagai gambaran, berdasarkan ketentuan harga rumah susun dalam Kepmen PKP No. 1721/KPTS/M/2026 tanggal 6 Agustus 2026, harga rumah susun di wilayah Jakarta dapat mencapai sekitar Rp13 juta–Rp14,5 juta per meter persegi. Dengan asumsi unit memiliki luas 21-45 m², harga unit berada pada kisaran Rp585 juta hingga Rp652,5 juta.

Sebagai simulasi, unit rusun seluas 45 m² dengan harga Rp14 juta per meter persegi memiliki harga sekitar Rp630 juta. Dengan asumsi uang muka 1 persen, bunga tetap 6 persen per tahun dan tenor 40 tahun, estimasi angsurannya sekitar Rp3,43 juta per bulan. Sementara itu, unit seluas 45 m² dengan harga Rp14,5 juta per meter persegi memiliki harga sekitar Rp652,5 juta, dengan estimasi angsuran sekitar Rp3,55 juta per bulan.

Simulasi tersebut digunakan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kisaran harga dan angsuran. Besaran uang muka dan perhitungan angsuran final mengikuti ketentuan pembiayaan dan hasil perhitungan bank penyalur.

Warung milik Rosmini, seorang pedagang sembako di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pernah roboh diterjang angin puting beliung. Sempat terpikir untuk berhenti, Rosmini memilih bangkit dan kembali berjualan. Dari berjualan nasi, ia mengembangkan usahanya dengan menjual gorengan, makanan ringan hingga kebutuhan sehari-hari.

Kini, bukan hanya usahanya yang kembali berdiri. Rosmini juga telah memiliki rumah sendiri melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Perumahan Puri Delta 12 City Side, Kabupaten Batang.

“Warung saya memang pernah roboh, tapi semangat jangan sampai ikut roboh. Sampai akhirnya saya diberitahu oleh saudara bahwa melalui BP Tapera kami bisa punya rumah sendiri. Sekarang warung ini juga ikut pindah ke rumah,” tutur Rosmini.

Kisah Rosmini menjadi gambaran bahwa memiliki rumah pertama tidak selalu harus menunggu penghasilan besar. Melalui Program FLPP, Pemerintah memberikan dukungan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Program ini dikelola BP Tapera dan disalurkan melalui bank penyalur kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengajak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk generasi muda yang telah memenuhi persyaratan, untuk memanfaatkan kesempatan kepemilikan rumah melalui Program FLPP.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan Program FLPP. Menariknya, berdasarkan realisasi sementara hingga 4 September 2026, penerima manfaat tertinggi justru berasal dari kelompok usia 19–25 tahun atau Generasi Z. Ini menunjukkan bahwa generasi muda mulai memiliki kesadaran dan keberanian untuk merencanakan kepemilikan rumah sejak dini. Jangan merasa harus menunggu sampai memiliki penghasilan besar untuk memiliki rumah pertama. Yang penting adalah memahami kemampuan, memenuhi persyaratan, dan berani mengambil langkah pertama,” ujar Heru.

Heru mengatakan, rumah pertama bukan sekadar bangunan tempat tinggal, tetapi menjadi bagian penting dari perjalanan masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih baik bersama keluarga.

“Rumah pertama bukan tentang seberapa besar penghasilanmu. Tapi tentang keberanian mengambil langkah pertama untuk masa depan. Setiap orang memiliki perjalanan dan kemampuan yang berbeda, tetapi kesempatan untuk memiliki rumah dapat dimulai ketika kita berani mengambil langkah dan memanfaatkan kesempatan yang ada,” tambah Heru.

Pada tahun 2026, Pemerintah menyediakan kuota sebanyak 350.000 unit rumah subsidi melalui Program FLPP. Artinya, kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memiliki rumah pertama masih terbuka.

Hingga 4 September 2026, realisasi sementara Program FLPP periode 1 Januari–3 September 2026 telah mencapai 144.691 unit rumah, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp17,99 triliun.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Dengan kuota yang masih tersedia, BP Tapera mendorong masyarakat yang belum memiliki rumah untuk mulai mencari informasi, mempertimbangkan kemampuan finansial, dan melihat peluang kepemilikan rumah melalui Program FLPP.

Dari pedagang sembako seperti Rosmini, tukang becak, ustaz, pedagang cilok, satpam, asisten rumah tangga, hingga generasi muda berusia 19–25 tahun, setiap penerima manfaat memiliki cerita dan titik awal yang berbeda. Namun, mereka membuktikan bahwa impian memiliki rumah dapat diwujudkan ketika ada kemauan untuk berusaha dan keberanian mengambil kesempatan.

Karena rumah pertama bukan tentang seberapa besar penghasilanmu. Tapi tentang keberanian mengambil langkah pertama untuk masa depan.

Tentang BP Tapera

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) adalah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang guna pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat edukasi dan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui Bazar Pesona Merdeka 2026 yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di M Bloc Space, Jakarta.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho turut mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait dalam melakukan interaksi langsung dengan pelaku UMKM dan masyarakat yang hadir. Interaksi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai akses pembiayaan perumahan sekaligus melihat langsung kondisi dan latar belakang para peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP melakukan pengecekan langsung kepada sejumlah peserta, mulai dari pelaku usaha kreatif, barista, pekerja yayasan pendidikan, hingga pelaku UMKM yang memproduksi barang secara mandiri. Salah satu peserta juga mengembangkan karya seni lukis yang dibuat oleh anaknya yang merupakan penyandang autisme menjadi berbagai produk bernilai ekonomi.

Heru menyampaikan bahwa keterlibatan BP Tapera dalam kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendekatkan informasi mengenai KPR Sejahtera FLPP kepada masyarakat yang selama ini membutuhkan akses kepemilikan rumah pertama. “BP Tapera hadir untuk mendekatkan informasi pembiayaan perumahan kepada masyarakat. Kami ingin pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah mengetahui bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengakses pembiayaan rumah pertama melalui KPR Sejahtera FLPP,” ujar Heru.

Dalam kegiatan tersebut, tercatat 89 masyarakat telah mendaftar untuk memperoleh informasi dan akses pembiayaan perumahan. Peserta berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan dan usaha, menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap hunian pertama sekaligus akses pembiayaan semakin beragam. Dari kegiatan ini kami melihat antusiasme masyarakat cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap rumah pertama masih sangat besar, termasuk dari kalangan pelaku usaha dan pekerja yang selama ini mungkin belum memahami bagaimana cara mengakses pembiayaan perumahan,” kata Heru.

Berdasarkan rekap realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP periode 1 Januari hingga 19 Agustus 2026, BP Tapera mencatat 131.516 unit rumah telah tersalurkan dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp16,36 triliun. Penyaluran tersebut telah menjangkau 36 provinsi di Indonesia.

Dengan kuota FLPP tahun 2026 sebanyak 350.000 unit, capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang luas bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan program pembiayaan rumah pertama. Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi terbesar, yakni 31.229 unit atau 23,75 persen dari total penyaluran, dengan nilai pembiayaan sekitar Rp3,93 triliun.

Heru menegaskan bahwa BP Tapera akan terus memperluas sosialisasi agar masyarakat memahami persyaratan, manfaat, dan mekanisme pengajuan KPR Sejahtera FLPP. “Program pembiayaan perumahan harus semakin dekat dengan masyarakat. Kami akan terus memberikan edukasi agar masyarakat memahami persyaratan, manfaat, serta proses pengajuan sehingga mereka yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan kesempatan memiliki rumah pertama,” tutur Heru.

Sementara itu, interaksi Menteri PKP dengan para pelaku UMKM juga memperlihatkan keberagaman potensi ekonomi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP memberikan motivasi kepada peserta agar tidak mudah menyerah dalam mengembangkan usaha. “Pantang menyerah itu harus dari diri kita sendiri. Dengan kemauan dan doa, kita harus yakin sukses,” pesan Menteri PKP kepada salah satu peserta.

Bazar Pesona Merdeka 2026 sendiri menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk dan mengembangkan usahanya. Kegiatan tersebut juga memberikan kesempatan bagi pengusaha muda dan pengusaha muda penyandang disabilitas untuk tampil dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat.

Melalui keterlibatan dalam kegiatan ini, BP Tapera tidak hanya mendorong masyarakat memahami program pembiayaan perumahan, tetapi juga memperluas jangkauan informasi kepada kelompok masyarakat yang aktif menjalankan usaha. Upaya tersebut sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi, di mana rumah pertama diharapkan dapat menjadi bagian dari fondasi kemandirian keluarga sekaligus mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha.

BP Tapera berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dan edukasi pembiayaan perumahan agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk generasi muda dan pelaku UMKM, dapat memperoleh akses terhadap hunian pertama yang layak dan terjangkau.

About BP Tapera BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk untuk menghimpun dan mengelola dana Tabungan Perumahan Rakyat guna menyediakan pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi para peserta

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri sekaligus membuka REI Kalsel Expo ke-20 Tahun 2026 di Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi ruang mempertemukan masyarakat, pengembang, perbankan, pemerintah, dan stakeholder dalam memperluas akses hunian serta pembiayaan perumahan.Ketua DPD REI Kalimantan Selatan mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang membuat REI Expo mampu bertahan hingga 20 tahun.

“REI Kalsel Expo telah memasuki usia 20 tahun. Ini merupakan perjalanan panjang dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi REI Kalimantan Selatan,” ujarnya.Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Perbankan dan Pembiayaan Syariah, Royzani Sjachril, menilai expo menjadi momentum memperkuat kolaborasi sektor perumahan.

“Expo menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat, solusi perumahan dan pembiayaan. Tema sinergi tanpa batas sangat tepat, karena pembangunan perumahan membutuhkan kolaborasi semua pihak,” kata Royzani.Sementara itu, Kepala Disperkim Provinsi Kalimantan Selatan Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, yang mewakili Gubernur Kalsel, menekankan dampak ekonomi pembangunan perumahan.“Setiap hunian yang dibangun akan menggerakkan rantai pasok, membuka lapangan kerja, dan menambah pendapatan masyarakat di banyak lini sekaligus,” ujarnya.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan REI merupakan mitra strategis BP Tapera dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.“BP Tapera adalah mitra yang luar biasa, karena dalam penyediaan rumah subsidi, tentu REI juaranya,” ujar Heru.Heru menjelaskan, BP Tapera mendapat mandat pemerintah untuk membantu MBR memperoleh rumah pertama melalui KPR Sejahtera FLPP. Program tersebut juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

“Masih menjadi tantangan bahwa masih banyak keluarga di Kalimantan Selatan yang belum memiliki rumah, sehingga pemerintah harus hadir di sana,” katanya.Berdasarkan data BP Tapera, hingga 12 Agustus 2026, realisasi KPR Sejahtera FLPP di Kalimantan Selatan mencapai 5.147 unit dengan nilai pembiayaan Rp676,5 miliar. Program tersebut menjangkau 13 kabupaten/kota, didukung 9 bank penyalur, 9 asosiasi, 574 pengembang, dan 521 perumahan.

Heru juga mendorong perluasan akses KPR subsidi bagi pekerja informal.“Jangan sampai KPR subsidi hanya dikenal untuk pekerja formal. Pekerja informal juga harus mendapatkan kesempatan memiliki rumah,” tegasnya.Ia menambahkan, pembangunan perumahan tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga menggerakkan tenaga kerja, industri bahan bangunan, konstruksi, hingga berbagai sektor ekonomi pendukung.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita sebagai tanda resmi dibukanya REI Kalsel Expo ke-20 Tahun 2026. Melalui expo tersebut, BP Tapera berharap sinergi dengan REI, perbankan, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder semakin kuat untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Tentang BP Tapera

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Rilis yang berupa statistik berbasis riset dan data yang disajikan BPS tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang hunian.

Ketua BPS, Amalia Adininggar dalam laporannya menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman  (PKP) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kerap menggunakan data BPS dalam menyusun kebijakan. Disebutkan bahwa publikasi ini merupakan perdana, pertama kalinya diterbitkan dan belum pernah ada sebelumnya.

Data rilis tersebut memuat mengenai Data Backlog 1 yang merupakan Kepemilikan, dan Data Backlog 2 yang merupakan Keluarga yang Menempati Rumah Sendiri Namun Tidak Memenuhi Layak Huni. “Rilis kami menyebutkan bahwa Backlog 1 menurun, dari 9,64 juta jiwa menjadi 9,29 juta jiwa. Sama halnya dengan Backlog 2, menurun dari 18,77 juta jiwa menjadi 18,01 juta jiwa,” terang Amalia.

Lebih lanjut Amalia menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025 hingga 2026 terjdi peningkatan akses rumah layak huni. Rilis ini juga menerbitkan capaian dana bantuan pembiayaan perumahan (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seperti laki-laki lebih banyak mengakses manfaat daripada perempuan, pegawai swasta menjadi golongan pekerjaan dengan akses terbanyak.

Kemudian kelompok penghasilan 4 juta sampai dengan 6 juta merupakan kelompok tertinggi yang memperoleh akses FLPP, dan kelompok penghasilan 8 juta sampai dengan 10 juta mulai meningkat dalam mengajukan akses FLPP. Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri dalam arahannya memberikan apresiasi atas penerbitan rilis ini.

“Sebagai birokrat, kita harus berubah. Terus untuk jaga kepercayan, karena integritas itu mahal,” ujar Maruarar Sirait. Senada dengan Menteri PKP, dalam arahannya Menteri Dalam Negeri menyatakan dukungannya dengan mendorong Kepala Daerah untuk proses perizinan dalam hal pembangunan serta bedah rumah.

Dalam jumpa pers Heru Pudyo Nugroho menyampaikan BP Tapera tentunya mendukung keberadaan data yang dirilis tersebut dengan berkolaborasi bersama pengembang perumahan.

Lebih lanjut Heru juga menyatakan bahwa pemerintah selama ini telah memberikan beragam dukungan dalam mendorong program Tiga Juta Rumah “Setelah kebijakan mengenai SLIK OJK diterbitkan, tidak sampai 2 bulan terdapat realisasi mencapai 40 ribu unit rumah. Kebijakan ini dapat menjadi salah satu pengaruhnya, dan tentunya pemerintah akan terus melakukan evaluasi,” pungkas Heru.

Tentang BP Tapera BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah badan hukum publik resmi milik pemerintah Indonesia yang bertugas mengelola dana simpanan gotong royong untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi para peserta pekerja.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Penyaluran dana FLPP sempat mengalami penurunan tahun 2024 sebesar 200.300 unit, yang kemudian kembali menunjukkan kenaikan di tahun 2025 sebesar 278.868 unit.

Capaian tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak tahun 2025.

Sedangkan pada realisasi penyaluran tahun 2026, per 29 Juli FLPP telah disalurkan sebanyak 118.756 unit senilai Rp14,76 Triliun.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk ketiga kalinya kembali menggelar akad massal KPR Rumah Subsidi skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dengan mengundang Presiden RI, Prabowo Subianto.

Kegiatan serupa yang menghadirkan Presiden RI ini sebelumnya pernah digelar sebanyak dua kali di tahun 2025, yaitu di Kecamatan Cileungsi Provinsi Jawa Barat sebanyak 26.000 unit rumah, dan Kota Serang Provinsi Banten, sebanyak 50.030 unit rumah.

Kegiatan akad massal kali ini diselenggarakan di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan 62.710 debitur KPR Rumah Subsidi melalui skema FLPP.

Sebanyak 200 debitur dihadirkan secara langsung, dan 62.510 selebihnya hadir secara daring (online).

Akad massal ini kembali mencetak pencapaian tertinggi dibandingkan akad massal sebelumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa BP Tapera selalu memberikan komitmen untuk terus meningkatkan capaiannya.

Akad massal juga dilakukan kepada 200 debitur Program KUR Perumahan, dengan total nilai akad mencapai Rp880 Miliar bagi 7.100 debitur, dengan rincian sisi permintaan (demand) sebanyak 6.873 debitur dan sisi penyedia (supply) sebanyak 227 debitur.

Diawali dalam rangkaian kegiatannya, Presiden RI mengunjungi penghuni rumah subsidi setempat, yaitu Ibu Kudung Slamet yang berprofesi sebagai Asisten Rumah Tangga, dan Sdri. Rahma Yuliani yang berprofesi sebagai Satpam.

Selanjutnya Presiden RI hadir dalam seremoni untuk menyaksikan dan menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada 10 debitur perwakilan penerima KPR Sejahtera FLPP yang berasal dari beragam profesi baik yang yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap (nonfix income), seperti profesi Pengemudi Ojek Online, Pemuka Agama, Asisten Rumah Tangga, Guru, Perawat, Anggota TNI & Polri, hingga Penjual Jamu.

Presiden juga menyempatkan diri untuk menyapa dan berdialog bersama dengan para debitur yang melakukan akad massal secara daring.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa akad yang dilaksanakan secara serentak ini tersebar sekurang-kurangnya 130 titik di 372 Kabupaten/Kota pada 36 provinsi, dari Aceh hingga Papua. Disampaikan Heru lebih lanjut, realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP tahun 2026, per 29 Juli telah mencapai 118.756 unit rumah senilai Rp14,76 Triliun.

“Kinerja FLPP ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi kolaborasi dengan Ekosistem Perumahan, kami ucapkan terimakasih kepada Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah,

Serikat Pekerja, Asosiasi Profesi, serta mitra kerja penyaluran yakni PT Sarana Multi Griya Finansial (persero) bersama 43 bank penyalur yang terdiri Bank 6 HIMBARA, 34 Bank Pembangunan Daerah, dan 3 Bank Swasta,” ujar Heru.

BP Tapera dalam menyalurkan FLPP terus menunjukkan tren peningkatan, dimulai pada tahun 2020 sebesar 109.253 unit, kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 178.728 unit, diikuti tahun berikutnya di 2022 sebesar 226.000 unit, dan tahun 2023 sebesar 229.000 unit.

Penyaluran dana FLPP sempat mengalami penurunan tahun 2024 sebesar 200.300 unit, yang kemudian kembali menunjukkan kenaikan di tahun 2025 sebesar 278.868 unit. Capaian tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak tahun 2025. Sedangkan pada realisasi penyaluran tahun 2026, per 29 Juli FLPP telah disalurkan sebanyak 118.756 unit senilai Rp14,76 Triliun.

Inovasi BP Tapera Dalam Meningkatkan Layanan dan Perlindungan Konsumen

Guna terus mendukung Program Tiga Juta Rumah yang merupakan salah satu Program Strategis Pemerintah, BP Tapera terus meningkatkan layanannya melalui berbagai inovasi.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam kesempatan yang sama menyampaikan BP Tapera saat ini terus melakukan peningkatan kualitas tata kelola Rumah Subsidi melalui inovasi Layanan Digital BP Tapera, dengan membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi, berbasis data, dan real-time.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, melalui inovasi Trilogi Stok, data sistem ketersediaan rumah diintegerasikan secara real-time antara pengembang perumahan, bank penyalur, dan konsumen.

Hal ini dilakukan sebagai wujud perlindungan konsumen untuk memastikan rumah subsidi layak huni sebelum diakadkan.

BP Tapera juga melakukan penguatan Infrastruktur IT melalui peningkatan kapasitas komputasi, AI, dan penyimpanan data yang didukung keamanan siber bersama BSSN.

Heru menyatakan bahwa BP Tapera saat ini juga telah menyiapkan skema perluasan manfaat KPR Subsidi “Menindaklanjuti Komitmen Pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi pekerja, khususnya di kawasan industri, kami telah mendukung penyiapan skema perluasan manfaat KPR Subsidi, baik hunian tapak maupun vertikal atau rusun,” pungkas Heru.

About BP Tapera BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah lembaga resmi pemerintah yang mengelola dana tabungan perumahan untuk membantu rakyat memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Yakni guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana.

BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

BP Tapera menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Direksi BRI, Wali Kota Bandung, Komisioner BP Tapera, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.

Dalam rapat tersebut, dibahas langkah strategis mempercepat sertifikasi tanah lintas sektor sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat akses terhadap pembiayaan perumahan.

Pemerintah juga mempersiapkan pelaksanaan penyerahan sertifikat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang direncanakan berlangsung pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Komisioner BP Tapera menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi tanah merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih kuat.

Dengan kepastian status kepemilikan tanah, masyarakat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses berbagai program pembiayaan rumah yang disiapkan pemerintah.

“Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan. Kepastian hukum atas tanah akan memperkuat ekosistem pembiayaan sehingga semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dapat memiliki rumah layak huni,” ujar Komisioner BP Tapera.

BP Tapera menyambut baik langkah pemerintah yang memprioritaskan percepatan sertifikasi tanah bagi penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Berdasarkan hasil verifikasi, masih terdapat sekitar 1,1 juta rumah penerima BSPS yang belum memiliki sertifikat.

Pemerintah menargetkan percepatan penerbitan sertifikat sebagai bagian dari agenda nasional penyerahan sertifikat kepada masyarakat.

Dalam rapat juga disepakati penyusunan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

SEB tersebut akan menjadi pedoman pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah lintas sektor, termasuk penyediaan dan pemutakhiran data, verifikasi penerima manfaat, serta pendampingan pelaksanaan sertifikasi di lapangan.

BP Tapera mendukung pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima manfaat agar seluruh program perumahan dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Integrasi data antarlembaga dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh manfaat secara optimal.

Selain membahas percepatan sertifikasi tanah, rapat juga membahas penguatan ekosistem perumahan melalui kolaborasi lintas sektor, pengembangan UMKM yang bergerak di bidang perumahan, serta pemanfaatan konsep Smart City dalam mendukung pembangunan kawasan hunian yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Menteri PKP menegaskan bahwa percepatan sertifikasi tanah harus dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga terkait.

“Kita harus membangun ekosistem perumahan secara menyeluruh. Sertifikasi tanah harus dipercepat agar masyarakat memiliki kepastian hukum, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan perumahan. Seluruh kementerian dan lembaga harus bekerja secara terpadu agar program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Menteri PKP.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bandung turut menyampaikan perkembangan penyelesaian persoalan pertanahan sebagai bagian dari rencana pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) di Kota Bandung.

Menteri PKP menilai penyelesaian aspek pertanahan menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.

Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama, serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana.

BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Tentang BP Tapera

BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun dan mengelola dana simpanan perumahan guna membantu masyarakat memiliki hunian layak dan terjangkau

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Perihal ini direncanakan berlangsung pada 30 Juli 2026 di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut akan melibatkan sekitar 200 debitur secara luring di lokasi acara dan 61.800 debitur secara daring yang tersebar di 36 provinsi, melibatkan 43 bank penyalur KPR Sejahtera FLPP.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kini resmi beroperasi di kantor baru yang berlokasi di Gedung Graha Mandiri Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat.

Perpindahan kantor ini merupakan bagian dari upaya BP Tapera untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta seluruh mitra kerja dalam mendukung penyelenggaraan pembiayaan perumahan yang semakin efektif, profesional, dan akuntabel.

Penempatan kantor baru BP Tapera ini diresmikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran BP Tapera atas diresmikannya kantor baru ini. Semoga momentum ini menjadi semangat baru bagi BP Tapera untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Maruarar Sirait.

Menurut Maruarar, BP Tapera memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung Program 3 Juta Rumah melalui pengelolaan dan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Saya berharap BP Tapera semakin kredibel sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana FLPP. Dengan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan kolaborasi yang semakin kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, BP Tapera akan semakin dipercaya masyarakat serta mampu mempercepat terwujudnya akses rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan bahwa perpindahan kantor ini merupakan langkah strategis untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi sekaligus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

“Kantor baru ini bukan sekadar perpindahan lokasi kerja, tetapi menjadi bagian dari komitmen BP Tapera untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan seluruh mitra kerja. Kami ingin memastikan setiap proses penyaluran pembiayaan perumahan berjalan semakin cepat, transparan, dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Heru.

Sejalan dengan semangat tersebut, BP Tapera terus mengakselerasi penyaluran pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP.

Hingga 15 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 101.978 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp12,67 triliun.

Selain realisasi tersebut, terdapat 25.599 unit yang masih berada dalam berbagai tahapan proses, mulai dari pembangunan, rumah siap akad, persetujuan kredit, hingga akad kredit yang belum dilakukan pencairan.

Menurut Heru, capaian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, BP Tapera, bank penyalur, dan para pengembang terus berjalan dengan baik dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami optimistis target penyaluran FLPP tahun 2026 dapat tercapai melalui penguatan kolaborasi dengan seluruh bank penyalur dan pengembang. Yang terpenting, semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat segera memiliki rumah pertama dengan skema pembiayaan yang terjangkau,” tambah Heru.

Sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah, BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta para pemangku kepentingan juga tengah mempersiapkan pelaksanaan Akad Massal dan Serah Terima Kunci sekitar 62.000 unit KPR Sejahtera yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli 2026 di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut akan melibatkan sekitar 200 debitur secara luring di lokasi acara dan 61.800 debitur secara daring yang tersebar di 36 provinsi, melibatkan 43 bank penyalur KPR Sejahtera FLPP.

Sebelumnya, pada Bulan September dan Desember tahun 2025, BP Tapera pernah menyelenggarakan kegiatan akad massal serupa sebanyak dua kali dan dihadiri langsung oleh Presiden RI, yaitu berlokasi di Cileungsi Bogor dan Serang.

Melalui kegiatan ini, BP Tapera berharap momentum akad massal tidak hanya menjadi simbol percepatan penyaluran pembiayaan perumahan, tetapi juga menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah, perbankan, asosiasi pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BP Tapera akan terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat tata kelola penyaluran pembiayaan perumahan, serta memperluas kolaborasi dengan seluruh mitra kerja guna mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah dan mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Tentang BP Tapera BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memetakan kebutuhan perumahan pekerja sekaligus memperluas akses pembiayaan rumah yang layak dan terjangkau melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Audiensi tersebut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Indra, Direktur Jamsostek Decky Haidar Ulum, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Hardi.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memaparkan perkembangan penyaluran FLPP tahun 2026 serta profil penerima manfaat dari kalangan pekerja.

Paparan tersebut menjadi dasar pembahasan mengenai potensi kolaborasi antara BP Tapera dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi buruh, pegawai, dan karyawan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data per 13 Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP secara nasional telah mencapai 101.021 unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp12,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, segmen karyawan, pegawai, dan buruh menjadi kontributor terbesar dengan 65.446 unit atau 64,79 persen dari total penyaluran nasional.

Nilai pembiayaan yang telah disalurkan kepada segmen tersebut mencapai Rp8,1 triliun atau 64,28 persen dari total nilai FLPP.

Cakupan penyaluran FLPP kepada segmen pekerja juga menunjukkan hasil yang luas. Program tersebut telah melibatkan 36 bank penyalur di seluruh Indonesia, didukung oleh 9.391 pengembang, mencakup 8.364 perumahan, serta tersebar di 35 provinsi dan 363 kabupaten/kota.

Data tersebut menunjukkan bahwa pekerja formal merupakan kelompok penerima manfaat terbesar dalam Program FLPP sekaligus menjadi segmen yang memiliki kebutuhan perumahan sangat tinggi.

Dalam audiensi tersebut, BP Tapera dan Kementerian Ketenagakerjaan turut membahas pentingnya pemetaan kebutuhan perumahan bagi buruh sebagai dasar penyusunan strategi penyaluran yang lebih tepat sasaran.

Sinergi antarinstansi dinilai penting agar program pembiayaan perumahan dapat menjangkau lebih banyak pekerja yang memenuhi persyaratan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan merupakan langkah strategis dalam memperkuat akses pekerja terhadap pembiayaan perumahan.

Dengan dukungan data serta koordinasi yang lebih erat, BP Taperaberharap semakin banyak buruh dan pekerja yang dapat memanfaatkan FLPP untuk memiliki rumah pertama.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut baik inisiatif penguatan sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BP Tapera.

Menurutnya, penyediaan hunian yang layak merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Oleh karena itu, kolaborasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar semakin banyak buruh yang memperoleh akses terhadap pembiayaan perumahan yang terjangkau.

Audiensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antara BP Tapera dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja.

Melalui sinergi tersebut, diharapkan Program FLPP dapat menjangkau lebih banyak buruh di berbagai daerah sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Penyerahan piagam penghargaan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta sesuai Hasil Pemantauan TLRHP BPK per Semester II Tahun 2025. Piagam ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal DJPKN III BPK RI, Dede Sukarjo.

BP Tapera telah menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2025 pada Semester I Tahun 2026 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 26/T/LHP/DJPKN-III/PPN.03/01/2026 tanggal 30 Januari 2026.

Atas rekomendasi BPK terhadap temuan berupa ketidaktepatan sasaran penyaluran dana FLPP pada 10 Debitur / Nasabah senilai total Rp1,26 Miliar, BP Tapera langsung merespon dengan menindaklanjuti melalui penerbitan surat Penagihan Pengembalian Sisa Pokok Dana FLPP.

Yakni sejak tanggal 10 Maret 2026 kepada 6 (enam) bank penyalur, yaitu Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Syariah Nasional (BSN), BPD BJB, dan BPD Kalbar.

Surat tersebut kemudian direspon oleh 6 (enam) Bank Penyalur dengan melampirkan bukti Pengembalian Sisa Pokok Dana FLPP dengan nilai Rp1,26 Miliar sesuai dengan rekomendasi BPK RI.

Selanjutnya, BP Tapera telah menyampaikan Bukti Tindak Lanjut Pengembalian Sisa Pokok Dana FLPP kepada BPK RI.

“Kami telah menerima bukti pengembalian sisa pokok dana FLPP dari 6 (enam) bank penyalur tersebut dengan nilai total Rp1,26 Miliar, dan kami telah melaporkan tindak lanjut tersebut kepada BPK RI,” terang Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

Selain itu, pada Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2025, BPK RI juga menemukan sebanyak 543 unit rumah KPR Sejahtera belum dimanfaatkan sebagai hunian, serta Stiker/Plat KPR pada 899 rumah tidak dipasang sesuai ketentuan.

Atas temuan tersebut, BP Tapera telah menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Peringatan Tindak Lanjut (“SPTL”), Surat Peringatan I (“SP I”), dan Surat Peringatan II (“SP II”) kepada Bank Penyalur untuk menerbitkan Surat Peringatan kepada para debitur/nasabah.

Yakini agar segera menempati rumahnya dan memasang stiker/plat KPR FLPP. Hingga saat ini, seluruh Bank Penyalur telah menindaklanjuti SPTL, SP I, dan SP II atas temuan keterhunian pada 543 unit rumah dan pemasangan Stiker/Plat KPR pada 899 unit rumah.

Heru menegaskan bahwa BP Tapera telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2025 dan menyampaikan bukti Dokumen Tindak Lanjut kepada BPK RI.

Berdasarkan data tingkat keterhunian FLPP per Semester I Tahun 2026, dari target yang ditetapkan sebesar 75.000 rumah, sebanyak 48.958 rumah terpantau dan valid, yang terdiri dari rumah tidak dihuni sesuai ketentuan sebesar 3.255 rumah (6,65%), dan rumah dihuni sesuai ketentuan sebesar 45.703 rumah (93,35%).

Sebagai informasi, pada Bulan April 2026, BP Tapera menerima Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) III BPK RI sebagai entitas dengan Tingkat penyelesaian

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK di atas 90% per Semester II Tahun 2025. Penyerahan piagam penghargaan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta sesuai Hasil Pemantauan TLRHP BPK per Semester II Tahun 2025. Piagam ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal DJPKN III BPK RI, Dede Sukarjo.

Tentang BP Tapera

BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun dan mengelola dana simpanan perumahan

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES