Yakni guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana.

BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

BP Tapera menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Direksi BRI, Wali Kota Bandung, Komisioner BP Tapera, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.

Dalam rapat tersebut, dibahas langkah strategis mempercepat sertifikasi tanah lintas sektor sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat akses terhadap pembiayaan perumahan.

Pemerintah juga mempersiapkan pelaksanaan penyerahan sertifikat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang direncanakan berlangsung pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Komisioner BP Tapera menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi tanah merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih kuat.

Dengan kepastian status kepemilikan tanah, masyarakat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses berbagai program pembiayaan rumah yang disiapkan pemerintah.

“Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan. Kepastian hukum atas tanah akan memperkuat ekosistem pembiayaan sehingga semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dapat memiliki rumah layak huni,” ujar Komisioner BP Tapera.

BP Tapera menyambut baik langkah pemerintah yang memprioritaskan percepatan sertifikasi tanah bagi penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Berdasarkan hasil verifikasi, masih terdapat sekitar 1,1 juta rumah penerima BSPS yang belum memiliki sertifikat.

Pemerintah menargetkan percepatan penerbitan sertifikat sebagai bagian dari agenda nasional penyerahan sertifikat kepada masyarakat.

Dalam rapat juga disepakati penyusunan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

SEB tersebut akan menjadi pedoman pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah lintas sektor, termasuk penyediaan dan pemutakhiran data, verifikasi penerima manfaat, serta pendampingan pelaksanaan sertifikasi di lapangan.

BP Tapera mendukung pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima manfaat agar seluruh program perumahan dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Integrasi data antarlembaga dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh manfaat secara optimal.

Selain membahas percepatan sertifikasi tanah, rapat juga membahas penguatan ekosistem perumahan melalui kolaborasi lintas sektor, pengembangan UMKM yang bergerak di bidang perumahan, serta pemanfaatan konsep Smart City dalam mendukung pembangunan kawasan hunian yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Menteri PKP menegaskan bahwa percepatan sertifikasi tanah harus dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga terkait.

“Kita harus membangun ekosistem perumahan secara menyeluruh. Sertifikasi tanah harus dipercepat agar masyarakat memiliki kepastian hukum, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan perumahan. Seluruh kementerian dan lembaga harus bekerja secara terpadu agar program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Menteri PKP.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bandung turut menyampaikan perkembangan penyelesaian persoalan pertanahan sebagai bagian dari rencana pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) di Kota Bandung.

Menteri PKP menilai penyelesaian aspek pertanahan menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.

Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama, serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana.

BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Tentang BP Tapera

BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun dan mengelola dana simpanan perumahan guna membantu masyarakat memiliki hunian layak dan terjangkau

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Perihal ini direncanakan berlangsung pada 30 Juli 2026 di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut akan melibatkan sekitar 200 debitur secara luring di lokasi acara dan 61.800 debitur secara daring yang tersebar di 36 provinsi, melibatkan 43 bank penyalur KPR Sejahtera FLPP.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kini resmi beroperasi di kantor baru yang berlokasi di Gedung Graha Mandiri Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat.

Perpindahan kantor ini merupakan bagian dari upaya BP Tapera untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta seluruh mitra kerja dalam mendukung penyelenggaraan pembiayaan perumahan yang semakin efektif, profesional, dan akuntabel.

Penempatan kantor baru BP Tapera ini diresmikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran BP Tapera atas diresmikannya kantor baru ini. Semoga momentum ini menjadi semangat baru bagi BP Tapera untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Maruarar Sirait.

Menurut Maruarar, BP Tapera memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung Program 3 Juta Rumah melalui pengelolaan dan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Saya berharap BP Tapera semakin kredibel sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana FLPP. Dengan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan kolaborasi yang semakin kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, BP Tapera akan semakin dipercaya masyarakat serta mampu mempercepat terwujudnya akses rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan bahwa perpindahan kantor ini merupakan langkah strategis untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi sekaligus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

“Kantor baru ini bukan sekadar perpindahan lokasi kerja, tetapi menjadi bagian dari komitmen BP Tapera untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan seluruh mitra kerja. Kami ingin memastikan setiap proses penyaluran pembiayaan perumahan berjalan semakin cepat, transparan, dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Heru.

Sejalan dengan semangat tersebut, BP Tapera terus mengakselerasi penyaluran pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP.

Hingga 15 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 101.978 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp12,67 triliun.

Selain realisasi tersebut, terdapat 25.599 unit yang masih berada dalam berbagai tahapan proses, mulai dari pembangunan, rumah siap akad, persetujuan kredit, hingga akad kredit yang belum dilakukan pencairan.

Menurut Heru, capaian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, BP Tapera, bank penyalur, dan para pengembang terus berjalan dengan baik dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami optimistis target penyaluran FLPP tahun 2026 dapat tercapai melalui penguatan kolaborasi dengan seluruh bank penyalur dan pengembang. Yang terpenting, semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat segera memiliki rumah pertama dengan skema pembiayaan yang terjangkau,” tambah Heru.

Sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah, BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta para pemangku kepentingan juga tengah mempersiapkan pelaksanaan Akad Massal dan Serah Terima Kunci sekitar 62.000 unit KPR Sejahtera yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli 2026 di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut akan melibatkan sekitar 200 debitur secara luring di lokasi acara dan 61.800 debitur secara daring yang tersebar di 36 provinsi, melibatkan 43 bank penyalur KPR Sejahtera FLPP.

Sebelumnya, pada Bulan September dan Desember tahun 2025, BP Tapera pernah menyelenggarakan kegiatan akad massal serupa sebanyak dua kali dan dihadiri langsung oleh Presiden RI, yaitu berlokasi di Cileungsi Bogor dan Serang.

Melalui kegiatan ini, BP Tapera berharap momentum akad massal tidak hanya menjadi simbol percepatan penyaluran pembiayaan perumahan, tetapi juga menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah, perbankan, asosiasi pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BP Tapera akan terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat tata kelola penyaluran pembiayaan perumahan, serta memperluas kolaborasi dengan seluruh mitra kerja guna mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah dan mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Tentang BP Tapera BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memetakan kebutuhan perumahan pekerja sekaligus memperluas akses pembiayaan rumah yang layak dan terjangkau melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Audiensi tersebut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Indra, Direktur Jamsostek Decky Haidar Ulum, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Hardi.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memaparkan perkembangan penyaluran FLPP tahun 2026 serta profil penerima manfaat dari kalangan pekerja.

Paparan tersebut menjadi dasar pembahasan mengenai potensi kolaborasi antara BP Tapera dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi buruh, pegawai, dan karyawan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data per 13 Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP secara nasional telah mencapai 101.021 unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp12,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, segmen karyawan, pegawai, dan buruh menjadi kontributor terbesar dengan 65.446 unit atau 64,79 persen dari total penyaluran nasional.

Nilai pembiayaan yang telah disalurkan kepada segmen tersebut mencapai Rp8,1 triliun atau 64,28 persen dari total nilai FLPP.

Cakupan penyaluran FLPP kepada segmen pekerja juga menunjukkan hasil yang luas. Program tersebut telah melibatkan 36 bank penyalur di seluruh Indonesia, didukung oleh 9.391 pengembang, mencakup 8.364 perumahan, serta tersebar di 35 provinsi dan 363 kabupaten/kota.

Data tersebut menunjukkan bahwa pekerja formal merupakan kelompok penerima manfaat terbesar dalam Program FLPP sekaligus menjadi segmen yang memiliki kebutuhan perumahan sangat tinggi.

Dalam audiensi tersebut, BP Tapera dan Kementerian Ketenagakerjaan turut membahas pentingnya pemetaan kebutuhan perumahan bagi buruh sebagai dasar penyusunan strategi penyaluran yang lebih tepat sasaran.

Sinergi antarinstansi dinilai penting agar program pembiayaan perumahan dapat menjangkau lebih banyak pekerja yang memenuhi persyaratan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan merupakan langkah strategis dalam memperkuat akses pekerja terhadap pembiayaan perumahan.

Dengan dukungan data serta koordinasi yang lebih erat, BP Taperaberharap semakin banyak buruh dan pekerja yang dapat memanfaatkan FLPP untuk memiliki rumah pertama.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut baik inisiatif penguatan sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BP Tapera.

Menurutnya, penyediaan hunian yang layak merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Oleh karena itu, kolaborasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar semakin banyak buruh yang memperoleh akses terhadap pembiayaan perumahan yang terjangkau.

Audiensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antara BP Tapera dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja.

Melalui sinergi tersebut, diharapkan Program FLPP dapat menjangkau lebih banyak buruh di berbagai daerah sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Penyerahan piagam penghargaan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta sesuai Hasil Pemantauan TLRHP BPK per Semester II Tahun 2025. Piagam ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal DJPKN III BPK RI, Dede Sukarjo.

BP Tapera telah menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2025 pada Semester I Tahun 2026 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 26/T/LHP/DJPKN-III/PPN.03/01/2026 tanggal 30 Januari 2026.

Atas rekomendasi BPK terhadap temuan berupa ketidaktepatan sasaran penyaluran dana FLPP pada 10 Debitur / Nasabah senilai total Rp1,26 Miliar, BP Tapera langsung merespon dengan menindaklanjuti melalui penerbitan surat Penagihan Pengembalian Sisa Pokok Dana FLPP.

Yakni sejak tanggal 10 Maret 2026 kepada 6 (enam) bank penyalur, yaitu Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Syariah Nasional (BSN), BPD BJB, dan BPD Kalbar.

Surat tersebut kemudian direspon oleh 6 (enam) Bank Penyalur dengan melampirkan bukti Pengembalian Sisa Pokok Dana FLPP dengan nilai Rp1,26 Miliar sesuai dengan rekomendasi BPK RI.

Selanjutnya, BP Tapera telah menyampaikan Bukti Tindak Lanjut Pengembalian Sisa Pokok Dana FLPP kepada BPK RI.

“Kami telah menerima bukti pengembalian sisa pokok dana FLPP dari 6 (enam) bank penyalur tersebut dengan nilai total Rp1,26 Miliar, dan kami telah melaporkan tindak lanjut tersebut kepada BPK RI,” terang Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

Selain itu, pada Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2025, BPK RI juga menemukan sebanyak 543 unit rumah KPR Sejahtera belum dimanfaatkan sebagai hunian, serta Stiker/Plat KPR pada 899 rumah tidak dipasang sesuai ketentuan.

Atas temuan tersebut, BP Tapera telah menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Peringatan Tindak Lanjut (“SPTL”), Surat Peringatan I (“SP I”), dan Surat Peringatan II (“SP II”) kepada Bank Penyalur untuk menerbitkan Surat Peringatan kepada para debitur/nasabah.

Yakini agar segera menempati rumahnya dan memasang stiker/plat KPR FLPP. Hingga saat ini, seluruh Bank Penyalur telah menindaklanjuti SPTL, SP I, dan SP II atas temuan keterhunian pada 543 unit rumah dan pemasangan Stiker/Plat KPR pada 899 unit rumah.

Heru menegaskan bahwa BP Tapera telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2025 dan menyampaikan bukti Dokumen Tindak Lanjut kepada BPK RI.

Berdasarkan data tingkat keterhunian FLPP per Semester I Tahun 2026, dari target yang ditetapkan sebesar 75.000 rumah, sebanyak 48.958 rumah terpantau dan valid, yang terdiri dari rumah tidak dihuni sesuai ketentuan sebesar 3.255 rumah (6,65%), dan rumah dihuni sesuai ketentuan sebesar 45.703 rumah (93,35%).

Sebagai informasi, pada Bulan April 2026, BP Tapera menerima Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) III BPK RI sebagai entitas dengan Tingkat penyelesaian

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK di atas 90% per Semester II Tahun 2025. Penyerahan piagam penghargaan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta sesuai Hasil Pemantauan TLRHP BPK per Semester II Tahun 2025. Piagam ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal DJPKN III BPK RI, Dede Sukarjo.

Tentang BP Tapera

BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun dan mengelola dana simpanan perumahan

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES 

Persyaratan akan diverifikasi oleh BP Tapera berdasarkan sejumlah kriteria, termasuk usia 21–45 tahun, tingkat kinerja dalam penyelesaian trip, serta waktu aktif/ jam online dalam satu bulan.

Penerima manfaat juga wajib memenuhi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum pernah memiliki rumah.

Jakarta, 3 Juli 2026 – Pemerintah terus memperluas akses kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pekerja sektor informal yang selama ini menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pembiayaan perumahan.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP dengan skema uang muka (down payment/DP) 0 persen bagi Mitra Driver Gojek yang memenuhi persyaratan.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP Tapera dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk tentang Program Perumahan bagi Mitra Driver Gojek yang dilaksanakan pada Jumat (3/7).

Perjanjian ditandatangani oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, dan  Chief of Public Affairs, Public Policy & Government Relations, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Shinto Nugroho.

Melalui kerja sama ini, BP Tapera dan Gojek akan memperluas akses Mitra Driver terhadap program KPR Sejahtera FLPP melalui penguatan sosialisasi dan edukasi mengenai pembiayaan rumah bersubsidi.

Berbagai inisiatif akan dilakukan, mulai dari penyampaian informasi melalui aplikasi mitra, kegiatan sosialisasi bersama, pertukaran informasi, publikasi, hingga kampanye edukasi, agar semakin banyak Mitra Driver memiliki kesempatan untuk memiliki rumah pertama yang layak, berkualitas, dan terjangkau.

Deputi Komisioner bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengatakan bahwa skema DP 0 persen merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekerja sektor informal yang memiliki penghasilan namun belum memiliki rumah.

“Melalui kerja sama ini, Mitra Driver Gojek yang memenuhi ketentuan sebagai MBR dapat mengakses KPR Sejahtera FLPP dengan DP 0 persen. Ini merupakan langkah nyata untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi pekerja informal agar dapat memiliki rumah pertama,” ujar Sid.

Menurut Sid, BP Tapera tetap akan menjalankan proses verifikasi dan penilaian kelayakan terhadap setiap calon penerima manfaat untuk memastikan bantuan pembiayaan tepat sasaran.

“BP Tapera akan melakukan verifikasi dan pengecekan data terhadap Mitra Driver Gojek yang mendaftar. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya akan menjadi dasar dalam menentukan kelayakan calon penerima manfaat untuk mengikuti proses pembiayaan perumahan,” jelasnya.

Melalui program ini, Mitra Driver Gojek yang memenuhi persyaratan berkesempatan memiliki rumah pertama melalui skema KPR Sejahtera FLPP dengan fasilitas DP 0 persen.

Persyaratan akan diverifikasi oleh BP Tapera berdasarkan sejumlah kriteria, termasuk usia 21–45 tahun, tingkat kinerja dalam penyelesaian trip, serta waktu aktif/ jam online dalam satu bulan.

Penerima manfaat juga wajib memenuhi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum pernah memiliki rumah.

Sid menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga pada peningkatan literasi keuangan para penerima manfaat.

“Edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan, baik kepada pengemudi maupun anggota keluarganya. Mereka perlu memahami pentingnya mengelola keuangan secara bijak, mengurangi pengeluaran yang tidak produktif, serta menjaga kualitas kredit agar tetap memenuhi persyaratan pembiayaan perumahan,” kata Sid.

Kerja sama yang akan berlangsung hingga tahun 2027 ini diharapkan mampu menjangkau semakin banyak Mitra Driver Gojek di berbagai daerah sehingga manfaat program perumahan pemerintah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dukungan terhadap MBR juga semakin diperkuat melalui kebijakan pemerintah di sektor jasa keuangan. Penyesuaian ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan perumahan, termasuk melalui Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah.

Dengan skema DP 0 persen, Mitra Driver Gojek yang lolos verifikasi dan memenuhi ketentuan perbankan dapat memperoleh kemudahan dalam mengajukan KPR Subsidi FLPP tanpa perlu menyediakan uang muka, sehingga proses menuju kepemilikan rumah pertama menjadi lebih ringan dan terjangkau.

Sebagai informasi, hingga 2 Juli 2026, BP Tapera telah merealisasikan penyaluran FLPP sebanyak 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan mencapai Rp11,60 triliun.

Dari jumlah tersebut, penerima manfaat terbesar berasal dari kelompok pekerja swasta sebanyak 61.126 unit (65,49 persen), diikuti oleh kelompok wiraswasta sebanyak 15.890 unit (17,02 persen) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 7.643 unit (8,19 persen), TNI/Polri sebanyak 1.394 unit (1,49%).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa program FLPP semakin mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk pekerja sektor informal yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan formal.

Tentang BP Tapera BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk untuk mengelola program Tabungan Perumahan Rakyat.

Lembaga ini bertugas menghimpun dana dari pekerja dan pekerja mandiri guna menyediakan pembiayaan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES.

Selain memantau tingkat keterhunian, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap kualitas bangunan, kondisi lingkungan, serta keberlangsungan pemanfaatan rumah subsidi.

Kabupaten Malang – BP Tapera mendampingi kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) keterhunian rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Perumahan Lawang Park Residence 2, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Rabu (1/7/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Bupati Malang, M. Sanusi, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, serta pihak pengembang.

Monitoring keterhunian merupakan bagian dari komitmen BP Tapera untuk memastikan rumah subsidi yang dibiayai melalui Program KPR Sejahtera FLPP benar-benar dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima manfaat.

Selain memantau tingkat keterhunian, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap kualitas bangunan, kondisi lingkungan, serta keberlangsungan pemanfaatan rumah subsidi.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait yang didampingi Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho meninjau rumah milik Yeni Puji Astuti (45), pelaku usaha penjualan pisang molen di Pasar Lawang sekaligus penerima manfaat KPR Sejahtera FLPP.

Selain melihat kondisi rumah, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan Yeni mengenai manfaat Program FLPP.

Usai peninjauan, Maruarar Sirait mengapresiasi kualitas rumah subsidi di Perumahan Lawang Park Residence 2.

“Saya kasih nilai 8,5 karena airnya bagus, rumahnya bagus, temboknya tidak retak, dan saya cek langsung kepada warga juga tidak banjir. Kualitas rumah subsidi harus terus dijaga agar masyarakat memperoleh hunian yang nyaman dan layak,” ujar Maruarar Sirait.

Sementara itu, Yeni mengaku Program KPR Sejahtera FLPP telah membantunya memiliki rumah pertama dengan pembiayaan yang terjangkau.

Ia mengetahui informasi mengenai rumah subsidi melalui media sosial, kemudian mengajukan KPR setelah melakukan survei lokasi.

“Setelah survei, proses BI checking hingga akad tidak sampai dua bulan. DP-nya Rp1,6 juta dengan angsuran sekitar Rp1 jutaan flat selama 20 tahun. Alhamdulillah, angsurannya tidak terlalu memberatkan karena keluarga kami berjualan molen di Pasar Lawang,” tutur Yeni.

Melalui skema FLPP, Yeni berhasil memiliki rumah seharga Rp166 juta dengan uang muka sekitar Rp1,6 juta.

Ia berharap program tersebut dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki kesempatan untuk mempunyai rumah layak.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa monitoring keterhunian merupakan bagian dari komitmen BP Tapera dalam menjaga kualitas penyaluran FLPP sekaligus memastikan rumah subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh penerima manfaat.

“BP Tapera tidak hanya berperan dalam menyalurkan pembiayaan rumah melalui FLPP, tetapi juga memastikan manfaat program terus dirasakan masyarakat. Melalui monitoring yang dilakukan secara berkala bersama Kementerian PKP, pemerintah daerah, bank penyalur, dan pengembang, kami ingin memastikan rumah subsidi tetap berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar menjadi tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Heru Pudyo Nugroho.

Hingga 1 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp11,6 triliun.

Penyaluran tersebut didukung oleh 36 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, 10.902 pengembang, dan 9.358 perumahan yang tersebar di 35 provinsi serta 377 kabupaten/kota di Indonesia.

Sementara itu, di Provinsi Jawa Timur, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 24.763 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,9 triliun.

Penyaluran tersebut melibatkan 9 bank penyalur, 13 asosiasi pengembang, 1.104 pengembang, dan 1.178 perumahan.

Adapun tiga daerah dengan realisasi penyaluran FLPP terbesar di Jawa Timur yaitu Kabupaten Jember sebanyak 939 unit, Kabupaten Malang sebanyak 813 unit, dan Kabupaten Kediri sebanyak 533 unit.

Heru menegaskan, BP Tapera akan terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar Program FLPP tetap tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama.

Tentang BP Tapera BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertugas menghimpun dan mengelola dana tabungan perumahan dari seluruh pekerja.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho bersama Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma hadir dalam rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait berdiskusi bersama dengan beberapa Kepala Daerah guna membahas seputar program pemerintah yang berfokus pada hunian.

Adapun para pejabat daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri; Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka; Plt. Gubernur Riau, Sofyan Franyata Hariyanto; Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail; Wakil Gubernur Bengkulu, Mian; serta Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa.

Dalam kesempatan tersebut, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan program bantuan pembiayaan perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Lebih lanjut Heru juga menitipkan pesan kepada para Kepala Daerah yang hadir untuk dapat mendorong Bank Pembangunan Daerah setempat agar dapat diberdayakan.

“Berapapun kuota yang dibutuhkan, dapat kami sediakan. Jangan kalah dengan bank Nasional, kami siap support untuk sosialisasikan program ini ke daerah,” ujar Heru lebih lanjut.

Selain program FLPP, turut disampaikan juga oleh Maruarar Sirait berbagai program hunian lainnya dari pemerintah, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) Perumahan hingga BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)

“Keberhasilan berbagai program hunian pemerintah bergantung pada kualitas penyelenggaranya. Kita harus terus terbuka, agar rakyat dapat mengetahui haknya,” pungkas Maruarar Sirait.

Di tahun 2026 ini, Per 30 Juni BP Tapera telah menyalurkan FLPP sebesar 91.531 unit rumah senilai Rp11,4 Triliun.

Capaian secara nasional tersebut sudah termasuk pada capaian di Provinsi Riau sebanyak 2.608 unit, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.233 unit, Provinsi Bengkulu sebanyak 757 unit, Provinsi Gorontalo sebanyak 610 unit, Sulawesi Barat sebanyak 574 unit; dan Papua Selatan sebanyak 4 unit.

Tentang BP Tapera BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang dibentuk untuk menghimpun dan mengelola dana tabungan perumahan

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Mengawali kegiatan, Staf Ahli Menteri Kementerian PKP, Riadi Arief Aladin, menjelaskan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendorong penyediaan rumah layak, berkualitas, dan terjangkau. Menurutnya, melalui KPP pemerintah memberikan dukungan pembiayaan kepada pelaku usaha sektor perumahan, termasuk UMKM dan pengembang, guna mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.

Selanjutnya, Direktur Kerja Sama dan Kebijakan Pembiayaan BP Tapera, Alfian Arif, memaparkan berbagai ketentuan Program KPR Sejahtera FLPP, mulai dari persyaratan penerima, mekanisme pembiayaan, hingga hak dan kewajiban penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa KPR Sejahtera FLPP merupakan wujud komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan yang terjangkau.

Melengkapi sesi sosialisasi, Small Business Manager BRI Kota Batu, Dimas Sutikno Putro, menjelaskan peran BRI sebagai bank penyalur dalam mendukung program pembiayaan perumahan pemerintah. Menurutnya, BRI berperan dalam proses verifikasi calon debitur, analisis kelayakan pembiayaan, hingga pendampingan proses akad kredit sehingga masyarakat memperoleh layanan pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai ketentuan.

Sesi tanya jawab berlangsung interaktif. Menanggapi pertanyaan peserta mengenai anak yang orang tuanya dalam satu Kartu Keluarga telah membeli rumah melalui Program KPR Sejahtera FLPP, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa setiap calon penerima tetap dapat memanfaatkan program tersebut sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila yang bersangkutan telah membentuk keluarga sendiri, memenuhi kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, serta belum pernah menerima subsidi perumahan, maka dapat mengajukan KPR Sejahtera FLPP sesuai ketentuan yang berlaku.

Menjawab pertanyaan lain terkait penerima FLPP yang harus berpindah domisili atau tempat kerja ke daerah lain setelah memiliki rumah subsidi, Alfian Arif menegaskan bahwa pemanfaatan rumah subsidi harus tetap mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perubahan kondisi penerima wajib disesuaikan dengan regulasi pemerintah agar tujuan utama program dalam menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga

Menutup kegiatan, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah.

 “BP Tapera akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran KPR Sejahtera FLPP semakin tepat sasaran, cepat, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Heru.

Hingga 1 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp11,6 triliun. Penyaluran tersebut didukung oleh 36 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, 10.902 pengembang, dan 9.358 perumahan yang tersebar di 35 provinsi serta 377 kabupaten/kota di Indonesia.

Sementara itu, di Provinsi Jawa Timur, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 24.763 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,9 triliun, melibatkan 13 asosiasi, 1.104 pengembang, 1.178 perumahan, dan 9 bank penyalur. Tiga kabupaten dengan realisasi penyaluran FLPP terbesar di Jawa Timur yakni Kabupaten Jember sebanyak 939 unit, Kabupaten Malang sebanyak 813 unit, dan Kabupaten Kediri sebanyak 533 unit.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, BP Tapera berharap semakin banyak masyarakat memahami dan memanfaatkan Program KPR Sejahtera FLPP sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama.

About BP Tapera

BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang dibentuk untuk menghimpun dan mengelola dana tabungan perumahan guna membantu masyarakat memiliki hunian pertama yang layak dan terjangkau

BP Tapera telah menyusun prognosa realisasi pada Juli ditargetkan mencapai 31.270 unit, kemudian meningkat menjadi 35.576 unit pada Agustus, 41.576 unit pada September, 47.576 unit pada Oktober, 49.575 unit pada November, hingga mencapai 52.896 unit pada Desember.

Demi mewujudkan Rumah Pertama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus menyalurkan Rumah Subsidi melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Realisasi KPR FLPP per 30 Juni 2026, mencapai 91.531 unit senilai Rp11,37 triliun, terdiri dari 91.522 unit Rumah Tapak dan 9 unit Rumah Susun.

Realisasi penyaluran dana FLPP triwulan I mencapai 41.084 unit. Penyaluran dana FLPP menunjukan tren kenaikan yang konsisten dengan pertumbuhan 98,6% pada Februari dan 32,6% pada Maret.

Bulan Maret menjadi kontributor terbesar dengan realisasi mencapai 19.250 unit, bertumbuh 46,9%.

Sementara itu realisasi triwulan II 2026 mencapai 50.447 unit. Realisasi penyaluran Mei 2026 mengalami penurunan dibandingkan dengan April. Penyaluran FLPP meningkat tajam pada bulan Juni.

Bulan Juni menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran 26,844 unit (53,21%) dari total realisasi triwulan II.

“Penyaluran FLPP yang meningkat tajam pada bulan Juni 2026 mendorong pertumbuhan triwulan II sebesar 22,79% dibandingkan dengan triwulan I. Realisasi dana FLPP triwulan I mencapai

41.084 unit dan triwulan II mencapai 50.447 unit. Hal ini mencerminkan akselerasi penyaluran menjelang akhir semester I tahun 2026,” ungkap Deputi Komisiner Bidang Hukum dan Administrasi, Wilson Lie Simatupang.

Tahun 2026 ini menurut Wilson, memiliki tantangan terkait dengan penerapan Lahan Sawah DIlindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS).

Namun dengan diterbitkan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR/BPN terkait dengan Dukungan Percepatan Program 3 Juta Rumah.

Kebijakan ini mengatur tentang pedoman perlindungan Lahan Baku Sawah (LBS) dan integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW).

Selain itu Wilson juga mengapresiasi implementasi SLIK OJK per 13 April 2026. Dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terbaru untuk mempermudah akses pengajuan kredit perumahan (KPR).

Kebijakan ini memperbolehkan masyarakat dengan catatan kredit di bawah Rp1 juta untuk mengajukan KPR subsidi, serta menegaskan bahwa data SLIK bukan penentu mutlak diterima atau ditolaknya pengajuan kredit.

Prognosa Semester II 2026

BP Tapera optimis dengan adanya solusi terhadap tantangan yang terjadi di Tahun 2026, agar realisasi FLPP tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

BP Tapera telah menyusun prognosa realisasi pada Juli ditargetkan mencapai 31.270 unit, kemudian meningkat menjadi

35.576 unit pada Agustus, 41.576 unit pada September, 47.576 unit pada Oktober, 49.575 unit pada November, hingga mencapai 52.896 unit pada Desember.

Untuk mencapai target penyaluran 350.000 unit rumah hingga akhir tahun, BP Tapera telah menyiapkan berbagai langkah percepatan.

Dari sisi permintaan, BP Tapera memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, organisasi profesi, dan serikat pekerja.

Berbagai kegiatan sosialisasi, promosi digital, serta kampanye bersama perbankan dan pengembang juga terus dilakukan.

Dari sisi pasokan, BP Tapera meningkatkan koordinasi dengan asosiasi pengembang serta memperkuat sinkronisasi data kebutuhan dan ketersediaan rumah agar penyaluran rumah subsidi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Melalui berbagai terobosan tersebut, BP Tapera optimistis semakin banyak keluarga Indonesia dapat mewujudkan impian memiliki rumah yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

Tercatat per hari ini (1/7) realisasi dana FLPP telah mencapai 93.339 unit senilai Rp11,60 triliun.

About BP Tapera

BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk pemerintah untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Lembaga ini bertujuan menghimpun dana dan menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai regulasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam kesempatan yang sama mendorong agar BP Tapera terus memperkuat kerja sama dengan kalangan pekerja dan buruh.

Menurutnya, kelompok pekerja merupakan salah satu segmen terbesar yang membutuhkan akses terhadap pembiayaan rumah yang terjangkau.

Mimpi memiliki rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin terbuka lebar.

BP Tapera memaparkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan masa cicilan hingga 40 tahun dalam Rapat Komite Tapera yang digelar di Kementerian Keuangan, Rabu (24/6).

Dengan masa cicilan yang lebih panjang, angsuran rumah subsidi diperkirakan menjadi jauh lebih ringan, yakni sekitar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan.

Skema ini diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan sekitar Rp2,8 juta per bulan, untuk memiliki rumah pertama.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa perpanjangan tenor hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik.

“Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan begitu, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi,” ujar Heru.

Dalam usulan tersebut, suku bunga tetap rumah subsidi tetap dipertahankan, yaitu sebesar 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rumah susun selama masa pembiayaan berlangsung.

Dengan skema ini, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan suku bunga di masa mendatang.

Usulan tersebut mendapat dukungan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Ketua Komite Tapera, Maruarar Sirait.

Menurutnya, inovasi pembiayaan perumahan diperlukan agar semakin banyak masyarakat dapat mengakses rumah layak huni.

“Ada target besar yang harus kita capai. Karena itu diperlukan terobosan dan inovasi. Perpanjangan masa tenor ini merupakan salah satu upaya agar masyarakat semakin mudah memiliki rumah,” kata Maruarar.

Selain membahas tenor 40 tahun, rapat juga menyoroti pentingnya pengembangan rumah susun sebagai salah satu solusi penyediaan hunian di kawasan perkotaan.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai regulasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam kesempatan yang sama mendorong agar BP Tapera terus memperkuat kerja sama dengan kalangan pekerja dan buruh.

Menurutnya, kelompok pekerja merupakan salah satu segmen terbesar yang membutuhkan akses terhadap pembiayaan rumah yang terjangkau.

Sementara itu, Anggota Komite Tapera Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pentingnya menjaga kualitas hunian yang dibangun, khususnya rumah susun.

Ia berharap masyarakat mulai melihat rumah susun sebagai hunian yang nyaman, modern, dan layak untuk ditinggali.

Dalam rapat tersebut, BP Tapera juga mengajukan sejumlah dukungan yang diperlukan untuk implementasi program, antara lain penyesuaian kuota rumah susun subsidi, dukungan regulasi terkait perubahan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun, serta penyesuaian premi asuransi

Selain membahas berbagai inovasi pembiayaan, BP Tapera juga melaporkan capaian penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang tahun 2026.

Hingga 23 Juni 2026, sebanyak 81.286 unit rumah yang sudah direalisasikan, ditambah dengan 21.735 unit rumah yang sudah akad kredit. Sehingga total realisasi hingga saat ini mencapai 103.003 unit rumah FLPP.

Untuk mencapai target penyaluran 350.000 unit rumah hingga akhir tahun, BP Tapera telah menyiapkan berbagai langkah percepatan.

Dari sisi permintaan, BP Tapera memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, organisasi profesi, dan serikat pekerja.

Berbagai kegiatan sosialisasi, promosi digital, serta kampanye bersama perbankan dan pengembang juga terus dilakukan.

Dari sisi pasokan, BP Tapera meningkatkan koordinasi dengan asosiasi pengembang serta memperkuat sinkronisasi data kebutuhan dan ketersediaan rumah agar penyaluran rumah subsidi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Melalui berbagai terobosan tersebut, BP Tapera optimistis semakin banyak keluarga Indonesia dapat mewujudkan impian memiliki rumah yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

Rapat yang diselenggarakan di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan ini dihadiri langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Ketua Komite Tapera, Maruarar Sirait bersama dengan Anggota Komite Tapera lainnya, yaitu : Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, serta unsur Profesional, Eko Djoeli Heripoerwanto.

Sedangkan dari pihak BP Tapera, hadir secara lengkap jajaran pimpinan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera, yaitu Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho bersama dengan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana, Sid Herdi Kusuma; Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana, Sugiyarto; Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana, Doddy Bursman; serta Deputi Bidang Hukum dan Administrasi, Wilson Lie Simatupang.

About BP Tapera BP Tapera adalah Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat