Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin rapat evaluasi kinerja dan percepatan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026 bersama BP Tapera, perbankan, asosiasi pengembang, dan pemangku kepentingan sektor perumahan. Rapat membahas capaian penyaluran KPR Sejahtera FLPP untuk rumah tapak dan rumah susun subsidi, kendala pelaksanaan, serta langkah konkret untuk mengoptimalkan target 350.000 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada tiga kedeputian di BP Tapera, yaitu Deputi Komisioner (DK) Bidang Hukum dan Administrasi, DK Bidang Pengerahan, serta DK Bidang Pemupukan Dana, yang telah mencapai hampir 100 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU). Apresiasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran BP Tapera untuk mempertahankan kinerja organisasi sekaligus meningkatkan percepatan penyaluran FLPP. Menteri juga menekankan pentingnya sense of crisis, evaluasi yang mendasar, dan terobosan konkret agar berbagai kendala tidak menghambat pencapaian target tahun 2026.

Berdasarkan data per 9 Oktober 2026, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa realisasi KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 178.211 unit atau sekitar 50,92 persen dari target 350.000 unit. Capaian ini menjadi dasar bagi BP Tapera dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah percepatan pada sisa tahun berjalan, termasuk mengoptimalkan permohonan pembiayaan yang masih berproses serta memastikan kesiapan pasokan rumah subsidi.

Rapat tersebut juga membahas rencana penyelenggaraan akad massal KPR Sejahtera FLPP sebanyak 71.000 unit di Malang pada 17 Desember 2026. Agenda ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong percepatan penyaluran FLPP menjelang akhir tahun melalui koordinasi yang lebih intensif antara BP Tapera, bank penyalur, dan pengembang. Persiapan kegiatan perlu didukung pemutakhiran data calon debitur, kepastian kesiapan rumah, kelengkapan dokumen, serta sinkronisasi proses akad dan pencairan.

Rapat dihadiri jajaran Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli dan Staf Khusus Kementerian PKP, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), serta perwakilan bank penyalur, yaitu Bank BJB, Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI, BSI, dan BSN. Turut hadir perwakilan asosiasi pengembang REI, APERSI, APERNAS JAYA, dan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI). Para peserta diminta menyampaikan capaian, kendala, kritik, dan rekomendasi secara langsung sebagai bahan penyusunan langkah tindak lanjut.

Dari sisi perbankan, masukan yang mengemuka meliputi percepatan analisis kredit dan penyelesaian dokumen calon debitur, penyelarasan data realisasi dengan BP Tapera, serta penanganan kendala pada tahapan kesiapan rumah, akad, dan pencairan dana. Perbankan juga menyoroti persoalan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), status Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta kepastian perlindungan asuransi untuk pembiayaan dengan tenor panjang. Optimalisasi jaringan pemasaran dan perluasan jangkauan calon penerima manfaat juga dinilai penting untuk meningkatkan penyaluran.

Sementara itu, asosiasi pengembang mendorong pembaruan data stok rumah siap huni, evaluasi persebaran target berdasarkan kapasitas daerah, dan penyelesaian hambatan perizinan yang memengaruhi kesiapan proyek. Pengembang turut menyampaikan tantangan kenaikan harga tanah, bahan bangunan, dan biaya logistik. Masukan lainnya mencakup pentingnya informasi pemasaran yang akurat, penguatan dukungan pemerintah, serta strategi berbeda untuk proyek yang siap akad, masih dalam pembangunan, atau menghadapi kendala. Rapat juga membahas peluang peningkatan penyaluran rumah susun subsidi dan pemanfaatan skema pengalihan kepemilikan sesuai ketentuan.

Melalui rapat evaluasi ini, Kementerian PKP dan BP Tapera mendorong seluruh ekosistem perumahan memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kendala ditindaklanjuti dengan solusi yang konkret serta terukur. Dengan dukungan perbankan, pengembang, dan asosiasi, percepatan realisasi FLPP diharapkan semakin optimal hingga akhir 2026, sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat sinergi lintas sektor melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) tentang Penguatan Koordinasi dan Pengendalian untuk Optimalisasi dan Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama sejumlah Kementerian/Lembaga.

Kerja sama ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, Badan Bank Tanah, serta BP Tapera.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam mendukung pencapaian target pembangunan dan Program Tiga Juta Rumah.

Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Transformasi Digital Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Okto Irianto, menyampaikan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan unit rumah, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan ketersediaan dan kepastian lahan, kesesuaian tata ruang, dukungan infrastruktur dasar, kemampuan pembiayaan masyarakat, kesiapan pemerintah daerah, serta kualitas data sebagai dasar perencanaan dan implementasi.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan perumahan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga secara sendiri, melainkan membutuhkan keterpaduan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pengendalian.

Melalui Nota Kesepahaman Bersama ini, terdapat tiga penguatan utama yang ingin diwujudkan, yaitu penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penguatan basis data dan informasi yang akurat serta terintegrasi, serta penguatan monitoring dan pengendalian pembangunan perumahan.

“Nota Kesepahaman Bersama ini harus kita tempatkan bukan sebagai akhir dari proses koordinasi, tetapi sebagai awal dari pola kerja sama yang lebih komprehensif,” ujar Okto.

Sementara itu, Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, Wilson Lie Simatupang, menyampaikan bahwa kerja sama lintas Kementerian/Lembaga menjadi penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai tantangan dalam ekosistem perumahan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Wilson menyoroti pentingnya penyelarasan kebijakan dalam mendukung implementasi program pembiayaan perumahan, salah satunya terkait kebijakan KPR dengan tenor hingga 40 tahun. Menurutnya, masih terdapat beberapa hal yang perlu disinergikan bersama, khususnya terkait aspek agunan yang menjadi perhatian bank penyalur.

“Dengan adanya forum ini, semoga Nota Kesepahaman Bersama yang telah kita tandatangani dapat mengakselerasi upaya bersama dalam mencapai Program Tiga Juta Rumah,” ujar Wilson.

Sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam pengelolaan pembiayaan perumahan rakyat, BP Tapera terus berkomitmen mendukung pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Hingga 7 Oktober 2026, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola BP Tapera telah menyalurkan 176.247 unit KPR Subsidi dengan nilai penyaluran mencapai sekitar Rp21,96 triliun.

Melalui penguatan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga ini, diharapkan pembangunan perumahan nasional dapat berjalan lebih terpadu, tepat sasaran, dan mampu mendukung percepatan pencapaian Program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Bupati Subang Reynaldi Putra Andita Budi Raemi meninjau Perumahan Buana Subang Raya 2, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan penyediaan hunian serta memastikan kualitas rumah subsidi yang menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, rombongan bersama pengembang Buana Kassiti Group yang juga Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengawali kegiatan dengan penanaman pohon di kawasan perumahan. Kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam menghadirkan kawasan hunian yang tidak hanya menyediakan rumah layak, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.

Perumahan Buana Subang Raya 2 dikembangkan di atas lahan seluas 13 hektare sejak Maret 2025. Kawasan tersebut direncanakan menyediakan sebanyak 1.300 unit rumah yang terdiri dari 1.100 unit rumah subsidi dan 200 unit rumah komersial. Hingga saat ini, sebanyak 105 unit rumah telah dibangun sebagai bagian dari pengembangan kawasan.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho turut berdialog langsung dengan masyarakat penghuni rumah subsidi untuk mendengarkan pengalaman serta aspirasi warga setelah memperoleh hunian melalui program pembiayaan perumahan.

Berdasarkan hasil peninjauan, kondisi rumah yang telah dihuni masyarakat dinilai telah memenuhi aspek kelayakan hunian. Warga menyampaikan bahwa kawasan tersebut memiliki lokasi yang strategis dengan akses terhadap fasilitas umum seperti terminal dan rumah sakit. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan kondisi lingkungan yang tidak mengalami banjir serta fasilitas air yang berjalan dengan baik.

Dalam dialog tersebut, masyarakat turut menyampaikan aspirasi terkait fasilitas pendukung kawasan, salah satunya pembangunan masjid yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Menanggapi hal tersebut, pihak pengembang menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan fasilitas ibadah tersebut sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat penghuni kawasan.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa penyediaan rumah bagi masyarakat tidak hanya berfokus pada jumlah unit yang tersedia, tetapi juga kualitas hunian dan lingkungan yang mendukung kenyamanan masyarakat.

“Penyediaan hunian layak membutuhkan sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat mendapatkan rumah yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga nyaman untuk dihuni,” ujar Heru.

Melalui kolaborasi antara Kementerian PKP, BP Tapera, Pemerintah Kabupaten Subang, perbankan, dan pengembang, pemerintah terus mendorong percepatan penyediaan hunian layak sebagai bagian dari Program Tiga Juta Rumah.Kunjungan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan program perumahan berjalan secara berkelanjutan, mulai dari penyediaan rumah, kualitas bangunan, hingga tersedianya fasilitas pendukung yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES. 

Kunjungan diawali di Perumahan Raja Basa Regency Lampung. Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat secara langsung kondisi bangunan rumah, lingkungan kawasan, serta berbagai fasilitas pendukung yang tersedia bagi masyarakat penghuni.Berdasarkan hasil peninjauan, kondisi bangunan rumah secara umum telah berjalan dengan baik. Ketersediaan air bersih juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan, dengan kondisi layanan air berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain itu, akses jalan di kawasan perumahan dinilai cukup mendukung aktivitas penghuni.

Dari sisi fasilitas sosial, pembangunan masjid di kawasan Perumahan Raja Basa Regency masih dalam tahap pengerjaan sebagai bagian dari pengembangan fasilitas ibadah bagi masyarakat yang nantinya akan melengkapi kebutuhan penghuni kawasan.Setelah melakukan peninjauan di Raja Basa Regency, rombongan melanjutkan kunjungan ke Perumahan Melana Estate. Pada lokasi kedua, dilakukan pengecekan terhadap kondisi rumah, ketersediaan infrastruktur dasar, fasilitas pendukung, serta aspek kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Secara umum, kondisi Perumahan Melana Estate dinilai sudah baik. Kualitas bangunan rumah, ketersediaan air bersih yang berjalan lancar, akses jalan, serta kondisi lingkungan yang cukup tertata menjadi bagian yang diperhatikan dalam kunjungan tersebut.Untuk fasilitas ibadah, kawasan tersebut telah memiliki masjid yang berada di depan area perumahan. Selain itu, rencana pembangunan mushola di dalam kawasan perumahan juga telah disiapkan dan saat ini masih dalam tahap perencanaan gambar pembangunan.

Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Wilson Lie Simatupang menyampaikan bahwa peninjauan langsung ke lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan perumahan tidak hanya berfokus pada penyediaan unit rumah, tetapi juga memperhatikan kualitas hunian serta kelengkapan fasilitas pendukung.“Pembangunan perumahan perlu memperhatikan berbagai aspek, mulai dari kualitas bangunan, ketersediaan infrastruktur dasar, hingga fasilitas yang mendukung kenyamanan masyarakat,” ujar Wilson.

Sementara itu, Kementerian PKP menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan kawasan hunian yang layak, nyaman, dan berkelanjutan.Melalui kegiatan peninjauan ini, BP Tapera dan Kementerian PKP berharap pengembangan kawasan perumahan di Lampung dapat terus berjalan dengan baik serta mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang aman, nyaman, dan berkualitas.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus memperluas sosialisasi Program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat dari berbagai latar belakang dan profesi. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akses pembiayaan rumah subsidi sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat memiliki rumah pertama.Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal dan kegiatan, baik secara langsung maupun daring, dengan menjangkau ASN, pegawai instansi pemerintah, pekerja swasta, komunitas, pelaku usaha, hingga masyarakat umum. Melalui kegiatan tersebut, BP Tapera memberikan informasi mengenai persyaratan KPR Sejahtera FLPP, manfaat program, pilihan rumah subsidi, simulasi pembiayaan, hingga mekanisme pengajuan melalui bank penyalur.

Salah satu kegiatan sosialisasi terbaru dilaksanakan di Pelataran Makam Bapak Proklamator RI Mohammad Hatta, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026), yang menyasar PJLP dan PPSU Petugas TPU Tanah Kusir. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam rangkaian kegiatan Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) 2026, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai akses pembiayaan rumah pertama melalui Program KPR Sejahtera FLPP.

Sosialisasi diikuti sekitar 210 peserta, yang terdiri atas PJLP dan PPSU Kecamatan Kebayoran Lama, perawat makam, serta ASN Suku Dinas Pertamanan. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 calon debitur juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti dialog dan berdiskusi secara langsung mengenai peluang memperoleh pembiayaan rumah subsidi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa Program KPR Sejahtera FLPP dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah pertama. Program tersebut memberikan sejumlah kemudahan, antara lain suku bunga tetap, cicilan tetap, uang muka ringan, serta pilihan tenor pembiayaan hingga maksimal 40 tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Penerima manfaat dapat berasal dari masyarakat dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap selama memenuhi persyaratan program.

“Semua orang bisa punya rumah. Karena itu, kami mengajak masyarakat yang sampai saat ini masih tinggal dengan cara mengontrak atau belum memiliki rumah untuk mulai mencari informasi dan menghitung kemampuan. Jangan menunggu sampai merasa penghasilan sudah sangat besar. Program FLPP hadir untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan agar dapat memiliki rumah pertama dengan pembiayaan yang lebih terjangkau,” ujar Heru.

Upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai program FLPP juga telah dilakukan BP Tapera melalui berbagai kegiatan di sejumlah daerah dan komunitas. Sosialisasi antara lain dilakukan secara daring bersama ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sosialisasi kepada pegawai Pengadilan Negeri Batam, ATR/BPN Batam, Universitas Islam Indonesia,

pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah.

BP Tapera juga memanfaatkan berbagai kegiatan publik untuk membuka akses informasi secara langsung kepada masyarakat melalui open booth dan sosialisasi. Kegiatan tersebut antara lain dilaksanakan pada Muktamar NU ke-35, Danantara Housing Expo, kegiatan HIPPINDO, Indonesia Retail Summit & Expo (IRSE), serta open booth dan sosialisasi di Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB. Sosialisasi daring juga dilakukan bersama Gojek dan pegawai Bank Mandiri, serta berbagai kegiatan lainnya.

Beragam kegiatan tersebut menjadi sarana bagi BP Tapera untuk mendekatkan informasi program perumahan kepada masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi calon penerima manfaat untuk mendapatkan penjelasan secara langsung mengenai akses pembiayaan rumah subsidi.

Heru menambahkan, akses terhadap informasi menjadi langkah awal yang penting sebelum masyarakat mengajukan KPR subsidi. Masyarakat dapat mencari informasi mengenai rumah subsidi melalui SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) yang dapat diakses melalui situs sikumbang.tapera.go.id.

Melalui SiKumbang, masyarakat dapat mencari rumah subsidi berdasarkan wilayah lokasi. Pengguna dapat memilih provinsi dan kabupaten/kota untuk melihat pilihan rumah subsidi yang tersedia. BP Tapera juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya melihat informasi secara daring, tetapi melakukan kunjungan langsung ke lokasi perumahan untuk memastikan kondisi rumah, akses air, listrik, serta lingkungan hunian sebelum mengambil keputusan.

Selain melalui SiKumbang, masyarakat juga dapat memanfaatkan Tapera Mobile untuk memperoleh informasi rumah, melakukan simulasi, serta mendapatkan akses pengajuan KPR subsidi FLPP.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk mengunduh Tapera Mobile. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat lebih mudah mencari informasi rumah subsidi, melakukan simulasi, dan mendapatkan informasi mengenai proses pengajuan KPR FLPP. Jadi, tidak perlu bingung harus mulai dari mana. Mulai saja dari genggaman, cari rumahnya, hitung kemampuannya, kemudian konsultasikan pengajuannya dengan bank penyalur,” kata Heru.

Hingga 15 September 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 148.712 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp18,50 triliun. Capaian tersebut merupakan bagian dari target penyaluran FLPP tahun 2026 sebanyak 350.000 unit rumah.

Dari sisi jenis hunian, program FLPP tidak hanya menyediakan pilihan rumah tapak, tetapi juga memberikan alternatif rumah susun (rusun). Kehadiran skema pembiayaan rumah susun menjadi semakin relevan bagi masyarakat yang bekerja di kawasan perkotaan, termasuk Jakarta, yang menghadapi tantangan keterbatasan lahan dan tingginya harga hunian.

Rusun Menjadi Alternatif bagi Pekerja di Perkotaan

Kebutuhan terhadap hunian yang dekat dengan lokasi pekerjaan menjadi salah satu tantangan utama masyarakat perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Perumahan 2026, persentase backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 di DKI Jakarta mencapai 39,36 persen pada 2026. Secara nasional, backlog 1 tercatat sekitar 9,29 juta rumah tangga atau 12,39 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan hunian di Jakarta tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat memperoleh hunian yang berada dalam jangkauan kemampuan finansial dan relatif dekat dengan pusat kegiatan ekonomi.

Karena itu, rumah susun menjadi salah satu alternatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang bekerja di kota. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan rumah susun subsidi di kawasan perkotaan sebagai bagian dari perluasan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Sebagai gambaran, berdasarkan ketentuan harga rumah susun dalam Kepmen PKP No. 1721/KPTS/M/2026 tanggal 6 Agustus 2026, harga rumah susun di wilayah Jakarta dapat mencapai sekitar Rp13 juta–Rp14,5 juta per meter persegi. Dengan asumsi unit memiliki luas 21-45 m², harga unit berada pada kisaran Rp585 juta hingga Rp652,5 juta.

Sebagai simulasi, unit rusun seluas 45 m² dengan harga Rp14 juta per meter persegi memiliki harga sekitar Rp630 juta. Dengan asumsi uang muka 1 persen, bunga tetap 6 persen per tahun dan tenor 40 tahun, estimasi angsurannya sekitar Rp3,43 juta per bulan. Sementara itu, unit seluas 45 m² dengan harga Rp14,5 juta per meter persegi memiliki harga sekitar Rp652,5 juta, dengan estimasi angsuran sekitar Rp3,55 juta per bulan.

Simulasi tersebut digunakan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kisaran harga dan angsuran. Besaran uang muka dan perhitungan angsuran final mengikuti ketentuan pembiayaan dan hasil perhitungan bank penyalur.

Warung milik Rosmini, seorang pedagang sembako di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pernah roboh diterjang angin puting beliung. Sempat terpikir untuk berhenti, Rosmini memilih bangkit dan kembali berjualan. Dari berjualan nasi, ia mengembangkan usahanya dengan menjual gorengan, makanan ringan hingga kebutuhan sehari-hari.

Kini, bukan hanya usahanya yang kembali berdiri. Rosmini juga telah memiliki rumah sendiri melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Perumahan Puri Delta 12 City Side, Kabupaten Batang.

“Warung saya memang pernah roboh, tapi semangat jangan sampai ikut roboh. Sampai akhirnya saya diberitahu oleh saudara bahwa melalui BP Tapera kami bisa punya rumah sendiri. Sekarang warung ini juga ikut pindah ke rumah,” tutur Rosmini.

Kisah Rosmini menjadi gambaran bahwa memiliki rumah pertama tidak selalu harus menunggu penghasilan besar. Melalui Program FLPP, Pemerintah memberikan dukungan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Program ini dikelola BP Tapera dan disalurkan melalui bank penyalur kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengajak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk generasi muda yang telah memenuhi persyaratan, untuk memanfaatkan kesempatan kepemilikan rumah melalui Program FLPP.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan Program FLPP. Menariknya, berdasarkan realisasi sementara hingga 4 September 2026, penerima manfaat tertinggi justru berasal dari kelompok usia 19–25 tahun atau Generasi Z. Ini menunjukkan bahwa generasi muda mulai memiliki kesadaran dan keberanian untuk merencanakan kepemilikan rumah sejak dini. Jangan merasa harus menunggu sampai memiliki penghasilan besar untuk memiliki rumah pertama. Yang penting adalah memahami kemampuan, memenuhi persyaratan, dan berani mengambil langkah pertama,” ujar Heru.

Heru mengatakan, rumah pertama bukan sekadar bangunan tempat tinggal, tetapi menjadi bagian penting dari perjalanan masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih baik bersama keluarga.

“Rumah pertama bukan tentang seberapa besar penghasilanmu. Tapi tentang keberanian mengambil langkah pertama untuk masa depan. Setiap orang memiliki perjalanan dan kemampuan yang berbeda, tetapi kesempatan untuk memiliki rumah dapat dimulai ketika kita berani mengambil langkah dan memanfaatkan kesempatan yang ada,” tambah Heru.

Pada tahun 2026, Pemerintah menyediakan kuota sebanyak 350.000 unit rumah subsidi melalui Program FLPP. Artinya, kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memiliki rumah pertama masih terbuka.

Hingga 4 September 2026, realisasi sementara Program FLPP periode 1 Januari–3 September 2026 telah mencapai 144.691 unit rumah, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp17,99 triliun.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Dengan kuota yang masih tersedia, BP Tapera mendorong masyarakat yang belum memiliki rumah untuk mulai mencari informasi, mempertimbangkan kemampuan finansial, dan melihat peluang kepemilikan rumah melalui Program FLPP.

Dari pedagang sembako seperti Rosmini, tukang becak, ustaz, pedagang cilok, satpam, asisten rumah tangga, hingga generasi muda berusia 19–25 tahun, setiap penerima manfaat memiliki cerita dan titik awal yang berbeda. Namun, mereka membuktikan bahwa impian memiliki rumah dapat diwujudkan ketika ada kemauan untuk berusaha dan keberanian mengambil kesempatan.

Karena rumah pertama bukan tentang seberapa besar penghasilanmu. Tapi tentang keberanian mengambil langkah pertama untuk masa depan.

Tentang BP Tapera

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) adalah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang guna pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat edukasi dan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui Bazar Pesona Merdeka 2026 yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di M Bloc Space, Jakarta.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho turut mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait dalam melakukan interaksi langsung dengan pelaku UMKM dan masyarakat yang hadir. Interaksi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai akses pembiayaan perumahan sekaligus melihat langsung kondisi dan latar belakang para peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP melakukan pengecekan langsung kepada sejumlah peserta, mulai dari pelaku usaha kreatif, barista, pekerja yayasan pendidikan, hingga pelaku UMKM yang memproduksi barang secara mandiri. Salah satu peserta juga mengembangkan karya seni lukis yang dibuat oleh anaknya yang merupakan penyandang autisme menjadi berbagai produk bernilai ekonomi.

Heru menyampaikan bahwa keterlibatan BP Tapera dalam kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendekatkan informasi mengenai KPR Sejahtera FLPP kepada masyarakat yang selama ini membutuhkan akses kepemilikan rumah pertama. “BP Tapera hadir untuk mendekatkan informasi pembiayaan perumahan kepada masyarakat. Kami ingin pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah mengetahui bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengakses pembiayaan rumah pertama melalui KPR Sejahtera FLPP,” ujar Heru.

Dalam kegiatan tersebut, tercatat 89 masyarakat telah mendaftar untuk memperoleh informasi dan akses pembiayaan perumahan. Peserta berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan dan usaha, menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap hunian pertama sekaligus akses pembiayaan semakin beragam. Dari kegiatan ini kami melihat antusiasme masyarakat cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap rumah pertama masih sangat besar, termasuk dari kalangan pelaku usaha dan pekerja yang selama ini mungkin belum memahami bagaimana cara mengakses pembiayaan perumahan,” kata Heru.

Berdasarkan rekap realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP periode 1 Januari hingga 19 Agustus 2026, BP Tapera mencatat 131.516 unit rumah telah tersalurkan dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp16,36 triliun. Penyaluran tersebut telah menjangkau 36 provinsi di Indonesia.

Dengan kuota FLPP tahun 2026 sebanyak 350.000 unit, capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang luas bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan program pembiayaan rumah pertama. Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi terbesar, yakni 31.229 unit atau 23,75 persen dari total penyaluran, dengan nilai pembiayaan sekitar Rp3,93 triliun.

Heru menegaskan bahwa BP Tapera akan terus memperluas sosialisasi agar masyarakat memahami persyaratan, manfaat, dan mekanisme pengajuan KPR Sejahtera FLPP. “Program pembiayaan perumahan harus semakin dekat dengan masyarakat. Kami akan terus memberikan edukasi agar masyarakat memahami persyaratan, manfaat, serta proses pengajuan sehingga mereka yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan kesempatan memiliki rumah pertama,” tutur Heru.

Sementara itu, interaksi Menteri PKP dengan para pelaku UMKM juga memperlihatkan keberagaman potensi ekonomi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP memberikan motivasi kepada peserta agar tidak mudah menyerah dalam mengembangkan usaha. “Pantang menyerah itu harus dari diri kita sendiri. Dengan kemauan dan doa, kita harus yakin sukses,” pesan Menteri PKP kepada salah satu peserta.

Bazar Pesona Merdeka 2026 sendiri menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk dan mengembangkan usahanya. Kegiatan tersebut juga memberikan kesempatan bagi pengusaha muda dan pengusaha muda penyandang disabilitas untuk tampil dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat.

Melalui keterlibatan dalam kegiatan ini, BP Tapera tidak hanya mendorong masyarakat memahami program pembiayaan perumahan, tetapi juga memperluas jangkauan informasi kepada kelompok masyarakat yang aktif menjalankan usaha. Upaya tersebut sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi, di mana rumah pertama diharapkan dapat menjadi bagian dari fondasi kemandirian keluarga sekaligus mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha.

BP Tapera berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dan edukasi pembiayaan perumahan agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk generasi muda dan pelaku UMKM, dapat memperoleh akses terhadap hunian pertama yang layak dan terjangkau.

About BP Tapera BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk untuk menghimpun dan mengelola dana Tabungan Perumahan Rakyat guna menyediakan pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi para peserta

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri sekaligus membuka REI Kalsel Expo ke-20 Tahun 2026 di Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi ruang mempertemukan masyarakat, pengembang, perbankan, pemerintah, dan stakeholder dalam memperluas akses hunian serta pembiayaan perumahan.Ketua DPD REI Kalimantan Selatan mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang membuat REI Expo mampu bertahan hingga 20 tahun.

“REI Kalsel Expo telah memasuki usia 20 tahun. Ini merupakan perjalanan panjang dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi REI Kalimantan Selatan,” ujarnya.Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Perbankan dan Pembiayaan Syariah, Royzani Sjachril, menilai expo menjadi momentum memperkuat kolaborasi sektor perumahan.

“Expo menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat, solusi perumahan dan pembiayaan. Tema sinergi tanpa batas sangat tepat, karena pembangunan perumahan membutuhkan kolaborasi semua pihak,” kata Royzani.Sementara itu, Kepala Disperkim Provinsi Kalimantan Selatan Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, yang mewakili Gubernur Kalsel, menekankan dampak ekonomi pembangunan perumahan.“Setiap hunian yang dibangun akan menggerakkan rantai pasok, membuka lapangan kerja, dan menambah pendapatan masyarakat di banyak lini sekaligus,” ujarnya.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan REI merupakan mitra strategis BP Tapera dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.“BP Tapera adalah mitra yang luar biasa, karena dalam penyediaan rumah subsidi, tentu REI juaranya,” ujar Heru.Heru menjelaskan, BP Tapera mendapat mandat pemerintah untuk membantu MBR memperoleh rumah pertama melalui KPR Sejahtera FLPP. Program tersebut juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

“Masih menjadi tantangan bahwa masih banyak keluarga di Kalimantan Selatan yang belum memiliki rumah, sehingga pemerintah harus hadir di sana,” katanya.Berdasarkan data BP Tapera, hingga 12 Agustus 2026, realisasi KPR Sejahtera FLPP di Kalimantan Selatan mencapai 5.147 unit dengan nilai pembiayaan Rp676,5 miliar. Program tersebut menjangkau 13 kabupaten/kota, didukung 9 bank penyalur, 9 asosiasi, 574 pengembang, dan 521 perumahan.

Heru juga mendorong perluasan akses KPR subsidi bagi pekerja informal.“Jangan sampai KPR subsidi hanya dikenal untuk pekerja formal. Pekerja informal juga harus mendapatkan kesempatan memiliki rumah,” tegasnya.Ia menambahkan, pembangunan perumahan tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga menggerakkan tenaga kerja, industri bahan bangunan, konstruksi, hingga berbagai sektor ekonomi pendukung.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita sebagai tanda resmi dibukanya REI Kalsel Expo ke-20 Tahun 2026. Melalui expo tersebut, BP Tapera berharap sinergi dengan REI, perbankan, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder semakin kuat untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Tentang BP Tapera

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Rilis yang berupa statistik berbasis riset dan data yang disajikan BPS tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang hunian.

Ketua BPS, Amalia Adininggar dalam laporannya menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman  (PKP) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kerap menggunakan data BPS dalam menyusun kebijakan. Disebutkan bahwa publikasi ini merupakan perdana, pertama kalinya diterbitkan dan belum pernah ada sebelumnya.

Data rilis tersebut memuat mengenai Data Backlog 1 yang merupakan Kepemilikan, dan Data Backlog 2 yang merupakan Keluarga yang Menempati Rumah Sendiri Namun Tidak Memenuhi Layak Huni. “Rilis kami menyebutkan bahwa Backlog 1 menurun, dari 9,64 juta jiwa menjadi 9,29 juta jiwa. Sama halnya dengan Backlog 2, menurun dari 18,77 juta jiwa menjadi 18,01 juta jiwa,” terang Amalia.

Lebih lanjut Amalia menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025 hingga 2026 terjdi peningkatan akses rumah layak huni. Rilis ini juga menerbitkan capaian dana bantuan pembiayaan perumahan (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seperti laki-laki lebih banyak mengakses manfaat daripada perempuan, pegawai swasta menjadi golongan pekerjaan dengan akses terbanyak.

Kemudian kelompok penghasilan 4 juta sampai dengan 6 juta merupakan kelompok tertinggi yang memperoleh akses FLPP, dan kelompok penghasilan 8 juta sampai dengan 10 juta mulai meningkat dalam mengajukan akses FLPP. Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri dalam arahannya memberikan apresiasi atas penerbitan rilis ini.

“Sebagai birokrat, kita harus berubah. Terus untuk jaga kepercayan, karena integritas itu mahal,” ujar Maruarar Sirait. Senada dengan Menteri PKP, dalam arahannya Menteri Dalam Negeri menyatakan dukungannya dengan mendorong Kepala Daerah untuk proses perizinan dalam hal pembangunan serta bedah rumah.

Dalam jumpa pers Heru Pudyo Nugroho menyampaikan BP Tapera tentunya mendukung keberadaan data yang dirilis tersebut dengan berkolaborasi bersama pengembang perumahan.

Lebih lanjut Heru juga menyatakan bahwa pemerintah selama ini telah memberikan beragam dukungan dalam mendorong program Tiga Juta Rumah “Setelah kebijakan mengenai SLIK OJK diterbitkan, tidak sampai 2 bulan terdapat realisasi mencapai 40 ribu unit rumah. Kebijakan ini dapat menjadi salah satu pengaruhnya, dan tentunya pemerintah akan terus melakukan evaluasi,” pungkas Heru.

Tentang BP Tapera BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah badan hukum publik resmi milik pemerintah Indonesia yang bertugas mengelola dana simpanan gotong royong untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi para peserta pekerja.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Penyaluran dana FLPP sempat mengalami penurunan tahun 2024 sebesar 200.300 unit, yang kemudian kembali menunjukkan kenaikan di tahun 2025 sebesar 278.868 unit.

Capaian tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak tahun 2025.

Sedangkan pada realisasi penyaluran tahun 2026, per 29 Juli FLPP telah disalurkan sebanyak 118.756 unit senilai Rp14,76 Triliun.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk ketiga kalinya kembali menggelar akad massal KPR Rumah Subsidi skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dengan mengundang Presiden RI, Prabowo Subianto.

Kegiatan serupa yang menghadirkan Presiden RI ini sebelumnya pernah digelar sebanyak dua kali di tahun 2025, yaitu di Kecamatan Cileungsi Provinsi Jawa Barat sebanyak 26.000 unit rumah, dan Kota Serang Provinsi Banten, sebanyak 50.030 unit rumah.

Kegiatan akad massal kali ini diselenggarakan di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan 62.710 debitur KPR Rumah Subsidi melalui skema FLPP.

Sebanyak 200 debitur dihadirkan secara langsung, dan 62.510 selebihnya hadir secara daring (online).

Akad massal ini kembali mencetak pencapaian tertinggi dibandingkan akad massal sebelumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa BP Tapera selalu memberikan komitmen untuk terus meningkatkan capaiannya.

Akad massal juga dilakukan kepada 200 debitur Program KUR Perumahan, dengan total nilai akad mencapai Rp880 Miliar bagi 7.100 debitur, dengan rincian sisi permintaan (demand) sebanyak 6.873 debitur dan sisi penyedia (supply) sebanyak 227 debitur.

Diawali dalam rangkaian kegiatannya, Presiden RI mengunjungi penghuni rumah subsidi setempat, yaitu Ibu Kudung Slamet yang berprofesi sebagai Asisten Rumah Tangga, dan Sdri. Rahma Yuliani yang berprofesi sebagai Satpam.

Selanjutnya Presiden RI hadir dalam seremoni untuk menyaksikan dan menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada 10 debitur perwakilan penerima KPR Sejahtera FLPP yang berasal dari beragam profesi baik yang yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap (nonfix income), seperti profesi Pengemudi Ojek Online, Pemuka Agama, Asisten Rumah Tangga, Guru, Perawat, Anggota TNI & Polri, hingga Penjual Jamu.

Presiden juga menyempatkan diri untuk menyapa dan berdialog bersama dengan para debitur yang melakukan akad massal secara daring.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa akad yang dilaksanakan secara serentak ini tersebar sekurang-kurangnya 130 titik di 372 Kabupaten/Kota pada 36 provinsi, dari Aceh hingga Papua. Disampaikan Heru lebih lanjut, realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP tahun 2026, per 29 Juli telah mencapai 118.756 unit rumah senilai Rp14,76 Triliun.

“Kinerja FLPP ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi kolaborasi dengan Ekosistem Perumahan, kami ucapkan terimakasih kepada Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah,

Serikat Pekerja, Asosiasi Profesi, serta mitra kerja penyaluran yakni PT Sarana Multi Griya Finansial (persero) bersama 43 bank penyalur yang terdiri Bank 6 HIMBARA, 34 Bank Pembangunan Daerah, dan 3 Bank Swasta,” ujar Heru.

BP Tapera dalam menyalurkan FLPP terus menunjukkan tren peningkatan, dimulai pada tahun 2020 sebesar 109.253 unit, kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 178.728 unit, diikuti tahun berikutnya di 2022 sebesar 226.000 unit, dan tahun 2023 sebesar 229.000 unit.

Penyaluran dana FLPP sempat mengalami penurunan tahun 2024 sebesar 200.300 unit, yang kemudian kembali menunjukkan kenaikan di tahun 2025 sebesar 278.868 unit. Capaian tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak tahun 2025. Sedangkan pada realisasi penyaluran tahun 2026, per 29 Juli FLPP telah disalurkan sebanyak 118.756 unit senilai Rp14,76 Triliun.

Inovasi BP Tapera Dalam Meningkatkan Layanan dan Perlindungan Konsumen

Guna terus mendukung Program Tiga Juta Rumah yang merupakan salah satu Program Strategis Pemerintah, BP Tapera terus meningkatkan layanannya melalui berbagai inovasi.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam kesempatan yang sama menyampaikan BP Tapera saat ini terus melakukan peningkatan kualitas tata kelola Rumah Subsidi melalui inovasi Layanan Digital BP Tapera, dengan membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi, berbasis data, dan real-time.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, melalui inovasi Trilogi Stok, data sistem ketersediaan rumah diintegerasikan secara real-time antara pengembang perumahan, bank penyalur, dan konsumen.

Hal ini dilakukan sebagai wujud perlindungan konsumen untuk memastikan rumah subsidi layak huni sebelum diakadkan.

BP Tapera juga melakukan penguatan Infrastruktur IT melalui peningkatan kapasitas komputasi, AI, dan penyimpanan data yang didukung keamanan siber bersama BSSN.

Heru menyatakan bahwa BP Tapera saat ini juga telah menyiapkan skema perluasan manfaat KPR Subsidi “Menindaklanjuti Komitmen Pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi pekerja, khususnya di kawasan industri, kami telah mendukung penyiapan skema perluasan manfaat KPR Subsidi, baik hunian tapak maupun vertikal atau rusun,” pungkas Heru.

About BP Tapera BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah lembaga resmi pemerintah yang mengelola dana tabungan perumahan untuk membantu rakyat memiliki rumah yang layak dan terjangkau.