Kumpulan Pos Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum – Bisnis Cilacap.info

Kementerian PU Bangun 245 Unit Huntara di Kecamatan Batangtoru dengan Fasilitas Lengkap Layak Huni

Tim Press Release — Mon, 06 Apr 2026 03:02:10 +0000

JAKARTA, CILACAP.INFO – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Sumatra. Salah satu fokus utama percepatan pembangunan ini adalah proyek Huntara Batangtoru yang berlokasi di Desa Napa, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.

Hingga saat ini, progres fisik pembangunan telah menembus angka lebih dari 70 persen. Upaya percepatan ini dilakukan agar masyarakat terdampak dapat segera meninggalkan tenda darurat dan beralih ke hunian yang lebih layak, selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penyelesaian huntara menjadi prioritas utama pemerintah dalam fase pemulihan pascabencana.

“Yang terpenting masyarakat bisa masuk ke rumah, keluar dari tenda. Kita dorong percepatan pembangunan hunian-hunian sementara di beberapa tempat, agar masyarakat bisa tinggal dengan aman dan layak,” ungkap Menteri Dody (23/2/2026).

Di Kecamatan Batangtoru, Kementerian PU membangun sebanyak 245 unit huntara yang terbagi ke dalam 21 blok untuk menampung sekitar 245 Kepala Keluarga (KK) terdampak bencana.

Dalam pelaksanaannya, proyek ini menerapkan pendekatan teknis yang efektif dan efisien melalui penggunaan sistem modular. Bangunan huntara menggunakan struktur rangka baja ringan yang dirancang kokoh sehingga dapat dibangun dengan cepat tanpa mengurangi standar mutu konstruksi.

Untuk mengakselerasi pekerjaan di lapangan, sejumlah alat berat seperti excavator, concrete mixer (car mix), dump truck, bulldozer, dan vibro roller turut dikerahkan secara optimal. Seluruh pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan secara bertahap dengan senantiasa mengedepankan kecepatan, kualitas, serta keselamatan kerja.

Selain membangun hunian, Kementerian PU juga memastikan kawasan Huntara Batangtoru mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tinggal sementara. Oleh karena itu, kawasan ini turut dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang terintegrasi.

Fasilitas tersebut mencakup sarana ibadah berupa musala, gedung serbaguna, ruang komunal, hingga fasilitas sosial seperti lapangan futsal dan taman bermain anak. Ketersediaan utilitas dan kebersihan lingkungan juga dijamin melalui pembangunan toilet komunal, penyediaan instalasi listrik dan pencahayaan yang memadai, serta ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi yang layak.

Kementerian PU berkomitmen kuat untuk memastikan hunian sementara ini dapat segera dihuni. Langkah strategis ini merupakan bagian tak terpisahkan dari percepatan pemulihan pascabencana yang bertujuan menjaga keberlanjutan pelayanan dasar dan kelayakan hidup lingkungan bagi seluruh warga terdampak.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Kementerian PU Siap Tangani Perbaikan Jalan Provinsi Blangkejeren–Kutacane untuk Pulihkan Konektivitas Gayo Lues

Tim Press Release — Mon, 23 Feb 2026 02:49:20 +0000

JAKARTA, CILACAP.INFO – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan penanganan infrastruktur konektivitas yang terdampak bencana di Provinsi Aceh. Langkah ini mencakup penanganan pada ruas jalan provinsi Blangkejeren – Kutacane yang menghubungkan wilayah Pining di Kabupaten Gayo Lues.

Keterlibatan Kementerian PU dalam penanganan jalan daerah ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya dalam situasi darurat pascabencana. Dukungan ini dilaksanakan secara sinergis tanpa mengesampingkan tanggung jawab utama Kementerian dalam menjaga kemantapan konektivitas jalan nasional.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah dalam situasi darurat. Hal ini mengingat peran vital jalan dan jembatan sebagai tulang punggung aktivitas masyarakat serta jalur distribusi logistik.

“Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti,” kata Menteri Dody.

Guna mendukung pemulihan ruas jalan provinsi Blangkejeren–Kutacane yang menghubungkan wilayah Pining, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh telah bergerak cepat dengan memobilisasi alat berat secara bertahap. Langkah ini diambil untuk menangani kondisi darurat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Fokus penanganan saat ini berada di ruas Blangkejeren–Kutacane, tepatnya di kawasan Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Titik awal penanganan dimulai dari Ae Bobo, Blangkejeren, dan Tetumpun. Sebanyak empat unit alat berat telah disiagakan dan dimobilisasi dari dua arah berlawanan untuk mempercepat akses, yakni dua unit dari arah Pining dan dua unit dari arah Lokop.

Kepala BPJN Aceh, Heri Yugiantoro, menjelaskan bahwa intervensi Kementerian PU terhadap jalan provinsi dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan progres penanganan jalan nasional.

“Kementerian PU memberikan bantuan penanganan jalan provinsi secara bertahap dengan melihat kebutuhan di lapangan serta progres pekerjaan penanganan jalan nasional yang sedang kita tangani. Saat ini alat berat siap dimobilisasi untuk penanganan lanjutan menuju Pining,” ujar Heri.

Sejalan dengan dukungan pada jalan provinsi, Kementerian PU terus mengakselerasi pemulihan jaringan jalan nasional di wilayah Gayo Lues dan sekitarnya. Hingga kini, progres di lapangan menunjukkan hasil yang signifikan dengan pulihnya fungsi sejumlah ruas strategis. Ruas Batas Aceh Tengah/Gayo Lues – Blangkejeren, misalnya, telah fungsional dan dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat sejak 21 Desember 2025.

Kondisi serupa juga terlihat pada ruas Blangkejeren – Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara yang telah kembali fungsional untuk kendaraan roda dua dan empat sejak 9 Januari 2026 pascabencana longsor. Sementara itu, konektivitas pada ruas Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara – Kota Kutacane telah terhubung kembali melalui penanganan longsor dan pemasangan Jembatan Bailey pada Jembatan Lawe Mengkudu I, seiring dengan progres pembangunan jembatan permanen yang terus berjalan.

Selain itu, pemulihan fungsi jalan juga telah dilakukan pada sejumlah ruas nasional lainnya di Aceh, mencakup koneksi Bireuen, Aceh Tengah, Nagan Raya, Aceh Tenggara, hingga Takengon. Penanganan dilakukan melalui tindakan darurat, pemasangan Jembatan Bailey, serta pembangunan jembatan permanen.

Kementerian PU meyakini bahwa sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci utama dalam percepatan pemulihan pascabencana. Dukungan teknis dan alat berat di Gayo Lues diharapkan mampu membuka kembali akses masyarakat, memperlancar distribusi logistik, serta memulihkan denyut sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo. Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES.

Kementerian PU Pulihkan 143 SPAM di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Tim Press Release — Wed, 11 Feb 2026 08:02:05 +0000

JAKARTA, CILACAP.INFO – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memprioritaskan percepatan pemulihan layanan dasar, khususnya air bersih dan sanitasi, bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Hingga 2 Februari 2026, Kementerian PU mencatat progres signifikan dengan memfungsikan kembali 143 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari total 176 unit yang terdampak. Capaian ini menandai progres penanganan infrastruktur SPAM yang telah menyentuh angka 82%.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa akses air bersih merupakan kebutuhan vital yang tidak bisa ditunda. Pihaknya memastikan kehadiran pemerintah sejak fase tanggap darurat hingga masa pemulihan saat ini.

“Air bersih dan sanitasi adalah kebutuhan utama masyarakat. Karena itu, sejak fase tanggap darurat kami fokus memastikan layanan air minum tetap tersedia, baik melalui pemulihan SPAM maupun penyediaan sarana darurat,” ujar Menteri Dody.

Dari seluruh unit yang telah beroperasi kembali, total kapasitas layanan air bersih yang berhasil dipulihkan mencapai lebih dari 5.300 liter per detik. Suplai ini kini telah melayani kebutuhan masyarakat di permukiman maupun lokasi pengungsian di berbagai wilayah Sumatera.

Secara rinci, pemulihan layanan air bersih di Provinsi Aceh mencakup 54 SPAM yang telah kembali berfungsi dari total 71 unit terdampak di 10 kabupaten/kota. Perbaikan instalasi dan jaringan distribusi di wilayah ini berhasil memulihkan kapasitas layanan sebesar 1.595 liter per detik.

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Barat, Kementerian PU berhasil memulihkan 52 SPAM dari 60 unit yang ditangani di 13 kabupaten/kota, dengan kapasitas layanan mencapai 2.263 liter per detik. Adapun penanganan permanen di Sumatera Barat ditargetkan rampung bertahap hingga Agustus 2028.

Selanjutnya, di Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 37 SPAM dari 45 unit terdampak di 9 kabupaten/kota telah beroperasi kembali dengan kapasitas 1.445 liter per detik, sedangkan sisanya masih dalam tahap penyesuaian desain teknis.

Selain memulihkan SPAM eksisting, Kementerian PU menyiagakan 537 unit sarana darurat untuk menjangkau wilayah yang infrastrukturnya belum pulih sepenuhnya. Sarana pendukung tersebut meliputi Instalasi Pengolahan Air (IPA) mobile, mobil tangki air, hidran umum, toren, unit pengolahan air siap minum, hingga fasilitas sanitasi berupa toilet portable dan darurat.

Guna menjamin ketersediaan air baku jangka panjang, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya juga mempercepat pembangunan sumur bor di lokasi dengan kerusakan jaringan berat.

Pada bidang Sumber Daya Air, Kementerian PU tengah membangun 25 unit sumur bor air dalam. Pembangunan ini meliputi 24 unit di Provinsi Aceh —dengan 11 unit telah selesai dan 13 unit dalam proses pengerjaan— serta 1 unit sumur bor yang sedang dikerjakan di RSUP Dr. M. Djamil Padang, Sumatera Barat. Sementara untuk Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan sumur bor dalam dari Ditjen SDA belum dilakukan.

Di sisi lain, Ditjen Cipta Karya melaksanakan pembangunan 103 unit sumur bor guna memperluas akses air bersih di kawasan permukiman dan fasilitas publik. Pembangunan ini terdiri atas 17 unit sumur bor dangkal yang seluruhnya berlokasi di Aceh, serta 86 unit sumur bor dalam yang tersebar di tiga provinsi.

Untuk sumur bor dangkal, Kementerian PU membangun 17 unit yang seluruhnya berlokasi di Provinsi Aceh. Dari jumlah tersebut, 9 unit telah selesai dikerjakan, sementara 8 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan dan ditargetkan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sementara itu, untuk sumur bor dalam, Kementerian PU menangani pembangunan 86 unit. Di Provinsi Aceh, sebanyak 17 unit telah selesai dan 46 unit masih dalam tahap pengerjaan. Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 5 unit sumur bor dalam yang sedang dalam proses pengerjaan, serta di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 18 unit sumur bor dalam tengah memasuki tahap survei dan pengerjaan geolistrik sebagai dasar penentuan titik pengeboran.

Upaya komprehensif ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan kehadiran negara untuk memulihkan kehidupan masyarakat pascabencana melalui penyediaan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Menteri PU Targetkan 86 Sumur Bor di Daerah Terdampak Bencana Sumatera Rampung Sebelum Ramadan

Tim Press Release — Tue, 03 Feb 2026 07:40:29 +0000

JAKARTA, CILACAP.INFO – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengakselerasi penyediaan air bersih di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri PU, Dody Hanggodo, menginstruksikan agar pembangunan 86 unit sumur bor di wilayah tersebut dapat diselesaikan sebelum bulan Ramadan.

Menteri Dody menegaskan bahwa ketersediaan air bersih merupakan prioritas utama dalam masa pemulihan pascabencana. Instruksi percepatan ini ditujukan langsung kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air dan Ditjen Cipta Karya.

“Targetnya sebelum bulan Ramadan, kita sudah bisa menyelesaikan sumur-sumur bor ini,” tegas Menteri Dody.

Hingga 27 Januari 2026, tercatat sebanyak 86 unit sumur bor tengah dikerjakan di wilayah Sumatera. Pembangunan ini difokuskan untuk memulihkan layanan air bersih pada fasilitas publik dan kawasan hunian terdampak. Lokasi pembangunan tersebar di titik strategis meliputi masjid, pasar, puskesmas, rumah sakit, perkantoran, dan sekolah.

Sebaran pembangunan sumur bor meliputi 67 unit di Provinsi Aceh dan 19 unit di Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, penanganan di Provinsi Sumatera Utara difokuskan pada dukungan optimalisasi sistem air minum yang ada.

Terdapat dua jenis sumur yang dibangun oleh Kementerian PU, yakni sumur bor air dalam dan sumur bor dangkal. Keduanya dibangun sesuai fungsi spesifik kebutuhan masyarakat.

“Kami melakukan beberapa pemboran sumur dalam dan sumur dangkal. Sumur dalam ini adalah untuk sumur-sumur yang lebih dari 80 meter dan berkualitas air premium yang bisa untuk diminum,” ujar Menteri Dody.

“Sedangkan sumur-sumur dangkal dengan kualitas air yang di bawah air minum, namun bisa dipakai untuk mandi dan cuci, dan biasanya digunakan untuk pembersihan lumpur pascabencana,” tambah Menteri Dody.

Secara teknis, sumur bor air dalam dibangun dengan kedalaman rata-rata sekitar 100 meter dan diameter lebih dari 4 inci. Sumur ini dirancang menggunakan metode pemboran teknis yang dilengkapi uji logging dan pumping test untuk mengambil air tanah dari akuifer terkekang maupun semiterkekang, dengan debit air lebih dari 2 liter per detik.

Untuk menjamin keberlanjutan sumber air, penentuan kedalaman sumur didasarkan pada survei geolistrik. Setiap unit juga dilengkapi fasilitas pendukung berupa pompa submersible, rumah tenaga listrik, reservoar atau toren berkapasitas lebih dari 1.000 liter, serta hidran umum.

Terkait kualitas, air dari sumur bor ini telah memenuhi standar parameter utama, yakni pH sekitar 7,1, kadar besi di bawah 1 mg/l, serta tingkat kekeruhan di bawah 1.000 mg/l. Standar ini memastikan air baku aman untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan operasional fasilitas pelayanan publik.

Mengenai progres konstruksi dari total 86 titik, penyelesaian sumur bor air dalam saat ini telah mencapai sekitar 15%, sedangkan sumur bor dangkal mencatatkan progres yang lebih cepat, yakni mencapai 53%.

Pembangunan infrastruktur ini juga berfungsi sebagai sistem pendukung agar 176 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak bencana dapat kembali berfungsi optimal. Penegasan yang disampaikan Menteri Dody merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam upaya build back better (membangun kembali dengan lebih baik) pada daerah yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo. Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Kementerian PU Terlibat dalam Penanganan Dampak Banjir Bandang di Pemalang, Jawa Tengah

Tim Press Release — Sun, 01 Feb 2026 16:22:13 +0000

JAKARTA, CILACAP.INFO – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana terlibat langsung dalam menangani dampak bencana banjir bandang yang menerjang Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Bencana ini terjadi pada Jumat (23/1/2026) malam akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut.

Berdasarkan data lapangan, banjir bandang terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Pemicu utama kejadian ini adalah hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Pemalang bagian barat sejak pukul 13.00 WIB. Kondisi tersebut menyebabkan lonjakan debit air Sungai Comal hingga mencapai 329.841 liter/detik, atau berada pada status siaga berdasarkan pantauan di Bendung Sokawati.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan komitmen Kementerian PU untuk selalu hadir di tengah masyarakat dalam penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia.

“Kementerian PU melalui BBWS Pemali Juana langsung melakukan monitoring dan kesiapsiagaan. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, sekaligus memastikan infrastruktur sumber daya air dan konektivitas dapat tertangani segera agar aktivitas warga dapat kembali normal,” ujar Menteri Dody.

Sebagai langkah tanggap darurat, BBWS Pemali Juana telah melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi Sungai Comal serta melakukan pendataan awal terkait dampak bencana. Selain itu, BBWS Pemali Juana juga telah memobilisasi personel dan peralatan guna mendukung percepatan penanganan fisik di lapangan.

Berdasarkan hasil pendataan, banjir bandang ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur konektivitas. Dampak kerusakan meliputi terputusnya Jembatan Baru Desa Nyalembeng yang menghubungkan Jalan Karangsari–Pulosari, serta terputusnya jembatan penghubung Dusun Silegok–Sipendil. Selain infrastruktur publik, kerusakan juga dilaporkan menimpa sejumlah rumah warga di Desa Gunungsari dan Jurangmangu, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang.

Dalam penanganan dampak bencana ini, Kementerian PU melalui BBWS Pemali Juana melakukan koordinasi intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Pemali Comal, serta pemerintah desa setempat.

Saat ini, kondisi banjir di wilayah terdampak dilaporkan telah berangsur surut seiring dengan penurunan debit air Sungai Comal. Meski demikian, Kementerian PU memastikan pemantauan akan terus dilakukan secara berkala guna mengantisipasi potensi kejadian lanjutan, khususnya apabila terjadi hujan susulan dengan intensitas tinggi.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian PU Pastikan Percepatan Peningkatan Jalan Daerah Payakumbuh–Sitangkai Sesuai Rencana

Tim Press Release — Sun, 01 Feb 2026 11:02:24 +0000

SUMATERA BARAT, CILACAP.INFO – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meninjau langsung progres penanganan ruas jalan Inpres Jalan Daerah (IJD) Payakumbuh–Sitangkai di Sumatera Barat, Rabu (28/1). Kunjungan kerja ini dilakukan bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi. Proyek IJD Payakumbuh–Sitangkai di Sumatera Barat sendiri merupakan bagian dari program percepatan peningkatan konektivitas wilayah guna mendukung swasembada pangan dan energi nasional.

Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan Menteri PU di Sumatera Barat setelah meninjau sejumlah lokasi infrastruktur di Kabupaten Agam hingga Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam kunjungannya, Menteri Dody menegaskan bahwa penanganan jalan daerah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi. Kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan membantu pemerintah daerah menangani jalan-jalan strategis yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran daerah.

“IJD ini memang salah satu hasil dari instruksi langsung dari Pak Presiden Prabowo. Hampir 6 kilometer kita bangun dengan beton (rigid pavement), sisanya dibangun dengan aspal,” ujar Menteri Dody.

Menteri Dody juga menjelaskan bahwa pemilihan material beton didasari oleh kondisi lalu lintas harian yang didominasi kendaraan pengangkut material tambang (Galian C). “Di sini banyak Galian C, kalau semuanya dibangun dengan aspal dikhawatirkan tidak bertahan lama dan terjadi lubang,” jelas Menteri Dody.

Terkait progres konstruksi, Menteri Dody menerangkan bahwa Kementerian PU telah menyelesaikan penanganan sepanjang 2,9 kilometer pada ruas IJD Payakumbuh–Sitangkai. Sementara itu, sisa penanganan jalan akan dilanjutkan secara bertahap.

“Sekitar 2,9 kilometer sudah jadi. Sisanya akan kita mulai di tahun 2026. Untuk ruas lanjutan sampai Batusangkar sekitar 25 kilometer, insyaallah bisa kita mulai lagi setelah ini, mungkin pertengahan tahun,” tambah Menteri Dody.

Dukungan DPR RI dan Komitmen Pemerintah Daerah

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengapresiasi Kementerian PU dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah. “Kita bersyukur Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp75 miliar untuk pembangunan IJD Payakumbuh–Sitangkai ini. Sebanyak 2,9 kilometer dibangun dengan aspal dan 5,8 kilometer sisanya dibangun dengan beton. Insyaallah akan ada lanjutan sekitar 25 kilometer aspal menuju Batusangkar,” ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.

Andre juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam aspek pemeliharaan. “Kami sudah sampaikan ke Gubernur Sumatera Barat, dan beliau berkomitmen untuk menjaga jalan ini. Jangan sampai jalan yang sudah dibangun rusak dalam satu-dua tahun,” kata Andre Rosiade.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk bersinergi menjaga aset infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian PU.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PU. Insyaallah kami siap mendukung segala sesuatu yang terkait dengan tugas provinsi. Termasuk mengendalikan penggunaan jalan ini sesuai dengan izin yang kami berikan untuk truk-truk pengangkut material,” kata Gubernur Mahyeldi.

Selain meninjau progres pembangunan infrastruktur jalan daerah di Sumatera Barat, Menteri PU beserta jajaran juga meninjau rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Koto Baru dan Pasar Payakumbuh. Penanganan ini diusulkan sebagai bagian dari pemulihan infrastruktur ekonomi masyarakat pascabencana akhir tahun lalu. Saat ini, rekomendasi dan desain dasar (basic design) untuk pasar tersebut sudah tersedia. Terkait hal ini, Menteri Dody menegaskan bahwa Kementerian PU berkomitmen membantu masyarakat bangkit lebih baik.

“Kita lihat dulu kesiapannya, karena rekomendasi dan basic design sudah ada. Selanjutnya kita kerjakan grand design dan dapat dilanjutkan koordinasi dengan tim Kementerian PU di Sumatera Barat. Setelah Detail Engineering Design (DED) selesai, baru akan keluar perhitungan anggarannya,” ungkap Menteri Dody.

Menteri Dody juga menambahkan bahwa peran pasar sangat vital sebagai urat nadi perekonomian rakyat. “Sesuai arahan Presiden, Kementerian PU wajib membantu masyarakat untuk bangkit lebih baik lagi, terutama di daerah terdampak bencana. Yang terpenting adalah komitmen kita bersama,” pungkas Menteri Dody.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR RI, Menteri PU Paparkan Progres Penanganan Bencana di Sumatera

Tim Press Release — Sat, 31 Jan 2026 17:03:09 +0000

JAKARTA, CILACAP.INFO – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Menteri Dody melaporkan perkembangan penanganan pascabencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian PU memastikan langkah penanganan dilakukan secara terpadu lintas sektor oleh Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis guna memulihkan infrastruktur dasar dan aktivitas masyarakat.

Dalam rapat kerja, Menteri Dody menyampaikan bahwa pemerintah telah bergerak cepat merespons bencana tersebut. Kementerian PU mengerahkan lebih dari 1.377 personel internal, termasuk 402 Generasi Muda PU, serta memperoleh dukungan langsung dari 1.366 personel TNI dan masyarakat.

Di lapangan, Kementerian PU juga memobilisasi 1.937 alat berat, 500 unit sarana prasarana pendukung, dan 6.352 bahan material untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak.

“Sejak 12 Desember 2025 lalu, kami juga telah meluncurkan program padat karya dengan melibatkan lebih dari 30.100 tenaga kerja lokal, sehingga turut menggerakkan perekonomian masyarakat setempat,” ungkap Menteri Dody.

Berdasarkan data rekapitulasi per 27 Januari 2026, penanganan di bidang Bina Marga telah menunjukkan hasil positif. Sebanyak 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional yang terdampak bencana telah berhasil dipulihkan dan fungsional. Seluruh infrastruktur konektivitas tersebut tercatat telah mencapai kondisi fungsional 100 persen per 30 Desember 2025. Kondisi ini menjadi tonggak penting untuk memastikan jalur distribusi logistik ke wilayah terdampak.

Pada sektor Sumber Daya Air (SDA), penanganan difokuskan pada 31 daerah irigasi kewenangan pusat dan 7 daerah irigasi kewenangan daerah. Saat ini, progres rehabilitasi irigasi mencapai 23 persen. Di sektor ini, Kementerian PU berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memprioritaskan jaringan irigasi yang mengairi sawah-sawah yang telah memasuki masa tanam.

Untuk penanganan sungai, fokus utama adalah normalisasi dan pengamanan alur dari banjir susulan. Dari 77 sungai nasional yang terdampak, progres fisik telah mencapai 52 persen dengan target penyelesaian pada Oktober 2026. Rencana penanganan ini juga mencakup pembangunan pengendali sedimen seperti sabo dam dan cek dam.

“Kami sudah mengidentifikasikan jika hujan masih sangat lebat di daerah hulu, baik di Aceh, Sumatera Utara atau Sumatera Barat maka sedimennya, bawa pasir maupun kayu masih sangat mungkin turun ke daerah-daerah hilir. Jadi kami mengusulkan pembangunan beberapa sabo dam dan cek dam yang kami targetkan selesai paling lama Oktober 2028,” jelas Menteri Dody.

Sementara itu, di bidang Cipta Karya, prioritas utama adalah pemulihan layanan dasar. Dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak, sekitar 70 persen telah berhasil dipulihkan dan ditargetkan fungsional penuh pada 15 Februari 2026. Sedangkan untuk penanganan sektor sanitasi, termasuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah, telah mencapai 83 persen dengan target penyelesaian pada tanggal yang sama.

Sebagai dukungan tambahan air bersih, Kementerian PU juga membangun sumur bor baru. Progres pembuatan sumur bor dalam mencapai 15 persen, sedangkan sumur bor dangkal mencapai 53 persen. Seluruh sumur bor ditargetkan rampung sebelum bulan Ramadhan untuk mendukung operasional SPAM dan kebutuhan warga.

Pada Bidang Prasarana Strategis, pembersihan lumpur pada fasilitas umum dilakukan di 171 lokasi, di mana 120 lokasi di antaranya telah kembali fungsional. Pembangunan 1.217 unit hunian sementara (huntara) terus berjalan, beriringan dengan penyiapan puskesmas darurat yang ditargetkan fungsional sebelum 15 Februari 2026.

Menutup laporannya, Menteri Dody menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga mutu infrastruktur pascabencana. “Kami terus mengawal pemulihan ini agar tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan, sehingga infrastruktur yang dibangun kembali lebih tangguh dan mampu mendukung pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Menteri Dody.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Menteri PU Dody Hanggodo Tinjau Banjir Bekasi dan Pastikan Penanganan Terpadu

Tim Press Release — Fri, 30 Jan 2026 03:14:41 +0000

BEKASI, CILACAP.INFO – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (24/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dody menekankan pentingnya percepatan penanganan banjir melalui pendekatan teknis yang menyeluruh serta sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Kunjungan ini merupakan respons cepat Kementerian PU terhadap genangan air yang masih merendam wilayah tersebut dengan ketinggian bervariasi antara 40 cm hingga 1,5 meter.

Desain Teknis dan Sinergi Lintas Sektor

Menteri Dody menegaskan bahwa penanganan banjir di Kabupaten Bekasi tidak dapat dilakukan secara parsial atau instan. Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) telah menyusun desain teknis penanganan yang akan menjadi acuan kerja jangka panjang.

“Penanganan banjir di Bekasi ini membutuhkan penyelesaian persoalan lahan serta sinergi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ujar Menteri Dody di sela-sela peninjauan.

Ia menambahkan, desain teknis yang telah disiapkan Ditjen SDA perlu segera dibahas bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, mengingat terdapat beberapa titik krusial yang memerlukan pembebasan lahan.

“Jika hingga Mei–Juni terdapat perkembangan signifikan, termasuk penambahan akses dan kesiapan daerah, maka kami akan mematangkan langkah lanjutan untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden,” terangnya.

Revitalisasi Menyeluruh Sungai CBL

Terkait kondisi Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL), Menteri PU menyoroti bahwa pelebaran sungai saja tidak cukup untuk mengatasi masalah banjir tahunan. Diperlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup pengelolaan aliran dari hulu ke hilir, pengendalian sedimentasi, pengamanan bantaran sungai, serta integrasi dengan sistem drainase kawasan.

“Kementerian PU tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan banjir Bekasi. Diperlukan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, baik Kabupaten Bekasi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tandas Menteri Dody.

Gerak Cepat Tanggap Darurat: Pengerahan Pompa Mobile

Sebagai bentuk kerja nyata dalam penanganan darurat, Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS CC) telah bergerak cepat mengatasi banjir di wilayah Jabodetabek. Sejak 22 Januari 2026, sejumlah unit pompa mobile telah dikerahkan untuk mempercepat surutnya genangan di berbagai titik vital.

Sebaran lokasi operasional pompa mobile tersebut meliputi:

· Wilayah Bekasi: Mustika Wanasari Cibitung (1 unit), Pondok Timur Mas (1 unit), Perum Jatibening Permai (2 unit), Perumahan IKIP (1 unit).

· Wilayah Jakarta & Tangerang: Jalan DI Panjaitan Cawang (1 unit), Cililitan (1 unit), Hutan Kemayoran (1 unit), Maharta (2 unit), Pinang Griya (1 unit), Pintu Air Mookervart (1 unit), Jalan Daan Mogot KM 13 (1 unit), dan Kembangan Utara (1 unit).

Langkah taktis ini diharapkan dapat meminimalisir dampak banjir bagi masyarakat sembari menunggu realisasi solusi teknis permanen yang sedang dimatangkan oleh Kementerian PU bersama pemerintah daerah.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Kementerian PU Susun Rencana Rehabilitasi 23 Muara Sungai Terdampak Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Tim Press Release — Mon, 26 Jan 2026 07:40:26 +0000

JAKARTA, CILACAP.INFO – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyiapkan rencana strategis penanganan 23 muara sungai yang tersebar di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tahapan ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna memulihkan kapasitas pengendalian air dan memperlancar aliran sedimen ke laut.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa penanganan muara sungai di wilayah terdampak bencana di Sumatera memerlukan pendekatan teknis yang cermat dan spesifik. Metode penanganannya tidak dapat disamaratakan antara satu sungai dengan sungai lainnya.

Menurut Menteri Dody, berdasarkan survei lapangan, sebagian besar muara sungai besar yang mengalami pendangkalan berat akibat sedimentasi bencana memerlukan penanganan menggunakan kapal keruk (dredger).

“Sebagian besar pembersihan muara itu membutuhkan dredger. Tidak bisa cukup hanya menggunakan alat berat biasa seperti ekskavator atau metode percepatan lainnya. Memang ada muara tertentu yang bisa ditangani tanpa dredger, contohnya di Krueng Meureudu, tetapi dari total 23 muara, mungkin hanya sekitar satu sampai tiga lokasi yang bisa menggunakan pola yang sama,” ujar Menteri Dody.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan survei teknis yang dilakukan Kementerian PU, tercatat ada 23 muara sungai terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Di Provinsi Aceh, terdapat 8 muara terdampak. Rinciannya: 1 muara sedang ditangani, 2 muara masuk dalam rencana penanganan, dan 5 muara belum tertangani.

Sementara itu di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 11 muara terdampak. Rinciannya: 8 muara dalam rencana penanganan dan 3 muara belum ditangani. Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 4 muara terdampak. Rinciannya: 3 muara telah ditangani dan 1 muara dalam rencana penanganan.

Menteri Dody menjelaskan bahwa penggunaan kapal keruk (dredger) juga tidak dapat dilakukan serta-merta tanpa perencanaan yang matang. Tahapan desain mutlak diperlukan untuk menentukan lokasi pembuangan material hasil pengerukan (disposal area), apakah akan dimanfaatkan untuk memperkuat tanggul, ditempatkan menjauh ke laut, atau untuk kebutuhan teknis lainnya.

“Kalau materialnya mau dijadikan tanggul, desainnya juga harus benar. Jangan sampai saat terjadi banjir berikutnya, tanggulnya tidak cukup kuat. Karena itu, untuk muara-muara besar, prosesnya masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan lagi sekadar tanggap darurat,” jelas Menteri Dody.

Sembari menyusun rencana strategis rekonstruksi muara sungai, Kementerian PU saat ini juga masih memprioritaskan penanganan cepat pada infrastruktur air yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Fokus utama saat ini adalah perkuatan tanggul eksisting, khususnya pada sungai yang melintasi kawasan perkotaan, serta normalisasi sungai pada titik-titik kritis untuk melancarkan aliran air.

“Untuk muara-muara yang relatif kecil dan bisa ditangani tanpa dredger, itu akan kita kerjakan dalam beberapa hari ke depan. Namun untuk muara yang besar, pengerjaannya harus menunggu desain selesai agar penanganannya tepat dan berkelanjutan,” jelas Menteri Dody.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, menyatakan bahwa kondisi muara memegang peranan vital dalam sistem pengendalian banjir dari hulu ke hilir. Penyempitan dan pendangkalan muara berpotensi memperlambat aliran sungai, sehingga berpotensi menyebabkan air sungai meluap ke permukiman, dan meningkatkan risiko banjir berulang.

“Kondisi muara ini sangat menentukan. Kalau muara tersumbat, sebaik apapun normalisasi sungai di hulu, air tetap sulit keluar ke laut. Karena itu penanganan muara harus menjadi bagian penting dari sistem pengendalian banjir secara menyeluruh,” jelas Feriyanto.

Kementerian PU memastikan penanganan muara ini akan diintegrasikan secara penuh ke dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hal ini bertujuan agar fungsi hidrologi sungai dan muara dapat pulih optimal serta mampu memitigasi risiko bencana hidrometeorologi di masa mendatang.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Program Padat Karya Kementerian PU Hadirkan Harapan dan Penghidupan bagi Lebih dari 44 Ribu Warga Terdampak Bencana Sumatera

Tim Press Release — Mon, 26 Jan 2026 05:00:23 +0000

ACEH TAMIANG, CILACAP.INFO – Upaya penanganan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera masih terus berlangsung. Selain mengerahkan sejumlah besar alat berat, penanganan itu kini dilakukan dengan mengimplementasikan Program Padat Karya Tunai (PKT).

Implementasi PKT yang dilakukan oleh Kementerian PU ini tidak hanya fokus pada upaya pembersihan dan perbaikan fisik infrastruktur, tetapi juga memberikan bantalan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Hingga 17 Januari 2026, tercatat sebanyak 44.954 warga lokal telah terlibat dalam program ini.

Program PKT juga menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memulihkan sendi-sendi kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pembersihan material sisa bencana, seperti lumpur yang menumpuk di fasilitas publik dan permukiman, dilakukan secara intensif dengan melibatkan partisipasi aktif warga.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa penanganan pascabencana memiliki dua dimensi, yaitu pemulihan fisik dan pemulihan ekonomi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan upaya menggerakkan kembali roda perekonomian warga yang sempat lumpuh.

“Tugas kita salah satunya bersih-bersih, dan itu kita kerjakan 24 jam, di-support penuh oleh TNI, Polri, dan masyarakat melalui pola padat karya. Kita harus bergerak cepat supaya perekonomian segera bergulir lagi. Masyarakat harus segera punya income (pendapatan) kembali, apalagi banyak yang sebelumnya petani dan usahanya rusak akibat bencana,” ujar Menteri Dody.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU menerapkan strategi taktis di lapangan. Untuk lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh alat berat, pengerjaan dioptimalkan menggunakan tenaga manusia (padat karya) dengan dukungan peralatan berukuran kecil. Metode ini terbukti efektif menjangkau seluruh area terdampak hingga ke sudut-sudut permukiman padat dan fasilitas umum vital, memastikan proses pemulihan berjalan menyeluruh.

Dampak positif program ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Di SMK 3 Aceh Tamiang, misalnya, meskipun genangan lumpur masih terlihat pada Senin (19/1/2026), aktivitas pembersihan yang dilakukan warga memberikan harapan baru.

Tri Kurniawan, warga Karang Baru, Aceh Tamiang, menuturkan bahwa Program Padat Karya Tunai menjadi penyelamat ekonominya pascabencana. Selama dua pekan terakhir, ia terlibat aktif membersihkan lumpur di lingkungan permukiman, Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, SMK 3 Aceh Tamiang, hingga SMP Negeri 2 Karang Baru.

“Alhamdulillah, ada pekerjaan. Kita kan sudah tidak ada pekerjaan setelah banjir. Kemarin diajak kakak yang kerja di huntara,” ujar Tri.

Bagi Tri, upah yang diterimanya sangat dapat menopang kebutuhan hidup sehari-hari dan membantu orang tuanya yang tidak lagi bisa bekerja akibat bencana.

Hal senada diungkapkan Ikhsan Putra, warga Kuala Simpang. Sebelum bencana, Ikhsan menggantungkan hidup sebagai pedagang makanan ringan. Namun, kerusakan lingkungan akibat banjir memaksanya menghentikan usaha. Melalui pelibatan dalam pembersihan saluran drainase dan fasilitas umum, Ikhsan kini memiliki penghasilan pengganti.

“Sejak banjir, warung saya tidak bisa jalan karena rumah dan lingkungan kotor semua. Dengan ikut padat karya ini, saya bisa tetap punya penghasilan sambil membersihkan daerah sendiri,” tutur Ikhsan, seraya menambahkan bahwa upah hariannya dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak-anaknya.

Berdasarkan data Kementerian PU per 17 Januari 2026, program penanganan bencana berbasis Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) ini telah menyerap 44.954 orang tenaga kerja. Program ini diharapkan dapat terus menjadi katalisator bagi warga terdampak untuk bangkit, menata kembali lingkungan, sekaligus memulihkan kondisi ekonomi masyarakat secara bermartabat.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak