Jakarta: Ketua Yayasan Kudsiyah Bahaudin Mudhary, Achsanul Qosasi, menyampaikan empat pertimbangan strategis yang menjadi dasar usulan penetapan Pulau Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau. Menurutnya, gagasan tersebut lahir dari keresahan panjang para petani yang selama ini menghadapi ketidakpastian harga serta fluktuasi pasar yang merugikan.

Pernyataan itu disampaikan Achsanul dalam Pelantikan Pengurus dan Dialog Publik PWI Sumenep periode 2025–2028 bertema “Mengawal Percepatan Pembangunan dan Ekonomi Madura” yang berlangsung di Pendapa Agung Keraton Sumenep, Selasa (10/2/2026). Ia menilai, ketimpangan kebijakan pertembakauan antara Madura sebagai daerah penghasil dan wilayah yang memiliki industri pengolahan masih sangat terasa.

“KEK Tembakau merupakan solusi berbasis data dan realitas di lapangan. Pembangunan Madura masih tertinggal, sementara kebijakan pertembakauan cenderung tidak berpihak pada daerah penghasil. Ini adalah inisiatif dari masyarakat Madura sendiri yang selama ini merasa kurang mendapat perhatian, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi,” ujarnya.

Empat Alasan Strategis

Pertama, Madura merupakan salah satu sentra produksi tembakau terbesar di Indonesia. Empat kabupaten di Pulau Madura—Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan—memiliki ketergantungan tinggi pada sektor tembakau dan garam. Mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup dari dua komoditas tersebut.

Achsanul menilai kontribusi petani Madura terhadap industri tembakau nasional sudah semestinya mendapat apresiasi dan keberpihakan kebijakan yang lebih jelas dari negara.

Kedua, sektor tembakau beserta industri turunannya menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Rantai ekonomi yang tercipta melibatkan ribuan kepala keluarga, mulai dari petani, buruh tani, pengepul, hingga pelaku industri hilir. Dengan pembentukan KEK, diharapkan terjadi peningkatan nilai tambah dan kepastian usaha di seluruh mata rantai produksi.

Ketiga, dari sisi geografis, Madura memiliki batas wilayah yang jelas dan terpisah dari daratan utama Jawa Timur. Kondisi ini dinilai memudahkan pengawasan serta pengendalian kebijakan apabila diterapkan skema kawasan ekonomi khusus.

“Madura memiliki karakter wilayah yang terdefinisi dengan baik. Ini memudahkan pengawasan dan implementasi regulasi secara efektif,” jelasnya.

Keempat, usulan KEK Tembakau dinilai selaras dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam upaya membuka lapangan kerja berkualitas, memperkuat kewirausahaan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan industri berbasis daerah.

Achsanul menegaskan, KEK Tembakau diharapkan mampu menjawab ketimpangan antara Madura dan wilayah daratan utama Jawa Timur. Lebih dari itu, kebijakan tersebut diproyeksikan menjadi instrumen transformasi ekonomi daerah menuju kemandirian yang berkelanjutan.

Ia juga menyebut KEK Madura dapat menjadi ruang kolaborasi antara petani, pengusaha tembakau, industri rokok, serta regulator seperti pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga Bea Cukai dan industri pendukung lainnya.

“Dengan adanya KEK Tembakau, kami berharap negara benar-benar hadir. Petani harus mendapatkan perlindungan dan hak yang adil, sehingga ekonomi Madura dapat tumbuh lebih stabil dan berkelanjutan,” tutupnya.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES.

Achsanul Qosasi dikenal sebagai figur dengan pengalaman panjang di bidang pemerintahan dan pengelolaan kebijakan publik di Indonesia. Rekam jejaknya di lembaga legislatif dan institusi negara menempatkan namanya sebagai salah satu tokoh yang pernah berperan dalam pengawasan serta penguatan tata kelola keuangan negara.

Pengalaman tersebut membentuk reputasinya sebagai sosok yang memahami dinamika birokrasi, kebijakan fiskal, serta mekanisme kerja lembaga negara di tingkat nasional.

Latar Belakang dan Pendidikan

Achsanul Qosasi menempuh pendidikan yang menjadi fondasi penting dalam perjalanan kariernya di sektor publik. Bekal akademik ini memperkuat kapasitas analisis serta pemahamannya terhadap isu-isu strategis, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan, regulasi, dan tata kelola pemerintahan.

Pendidikan formal tersebut kemudian menjadi modal utama dalam menjalankan berbagai peran yang diembannya di tingkat nasional.

Karier di Pemerintahan dan Lembaga Negara

Nama Achsanul Qosasi mulai dikenal publik ketika ia aktif di lembaga legislatif. Sebagai anggota DPR RI, ia terlibat dalam proses pembahasan kebijakan serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Peran tersebut menuntut kemampuan komunikasi politik, analisis kebijakan, dan pemahaman mendalam terhadap kepentingan publik.

Pada tahap berikutnya, ia juga mengemban amanah sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Posisi ini menempatkannya dalam lingkungan kerja yang menuntut profesionalisme tinggi, ketelitian, serta pemahaman menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keuangan negara.

Pengalaman lintas lembaga tersebut membentuk perspektif komprehensif mengenai keterkaitan antara kebijakan, anggaran, dan akuntabilitas institusi.

Kontribusi dan Peran Strategis

Dalam berbagai perannya, Achsanul Qosasi dikenal aktif terlibat dalam isu-isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pengawasan kebijakan publik, serta sistem keuangan dan akuntabilitas negara. Keterlibatan ini mencerminkan kapasitasnya sebagai pejabat publik yang bekerja pada level kebijakan makro, bukan sekadar administratif.

Achsanul Qosasi di Ruang Publik

Sebagai figur publik, Achsanul Qosasi kerap menjadi rujukan dalam pemberitaan dan diskusi terkait pemerintahan serta kebijakan negara. Pengalaman di berbagai institusi menjadikannya sumber perspektif yang memahami mekanisme internal pemerintahan sekaligus dinamika politik nasional.

Di luar jabatan formal, ia juga aktif mengikuti perkembangan isu kebijakan dan tata kelola negara melalui berbagai diskusi publik dan forum profesional.

Relevansi Nama Achsanul Qosasi Saat Ini

Hingga kini, nama Achsanul Qosasi tetap relevan dalam pencarian publik, khususnya terkait profil, perjalanan karier, dan rekam jejak profesionalnya. Ketertarikan tersebut menunjukkan pentingnya penyajian informasi yang berimbang dan informatif agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai latar belakang serta kontribusinya.

Penutup

Achsanul Qosasi merupakan contoh figur dengan perjalanan karier yang mencerminkan kompleksitas dunia pemerintahan Indonesia. Pengalaman di lembaga legislatif dan institusi negara membentuk pemahaman mendalam terhadap kebijakan publik dan tata kelola keuangan, sekaligus menempatkannya sebagai sosok dengan rekam jejak profesional di sektor publik.