Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa monitoring keterhunian merupakan bagian dari komitmen BP Tapera dalam menjaga kualitas penyaluran FLPP sekaligus memastikan rumah subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh penerima manfaat.
“BP Tapera tidak hanya berperan dalam menyalurkan pembiayaan rumah melalui FLPP, tetapi juga memastikan manfaat program terus dirasakan masyarakat. Melalui monitoring yang dilakukan secara berkala bersama Kementerian PKP, pemerintah daerah, bank penyalur, dan pengembang, kami ingin memastikan rumah subsidi tetap berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar menjadi tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Heru Pudyo Nugroho.
Hingga 1 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp11,6 triliun. Penyaluran tersebut didukung oleh 36 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, 10.902 pengembang, dan 9.358 perumahan yang tersebar di 35 provinsi serta 377 kabupaten/kota di Indonesia.
Sementara itu, di Provinsi Jawa Timur, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 24.763 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,9 triliun. Penyaluran tersebut melibatkan 9 bank penyalur, 13 asosiasi pengembang, 1.104 pengembang, dan 1.178 perumahan. Adapun tiga daerah dengan realisasi penyaluran FLPP terbesar di Jawa Timur yaitu Kabupaten Jember sebanyak 939 unit, Kabupaten Malang sebanyak 813 unit, dan Kabupaten Kediri sebanyak 533 unit.
Heru menegaskan, BP Tapera akan terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar Program FLPP tetap tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama.
