Sejumlah akademisi dan pengamat memberi catatan kritis atas grounbreaking proyek tersebut. Pengamat energi sekaligus Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) Iwa Garniwa menilai keberhasilan DME sebagai substitusi LPG tidak hanya bergantung pada pembangunan pabrik, tapi juga butuh dukungan dari sisi insentif fiskal dan konsistensi kebijakan.
DME kata Iwa perlu disokong oleh kepastian harga batu bara dan stimulus kebijakan berupa subsidi agar harga jualnya lebih terjangkau diterima masyarakat.
”DME sangat sensitif terhadap harga batu bara dan capex gasifikasi itu tinggi. Jika harga batu bara di atas US$60 per ton, DME tidak kompetitif tanpa subsidi,’’ ujar Iwa.
Dalam hal ini, Iwa mendorong dilakukannya reformasi subsidi energi secara bertahap dari komoditas ke individu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tanpa reformasi ini, insentif untuk beralih ke jaringan gas (jargas), listrik, atau DME menjadi lemah.
Selain itu, pemerintah diminta mengembangkan indikator kinerja proyek ini. Keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah pabrik DME, melainkan dari penurunan volume impor LPG, penghematan subsidi, dan penurunan intensitas emisi per kapita.
”Diversifikasi energi rumah tangga adalah isu multidimensi yang menyangkut fiskal, ketahanan energi, lingkungan, dan keadilan sosial. Keberhasilannya bergantung pada konsistensi kebijakan lintas periode pemerintahan dan kemampuan mengelola transisi secara berkeadilan,” jelas Iwa saat dihubungi.
Tak hanya itu, pemerintah juga perlu menyusun peta jalan diversifikasi energi rumah tangga berdasarkan karakteristik wilayah.
Misalnya, pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) di kota besar yang dekat dengan jaringan transmisi gas, penggunaan kompor listrik di daerah dengan surplus daya listrik, serta pemanfaatan DME di wilayah non-pipa seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan.
Dengan skema tersebut, potensi substitusi LPG diperkirakan dapat mencapai 4,5 juta ton hingga 6,5 juta ton per tahun atau setara 55%-75% dari volume impor LPG saat ini.
Tampilkan Semua

