“Ketika terjadi eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan minyak maupun gas dari kawasan Teluk Persia yang melewati Selat Hormuz, ini menjadi alasan kuat kenapa kita perlu melakukan hilirisasi batu bara menjadi DME,” ujarnya.
Ia mengatakan pengembangan DME merupakan salah satu upaya untuk mencari sumber energi substitusi yang dalam jangka panjang dapat menggantikan sebagian kebutuhan LPG impor.
Selain mendukung ketahanan energi, pengembangan DME juga berpotensi membuka pasar baru bagi batu bara berkalori rendah. Indonesia dinilai memiliki modal sumber daya untuk mengembangkan industri tersebut. Hal ini mampu mendorong efektifitas PTBA dalam operasional sehingga produksi batubara kalori rendah juga bisa teroptimalisasi.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki sumber daya batu bara sekitar 97,96 miliar ton dengan cadangan mencapai 31,95 miliar ton. Sebagian besar cadangan tersebut merupakan batu bara berkalori rendah atau low rank coal, yang selama ini memiliki nilai ekonomi relatif rendah di pasar ekspor.
Menurut Bambang, hilirisasi batu bara juga menjadi kewajiban bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang kontraknya telah diperpanjang.
“Hilirisasi batubara wajib dilakukan oleh pemegang PKP2B yang diperpanjang. Soal apakah ini akan membawa gairah baru atau tidak tergantung dari niatan para pelaku industrinya,” jelasnya.
Ketua Komite Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal menilai pengembangan DME perlu dihitung secara cermat agar tidak kalah bersaing dengan LPG impor yang selama ini dipasok dari negara dengan biaya produksi gas lebih rendah.
“DME ini industrinya relatif masih baru dan dari sisi keekonomian juga tidak murah. Karena itu feasibility study-nya harus benar-benar dicermati,” ungkapnya.
Tampilkan Semua
Komentar