Secara umum, tren skor LPI Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dan bahkan mulai menyusul peringkat LPI Filipina.
Dengan target menurunkan biaya logistik dari 14,29 persen menjadi 8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2045, pemerintah menargetkan capaian setara dengan negara maju yang memiliki biaya logistik rendah. Namun, target ambisius ini menuntut keterlibatan berbagai variabel, seperti pengembangan kawasan logistik terintegrasi serta dorongan penggunaan transportasi multimoda.
Berbicara mengenai multimoda, empat undang-undang transportasi telah mengamanatkan pengembangannya, yakni Pasal 165 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 55 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 191 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta Pasal 148 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Dari ketentuan tersebut lahirlah PP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut, ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 8 Tahun 2012.
Risalah kebijakan yang panjang ini mencerminkan adanya intensi kuat dari regulator untuk membangun ekosistem multimoda yang efisien dan berdaya saing. Hal ini tidak mengherankan, mengingat multimoda merupakan strategi logistik yang membuka cakrawala sekaligus memperluas cakupan distribusi.
Multimoda terbukti efektif dalam mengurangi kemacetan di jalur darat utama. Sebagai contoh, penggunaan kereta api peti kemas dan kapal peti kemas mampu mengurangi kepadatan di Jalur Pantura hingga 47,97 persen hanya dalam satu tahun pertama.
Selain berdampak secara ekonomi, multimoda juga berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui peningkatan aksesibilitas ke wilayah terpencil. Di sisi lain, integrasi multimoda yang baik dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan, yang secara otomatis menurunkan emisi akibat mesin kendaraan yang idle saat kemacetan, sehingga mendukung konsep transportasi berkelanjutan.
Tampilkan Semua
Komentar