BGN sendiri menargetkan pembangunan total 25.000 SPPG di kawasan aglomerasi dan 6.000 unit lainnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Angka ini diperlukan untuk melayani target penerima manfaat program MBG yang diproyeksikan mencapai 82,9 juta jiwa pada akhir November hingga awal Desember mendatang.
Untuk mengakselerasi proyek besar ini, Kementerian PU telah mengeluarkan Keputusan Menteri PU Nomor 628/KPTS/M/2025. Regulasi ini berisi tentang Desain Prototipe/Purwarupa Bangunan Gedung SPPG yang mencakup desain modular dan konvensional. Adanya standardisasi desain ini diharapkan dapat memangkas waktu perencanaan dan perizinan secara signifikan di daerah.
Sebagai bukti konsep, tiga unit SPPG percontohan telah berhasil dibangun di Jambi, Banjar, dan Kebumen melalui skema dana CSR dari BUMN Karya di atas lahan milik Kementerian PU.
Kerja sama antara keahlian infrastruktur Kementerian PU dan kebutuhan programatik BGN ini tidak hanya merupakan realisasi sebuah proyek konstruksi, tetapi lebih sebagai sebuah investasi strategis untuk membangun fondasi kebijakan pangan dan gizi nasional. Langkah konkret ini bertujuan mewujudkan ribuan SPPG untuk mendukung kelancaran program MBG di seluruh penjuru negeri.
Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
Komentar