Struktur Organisasi
Yayasan di Indonesia harus memiliki struktur organisasi yang jelas, yang meliputi:
- Badan Pembina: Memiliki wewenang tertinggi dalam yayasan. Badan Pembina dapat mengangkat dan memberhentikan anggota dewan pengurus dan pengawas serta membuat keputusan penting lainnya.
- Badan Pengurus: Berperan sebagai pengelola kegiatan operasional yayasan sehari-hari, terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
- Badan Pengawas: Bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja yayasan dan memastikan operasi berjalan sesuai dengan tujuan yayasan.
Ketiga badan ini harus diisi oleh orang-orang yang berbeda dan memiliki tanggung jawab hukum yang terpisah.
Baca juga:
Mau Kelola Barang Berbahaya Sesuai Standar Internasional? Ikuti Diklat IMDG Code Sekarang!Langkah-Langkah Mendirikan Yayasan di Indonesia
- Mempersiapkan Persyaratan: Tentukan tujuan yayasan dengan jelas, apakah untuk kegiatan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Tentukan nama yang unik untuk yayasan dan pastikan belum digunakan oleh pihak lain. Selain itu, persiapkan dokumen penting seperti nama, alamat, modal, serta susunan kepengurusan yayasan.
- Menyiapkan Anggaran Dasar (AD): Anggaran dasar merupakan dokumen hukum yang mencakup tujuan yayasan, struktur organisasi, dan pedoman operasional. AD ini harus mencakup peran dan tanggung jawab para pendiri, pengawas, dan pengurus yayasan.
- Notarisasi Dokumen Yayasan: Setelah Anggaran Dasar selesai, dokumen tersebut harus disahkan oleh notaris resmi di Indonesia. Langkah ini memformalkan yayasan secara hukum.
- Mendapatkan Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Setelah notarisasi, dokumen yayasan harus diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan. Jika disetujui, kementerian akan mengeluarkan keputusan resmi yang mengakui yayasan tersebut.
- Memperoleh Lisensi Umum: Yayasan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh izin operasional, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Tanda Daftar Yayasan (STA).
- Memperoleh Lisensi Tertentu (Jika Diperlukan): Jika yayasan berencana melakukan kegiatan khusus seperti penggalangan dana, diperlukan izin tambahan dari kementerian terkait.
Pertimbangan Penting Saat Mendirikan Yayasan di Indonesia
Tampilkan Semua
Komentar