Pengecualian ini mengurangi pembatasan kepemilikan asing di sektor-sektor tertentu, memfasilitasi lingkungan bisnis yang lebih menguntungkan bagi investor internasional.
Langkah strategis ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pengembangan IKN.
Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi yang mengatur investasi asing di Indonesia mencakup Keputusan Presiden Daftar Positif. Keputusan ini menetapkan batas kepemilikan asing dalam berbagai kegiatan usaha, seperti pengolahan kopi, pembuatan obat tradisional, dan sektor lain yang memiliki kepentingan nasional yang signifikan.
Namun, ketentuan baru yang khusus berlaku untuk perusahaan di IKN mungkin akan merevisi batasan ini, sehingga menawarkan peluang yang lebih besar bagi investor asing.
Pengecualian Batas Kepemilikan Saham
Beberapa industri strategis, seperti transportasi dan layanan pengiriman (kurir), tidak dapat melebihi 49% kepemilikan asing.
Begitu pula dengan industri yang terkait dengan transportasi seperti pelayaran dan transportasi air, juga dibatasi dalam hal kepemilikan asing (sebagian besar tidak dapat melebihi 49% kepemilikan asing).
Pembatasan ini memastikan bahwa sektor-sektor kritis tetap berada di bawah kendali nasional sambil tetap memungkinkan investasi internasional.
Di bawah regulasi PP IKN Business License, pembatasan yang tercantum dalam Daftar Investasi Positif memungkinkan investor asing untuk sepenuhnya memiliki bisnis.
IKN menawarkan potensi pertumbuhan yang besar, memberikan banyak peluang bagi investor asing. Rencana pengembangan kota mencakup integrasi teknologi canggih dan praktik berkelanjutan, menciptakan lingkungan perkotaan modern yang menarik bagi bisnis global.
Dengan berinvestasi di IKN, perusahaan asing dapat memanfaatkan pasar yang berkembang pesat dan mendapatkan manfaat dari prospek ekonomi jangka panjang.
Pembebasan Pembayaran Dana Kompensasi dan Perpanjangan Masa Berlaku Izin Kerja di IKN
Pembebasan Pembayaran Dana Kompensasi
PP IKN Business License membebaskan kewajiban untuk membayar dana kompensasi kepada pemerintah saat mengajukan izin kerja. Dana kompensasi ini sebesar USD 100 per bulan per orang yang harus dibayar kepada pemerintah.
Dapat diberikan izin selama 10 tahun
Ketika mempekerjakan pekerja asing yang berdomisili di Indonesia, pekerja asing tersebut harus mendapatkan persetujuan untuk rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). RPTKA biasanya berlaku selama 2 tahun, namun jika pekerja asing bekerja di IKN, RPTKA dapat berlaku selama 10 tahun.
Proses Pendaftaran Bisnis
Mendaftarkan perusahaan asing di IKN melibatkan beberapa langkah, termasuk pengajuan dokumen yang diperlukan dan kepatuhan terhadap regulasi lokal.
Tampilkan Semua
