“Inovasi tokenisasi berpotensi menawarkan paradigma baru dalam tata cara representasi aset dan produk finansial secara digital. Apabila dikemas melalui arsitektur yang solid, mekanisme ini sanggup memperbanyak alternatif instrumen bagi publik. Kendati demikian, faktor kepastian legalitas kepemilikan, mutu aset dasar, ketersediaan transparansi, hingga perlindungan konsumen wajib dijadikan prioritas utama,” imbuhnya.
RWA dan Sukuk Jadi Perhatian
Prospek pengembangan ini kian menyita perhatian setelah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengidentifikasi dua klasifikasi aset digital yang berpeluang memenuhi kaidah syariat, yakni tokenisasi Real World Asset (RWA) serta instrumen keuangan syariah. Hal tersebut dipaparkan oleh M. Gunawan Yasni selaku Wakil Bendahara DSN MUI dalam gelaran Ijtima Sanawi XXII DSN MUI pada 21 Oktober 2026.
Konsep RWA merujuk pada digitalisasi aset riil seperti emas maupun properti ke dalam bentuk unit token. Di sisi lain, tokenisasi instrumen finansial membuka peluang digitalisasi produk layaknya sukuk. Contoh konkret yang disorot DSN MUI meliputi rencana tokenisasi Sukuk Negara Valas, sebuah inisiatif yang tengah dikoordinasikan OJK bersama DJPPR Kementerian Keuangan.
Melalui mekanisme tokenisasi, produk investasi bertolak ukur nominal jumbo berpotensi dipecah menjadi pecahan unit yang lebih terjangkau. Meski begitu, hak serta manfaat finansial yang didapat pemilik token akan bergantung penuh pada skema legal serta aturan yang disepakati.
Regulasi dan Edukasi Jadi Fondasi
Sejauh ini, DSN MUI belum menerbitkan fatwa resmi yang secara eksplisit mengesahkan kategori aset kripto dimaksud sebagai instrumen yang patuh syariah. Tahap konsolidasi masih memerlukan kesiapan infrastruktur transaksi, termasuk kelembagaan kustodian, mekanisme kliring, hingga penyelesaian akhir, serta kejelasan payung hukum dan skema produk.
Bagi Yudho, momen ini menjadi pijakan vital guna mendorong inovasi industri yang diimbangi dengan tata kelola profesional serta pemahaman publik yang komprehensif.
Demografi mayoritas Muslim tidak serta-merta menjamin seluruh lapisan masyarakat langsung berminat pada kripto atau otomatis memilih instrumen syariah. Atas dasar itu, edukasi mengenai profil dan risiko aset tetap memegang peranan kunci.
“Kami memandang akselerasi aset digital berbasis syariah sebagai manifestasi dari evolusi ekosistem finansial digital nasional. Sinergi yang kuat antara otoritas regulator, lembaga terkait, serta pelaku industri amat krusial dalam membangun ekosistem yang akuntabel dan transparan. Melalui landasan yang kukuh, terobosan ini diyakini mampu menghadirkan ragam pilihan investasi yang aman bagi masyarakat,” pungkas CEO FLOQ.
