JAKARTA, CILACAP.INFO – Bittime menyoroti persiapan regulasi stablecoin di Indonesia yang ditargetkan memiliki arah awal pada Januari 2027, mencakup tata kelola, cadangan aset, mekanisme penukaran, dan perlindungan konsumen. Di tengah pertumbuhan pasar aset digital, stablecoin dan tokenisasi dinilai memiliki potensi dalam perkembangan keuangan digital, tetapi tetap memiliki karakteristik dan risiko yang perlu dipahami. Bittime menekankan pentingnya kejelasan regulasi, transparansi, dan literasi konsumen seiring berkembangnya inovasi aset digital, termasuk Tokenized US Stocks.
Persiapan regulasi stablecoin di Indonesia menjadi salah satu perkembangan yang perlu dicermati seiring dengan semakin beragamnya inovasi dalam ekosistem keuangan digital. Bittime, platform 3-in-1 yang menyediakan layanan Spot, Staking, dan Futures, melihat perkembangan tersebut sebagai pengingat pentingnya memahami fungsi, karakteristik, serta risiko setiap instrumen aset digital, di tengah upaya regulator menyeimbangkan inovasi teknologi dengan tata kelola dan perlindungan konsumen.
Melansir pemberitaan Antara News, dalam diskusi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama media di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2026, OJK menyampaikan perkembangan persiapan pengaturan stablecoin yang ditargetkan memiliki arah awal pada Januari 2027.
Pembahasan tersebut mencakup potensi stablecoin sebagai programmable money, serta kebutuhan untuk memperhatikan tata kelola, cadangan aset, mekanisme penukaran kembali (redemption), dan perlindungan konsumen.
Direktur Operasional Bittime, Ryan Lymn, menilai kejelasan kerangka regulasi menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan ekosistem aset digital.
“Stablecoin menjadi salah satu perkembangan yang menarik dalam ekosistem keuangan digital karena memiliki fungsi berbeda dari aset kripto yang harganya lebih volatil. Namun, pemanfaatannya perlu didukung oleh kejelasan regulasi, transparansi, dan perlindungan konsumen. Hal ini penting agar inovasi dapat berkembang seiring dengan pemahaman masyarakat mengenai karakteristik dan risiko aset digital,” ujar Ryan.
Pertumbuhan Pasar Aset Digital Memperkuat Kebutuhan Tata Kelola
Persiapan regulasi stablecoin berlangsung di tengah perkembangan pasar aset digital Indonesia. Berdasarkan data OJK jumlah akun konsumen aset kripto mencapai 23,21 juta pada Agustus 2026. Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto tercatat sebesar Rp23,16 triliun, meningkat 12,87% dibandingkan Juli 2026.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas aset digital menjadi bagian dari dinamika keuangan Indonesia. Namun, pertumbuhan pasar juga perlu diikuti peningkatan literasi, transparansi informasi, dan pemahaman mengenai risiko setiap instrumen.
Stablecoin, misalnya, merupakan aset digital yang dirancang untuk mempertahankan nilai relatif stabil dengan mengacu pada aset tertentu, seperti mata uang fiat. Meski demikian, target kestabilan nilai tidak menghilangkan risiko penerbit, kecukupan cadangan, likuiditas, maupun kemampuan penukaran kembali.
Tampilkan Semua
