Cabai rawir (Capsicum frutescens) adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum yang buahnya tumb2uh menjulang menghadap ke atas (ngathur, Jw.).

Warna buahnya hijau kecil sewaktu muda dan jika telah masak berwarna merah tua. Bila ditekan buahnya terasa keras karena jumlah bijinya sangat banyak.

Dia tidak bisa dipisahkan dari kudapan jalanan, yaitu gorengan, dia biasa dimakan bersama cabai rawit muda mentah.

Cabai rawit mempunyai dua varietas besar, yaitu rawit hijau dan rawit putih atau merah. Yang sering dipakai untuk kudapan gorengan adalah varietes rawit hijau, sedangkan rawit putih biasanya dipakai sebagai bumbu masakan atau disambal.

Ada kemungkinan varietas rawit putih adalah hasil persilangan Cabai rawit selain di Indonesia, dia juga tumbuh dan populer sebagai bumbu masakan di negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Di negara Malaysia dan Singapura dia dinamakan cili padi, di Filipina siling labuyo, dan di Thailand phrik khi nu. di Kerala, India, terdapat masakan tradisional yang menggunakan cabai rawit dan dinamakan kanthari mulagu.

Dalam bahasa Inggris dia dikenal dengan nama Tabasco chili pepper atau bird’s eye chili pepper. Buah cabai rawit berubah warnanya dari hijau menjadi merah saat matang.

Meskipun ukurannya lebih kecil daripada varietas cabai lainnya, dia dianggap cukup pedas karena kepedasannya mencapai 50.000-100.000 pada skala Scoville.

Cabai rawit biasa dijual di pasar-pasar bersama dengan varitas cabai lainnya. Kadar airnya rendah sehingga dapat disimpan hingga 12 hari setelah dipetik serta tahan pengangkutan jarak jauh.

Petani akan mulai memanen 60 hari setelah tanam dan berlangsung hingga 14 bulan kalau perawatan intensif masa panen lebih lama lagi.

Masa panen yang panjang sangat menguntungkan petani karena dapat menikmati hasil penjualan. di tingkat konsumen harganya pernah mencapai Rp20,000/kilogram saat pasokan cabai rawit kosong.

Kathur dapat ditanam setiap saat tetapi sebaiknya penanaman pada akhir musim penghujan dan awal musim kemarau agar tingkat keseragaman pertumbuhan tinggi.

Penanaman pada musim kemarau tidak masalah sepanjang air tersedia. Kathur pun tahan perubahan cuaca yang tidak menentu. Kelebihan lainnya adalah tahan hama penyakit.

Salah satunya Aphis Gossypii yang menghisap cairan tanaman hingga layu dan mati, serangan hama tersebut menyebabkan kematian hingga 99% pada varietas hibrida, bila tanpa penyemprotan pestisida pestisida tetapi kematian kathur hanya 9-11%.

Terdapat peribahasa Indonesia “kecil-kecil cabai rawit” yang artinya kecil-kecil tetapi pemberani. Hama yang menyerang antara lain Bactrocera papayae dan Bactrocera carambolae.(***)

Ia menjelaskan pihaknya mendorong pembiayaan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Hal ini akan meringankan beban pemerintah dalam membangun suatu proyek.

KPBU bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, BUMN, atau BUMD.

Beberapa lembaga yang berperan langsung dalam pelaksanaan KPBU, antara lain Bappenas sebagai koordinator KPBU, Kementerian Keuangan melalui DJPPR dalam memberikan dukungan jaminan pemerintah, serta kementerian / lembaga / daerah / BUMN / BUMD sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK).

Selain itu, pemerintah juga sudah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). LPI adalah lembaga pengelola investasi dana abadi (sovereign wealth fund/SWF) di Indonesia.

Kemudian, pemerintah juga memiliki special mission vehicle (SMV) BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan. SMV bisa disebut juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah bidang keuangan.

“Kami juga lakukan inovasi pembiayaan, kami sudah banyak sekali lakukan pembiayaan,” ungkap Sri Mulyani dalam Webinar: Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022, Rabu (29/9).

“Dan ini kami kendalikan utang, sehingga APBN menjadi sehat kembali,” jelas Sri Mulyani.

Diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pengelolaan utang sebesar Rp405,86 triliun pada 2022.

Angka ini terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp393,69 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp12,17 triliun. Diperkirakan jumlah defisit 888 T pada APBN 2022.

Ancaman berat menanti begini skenario APBN 2022.Sejumlah dampak ekonomi di tahun depan mulai dikhawatirkan oleh pemerintah. Namun, ketakutan itu sudah diantisipasi melalui berbagai strategi yang sudah disiapkan.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 dijelaskan bahwa postur makro fiskal diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal jangka menengah dan percepatan pemulihan ekonomi dan struktural.

Di mana pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 10,18% – 10,44% dari PDB. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 8,37% – 8,42% (setara 1200 T) dan PNBP sebesar 1,8% – 2% (400T) dari PDB.

Pengembalian BLBI saat ini sudah 90 T dari 124 T. Kuncinya adalah bagaimana memperbesar pendapatan negara, mengurangi pengeluaran dan tidak melakukan utang.Namun mengelola jumlah hutang dan cicilan serta bunga.

Kemudian potensi pendapatan negara dari Pajak 1200 T , Migas Non Migas 800 T, Maritim 2500 T, Industri Kreatif dan Pariwisata memang baru terealisasi 800 T dari asumsi harapan 1350 T serta yang tak kalah prnting sektor UMKM yang baru tergarap 15% dari potensi 96% digitalisasi.Potensi ini sangat menjanjikan karena bisa diharapkan memutar roda ekonomi tercatat di Bank Indonesia, sebesar 8.531 T.

Kemudian untuk belanja negara, pada tahun 2022, belanja negara ditargetkan mencapai 14,69% – 15,3% terhadap PDB. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,38% – 10,97%. Serta Transfer ke daerah dana desa (TKDD) sebesar 4,3% – 4,32% dari PDB.

“Kebijakan belanja negara difokuskan pada upaya peningkatan kualitas SDM (kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan), peningkatan infrastruktur dasar dan digital, serta penguatan kelembagaan berupa reformasi birokrasi dan regulasi,” tulis RKP 2022.

Kemudian untuk defisit anggaran diupayakan menurun dari 5,7% PDB pada tahun ini dan turun menjadi 4,51% – 4,85% dari PDB pada 2022. Keseimbangan primer juga diarahkan membaik dari -3,6% dari PDB Pada 2021 menjadi -2,31% – 2,65% dari PDB pada 2022.

Dengan besaran defisit anggaran dan keseimbangan primer yang lebih terjaga, kesinambungan fiskal tetap dapat terjaga. Risiko utang diperkirakan sebesar 43,76% – 44,29% dari PDB. Dari sektor keuangan, percepatan pendalaman sektor keuangan guna optimalisasi pembiayaan terhadap sektor riil tetap dilakukan.

Pendalaman sektor keuangan ke depan akan difokuskan melalui peningkatan literasi dan akses keuangan, pemanfaatan ekosistem digital pada sektor keuangan, peningkatan kapasitas dan daya saing sektor keuangan dengan memperkuat permodalan, mendorong konsolidasi pada lembaga keuangan, dan meningkatkan efisiensi lembaga keuangan.

Selain itu, pendalaman sektor keuangan juga akan dilakukan dengan pengembangan berbagai alternatif sumber pembiayaan jangka panjang, pengembangan sektor keuangan dan ekonomi syariah, perluasan basis investor ritel, dan penguatan infrastruktur sektor keuangan, serta penguatan dan harmonisasi regulasi keuangan.

Berikut Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022:

– Pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,8%

– Inflasi 2%-4%

– Tingkat bunga SUN 10 tahun 6,32 – 7,27%

– Rupiah Rp 13.900/US$ – Rp 15.000/US$

– ICP US$ 55 – US$ 65 per barrel

– Lifting minyak bumi 686 ribu barel per hari – 726 ribu barel per hari

– Lifting gas 1,03 juta barel setara minyak per hari – 1.1 juta barel setara minyak per hari.

Hutang baru, sekalipun sudah diajukan melalui skema vaksinasi, jaring pengaman sosial dan pembangunan berkelanjutan semoga bisa menggerakan ekonomi nasional dan mengakhiri pandemi ini sebagaimana Jepang, Belgia, Selandia Baru, Brunai karena beberapa negara sudah melepas status “darurat” pandemi.

Gali lobang, tutup lautan saatnya bisa kita ganti gali lobang , sembari mengelola potensi laut. Maritim, dikalkulasi bisa menyumbang potensi 2500 Milyar U$$, masih cukup untuk membiayai berbagai beban bangsa ini.Jangan panik.

“Jadi dalam tahun 2022, masih ada anggaran yang cukup signifikan untuk pengendalian kasus covid dan vaksinasi yang dilanjutkan”, kata Menkeu dalam Konferensi Pers mengenai Nota Keuangan dan RUU APBN 2022, Senin, (16/8).

Pemerintah juga akan membuat skema dengan melakukan refocusing atau realokasi pagu belanja Kementerian/Lembaga secara otomatis untuk menghindari disrupsi jika kembali terjadi lonjakan kasus seperti pada Covid varian Delta.

“Kita berharap itu tidak terjadi, tapi tetap APBN harus menyiapkan kalau sampai hal-hal yang tidak dikehendaki terjadi tahun 2022. Untuk tahun 2022, dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural akan menjadi lebih penting”, ujarnya.

Lebih lanjut, Menkeu memaparkan bahwa tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari amanat UU No 2 Tahun 2020 mengenai defisit yang diperbolehkan di atas 3% dan harus menjadi tahun transisi yang mulus.

“Sehingga kita akan berusaha untuk menyeimbangkan secara harmonis antara kebutuhan untuk konsolidasi fiskal agar APBN menjadi sehat kembali dengan kebutuhan yang tetap meminta adanya dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid”, jelas Menkeu.(***)

Secara tahunan, pertumbuhan ULN triwulan II 2021 juga melambat, dari 7,2% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 1,9% (yoy).

Perkembangan tersebut didorong oleh perlambatan pertumbuhan ULN Pemerintah dan kontraksi ULN swasta.

ULN Pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah pada triwulan II 2021 mencapai 205,0 miliar dolar AS atau tumbuh 4,3% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan I 2021 sebesar 12,6% (yoy).

Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi pinjaman luar negeri (loan) seiring dengan pelunasan atas pinjaman yang jatuh tempo selama triwulan II 2021. Pelunasan pinjaman luar negeri tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas Pemerintah dalam mengelola ULN.

Sementara itu, aliran modal masuk neto di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik oleh investor nonresiden meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya seiring kepercayaan investor yang semakin baik sehingga turut mendukung likuiditas di pasar SBN domestik.

Tren positif ini juga mendukung Pemerintah dalam mengelola pembiayaan secara hati-hati dan terukur, dengan pembiayaan saat ini berperan cukup besar dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,4%), sektor konstruksi (15,4%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6%).

Posisi ULN Pemerintah triwulan II 2021 relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.

ULN swasta menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 0,5% (yoy) pada triwulan II 2021, setelah pada triwulan I 2021 tumbuh positif sebesar 2,6% (yoy).

Hal ini disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan sebesar 6,8% (yoy), lebih dalam dari kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 6,7% (yoy). Selain itu, pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan mengalami perlambatan sebesar 1,3% (yoy) dari 5,4% (yoy) pada triwulan I 2021.

Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 207,2 miliar dolar AS, atau menurun 0,8 (qtq) dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,3% dari total ULN swasta. ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada triwulan II 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 37,5%, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 39,0%.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,4% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadatanya dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Agustus 2021 pada situs web Bank Indonesia. (****)

Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan jumlah investor ritel di Indonesia pada Juni 2021 sebesar 125% atau tercatat sebesar 5,6 juta orang, dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 2,5 juta orang.

Demikian mengemuka dalam kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) seri 3 dengan tema “Mari Bersama Membangun Negeri dengan Menjadi Investor di Negeri Sendiri” pada hari ini (13/8) secara virtual.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, dalam penutupan kegiatan mengajak seluruh generasi muda khususnya milenial untuk berkontribusi di pasar keuangan Indonesia, membangun negeri dengan menjadi investor di negeri sendiri.

Semakin besarnya kontribusi investor domestik, maka pembiayaan pembangunan akan lebih mudah diperoleh dan stabilitas sistem keuangan akan semakin terjaga dalam menghadapi ketidakpastian global.

Potensi investor domestik, terutama investor ritel harus diiringi dengan pemahaman yang memadai tentang berbagai instrumen keuangan serta bagaimana berinvestasi dan mengelola keuangan secara bijak dan cerdas.

Pelaksanaan Like It merupakan salah satu upaya bersama untuk meningkatkan literasi keuangan kepada generasi muda dan masyarakat dalam rangka memperbesar basis investor ritel serta mengembangkan pasar keuangan di Indonesia.

Like It merupakan kegiatan literasi berseri yang digelar oleh Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Like It seri 3 yang diinisiasi oleh BI bersama LPS merupakan seri terakhir sekaligus penutup dari seluruh rangkaian kegiatan Like It.

Sebelumnya, telah diselenggarakan Like It seri 1 pada 3 Agustus 2021 yang mengusung tema “Literasi Investasi Lintas Generasi” guna memberikan pemahaman mengenai produk atau investasi di surat berharga negara dan Like It seri 2 pada 5 Agustus 2021, dengan tema “Yuk Berinvestasi di Pasar Modal” untuk memberikan wawasan mengenai investasi di pasar modal.(***) Aji

“Alhamdulillah, tahun ini harga buah kelapa sawit sedang tinggi,” kata Dr. Mahmuzar, MHum.

Mengenai keluhan petani sawit dengan pengusaha sawit, lanjut Mahmuzar yang juga adalah pengajar ilmu hukum di UIN Sultan Syarif Kasim memang ada tapi mungkin di Indonesia peta konfliknya masalah agraria, petani sawit yang lahannya digusur dan buruh sawit vs pengusaha sawit.

Hal senada juga M Shohibul Hidayah, Ketua DPC PKB Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, M Shohibul Hidayah mengatakan Partai Kebangkitan Bangsa di bawah kepimponannya siap memberdayakan petani dan advokasi buruh.

“PKB Kota Waringin Timur sekarang berkonsentrasi mendampingi petani kelapa sawit dan advokasi buruh. Banyak kegiatan yang dilakukan mulai dari pendampingan petani sawit ketika berhadapan pemilik pabrik minyak sawit dan juga sengketa tanah serta buruh,” kata M Shobul Hidayah, di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.

Petani Kelapa Sawit saat ini banyak dirugikan oleh pengusaha besar, lanjut Shohib, PKB melakukan pendampingan dan sekaligus advokasi petani dan buruh.

“Aspirasi petani pernah kita sampaikan dengan Komisi III DPR RI yang membidangi pertanian,” pungkas Shohibul Hidayah yang juga adalah mantan aktivis mahasiswa UII Yogyakarta dan mantan wartawan Radar Jogja serta penggiat Komunitas Alinea Jogjakarta.

Terkait petani sawit, sekitar 3 tahun lalu sawit memang pernah jatuh. Hasil panen produksi pertanian, sawit memang pernah jatuh. Hasil panen produksi pertanian memang fluktuatif.

Namun ada yang membuat kaget hari ini. di saat harga-harga produk pertanian jatuh, seperti komoditas kobis, cabai, tembakau, jagung, garam, mrica, bawang putih, kunir putih ada juga produk pertanian yang harganya membumbung tinggi, seperti Jahe, Cengkih, Kapulaga, Kelapa, Coklat, Gula, Vanili, Sawit. Padahal pupuk menghilang dan obat-obat pertanian harganya tinggi.

“Tren ketidaknormalan hukum pasar ekonomi adalah tergantung dari supply dan demand bisa seimbang. Mekanisme pasar adalah ketika barang sedikit, harganya tinggi. Barang berlimpah, harganya jatuh. Buruknya harga-harga pertanian terkait juga dengan kualitas dari produk yang ada dan juga kegagalan kita bersama dalam mengelola mekanisme pasar. Bahkan beberapa produk tertentu kita harus impor, yang tentu saja harganya membuat di pasar harganya memang sudah di atas rata-rata. Upaya untuk ekspor produk dari dalam negeri mestinya ditingkatkan baik keunggulan komparatif maupun kompetitif.” Ungkapnya.

“Minyak CPO kita setelah 5 tahun lalu terpuruk, mulai bersaing, kalau dari hulu sampai hilir larinya ke Singapura dahulu dengan kualitas yang rendah. Setelah CPO bisa diolah dulu di dalam negeri menjadi produk turunan CPO seperti Margarine, Sabun dll sebelum masuk ekspor ke luar negeri, tentu harga minyak sawit tinggi berdampak pula dengan bahan baku, industri sawit dan pasar minyak sawit kembali mampu bergairah kembali,” tandas Aji Setiawan,ST pemerhati masalah pertanian almunus Teknik Manajemen Industri UII kepada Kaka.

Jadi tantangan dunia pertanian adalah berdiri di dua kaki, selain harus berswasembada pangan juga berorientasi ekspor pada sisi agrobisnis tanaman hortikultura.

Paling miris lagi saat ini saat ini jumlah petani di desa jauh berkurang. Karena penduduk sudah memilih bekerja di pabrik dan sektor infrastruktur. Namun dengan berbagai cabaan dan rintangan dunia pertanian, petani sungguh tangguh. Apa yang ditanam, setidaknya mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, tanpa banyak berkeluh kesah dan menanti uluran tangan penguasa.(***) Aji penulis tinggal di Purbalingga-Jawa Tengah mhn edit